Hasto menegaskan bahwa korupsi bukan persoalan sistem semata, tetapi juga soal integritas dan tata kelola kekuasaan. Karena itu, apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab utama berada pada partai politik dan negara untuk membangun mekanisme pencegahan yang efektif.

“Itu tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau ada korupsi, maka tugas partai adalah membangun sistem pencegahan korupsi,” ujar Hasto dalam keterangannya.

Ia menyebut PDI Perjuangan secara konsisten menempatkan isu antikorupsi sebagai agenda penting partai. Upaya tersebut, kata dia, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dituangkan dalam berbagai kebijakan internal, termasuk melalui rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Ini harus dilakukan terus-menerus oleh PDI Perjuangan,” tegasnya.

Dalam pandangan Hasto, polemik mengenai sistem pemilihan kepala daerah kerap terjebak pada dikotomi hitam-putih, seolah-olah satu mekanisme pasti lebih bersih dibanding yang lain. Padahal, menurutnya, setiap sistem memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diiringi dengan pengawasan dan pencegahan yang kuat.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung persoalan penegakan hukum yang menurutnya dalam praktik sering kali tidak berjalan ideal. Ia mengkritisi kenyataan bahwa hukum kerap dijadikan instrumen kekuasaan, bukan lagi alat keadilan.

“Dalam praktik, penegakan hukum sering kali menjadi instrumen kekuasaan. Itu bukan lagi makna power, tetapi force, menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain,” katanya.

Hasto mengaku pengalaman pribadi membuatnya memahami bahwa proses penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berpijak pada fakta hukum yang objektif. Ia menyebut adanya situasi di mana hukum dijalankan tanpa dasar yang kuat, bahkan disertai dengan rekayasa.

“Kita harus melihat realitas penegakan hukum apa adanya,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Hasto menilai paradigma lama penegakan hukum sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman. Ia menyinggung perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang memungkinkan penciptaan realitas semu di ruang publik.

“Sekarang realitas itu bisa dikonstruksi. Bisa diciptakan sesuatu yang tampak baik, padahal palsu,” katanya.

Menurut Hasto, kondisi ini menuntut aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk semakin berhati-hati. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan prosedur formal, tetapi juga harus dilandasi etika, moral, dan prinsip kemanusiaan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dengan berlandaskan due process of law, tertib hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Itu bagian dari sistem reformasi hukum,” ucap Hasto.

Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi institusi kepolisian yang dilanjutkan dengan pembenahan sistem hukum nasional secara menyeluruh.

Salah satu terobosan penting dalam agenda reformasi hukum tersebut, menurut Hasto, tercermin dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menyoroti ketentuan baru yang mewajibkan saksi didampingi penasihat hukum saat menjalani pemeriksaan.

“Ini penting karena faktanya tidak semua warga negara memahami produk hukum. Pendampingan pengacara menjadi bagian dari jaminan keadilan,” jelasnya.

Hasto menilai aturan tersebut dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum, sekaligus melindungi hak-hak warga negara agar tidak menjadi korban kriminalisasi.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa KUHAP baru menuai kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Namun, menurutnya, kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

“Kritik itu dijawab dengan hak konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,” pungkas Hasto.

Dengan demikian, Hasto menegaskan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada kekhawatiran korupsi elite semata, melainkan diarahkan pada pembenahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, agar demokrasi berjalan lebih berintegritas dan berkeadilan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 218 KUHP, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau martabat presiden dan/atau wakil presiden dapat dikenai sanksi pidana.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menilai keberadaan pasal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari pilihan politik hukum pembentuk undang-undang.

“Tidak apa-apa, itu pilihan politik hukum,” kata Mahfud saat ditemui pada Senin (5/1/2026).

Mahfud menjelaskan bahwa secara prinsip, negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi kepala negara, baik kepala negara sendiri maupun kepala negara asing yang sedang berkunjung.

Ia mencontohkan adanya aturan dan konvensi internasional yang telah lama mengatur kewajiban suatu negara dalam menjamin keselamatan dan kehormatan kepala negara asing.

“Ada undang-undang yang bersifat internasional, yang mengatur bahwa siapa pun kepala negara yang berkunjung ke negara lain, negara yang bersangkutan wajib melindungi dan mengancam pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan atau penghinaan,” jelas Mahfud.

Menurutnya, logika tersebut menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali pasal penghinaan presiden di KUHP yang baru.

Mahfud menekankan, apabila Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi kepala negara asing yang berkunjung, maka secara logika hukum, kepala negara sendiri seharusnya juga mendapatkan perlindungan serupa.

“Misalnya presiden dari India datang ke Indonesia, itu wajib dilindungi. Nah, logika pembentuk undang-undang, kalau presiden luar negeri saja dilindungi, masa presiden kita tidak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun pasal penghinaan presiden sempat dicabut pada masa lalu, pengaturan ulang dalam KUHP baru tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

“Lalu dibuat lagi pasalnya, padahal dulu sudah dicabut, ya tidak apa-apa,” kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa keberadaan pasal tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan terhadap kritik. Kritik yang disampaikan secara konstruktif, berbasis fakta, dan demi kepentingan publik tetap dijamin dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, perbedaan antara kritik dan penghinaan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pasal ini tidak disalahgunakan.

Walaupun Mahfud tidak merinci teknis penerapannya, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus mengikuti asas kehati-hatian dan proporsionalitas.

Mahfud juga menyoroti pentingnya kedewasaan dalam berhukum. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang telah melalui pembahasan, perdebatan, dan kajian akademik yang panjang.

“Yang penting, ketika dibahas kita berdebat, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Tapi ketika sudah diputus, ya kita ikuti. Itu cara berhukum,” tegasnya.

Ia menilai, selama mekanisme legislasi dijalankan sesuai konstitusi, maka produk hukum tersebut sah dan mengikat seluruh warga negara.

Pasal 218 KUHP memang menjadi salah satu pasal yang paling banyak dibicarakan sejak KUHP baru mulai berlaku. Sebagian pihak khawatir pasal ini dapat menghambat kebebasan berekspresi, sementara pihak lain menilai aturan ini penting untuk menjaga martabat lembaga kepresidenan.

Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden bukan delik absolut, melainkan memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan, sehingga tidak bisa diterapkan secara sembarangan.

Dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru, tantangan terbesar ke depan adalah implementasi di lapangan. Aparat penegak hukum dituntut mampu membedakan antara kritik, satire, dan penghinaan yang benar-benar menyerang kehormatan pribadi kepala negara.

Mahfud berharap penerapan aturan ini dilakukan secara bijaksana agar tujuan perlindungan kepala negara tercapai tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Edward menegaskan, ketentuan tersebut kerap disalahpahami oleh publik seolah-olah aparat penegak hukum dapat bertindak sewenang-wenang. Padahal, aturan tersebut memiliki dasar hukum dan pertimbangan praktik penegakan hukum yang telah lama berlaku.

“Penetapan izin hingga penahanan itu memang tidak perlu izin dari pengadilan dan itu diatur di dalam KUHAP,” kata Edward dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2025).

Edward menjelaskan bahwa dalam KUHAP terdapat sembilan bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, yaitu ; 1. Penetapan tersangka, 2. Penggeledahan, 3. Penyitaan, 4. Penangkapan, 5. Penahanan, 6. Pemeriksaan surat, 7. Pemblokiran,  8. Penyadapan dan 9. Larangan bepergian ke luar negeri. Dari sembilan upaya paksa tersebut, tidak semuanya memerlukan izin pengadilan.

“Dari sembilan itu, ada tiga yang memang tidak memerlukan izin pengadilan, yaitu penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan,” jelas Edward.

Sementara terkait penetapan tersangka, Edward menegaskan bahwa mekanisme tersebut sejak awal memang tidak memerlukan izin pengadilan, baik di Indonesia maupun dalam praktik hukum pidana di negara lain.

Menurutnya, penetapan tersangka belum menyentuh atau melanggar hak asasi manusia secara langsung. “Kalau penetapan tersangka, memang di mana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar,” ujarnya.

Edward juga menjelaskan alasan penangkapan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Menurutnya, penyidik membutuhkan waktu cepat, yakni 1 x 24 jam, untuk menentukan status hukum seseorang.

Jika harus menunggu izin pengadilan, dikhawatirkan tersangka justru melarikan diri. “Penyidik perlu waktu untuk menentukan status hukum. Kalau terlalu lama, ada risiko tersangka kabur,” kata Edward.

Sementara itu, penahanan tanpa izin pengadilan juga memiliki pertimbangan tersendiri. Edward menyebut kondisi geografis Indonesia sebagai faktor utama.

Ia mencontohkan wilayah kepulauan yang jaraknya sangat jauh dari pusat pemerintahan atau pengadilan.

“Letak geografis Indonesia itu jangan dibayangkan seperti Pulau Jawa. Di tempat saya, Kabupaten Maluku Tengah, ada 49 pulau. Jarak dari satu pulau ke ibu kota kabupaten bisa 18 jam, apalagi kalau cuaca ekstrem,” paparnya.

Menurut Edward, risiko penahanan tanpa izin pengadilan sama seperti penangkapan, yakni potensi tersangka melarikan diri apabila proses administrasi memakan waktu terlalu lama.

Edward juga meluruskan isu yang berkembang di masyarakat terkait penyadapan. Ia menegaskan bahwa penyadapan tetap wajib mendapatkan izin dari pengadilan dan tidak dilakukan secara bebas. “Penyadapan harus dengan izin pengadilan dan akan diatur dalam undang-undang tersendiri,” tegasnya.

Ia membantah keras anggapan bahwa KUHAP baru membuka ruang penyadapan tanpa kontrol hukum.

“Isu bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan itu tidak benar dan menimbulkan distorsi di masyarakat,” tandas Edward.

Edward menegaskan bahwa penyusunan KUHAP baru tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Menurutnya, seluruh upaya paksa tetap memiliki mekanisme pengawasan dan dapat diuji melalui praperadilan maupun proses hukum lainnya.