Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Pekalongan, serta jajaran OPD. Manasik terintegrasi digelar untuk membekali calon jemaah agar siap secara fisik, mental, dan memahami tata cara ibadah secara menyeluruh.

Wali Kota Aaf, sapaan Achmad Afzan Arslan Djunaid menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dalam memastikan kelancaran proses haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan.

“Untuk layanan teknis berada di Kementerian Haji dan Umrah. Kami memastikan proses keberangkatan dan kepulangan berjalan lancar, serta terus berkoordinasi agar fasilitas bagi jemaah layak dan optimal,” ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar dan mendorong jemaah aktif memberi masukan guna peningkatan layanan ke depan.

Sementara itu, Kepala Kemenhaj Kota Pekalongan, R. Antono, menyebutkan daftar tunggu haji per 31 Desember 2025 mencapai 8.950 orang. Untuk tahun 2026, Kota Pekalongan memperoleh kuota 345 orang, terdiri dari 343 calon jemaah dan 2 Petugas Haji Daerah (PHD).

“Jemaah termuda, Muhammad Rafi Aditya Praja, berusia 14 tahun. Ia lahir di Pekalongan pada 21 Maret 2012 dan berdomisili di wilayah Buaran. Usia tersebut menandai salah satu calon jemaah haji termuda yang akan diberangkatkan dari Kota Pekalongan pada musim haji tahun ini,” tuturnya.

Sedangkan yang tertua berusia 85 tahun, atas nama Busoyri Tasbulah Tohir yang berdomisili di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kota Pekalongan.

“Bagi jemaah lansia akan mendapat perhatian khusus, terutama dari sisi kesehatan dan pendampingan selama ibadah,” jelas Antono.

Dari total 343 jemaah, sebanyak 189 perempuan dan 154 laki-laki. Mayoritas berada pada rentang usia 51–60 tahun sebanyak 116 orang, disusul usia 41–50 tahun (84 orang) dan 61–70 tahun (83 orang).

Para jemaah juga tergabung dalam sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). KBIHU Assalamah Kopena menjadi yang terbanyak dengan 126 jemaah.

“Disusul Aisyiyah dengan 68 jemaah, Yayasan Assalamah ada 56, dan Alfairus sebanyak 46. Sebanyak 48 jemaah mengikuti bimbingan secara mandiri,” jelasnya.

Antono berharap seluruh jemaah mengikuti rangkaian manasik dengan sungguh-sungguh agar pelaksanaan ibadah haji berjalan tertib, lancar, dan sesuai tuntunan. (em-aha)

“Ya (akan panggil Yaqut), ditunggu saja,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Selasa (16/12/2025).

Asep menjelaskan, Yaqut masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. KPK berjanji akan terbuka memberikan informasi terkait eks Menteri Agama itu.

“Kemungkinan di minggu ini, kalau tidak salah ya,” ucap Asep.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.

Rapat ini membahas persiapan menghadapi musim haji tahun 2026 mulai dari pelunasan biaya haji, kesiapan petugas, kuota haji, hingga batas maksimum biaya pengecekan kesehatan bagi para jemaah haji.

Menteri Haji dan Umrah menjelaskan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) besarannya telah diumumkan dan proses pelunasan telah dimulai. Kementerian Haji dan Umrah juga memastikan jemaah akan mendapatkan layanan konsumsi selama di Madinah dan Makkah.

Sementara itu, kuota haji reguler Indonesia sebesar 203.320 jemaah telah dituangkan dalam keputusan haji dan umrah. Sebanyak 203.320 orang yang terdiri atas kuota jemaah haji reguler 191.419 orang.

“Kuota prioritas lanjut usia 10.166 orang. Kuota pembimbing ibadah haji yaitu ketua kloter dan pembimbing ibadah KBI-HU 685 orang dan kota petugas haji daerah 150 orang,” kata Menteri Haji & Umrah dikutip dari Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Rabu (26/11/2025).

Prabowo dan Dasco tidak hanya membahas masalah refirma agraria dan redistribusi tanah yang berpihak pada masyarakat. Namun pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026.

Selain itu dalam pertemuan tersebut, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung di Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa.

Dalam foto yang diunggah akun Seskab, Prabowo dan Dasco duduk semeja di pertemuan itu. Dasco mengenakan batik bercorak hijau, sedangkan Prabowo mengenakan safari berwarna krem.

Pada Senin (17/11) lalu, Dasco juga bertemu Prabowo di Istana. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan itu diadakan setelah Prabowo menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Bekasi.

Ia menjelaskan dalam pertemuan itu Prabowo membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan atlet pusat yang komprehensif. Termasuk rencana pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

Sementara di sektor ekonomi, Teddy menyebut Prabowo membahas target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta kebijakan yang ditujukan langsung kepada masyarakat.

Terakhir Teddy mengatakan keduanya juga membahas isu politik dan keamanan terkait perkembangan situasi terkini termasuk stabilitas keamanan masyarakat.

“KPK masih terus mendalami menganalisis keterangan-keterangan dari para saksi, termasuk tentunya saksi-saksi lainnya juga dipanggil dan diperiksa,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).

Budi mengatakan, sejumlah saksi masih harus dipanggil untuk meyakinkan penyidik untuk menetapkan tersangka yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Selain Yaqut, ada sejumlah saksi lain yang diperiksa dalam perkara ini.

“Hari ini juga ada beberapa saksi lainnya juga didalami keterangan oleh penyidik,” ucap Budi.

Sementara itu, Yaqut mengaku dicecar belasan pertanyaan soal kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

“Reguler itu kan harusnya mendapatkan 18.400 atau 92 persen ya minimal (dari total 20 ribu tambahan kuota haji), kemudian digeser menjadi 10 ribu-10 ribu, artinya kuota reguler ini berkurang 8.400 ya, di mana 8.400 ini kan bergeser ke kuota khusus,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (20/8/2025).

Dia menuturkan, pergeseran kuota itu berimbas kepada antrean keberangkatan calon jemaah haji reguler. Terbilang, pemberian kuota tambahan sebanyak 20 ribu dari Pemerintah Arab Saudi ditujukan untuk mempercepat antrean haji di Indonesia.

“Artinya ada jemaah-jemaah yang kemudian antreannya juga digeser, yang seharusnya menggunakan kuota reguler di tahun ini,” ucap Budi.

Budi memastikan ada kerugian negara dalam kasus korupsi kuota haji. Namun, KPK belum menentukan tersangka yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umrah juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji pada 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecar penyelidik KPK. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Hari ini KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi. Pertama, rumah pihak terkait yang berlokasi di Depok, dan diamankan satu unit kendaraan roda empat serta beberapa aset (properti),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8) malam.

Penyidik juga menggeledah ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dan menyita barang bukti berupa dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

“KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama, karena selama prosesnya membantu dan kooperatif,” ucap Budi.

KPK menaikkan status penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke tahap penyidikan lewat ekspose pada Jumat (8/8).

KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih.

KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan lebih dari 100 agen perjalanan atau travel haji dan umrah diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan.

“Travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100,” kata Asep, Selasa (12/8) malam.

Dalam proses penyidikan berjalan, tepatnya pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

“Travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dia mengungkapkan, setiap travel mendapat jumlah kuota haji khusus berbeda-beda. Hal itu tergantung seberapa besar atau kecil travel tersebut.

“Pembagiannya banyak tuh. Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak kuota dari yang tadi 10.000 (kuota khusus),” jelas Asep.

Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 diperoleh Indonesia setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Kuota haji khusus terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus.

Lebihnya yakni 92 persen diperuntukkan untuk kuota haji reguler.

Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 seharusnya dibagikan untuk jemaah haji reguler sebanyak 18.400 atau setara dengan 92 persen, dan kuota haji khusus sebanyak 1.600 atau setara dengan 8 persen.

Dengan demikian, seharusnya haji reguler yang semula hanya 203.320 akan bertambah menjadi 221.720 orang. Sementara haji khusus yang semula 17.680 akan bertambah menjadi 19.280 orang.

Namun, dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

Ratusan travel sebagaimana disinggung di atas mengurus 10.000 kuota haji khusus.

Asep menuturkan penyidik akan mendalami SK tersebut apakah usulan dari bawah ke atas (bottom up) atau perintah dari atas ke bawah (top down), serta dugaan aliran dana dari pihak travel ke pejabat di Kementerian Agama.

“Itu dia. Jadi, yang kita dalami itu seperti kita jelaskan kemarin bahwa ada alur perintahnya yang dimulai bentuk nyatanya itu SK, bukan hanya perintah lisan gitu ya, kemudian ada aliran dana yang sedang kita cari. Dari sana kan sudah dibagi nih sejumlah kuota, nah, timbal baliknya apa? Ini yang sedang kita dalami,” terang Asep.

KPK sudah menaikkan status penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Status tersebut diperoleh setelah KPK menggelar ekspose pada Jumat (8/8).

KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih.

KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama serta agen perjalanan haji dan umrah sudah dimintai keterangannya oleh penyelidik KPK.

Dalam proses berjalan, tepatnya pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

Pencekalan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang yaitu YCQ, IAA dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Budi menjelaskan tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan ketiga orang tersebut di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas.

“Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan ke depan,” ucap Budi.

KPK menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan.

Status tersebut diperoleh setelah KPK menggelar ekspose pada Jumat (8/8/2025).

KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

“KPK menerbitkan Sprindik umum dengan pengenaan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

Dari perhitungan awal KPK, kasus ini diduga merugikan negara lebih dari Rp1 triliun. KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka kerugian negara dalam kasus ini.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama serta agen perjalanan haji dan umrah sudah dimintai keterangannya oleh penyelidik KPK.

Di antaranya Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta pegawai Kementerian Agama berinisial RFA, MAS, dan AM.

Kemudian Pendakwah Khalid Basalamah, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz.

Khusus Yaqut, ia menjalani proses klarifikasi selama sekitar 4 jam 45 menit, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

“Alhamdulillah, saya berterima kasih akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Kantor KPK.

“Portential suspect-nya (calon tersangka) adalah tentunya yang terkait dengan alur-alur perintah,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, dikutip, Seenin (1/8/2025).

Dia mengungkapkan, pihaknya masih mendalami peran pihak-pihak yang sudah diperiksa dalam kasus ini. Calon tersangka juga menyasar orang yang menikmati uang terkait korupsi kuota haji ini.

“Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut,” ucap Asep.

Asep menjelaskan, masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Penyelidik mau mendalami alasan Yaqut membagi kuota haji, tidak dengan aturan yang berlaku.

“Apa yang akan didalami? Ya tadi, proses-proses tadi (pembagian kuota sesuai aturan) yang akan didalami,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Dia menerangkan, kasus ini terjadi saat Pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan jatah 20 ribu kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi untuk 2024.

Tambahan jatah itu sejatinya diberikan untuk mempercepat antrean haji yang membludak di Tanah Air.

Kuota itu akan diberikan kepada haji reguler dan khusus. Namun, proporsinya dibagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018.

“Itu pembagiannya 92 persen untuk kuota reguler, sedangkan delapan persen untuk kuota khusus,” ucap Asep.

Asep mengatakan, dari persentase itu, sebanyak 18.400 kuota harusnya menjadi milik jemaah haji reguler. Sementara itu, 1.600 sisanya untuk jamaah haji khusus.

Namun, Kementerian Agama (Kemenag) era Yaqut tidak mengikuti aturan main itu. Keputusan Kemenag saat itu malah membagi rata kuota reguler dan khusus 50 persen.

“Ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. Sepuluh ribu untuk reguler, sepuluh ribu lagi untuk kuota khusus, nah gitu,” ujar Asep.

Menurut Asep, ada yang diuntungkan atas pembagian rata kuota haji dan khusus ini. Sebab, biaya untuk haji khusus lebih mahal dibanding reguler.

“Otomatis sepuluh ribu ini akan menjadi (keuntungan), kalau dikalikan dengan biaya haji khusus, itu akan lebih besar. Lebih besar pendapatannya, seperti itu. Uang yang terkumpul di haji khusus akan menjadi lebih besar. Nah, dari situlah mulainya perkara ini,” kata Asep.

Kepastian kuota haji tahun depan diperoleh Menag usai menghadiri Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah dan Pemberian Kuota 1446 Hijriah.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah. Hadir para pimpinan delegasi haji dari berbagai negara.

Ikut mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

“Saya menghadiri Haflul Hajji Al-Khitamy semacam malam tasyakuran atas selesainya penyelenggaraan ibadah haji 1445 H. Saya mendapat informasi dari Wakil Kementerian Bidang Urusan Haji ‘Ayed Al Ghuwainim, dan sesuai surat yang saya terima, bahwa Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 H/2025 M,” jelas Menag Yaqut, di kantor Kementerian Haji dan Umrah Saudi, Makkah, Selasa 18 Juni 2024.

“Kita mengapresiasi Kemenhaj Saudi yang kembali mengumumkan kuota lebih awal. Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji juga bisa dilakukan lebih cepat,” sambung Gus Men, sapaan akrabnya.

Dia mengapresiasi atas ketegasan otoritas Saudi dalam menerapkan aturan terkait visa haji dan visa non haji.

Gus Men menilai, penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M berjalan dengan sukses. Ada sejumlah indikator. Pertama, pelayanan jemaah pada fase kedatangan berjalan lancar.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak lagi menerapkan pembatasan usia untuk jemaah haji. Sebelumnya, karena pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji.

Saat itu, Arab Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.

“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji,” kata Yaqut dalam siaran pers, Senin (9/1/2023).

Ketentuan ini disepakati dengan penandatanganan kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah/2023 Masehi oleh Yaqut bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Arabiah di Jeddah, Mekkah.

Penandatanganan disaksikan oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Hadir juga Sekjen Kemenag Nizar Ali, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdil Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo, dan Ishfah Abidal Aziz, seta Konsul Haji KJRI Jeddah Nastullah Jasam.

Selain tak ada batas usia, disepakati pula jumlah kuota haji Indonesia tahun ini ditambah menjadi 221.000.

“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” ucap Yaqut.

Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. “Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” tuturnya.

Kesepakatan juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Sementara itu, Tawfiq mengatakan, tidak ada lagi muassasah dalam penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan.

Ada enam syarikah yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.

Menurut Tawfiq, para syarikah dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023 sehingga setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan.

Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian. “Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga. Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” jelas Tawfiq.

Eranasional.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Keputusan Menag (KMA) Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022 M. Dalam aturan yang ditandatangani Menag pada tanggal 22 April ini ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M berjumlah 100.051,  terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

“Alhamdulillah, sebagai kelanjutan alokasi kuota haji yang diberikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, saya telah menerbitkan KMA tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022 M. KMA ini selanjutnya akan menjadi pedoman seluruh jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus dalam melakukan finalisasi penyediaan layanan jemaah haji Indonesia,” ujar Menag, Selasa (26/04/2022), di Jakarta.

Menag menambahkan, KMA ini menetapkan bahwa kuota haji reguler terdiri atas 92.246 kuota jemaah haji reguler tahun berjalan, 114 kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan 465 kuota petugas haji daerah. Sementara untuk kuota haji khusus, terdiri atas 6.664 kuota jemaah haji khusus tahun 1443 H/2022 M dan 562 kuota petugas haji khusus.

“Baik haji reguler maupun haji khusus, kuota 1443 H/2022 M diperuntukkan bagi jemaah yang telah melunasi biaya Perjalanan Ibadah Haji 1441 H/2020 M, dan berusia paling tinggi 65 tahun per tanggal 8 Juli 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi,” ujarnya.

Menag menyampaikan, jemaah haji yang telah melunasi biaya haji namun tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada tahun ini akan diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan tahun depan.

“Jemaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M yang tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada tahun 1443 H/2022 M diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M sepanjang kuota haji tersedia,” pungkasnya.

Berikut sebaran daftar kuota haji reguler per provinsi tahun 1443 H/ 2022 M:
Sumatra
1. Aceh: 1.999
2. Sumatra Utara: 3.802
3. Sumatra Barat: 2.106
4. Riau: 2.304
5. Kepulauan Riau: 589
6. Jambi: 1.328
7. Sumatra Selatan: 3.201
8. Kepulauan Bangka Belitung: 486
9. Bengkulu: 747
10. Lampung: 3.219

Jawa-Bali
11. DKI Jakarta: 3.619
12. Banten: 4.319
13. Jawa Barat: 17.679
14. Jawa Tengah: 13.868
15. Daerah Istimewa Yogyakarta: 1.437
16. Jawa Timur: 16.048
17. Bali: 319

Nusa Tenggara
18. Nusa Tenggara Barat: 2.054
19. Nusa Tenggara Timur: 305

Kalimantan
20. Kalimantan Barat: 1.150
21. Kalimantan Tengah: 736
22. Kalimantan Selatan: 1.743
23. Kalimantan Timur: 1.181
24. Kalimantan Utara: 190

Sulawesi
25. Sulawesi Utara: 326
26. Gorontalo: 447
27. Sulawesi Tengah: 910
28. Sulawesi Barat: 663
29. Sulawesi Selatan: 3.320
30. Sulawesi Tenggara: 922

Maluku-Papua
31. Maluku: 496
32. Maluku Utara: 491
33. Papua Barat: 330
34. Papua: 491