“Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), setiap anggota legislatif yang terpilih wajib menyerahkan tanda terima LHKPN paling lambat 21 hari sebelum dilantik,

“Dan alhamdulillah, 35 caleg terpilih di Kota Pekalongan semuanya sudah menyerahkan ke KPU hingga Senin (22/7) kemarin,” kata Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat, 26 Juli 2024.

Fajar menambahkan, saat ini pihaknya tengah menunggu proses verifikasi berkas LHKPN di KPK. Mengingat penyampaian LHKPN ini dilakukan serentak se-Indonesia, sehingga memerlukan waktu untuk menunggu.

“Karena sudah komplit, kami juga sudah serahkan berkas yang diperlukan ke Pemkot Pekalongan. Sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Jawa Tengah melalui biro otonomi daerah,” lanjut Fajar.

Sedangkan untuk pelantikan anggota DPRD terpilih, Fajar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan (Setwan) setempat yang rencananya akan dijadwalkan pada 14 Agustus 2024.

“Untuk pelantikan, kewenangannya ada di Setwan. Sementara KPU, hanya pengumpulan berkas dan penyampaian tanda terima LHKPN mereka. Mengacu pada aturan Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota dewan periode sebelumnya sampai dengan 14 Agustus 2024,” terangya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengatakan, untuk persiapan pelantikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Pekalongan. Ia ingin menampilkan sesuatu yang berbeda pada pelantikan tahun ini.

“Rencananya, nanti akan ada pawai drum band dari Pendopo alun-alun Kota Pekalongan ke Mataram dan saat ini masih kita bahas bersama,” kata Azmi saat ditemui di Ruang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurutnya, apabila itu terlaksana, maka akan menarik banyak masyarakat untuk hadir dalam pelantikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus mendatang.

“Kekhidmatannya bisa berjalan dengan baik di ruang paripurna, semaraknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Intinya, kami juga ingin memberikan hiburan ke masyarakat saat pelantikan nanti,” pungkasnya. (em-aha)

Pemberitahuan ini disampaikan ke seluruh anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD provinsi, kabupaten/kota.

“Kami mengimbau kepada anggota legislatif terpilih agar 21 hari sebelum pelantikan untuk segera menyelesaikan laporan LHKPN,” kata juru bicara (jubir) KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat 7 Juni 2024.

Jubir baru KPK ini menyebutkan, pelaporan ini penting agar ke depannya yang bersangkutan tidak terhambat proses administrasi.

“Agar tidak ada permasalahan administratif dengan KPU ke depannya,” jelas dia. []

TANGERANG – Nurhali, Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 5 Kota Tangerang, yang punya Rp1,6 triliun mengaku setiap tahun rutin melaporkan kekayaannya kepada KPK. Hanya saja, dia tidak tahu jika laporan itu bakal dipublikasikan oleh KPK.

“Kita kan istilah pejabat publik, setiap tahun disuruh melaporkan (kekayaan) ya dilaporkan. Harta itu termasuk juga punya istri, karena kan memang begitu, digabung antara suami dan istri,” ujar Nurhali saat ditemui di SMKN 5 Kota Tangerang, Senin (13/9/2021).

Nilai harta kekayaan Nurhali mencuat setelah KPK merilis daftar 10 pejabat terkaya di Indonesia. Kekayaan Nurhali hanya berada dua tingkat di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Nurhali mengatakan tidak menyangka KPK bakal merilis laporan tersebut dan memberikan peringkat kepada pejabat yang menurut data memiliki kekayaan fantastis. Namun, dia merasa hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, karena sebenarnya tanah dengan nilai triliunan itu merupakan warisan dari mertuanya.

“Saya sih biasa ya, melapor sebagaimana biasa. Ternyata oleh KPK dirilis dan diberi peringkat. Itu bukan punya saya kok, punya istri dari orang tuanya,” kata Nurhali dikutip dari Sindonews.com.

Nurhali awalnya menolak membicarakan soal harta kekayaannya tersebut. Bagi dia hal tersebut tidak perlu disebarluaskan. Namun akhirnya dia menceritakan bagaimana tanah yang ada sejak tahun 1970 tersebut dilaporkan ke KPK.

“Itu tanah sudah ada dari tahun 1970. Mertua saya dulunya pedagang. Setelah wafat, tanahnya menurun ke istri saya,” ucapnya.

Diketahui, harta kekayaannya yang dilaporkan berdasarkan situs https://elhkpn.kpk.go.id, yakni tanah yang berada di Jakarta Utara seluas 80 ribu meter per segi, dimana jika dirupiahkan nilainya mencapai Rp1,6 triliun. Tanah tersebut tercatat sebagai harta warisan.

Sementara luas tanah yang berada di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, nominalnya mencapai Rp1,2 miliar, juga tercatat sebagai warisan. Saat ini Nurhali memiliki tiga kendaraan dengan total Rp558 juta, yakni Pajero Dakkar keluaran 2015 senilai Rp350 juta, Honda Jazz (2011) Rp200 juta, dan kendaraan roda dua senilai Rp8 juta.

JAKARTA – Banyak pejabat yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antara merupakan pejabat baru.

“Kami juga menyadari untuk sebagian penyelenggara negara yang baru menduduki jabatan publik, khususnya yang berlatar belakang swasta, mungkin memiliki kendala dalam pengisian LHKPN untuk pertama kalinya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ipi Maryati dikutip Eranasional.com dari Medcom.id, Jumat, 10 September 2021.

Ipi mengatakan pejabat baru berlatar belakang swasta biasanya bingung dalam mengisi LHKPN. Sebab, mereka tidak perlu mengisi LHKPN saat menjadi pengusaha.

KPK membuat tim khusus untuk membantu para pejabat baru tersebut mengisi LHKPN. “KPK membuka kesempatan untuk pendampingan ataupun memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) berdasarkan permintaan,” ujar Ipi.

Bimbingan pengisian LHKPN juga diberikan untuk pejabat lama jika dibutuhkan. Pejabat lama diminta tidak malu menghubungi KPK jika tidak mengetahui cara mengisi LHKPN.

“KPK selalu terbuka untuk melakukan konsultasi dan asistensi dengan menghubungi kami melalui no telepon 198 atau email [email protected],” ujar Ipi.