DENPASAR, Eranasional.com – Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Satake Bayu mengungkapkan ada dua warga negara asing (WNA) memiliki KTP Indonesia, Zghaib Bin Nizar asal Suriah dan Rodion Krynin asal Ukraina. Keduanya bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia.

Diketahui, keduanya bisa mendapatkan kartu identitas itu setelah membayar Rp15-31 juta kepada seorang oknum agen yang saat ini sedang diburu oleh Polda Bali.

“Untuk yang Suriah biayanya kurang lebih Rp15 Juta, sedangkan WNA Ukraina bayarnya Rp31 juta. Kita lagi penyelidikan terkait itu,” kata Kombes Satake.

“Kita sudah memeriksa salah satu staf Imigrasi, kepala desa, camat dan Dukcapil-nya. Sedang dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, karena ada agen membuat KTP ilegal tersebut. Kedua WNA itu sudah ditahan oleh pihak Imigrasi Bali,” sambungnya.

Diketahui, dalam KTP yang dipegangnya, Zghaib Bin Nizar WNA asal Suriah berganti nama menjadi Agung Nizar Santoso. Sedangkan, Rodion Krynin WNA Ukraina berganti nama menjadi Alexander Nur Rudi.

“Untuk WNA Suriah ditemukan di daerah Pemogan, Denpasar, dan WNA Ukraina di daerah Legian, Kuta. Saat ini, mereka sudah di ruang detensi imigrasi. Untuk kasusnya sendiri sedang didalami aparatur penegak hukum lainnya, sehubungan dengan kepemilikan KTP,” ucap Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali Anggiat Napitupulu, pada Kamis (9/3).

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Bali, Putu Anom Agustina menuturkan, telah mengajukan pemblokiran kepada pusat untuk dua KTP WNA Ukraina dan Suriah tersebut.

“Ini pemblokiran sudah kami usulkan ke pusat karena memang memblokir tidak bisa dari pihak kami. Ini harus masuk ke pusat,” pungkas Putu Anom.

JAKARTA, Eranasional.com – Isu ribuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicetak untuk WNA China muncul jelang Pemilu 2024. Isu ini pernah muncul pada Pemilu 2019 lalu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tegas mengatakan isu tersebut tidak benar.

“Saya tegaskan, video yang beredar itu tidak benar,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif, Rabu (11/1/2023).

Dia menjelaskan seluruh WNA yang berada di Indonesia tidak bisa mengikuti pemilu. Sebab, syarat peserta pemilu di Indonesia adalah harus WNI.

“Saya penanggung jawab penerbitan KPT elektronik untuk WNA, tidak ada dari Dirjen Dukcapil menerbitkan KTP elektonik untuk WNA agar bisa ikut pemilu,” tegasnya.

“Syarat untuk dapat ikut pemilu harus WNI,” sambung Arif.

Saat ini, Dukcapil juga membuat perbedaan antara KTP elektronik untuk WNI dengan WNA. Perbedaannya adalah pada warnanya. KTP WNI berwarna biru, sedangkan WNA berwarna oranye.

“Sejak April 2022 terdapat perbedaan yang nyata. Kami meminta agar seluruh WNA yang memiliki izin tinggal tetap dan memiliki KTP elektronik, segera menukarkan KTP-nya yang sebelumnya berwarna biru menjadi oranye,” tuturnya.

Arif pun membeberkan, sejak 2011 hingga saat ini, jumlah KTP elektronik WNA yang diterbitkan tidak mengalami penambahan, yaitu 16.915. Dan, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan adalah Direktorat Dukcapil Kemendagri.

Perbedaan KTP Elektronik WNI denga WNA

Lebih detail lagi Arif menyebutkan perbedaan KTP elektronik milik WNI dengan WNA yaitu selain pada warnanya, juga pada tulisan.

“KTP elektronik WNA menggunakan beberapa elemen katanya dengan bahasa Inggris dan ada kewarganegaraannya, misalnya Sri Lanka. Juga ada masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal menetap di Indonesia sampai kapan,” jelas Arif.

“Kalau KTP elektronik WNI seumur hidup, semuanya bahasa Indonesia dan tulisannya WNI,” tambahnya.

Arif menyebutkan, WNA juga memerlukan KTP selama tinggal di Indonesia untuk keperluan administrasi.

“Digunakan untuk pelayanan publik seperti berobat, mendapatkan vaksinasi, membuka rekening, semuanya harus menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan tidak dibolehkan WNA ikut memilih pada saat Pemilu,” pungkas Arif.