Massa yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai untuk mengawal sidang praperadilan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh Padepokan Padang Ati, Desa Simbang Kulon, berinisial AH.

Sambil berorasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan keadilan bagi para korban santriwati, massa menuntut majelis hakim menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan pihak tersangka.

Massa Sempat Kejar Kuasa Hukum Tersangka

Kericuhan kecil sempat mewarnai area pengadilan sesaat setelah persidangan selesai digelar. Massa yang emosional langsung mengejar tim kuasa hukum tersangka AH, yakni Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova.

Melihat situasi memanas, petugas kepolisian di lokasi bergerak cepat melakukan pengamanan ketat dan berhasil mengevakuasi tim advokat tersangka ke dalam gedung pengadilan.

Musaogah, salah satu warga Simbang Kulon, menegaskan bahwa aksi massa ini merupakan bentuk kemarahan masyarakat atas dugaan kejahatan seksual di lingkungan keagamaan.

“Masyarakat berharap pelaku kejahatan seksual ini dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Jika dibiarkan, ini akan menjadi sejarah memalukan di lingkungan pesantren dan kami akan all-out untuk membela korban,” tegas mantan Muhibbin Padepokan Padang Ati tersebut.

Hakim Tolak Praperadilan, Penetapan Tersangka Sah

Ketegangan massa akhirnya mencair setelah Hakim Tunggal PN Pekalongan, Ardhianti Prihastuti, membacakan putusan perkara nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Pkl. Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan dari pihak AH.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Hakim Ardhianti saat membacakan amar putusan di ruang sidang.

Dengan diketuknya putusan tersebut, penetapan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan terhadap AH oleh pihak kepolisian dinyatakan sah secara hukum.

Respons Kuasa Hukum Korban, Polres dan Kuasa Hukum Tersangka

Kuasa Hukum para korban, Ahmad Fauzi, mengapresiasi ketegasan majelis hakim yang menolak gugatan pemohon.

“Kami berharap, pada persidangan pokok perkara nanti akan memberikan keadilan kepada korban, dan terdakwa diberikan hukuman yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Termohon, Kompol Dr. Akhwan Nadzirin, bersyukur karena putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta hukum serta prosedur KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang diterapkan penyidik.

“Alhamdulillah bahwa saat ini sudah dilakukan putusan praperadilan, dan rekan-rekan tahu sendiri putusannya. Karena kami sesuai prosedur, maka praperadilan dari pemohon ditolak,” ujarnya.

Menanggapi kekalahannya di tingkat praperadilan, Kuasa Hukum AH, Arif N.S., menyatakan bahwa pihaknya menerima dan menghormati penuh putusan hakim tersebut.

“Kami sebagai Tim Advokat dari AH menghormati putusan pengadilan, artinya menghormati putusan praperadilan yang sudah dibacakan tadi,” kata Arif usai sidang.

Aksi Borong Jajanan dan Syukuran Warga

Sebagai bentuk rasa syukur atas penolakan praperadilan tersebut, warga Simbang Kulon merayakannya secara spontan di depan gedung PN Pekalongan.

Warga memborong seluruh dagangan para pedagang kaki lima di sekitar pengadilan, lalu membagikan makanan dan jajanan tersebut secara gratis kepada massa serta warga yang hadir.

Aksi syukuran ini menjadi penutup pengawalan persidangan yang berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri dengan kondusif. (em-aha)

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon ini dipimpin oleh hakim tunggal PN Pekalongan.

Pemohon AH didampingi tim kuasa hukum Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova. Sementara pihak termohon, Kapolres Pekalongan Kota cq Kasat Reskrim, diwakili Wakapolres Kompol Dr. Akhwan Nadzirin.

Dalam permohonannya, kubu AH meminta hakim membatalkan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan karena dinilai tidak sah. Kuasa hukum menilai syarat materiil minimal dua alat bukti belum terpenuhi dalam proses penetapan tersangka kliennya.

Selain itu, kuasa hukum pemohon, Arif N.S., mengkritik proses hukum yang terkesan terburu-buru. Laporan polisi dibuat pada 26 Mei 2026, dan kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei 2026 atau dalam rentang 1×24 jam.

“Kami tidak mempermasalahkan penegakan hukumnya, tetapi hukum acaranya tidak boleh dikesampingkan. Kami minta termohon menguraikan fakta dan bukti permulaan yang diperoleh dalam rentang 1×24 jam tersebut,” tegas Arif.

Menjawab tudingan itu, Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Dr. Akhwan Nadzirin menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan telah sesuai KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Pihaknya bahkan mengklaim telah mengantongi tiga alat bukti sah untuk menjerat tersangka.

“Kami sudah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi korban, surat hasil pemeriksaan psikologi korban, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut,” terang Kompol Akhwan.

Di luar ruang sidang, suasana PN Pekalongan tampak memanas usai dipadati sekitar 150 warga dari beberapa desa di Kecamatan Buaran. Massa yang kompak mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai mengawal jalannya persidangan.

Warga membentangkan puluhan poster dan spanduk berisi tuntutan keadilan, penolakan praperadilan, dukungan terhadap para korban dugaan pelecehan seksual serta desakan agar pelaku dihukum berat.

Sebagai informasi, tersangka AH dijerat Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atas dugaan pelecehan terhadap enam santriwati.

Persidangan praperadilan perkara ini dijadwalkan kembali berlanjut pada Kamis (27/8/2026) dengan agenda pembacaan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. (em-aha)

Penasihat hukum AH, Arif N.S, meminta masyarakat menghormati bukti ilmiah tersebut dan tidak lagi menggiring opini liar.

Saat ditemui di kantornya pada Selasa (7/7/2026), Arif bersyukur atas keluarnya hasil uji forensik setelah menunggu hampir satu bulan sejak tes dilakukan.

Menurutnya, hasil medis ini menjadi titik terang yang mematahkan narasi viral bahwa kliennya telah menghamili santriwati tersebut.

“Alhamdulillah, hasil tes DNA membuktikan tidak terdapat hubungan biologis. Kami berharap masyarakat dan netizen bisa lebih bijak beropini serta menghormati proses hukum,” ujar Arif.

Pihak kuasa hukum juga mengapresiasi kinerja penyidik Polres Pekalongan Kota yang dinilai telah melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional dan objektif.

Namun, berbekal hasil DNA ini, Arif mengaku akan segera melayangkan surat permohonan resmi kepada pihak kepolisian.

Surat formal tersebut berisi pengajuan penangguhan atau pengalihan penahanan terhadap tersangka AH yang saat ini masih mendekam di sel Mapolres.

Arif menilai penahanan kliennya sejak awal kurang sejalan dengan aturan penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia merujuk pada Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025 yang menyebut penahanan baru bisa dilakukan jika ada kekhawatiran nyata tersangka akan melarikan diri atau merusak barang bukti.

“Klien kami sangat kooperatif sejak awal, tidak ada niat menghambat penyidikan ataupun menghilangkan barang bukti,” jelas Arif.

Terkait adanya aduan tambahan dari enam santriwati lain, Arif menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan di kepolisian.

Ia menyerahkan sepenuhnya pembuktian perkara tersebut kepada majelis hakim di persidangan berdasarkan alat bukti sah Pasal 184 KUHAP.

“Kami berharap semua pihak ikut mengawal proses hukum ini agar benar-benar transparan dan objektif. Biarlah keadilan ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi,” tambahnya.

Arif menambahkan, dalam setiap pemeriksaan maupun kunjungan pribadi, sang kiai konsisten membantah seluruh tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya.

Kliennya optimistis bahwa kebenaran materiil atas kasus ini akan terbuka secara benderang saat proses pengadilan nanti.

Mengenai kondisi terakhir AH di dalam sel tahanan Polres Pekalongan Kota, Arif memastikan kliennya dalam keadaan sehat, sabar, dan tawakal.

Di dalam tahanan, sang kiai tetap aktif bersosialisasi dan mengisi waktu dengan kegiatan keagamaan secara rutin.

“Kondisi beliau sehat dan tawakal. Aktivitas di dalam tahanan diisi dengan bersosialisasi bersama tahanan lain, membaca kitab, dan ibadahnya tetap lancar,” pungkas Arif. (em-aha)

Penyidik lembaga antirasuah tersebut dilaporkan memeriksa belasan saksi secara maraton guna mengumpulkan bukti baru. Proses pemeriksaan bertahap ini meminjam salah satu fasilitas ruangan milik pihak kepolisian setempat.

Kepastian mengenai agenda pemeriksaan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, saat ditemui wartawan di Mapolres setempat, Rabu (17/6/2026).

Kapolres membenarkan, bahwa markasnya tengah memfasilitasi aktivitas pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kendati demikian, ia menegaskan posisi jajarannya dalam agenda tersebut murni hanya mendukung kebutuhan operasional logistik tempat saja.

“Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Polres Pekalongan Kota hanya diminta menyediakan tempat untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Riki Yariandi.

Kapolres menambahkan, bahwa koordinasi resmi telah dilakukan oleh pihak KPK sebelum agenda pemeriksaan tambahan ini dilangsungkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai dari Pemkab Pekalongan tampak hadir memenuhi panggilan. Menurut jadwal koordinasi, rangkaian pemeriksaan ini akan difasilitasi hingga tanggal 19 Juni 2026.

“Yang pasti ada beberapa saksi dari pegawai Pemkab Pekalongan yang satu per satu berdatangan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan oleh teman-teman KPK. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan kami melakukan sterilisasi area agar prosesnya kondusif,” tambahnya.

Secara keseluruhan, terdapat 14 saksi dari berbagai unsur strategis yang dipanggil oleh penyidik KPK pada Rabu (17/6/2026). Mereka berasal dari kalangan anggota legislatif, pengurus partai politik, instansi pemerintahan, pihak BPJS, hingga sektor swasta.

Pemeriksaan masif ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Fadia Arafiq memastikan bahwa kliennya akan tetap bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. Fadilah Diani Putri selaku perwakilan LNP Law Firm Jakarta menyebut pihaknya berkomitmen menghormati seluruh tahapan penyidikan.

Tim hukum bahkan bersiaga penuh mendampingi sejumlah nama dari lingkaran terdekat Fadia yang ikut dipanggil.

“Yang kami dampingi saat ini lebih dari lima orang, dan pemeriksaannya seputar outsourcing. Tim kuasa hukum juga bersiaga memberikan pendampingan kepada sejumlah pembantu dan tenaga pendukung yang turut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Polres,” kata Fadilah.

Menurut analisis Fadilah, materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik sejauh ini masih berupa klarifikasi atas dokumen-dokumen sebelumnya.

Ia menilai belum ada hal yang bersifat sangat signifikan atau krusial dari hasil tanya jawab para saksi tersebut. Agenda ini lebih difokuskan untuk mencocokkan keterangan yang sudah diperoleh dari pemeriksaan Fadia terdahulu.

“Tidak ada yang signifikan, hanya untuk konfirmasi dan tanya jawab saja karena dari pemeriksaan Ibu Fadia maupun saksi lain diperlukan klarifikasi. Perkembangannya masih dalam penyidikan. Alhamdulillah, ibu sehat dan masih menjalani pemeriksaan,” tutur Fadilah dengan optimistis.

Kuasa hukum Fadia menegaskan bahwa fokus pendampingan mereka saat ini dibatasi hanya untuk klien utama serta jaringan internalnya saja.

Pihaknya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan saksi di luar lingkaran Fadia. Tim hukum berharap proses hukum objektif ini bisa segera tuntas secara terang benderang. (em-aha)

Namun salah satu saksi ahli yang dihadirkan yakni Andi Asrun diprotes tim hukum Ganjar-Mahfud Maqdir Ismail

Alasannya karena Andi Asrun sempat menjadi Direktur Sengketa Pilpres untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

“Kami mendengar salah satu ahli yang dihadirkan ini adalah Prof Andi Muhammad Arsun, saudara ahli ini begitu kita mula mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai direktur sengketa pilpres untuk 03,” protes Maqdir.

Ketua MK Suhartoyo bertanya apakah Andi Arsun sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Sengketa Pilpres atau tidak.

Maqdir lantas mengakui jika yang bersangkutan sudah mundur, namun sempat terlibat dalam persiapan gugatan ke MK ini.

“Yang kami khawatir kehadiran beliau sebagai ahli akan terjadi konflik kepentingan sehingga saya secara pribadi saya keberatan dengan kehadiran Andi,” tegas dia.

Tak hanya itu, tim hukum Ganjar-Mahfud lainnya Todung Mulya Lubis juga memprotes kehadiran M Qodari sebagai ahli.

Qodari, lanjutnya, kerap terlibat dalam kegiatan Prabowo Satu Putaran.

JAKARTA, Eranasional.com – Kuasa Hukum Ricky Rizal, Erman Umar mengisahkan soal teror yang pernah dialami keluarga kliennya setelah kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua viral. Ia mengatakan, rumah keluarga polisi berpangkat Brigadir Kepala itu yang ada di Banyumas sempat ditempel poster bertuliskan, ‘Keluarga Pembunuh’.

“Sehingga atas kejadian tersebut orang tua Ricky Rizal sempat trauma dan harus mengungsi ke rumah famili yang lain,” kata Erman saat ditemui pascasidang pembacaan vonis kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 14 Februari 2023.

“Mereka kecewa berat. Karena selama ini mereka selalu minta BAP buat dianalisa. Di BAP juga jelas Ricky selalu menolak perintah Ferdy Sambo untuk membunuh,” ujarnya.

Oleh karena itu, Erman mengatakan Ricky Rizal akan mengajukan banding atas vonis  tersebut. Bahkan, kata dia, tim kuasa hukum sudah melakukan sejumlah persiapan untuk mengajukan banding.

“Kalau banding ya besok atau dua hari ini lah. Kalo berdasarkan hukumnya, seminggu paling lama,” ujarnya.

Majelis Hakim PN Jaksel hari ini menjatuhkan vonis 13 tahun penjara untuk Ricky Rizal Wibowo. Menurut hakim, Ricky terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso.

Vonis yang diterima Ricky lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu 8 tahun penjara. **

JAKARTA, Eranasional.com- Kamaruddin Simanjuntak menyampaikan pengunduran dirinya sebagai penggacara keluarga Brigadir Joshua.

Kamaruddin Simanjuntak mundur merupakan bentuk kekecewaan atas proses hukum terhadap Ferdy Sambo yang hanya jalan di tempat.

“Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran materi maupun waktu,” kata Kamaruddin dalam video yang diunggah akun Youtube NNE Indonesia, dikutip eranasionalcom, Senin 19 September 2022.

Pengunduran diri Kamaruddin Simanjuntak itu juga merupakan keinginan keluarga Brigadir Joshua yang meminta agar kasus Brigadir Joshua disudahi saja.

Alasan keluarga, kata Kamaruddin, karena merasa lelah melihat proses hukum yang berputar-putar dan semakin tak jelas itu.

“Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan, ‘sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali’,” ujarnya.

“Beliau juga berpesan, ‘sudah cukup pak, kami sudah capek pak, kami mendengar aja capek’,” tutur Kamaruddin meniru ucapan Samuel.

Kamaruddin juga mengungkapkan proses hukum yang sudah berjalan tiga bulan, nyatanya tak diungkap secara terang-terangan.

“Sudah tiga bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Kamaruddin juga mempertanyakan integritas Polri dalam menyelidiki anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

Semestinya, kata dia, ada puluhan anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu.

Sayangnya, dari puluhaan polisi yang terlibat, hanya tujuh orang saja yang ditetapkan menjadi tersangka.

“Minimal 35-30 tersangka. Sampai hari ini baru lima ditambah dengan tujuh. Yang tujuh itu pun juga salah satu dari lima itu, yaitu tersangka obstruction of justice,” ungkapnya.

Eranasional.com – Istri Doni Salmanan, Dinan Fajrina batal diperiksa polisi terkait kasus sang suami yang dijadwalkan digelar pada Senin (14/3/2022).

Kuasa hukum Doni Salmanan, Ikbar Firdaus menyebut Dinan Fajrina sedang sakit. Begitu pun dengan manajer Doni Salmanan yang juga direncanakan menjalani pemeriksaan hari ini.

“Kita meler, tiga hari kemarin kan penyitaan,” kata Ikbar Firdaus saat dikonfirmasi wartawan.

Karena itu, pihaknya meminta agar pemeriksaan Dinan Fajrina bersama manajer Doni Salmanan ditunda.

“Jadi, kita mengajukan permohonan ditunda besok,” sambungnya.

Ikbar Firdaus menegaskan bahwa mereka akan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik besok.

“Insya Allah datang,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok binary option Quotex pada 8 Maret 2022 usai menjalani pemeriksaan lebih dari 13 jam.

Dicecar 90 pertanyaan, Doni Salmanan saat diperiksa mengakui bahwa dirinya memang berstatus sebagai salah satu afiliator binary option.

Doni Salmanan disangkakan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Doni Salmanan tersandung masalah hukum usai dilaporkan sosok berinisial RA yang mengaku sebagai korban penipuan.

Batam- Hakim Pengadilan Niaga (PN) Medan memutuskan untuk menerima proposal perdamaian (homologasi) PT Artha Utama Propertindo (AUP) sebagai pengelola Formosa Residence Batam, untuk membayar 10 persen kepada kreditur atau setara dengan utang. Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Formosa Residence Batam dengan nomor perkara 17/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan, majelis hakim menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 20 September 2021 yang telah disepakati oleh debitur, dalam hal ini PT AUP dan para krediturnya.

Menyikapi itu, kuasa hukum Formosa Residence, Hery Chariansyah dan Yopta Eka Saputra Tanwir, menyebut putusan hakim Pengadilan Niaga Medan ini telah jeli dalam melihat pokok masalah. “Jadi, kita berikan apresiasi atas putusan dari hakim karena jeli dalam melihat masalah tersebut,” ujar Hery kepada awak media, Sabtu (30/10/2021).

Kata dia, sebelum putusan ketuk palu, pihaknya bersama para kreditur telah beberapa kali melakukan mediasi bersama dalam membahas proposal perdamaian. “Kita ajukan proposal perdamaian, 12 orang kreditur telah menerima usulan perdamaian ini,” ujar dia.

Ia beberapa kali menjelaskan bahwa sangatlah tidak mungkin jika perusahaan sebesar PT AUP harus dipailitkan. Apalagi pembangunan Formosa Residence memberikan dampak positif untuk meningkatkan perekonomian Kota Batam. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan baru.

“Formosa Residence tidak hanya milik pemegang saham semata, tetapi juga milik puluhan bahkan ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya,” kata Hery.

Hal ini pula, yang diyakini Hery, menjadi satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga Medan sebelum mengabulkan proposal perdamaian perusahaan.

Kepada wartawan, Hery menerangkan, jika Pengadilan Niaga Medan memutuskan empat perkara. Yakni: Pertama, hasil putusan adalah menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 20 September 2021 yang telah disepakati debitur dengan para krediturnya. Kedua, Pengadilan Niaga Medan menghukum debitur dan kreditur untuk menaati perjanjian perdamaian yang telah disahkan.

Lalu ketiga, menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan telah berakhir secara hukum. Keempat, menghukum debitur dan kreditur yang menyetujui perdamaian untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7,3 juta.

Hery mengatakan, keputusan sendiri dikeluarkan Pengadilan Niaga Medan tanggal 18 Oktober 2021 lalu.

“Sidang PKPU Pengadilan Niaga Medan telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, persidangan tidak cacat hukum,” jelasnya.

Dalam perjanjian perdamaian yang diputuskan sah oleh Pengadilan Niaga Medan, disebutkan pula bahwa PT Artha Utama Propertindo akan mengembalikan 10 persen dari total tagihan atau nilai utang. Masa pengembalian atau pembayaran utang dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan homologasi atau pengesahan perdamaian ini memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Kami akan fokus dalam perkara PKPU ini sampai berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, langkah apa yang bakal ditempuh akan didiskusikan kembali,” imbuh dia.

Kendati demikian, pihaknya juga bakal menghormati keputusan 5 (lima) kreditur penggugat PKPU untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Dalam hal ini mengajukan kasasi. Pasalnya, keputusan kelima penggugat sendiri merupakan hak masing-masing sebagai warga negara Indonesia.

“Terkait dengan ketidakpuasan beberapa pihak kreditur, pengelola Formosa Residence mengormati keinginan mereka untuk melanjutkan ke MA,” ujarnya.

Hery menegaskan, jika PT AUP telah bergerak dan berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya pun meyakini jika hasil kasasi yang dilakukan lima kreditur tidak akan berbeda jauh dengan keputusan dari Pengadilan Niaga Medan.

Selain putusan, Hery juga mengingatkan pada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara PKPU agar tidak memberikan pernyataan liar ke publik. Karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum tersendiri ke depannya. “Kita minta pihak yang tak terlibat untuk tidak mengeluarkan statement yang bukan pada tempatnya,” pinta dia.

JAKARTA- Pengacara Very Idham Henyansyah alias Ryan jagal Jombang, Benny Daga mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith terhadap Ryan di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat.

Perkelahian yang dipicu karena uang antara Habib Bahar Smith dan Ryan Jombang. Pria bernama asli Very Idham Henyansyah itu diketahui meminjamkan uang kepada Bahar yang berujung perselisihan.

“Hari ini kita datang ke Bareskrim bawa bukti-bukti yang ada, kita perlihatkan ke temen-temen penyidik. Kemudian, Bareskrim menyarankan kita untuk menambah lagi beberapa bukti,” kata Benny di Gedung Bareskrim pada Kamis, (19/8/2021)

Menurut dia, bukti yang dibawa berupa foto-foto dan rekaman video yang menunjukkan wajah Ryan lebam, tangannya bekas sayat-sayat.

“Namun, foto dan video tidak bisa diperlihatkan ke publik karena sudah diserahkan kepada penyidik. Terkait foto-foto itu kami sudah serahkan ke teman-teman Bareskrim,” ujarnya.

Datang melihat merekonstruksi prosesnya seperti apa, baru menyampaikan ke media. Jangan menyampaikan sesuatu tapi tidak berdasarkan fakta. Jangan lupa loh, kami memegang bukti-bukti. Kami memegang foto-foto, video ada pada kami,” jelas dia.

Tentu, Benny mengaku pihaknya setuju saja ada upaya damai seperti yang disampaikan Kalapas Mujiarto. Namun, terkait tindak pidana ranahnya jelas berbeda sehingga harus diambil upaya hukum.

“Kalau perdamaian itu kita mempersilahkan untuk berdamai. Terkait proses pidananya itu kita menghormarti nanti seperti apa proses pidananya. Karena yang beredar luas ke masyarakat sudah jadi konsumsi publik,” katanya.

Menurut dia, informasi yang disampaikan ke masyarakat oleh Kalapas Gunung Sindur tidak berimbang yang menyebut perkelahian biasa antara Ryan dengan Habib Bahar. Tentu, berita ini harus diluruskan.

Dalam kesempatan itu, Benny Daga menilai pernyataan Kalapas Gunung Sindur, Mujiarto serta pejabat Direktorat Jenderal PAS Kementerian Hukum dan HAM keliru terkait kasus dugaan penganiayaan kliennya oleh Habib Bahar bin Smith.

“Kalau perselesihan biasa, tidak mungkin dong perselisihan biasa lalu tulang hidungnya retak, bibirnya pecah, matanya lebam, tangannya bekas sayat-sayat ada. Itu bukan perselisihan biasa. Sehingga pernyataan Kalapas itu perlu diralat,” ujarnya

Jakarta- Tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu suami dari artis Nia Ramadhani yang tengah menjalani rehabilitasi terkait kasus narkoba mengalami kecelakaan di panti. Kabarnya Ardi yang sedang melakukan olah raga rutin terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai.

Kuasa hukum Ardi Bakrie membantah informasi kliennya dilaporkan kabur dari panti rehabilitasi narkoba dan mengalami kecelakaan.

Menurut Wa Ode, Ardi kecelakaan karena terjatuh saat sesi latihan kick boxing bersama terapisnya di tempat rehab. Dia kemudian menuturkan kronologis lengkapnya.

“Pada sekitar ba’da sholat Ashar, Bapak Ardi melakukan olahraga kick boxing di panti rehab. Kurang lebih seminggu belakangan ini Bapak Ardi rutin olahraga kick boxing,” kata Wa Ode dalam pesan kepada awak media, Sabtu (14/8/2021).

“Pada waktu kurang lebih jam 16.10 WIB saat sedang melakukan gerakan tendangan, Bapak Ardi terpeleset jatuh dan kepalanya membentur lantai,” lanjutnya.

Setelah Ardi terjatuh, beberapa orang yang berada di lokasi kejadian langsung membawanya ke rumah sakit. Kini, suami Nia Ramadhani itu tengah mendapatkan perawatan.

Wa Ode kemudian meminta doa agar kliennya itu segera pulih. “Mohon berkenan doanya untuk kesembuhan Bapak Ardi. Terima kasih,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ardi Bakrie direhabilitasi di kawasan Bogor, Jawa Barat, bersama dengan sang istri, Nia Ramadhani sejak 12 Juli 2021, setelah terbukti menggunakan narkotika jenis sabu.