Informasi mengenai pemberhentian tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, di Jakarta, Senin (5/10/2026).

“Iya diberhentikan jadi ASN,” kata Rudi.

Tidak hanya Wisnu, sebanyak 17 pegawai turut dikenai sanksi atas persoalan tersebut. Dari jumlah itu, satu pegawai diberhentikan, lima lainnya mendapat hukuman disiplin berat, sedangkan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Menurut Rudi, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pejabat yang sebelumnya maupun yang saat ini menjabat sebagai Kalapas Cibinong.

“Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman,” ujarnya.

Pemberian sanksi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan tersebut, PNS dilarang melakukan sejumlah tindakan, termasuk menyalahgunakan kewenangan, menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain, melakukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Adapun hukuman disiplin bagi PNS terbagi dalam tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan dapat berupa teguran secara lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan ketidakpuasan secara tertulis.

Sementara hukuman disiplin sedang mencakup pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam, sembilan, atau 12 bulan.

Untuk pelanggaran berat, sanksinya dapat berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan dan ditempatkan sebagai pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Keduanya diketahui bernama Achmad Albani dan Hasan Tjhie. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menyebut, kedua narapidana tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh tim investigasi internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan Ombudsman dalam sidak tersebut. Tim internal Ditjenpas kini mendalami sejumlah hal terkait keberadaan kedua warga binaan di area tersebut.

Achmad Albani dan Hasan Tjhie diketahui merupakan terpidana kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015-2022.

Dalam perkara tersebut, Achmad Albani tercatat pernah menjabat sebagai General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan PT Menara Cipta Mulia (MCM).

Kasus yang menjerat Achmad disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntutnya dengan hukuman delapan tahun penjara serta denda Rp750 juta.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp750 juta kepada Achmad pada 27 Desember 2024.

Putusan itu kemudian berubah pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Achmad menjadi 10 tahun penjara pada 2025.

Achmad selanjutnya menempuh upaya hukum kasasi. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut sehingga hukuman 10 tahun penjara tetap harus dijalani.

Adapun Hasan Tjhie diketahui merupakan Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa ketika menjalani proses hukum dalam perkara korupsi tata niaga timah tersebut.

Hasan sebelumnya dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp750 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Desember 2024.

Sama seperti Achmad, hukuman Hasan kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 10 tahun penjara pada tingkat banding 2025.

Upaya kasasi yang diajukan Hasan juga tidak dikabulkan Mahkamah Agung. Dengan demikian, vonis 10 tahun penjara terhadap Hasan tetap berlaku.

Kini, keberadaan kedua terpidana di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Cibinong tengah menjadi perhatian dalam pemeriksaan internal Ditjenpas.

Investigasi tersebut tidak hanya menelusuri alasan penempatan Achmad dan Hasan di area tersebut, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap petugas, kondisi fasilitas lapas, serta dokumen dan administrasi yang berkaitan dengan penempatan warga binaan. []

Temuan tersebut terungkap saat Ombudsman melakukan pemeriksaan mendadak pada Rabu (23/9/2026).

Namun, pemeriksaan itu ternyata bukan kali pertama Ombudsman mendatangi Lapas Cibinong. Sebelumnya, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut mengaku sempat mendapat penolakan ketika melakukan kunjungan pada Juli 2026.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, mengatakan kunjungan pada 23 September 2026 merupakan pemeriksaan kedua yang dilakukan pihaknya di Lapas Cibinong.

“Kunjungan kami ke Lapas Kelas 2 Cibinong kemarin adalah merupakan kunjungan kedua kami. Setelah sebelumnya kami melakukan hal yang sama pada tanggal 26 Juli 2026,” kata Syafrida saat jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kunjungan pertama dilakukan bersama sejumlah lembaga, antara lain Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas, serta sejumlah lembaga HAM nasional lainnya.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan. Namun, menurut Syafrida, tim Ombudsman saat itu tidak dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya karena mendapat penolakan dari pihak Lapas Cibinong.

“Di mana pada saat itu kami melakukan kunjungan, kami juga mendapatkan penolakan dari Lapas Kelas 2 Cibinong. Jadi kemarin (23 September) adalah kunjungan kami yang kedua,” ujarnya.

Ombudsman kemudian kembali mendatangi Lapas Cibinong pada 23 September 2026 secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kali ini, tim berhasil masuk dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah area di dalam lapas. Meski demikian, proses pemeriksaan disebut kembali menemui sejumlah hambatan.

Tim Ombudsman sempat diminta menunggu dan mengalami kendala saat hendak memasuki area tertentu di dalam kompleks lapas.

Syafrida mengatakan, salah satu lokasi yang kemudian diperiksa berada di balik pagar dan disebut sebagai area rumah dinas Kalapas.

“Kebetulan tim sudah ada yang masuk duluan, kemudian kami menanyakan, ini ada apa di balik pagar ini? Dijawab adalah di balik itu ada rumah dinas Kalapas Kelas 2 Cibinong,” kata Syafrida.

Tim Ombudsman selanjutnya masuk ke area tersebut untuk melihat kondisi di dalamnya.

Di lokasi itu, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang secara fisik disebut menyerupai tempat penginapan atau homestay.

Bangunan tersebut antara lain memiliki dinding bercat biru dan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim berada di lingkungan lapas.

“…ternyata kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas yaitu berupa bangunan yang terlihat seperti homestay,” tutur Syafrida.

Saat ditanyakan kepada petugas lapas, bangunan tersebut disebut sebagai rumah asimilasi.

Yang menjadi sorotan, tim Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol atau miras di sejumlah kamar yang disebut sebagai rumah singgah bagi narapidana.

Temuan itu terungkap saat Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengatakan tim menemukan lebih dari 10 kamar yang tersebar di beberapa blok terpisah di area belakang lapas.

Menurut Fikri, masing-masing kamar memiliki sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim untuk hunian narapidana, di antaranya kulkas hingga minuman beralkohol.

“10 kamar lebih, karena dia terpisah. Di sini ada dua-tiga blok, di sana ada satu-dua blok. Tapi isinya, masing-masing kamar kita sudah temukan seperti ada kulkas dan minuman beralkohol (miras),” kata Fikri.

Selain fasilitas tersebut, tim Ombudsman menemukan sejumlah narapidana berada di area rumah singgah. Mereka kemudian dimintai keterangan untuk mengetahui penggunaan kamar dan fasilitas yang tersedia.

Fikri mengatakan, posisi bangunan tersebut relatif terpisah dari bangunan utama Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dari pemeriksaan awal, kondisi sejumlah kamar dinilai memiliki fasilitas yang menyerupai standar hunian apartemen.

Temuan mengenai keberadaan kulkas dan miras di dalam kamar narapidana menjadi salah satu fokus Ombudsman dalam pemeriksaan tersebut.

Sempat Terjadi Ketegangan & Aksi Saling Dorong

Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong juga sempat diwarnai ketegangan.

Tim Ombudsman mengaku sempat mendapat hambatan ketika hendak memasuki area rumah singgah yang berada di bagian belakang lapas.

Fikri menyebut terjadi aksi saling dorong antara petugas lapas dan tim Ombudsman.

Bahkan, salah seorang anggota tim Ombudsman disebut mengalami cedera pada bagian kaki akibat terjepit saat petugas berupaya menghalangi akses menuju lokasi tersebut.

“Kawan kami tadi ada yang terjepit kakinya karena dihalang-halangi petugas agar tidak bisa masuk ke tempat tersebut,” ujar Fikri.

Menurut Fikri, tindakan petugas yang menghalangi pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian yang akan diperhatikan Ombudsman dalam proses pendalaman.

Tim Ombudsman kemudian tetap melakukan pemeriksaan terhadap area tersebut, termasuk mewawancarai sejumlah narapidana yang ditemukan berada di dalam kamar.

Selain kamar yang disebut sebagai rumah singgah, Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan serta fasilitas lainnya di area belakang Lapas Cibinong.

Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi

Ombudsman RI kini masih mendalami seluruh temuan dalam sidak tersebut.

Pemeriksaan mencakup keberadaan rumah singgah, fasilitas di dalam kamar, termasuk kulkas dan minuman beralkohol, pihak yang menggunakan kamar, serta alasan akses menuju area tersebut sempat dihalangi petugas.

Temuan tersebut selanjutnya akan dikaji untuk melihat ada atau tidaknya dugaan maladministrasi dalam pengelolaan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas IIA Cibinong terkait temuan Ombudsman tersebut. [SF]

JAKARTA, Eranasional.com – Terpidana kasus pembunuhan berencana, Ferdy Sambo, dipindahkan ke Lapas Cibinong, Jawa Barat. Sebelumnya, Sambo mendekam di Lapas Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat, untuk menjalani vonis penjara seumur hidup.

“Pada tanggal 29 Agustus Ferdy Sambo dipindahkan ke Lapas Cibinong,” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianto, Selasa (12/9/2023).

Sementara, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dipindahkan ke Lapas Kelas II A Tangerang, sebelumnya di Lapas Wanita Pondok Bambu. Rika menjelaskan pemindahan keduanya untuk pembinaan.

Tak hanya Ferdy Sambo, tiga terpidana lainnya juga dipindahkan ke Lapas Cibonong, yakni mantan asisten rumah tangga (AST) Sambo, Kuat Ma’ruf, yang sebelumnya mendekam di Lapas Kelas II A Salemba.

Begitu juga dengan mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal dipindahkan ke lapas yang sama.

Eksekusi para terpidana kasus pembunuhan berencana ini dengan korban Brigadir Yoshua Hutabarat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813.K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Eranasional.com – Bebasnya Habib Bahar Bin Smith mendapatkan sambutan yang cukup heboh, tokoh yang kharismatik dan cukup tegas ini sempat membuat heboh seluruh pemberitaan di Media masa dan media sosial.

Terpidana kasus penganiayaan dua remaja yang di picu masalah remaja yang mengaku-ngaku sebagai Bahar bin Smith ini akhirnya bebas. Habib Bahar Bin Smith menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pengacara Habib Bahar Bin Smith, menjelaskan bahwa Habib Bahar bebas pukul 16.00 WIB (16/05).

“Diiringi tangis para napi, Habib Bahar bin Smith bebas dari tahanan hari ini tepatnya pada pukul 16.00 WIB,” kata Aziz saat dihubungi, Sabtu (16/5).

Habib Bahar divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsider satu bulan kurungan penjara. Putusan dibacakan dalam sidang vonis kasus penganiayaan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa 9 Juli 2019.

Aziz menerangkan bahwa kliennya telah menjalani masa hukuman sesuai dengan prosedur. Meskipun divonis tiga tahun, Habib Bahar telah menjalankan separuh masa hukuman,”Sehingga, memungkinkan untuk bebas sesuai Permenkumham 10 tahun 2020,” ujarnya.

Di sisi lainnya Kalapas Kelas IIA Cibinong Ardian Nova Christiawan membenarkan kebebasan Habib Bahar, bahwa dia sudah menjalani hukuman sesuai prosedur.

Pembebasan Habib Bahar telah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

“Siap benar, ini sudah sesuai peraturan yang berlaku. Habib bebas sesuai Permenkumham,” ujar Ardian. (red/ray)

Eranas – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik kepada 55 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cilodong, Kamis (17/01/2019).

“Ini adalah upaya jemput bola dari Disdukcapil Kota Depok. Untuk memenuhi hak pilih masyarakat pada Pemilu yang akan datang, tanpa terkecuali warga binaan di Lapas Cilodong,” kata Kepala Disdukcapil Kota Depok, Misbahul Munir, di Lapas Cilodong, Kamis (17/1/2019)

Pada perekaman itu, didahulukan warga binaan yang berdomisili di Kota Depok. Kemudian baru warga binaan yang dari luar Kota Depok.

“Upaya jemput bola di lapas ini salah satu dari wujud perhatian pemerintah terhadap hak-hak warga, terutama warga binaan. Upaya ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” kata Munir. (drn)