Tito mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mempercepat penanganan, terutama agar lahan-lahan tersebut dapat kembali produktif.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi lahan pertanian maupun tambak terdampak sebagai dasar penanganan.

“Dan akan dilaksanakan setelah Lebaran mereka akan langsung genjot. Untuk membantu tambak-tambak yang terendam lumpur untuk bisa dihidupkan kembali,” ujarnya kepada awak media usai Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat lahan yang masih dapat langsung dioptimalkan untuk ditanami kembali. Namun, ada pula lahan yang kondisinya sudah tertutup material, seperti batu dan kayu, sehingga memerlukan proses pembersihan terlebih dahulu.

“Itu harus di-apa namanya itu, dibersihkan. Namanya program cetak sawah baru. Meskipun sawah ini sawah lama, tapi anggarannya, anggaran cetak sawah baru,” ujarnya.

Ia menambahkan, durasi pengerjaan akan bergantung pada luas wilayah terdampak. Tito menilai penanganan lahan pertanian akan menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

“Pihaknya berkomitmen untuk mengawal langsung proses tersebut agar berjalan sesuai rencana. “Pasti saya kawal,” tegas Tito.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, Rabu (28/01/2026).

“Kami menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya belum mencantumkan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) minimal 87 persen dari LBS (Lahan Baku Sawah), maka seluruh LBS tersebut kami anggap sebagai LP2B. Artinya, semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Kebijakan Pepres 

Kebijakan tersebut dilaksanakan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030, yang mengamanatkan minimal 87 persen LBS ditetapkan sebagai LP2B yang bersifat permanen dan tidak dapat dialihfungsikan.

Namun, Menteri Nusron menyebut, kondisi faktual menunjukkan penetapan LP2B dalam RTRW daerah masih jauh dari ketentuan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, dalam rentang waktu 2019 hingga 2024 Indonesia telah kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, dan penggunaan non-pertanian lainnya.

“Angka tersebut dinilai sangat signifikan dan menjadi alarm serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan nasional, terutama di tengah target besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai Asta Cita Presiden,” ucap dia.

“Kalau LP2B tidak dicantumkan secara memadai dalam RTRW, maka alih fungsi lahan sangat mudah terjadi karena seluruh pembangunan selalu mengacu pada tata ruang. Inilah yang kami sebut sebagai kondisi darurat tata ruang yang harus segera dibenahi,” ujar Menteri Nusron.

Saat ini, LP2B dalam RTRW provinsi baru mencapai sekitar 67,8 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota bahkan hanya sekitar 41 persen. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap keberlanjutan sawah produktif nasional.

Selain menetapkan seluruh LBS sebagai LP2B sementara, Kementerian ATR/BPN juga mewajibkan daerah yang telah mencantumkan LP2B dalam RTRW namun belum mencapai angka minimal 87 persen untuk segera melakukan revisi RTRW dalam waktu paling lama enam bulan.

Revisi tersebut menjadi prasyarat penting untuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan lahan sawah.

Saat ini, baru 64 kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan LP2B di atas 87 persen. Sementara itu, sebanyak 409 daerah masih harus segera melakukan revisi RTRW.

Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama para gubernur serta bupati dan wali kota, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut.

Dari luasan lahan tersebut, Kodim 0710/Pekalongan bersama Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan melakukan uji coba lahan pertanian di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Kamis, 20 Juni 2024.

Sementara itu ada tiga unit traktor yang diterjunkan untuk mengolah lahan pertanian seluas lima hektare ini.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan, ada lahan 95 hektare di Kota Pekalongan yang 10 tahun tergenang banjir rob sehingga tidak produktif untuk pertanian.

“Penanganan banjir rob sudah dirasa efektif di daerah ini, selanjutnya atas inisiasi Kodim 0710/Pekalongan dan Dinperpa Kota Pekalongan serta menggandeng kelompok tani berkolaborasi menghidupkan pertanian di sini,” jelas Mas Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.

Disebutkan Aaf, untuk sementara uji coba ini di atas lahan seluas 5 hektare dari 95 hektare dan diharapkan dapat efektif.

“Bibit padi yang digunakan juga beda yakni bibit yang tahan air payau. Air di sini diketahui juga agak payau,” katanya.

Aaf juga turut berdialog dengan kelompok tani. Masukan yang luar biasa terutama kaitannya dengan saluran air yang perlu dipikirkan begitu juga kartu tani untuk mengakses pupuk.

Sementara itu, Komandan Kodim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya menerangkan, ini adalah upaya Kodim bersama Dinperpa agar pertanian kembali aktif untuk menyuplai beras masyarakat.

“Kita bangkitkan lagi agar bisa berhasil. Support kami yakni dengan mendatangkan traktor dan tenaga dan ahli pupuk,” jelasnya.

Dijelaskan Komandan Rizky, saat ini perlu banyak pupuk urea untuk digunakan, namun meskipun tidak banyak semoga hasil uji coba ini bisa ditanami dan berhasil.

“Ada tiga traktor yang diperbantukan untuk mengolah lahan, selanjutnya akan ada traktor tambahan. Target kami yakni 5 hektare sudah siap ditanami bersama dengan kelompok tani,” tukasnya. (em-aha)