Melalui kebijakan tersebut, operator seluler dilarang menghapus sisa kuota yang telah dibeli pelanggan.

Operator juga tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan kepada pelanggan yang ingin mempertahankan atau tetap menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan, surat edaran tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada 23 Juli 2026.

Menurut Meutya, kuota internet yang telah dibeli pelanggan merupakan hak yang harus dilindungi.

Karena itu, sisa kuota tidak dapat dihapus secara sepihak ketika masa aktif paket berakhir.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya dalam keterangan resminya, Sabtu (29/8).

Ia menjelaskan, aturan tersebut dibuat agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih adil dari layanan telekomunikasi yang telah dibayarkan.

Meutya menyebut pemerintah juga menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait masih adanya operator yang belum sepenuhnya menjalankan putusan MK mengenai perlindungan sisa kuota.

Eranasional.com – Kabar baik datang lagi untuk pelajar, mahasiswa, dosen dan staf pengajar lainnya dalam konteks pembelajaran online yang sebentar lagi akan masuk pada semester genap.

Dilansir dari suara.com Pemerintah secara resmi mengeluarkan perintah pembagian Kemendikbud 2021 gratis untuk mendukung proses pembelajaran masing-masing pihak. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi Anda yang tergabung dalam kuota gratis ini. Cek detailnya di bawah ini.

Tidak Sebesar Pada Kuota Sebelumnya, Tapi Akan Menjadi Kuota Umum

Apa artinya? Jumlah yang disumbangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sebesar jumlah yang sebelumnya diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Namun, penerapan batasan dianggap lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk mengakses situs web patuh yang dibagikan. Ini berarti tidak ada lagi pembagian kuota berdasarkan situs web atau platform yang akan mereka gunakan.

Meski tergolong kuota umum, namun beberapa aplikasi dan website masih dibatasi, dalam hal ini Anda bahkan tidak bisa mengaksesnya menggunakan kuota gratis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aplikasi ini termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan aplikasi game online yang biasanya dapat diakses oleh siswa. Sehingga kami berharap jumlah yang diberikan dapat dimaksimalkan untuk proses pembelajaran.

Cara untuk mendapatkan kuota gratis Kemendikbud

Nyatanya, setiap peserta atau penerima bantuan kuota gratis ini akan kembali mendapatkan limit yang diberikan. Hanya untuk nomor yang sudah terdaftar tetapi pemakaian datanya kurang dari 1 GB, otomatis alokasi tidak akan didapatkan.

Bagi Anda yang berganti nomor atau tidak mendapatkan alokasi gratis, Anda bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Era Nasional.Com, Sukabumi – Kuota gratis Kemendikbud disalurkan langsung ke nomor ponsel siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Segera isi data nomor ponsel di Dapodik Kemendikbud.

Guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen dapat mengakses kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan mengakses Dapodik.

Kuota gratis Kemendikbud ini untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ). Kuota gratis ini akan langsung diberikan ke nomor ponsel siswa dan guru serta mahasiswa dan dosen.

Rencananya Kemendikbud akan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan yakni September hingga Desember 2020.

Subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan.

“Kami mohon agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru, dan segera dimasukkan di data pokok pendidikan (dapodik),” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto, di Jakarta Kamis (27/8/2020).

“Pemerintah membantu memberikan kuota internet, sehingga nantinya yang diberikan tidak dalam bentuk uang.”

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik merupakan sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional.