Faomasi menilai langkah aparat penegak hukum tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam mengungkap perkara yang telah dilaporkan kliennya sejak 18 September 2018.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Kejaksaan Tinggi dan penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya yang telah bekerja keras hingga perkara ini menjadi terang,” ujar Faomasi dalam keterangannya, Jumat (23/1).

Menurutnya, meskipun proses hukum berlangsung cukup lama, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan melalui tahap dua pada Rabu, 21 Januari 2026, menjadi bukti bahwa penegakan hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan, proses tersebut mencerminkan penerapan asas equality before the law, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Faomasi juga menyoroti penahanan langsung terhadap Suhari alias AOH oleh jaksa penuntut umum di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, sejak 21 Januari 2026. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa laporan yang diajukan Budi telah memenuhi unsur pidana dan layak dilanjutkan ke tahap persidangan.

“Dalam waktu dekat, perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faomasi menyatakan perkembangan perkara ini memperkuat posisi hukum kliennya sebagai korban atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ia juga menyinggung kronologi pelaporan yang dinilainya penting secara yuridis.

“Laporan saudara Budi diajukan lebih dulu, yakni pada 18 September 2018. Secara hukum, laporan yang diajukan Suhari pada 29 September 2018 seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut,” tegas Faomasi.

Diketahui, laporan Suhari saat ini ditangani oleh Unit 3 Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Dalam perkara dugaan penganiayaan tersebut, Suhari alias AO telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini berkas perkaranya belum dilimpahkan ke kejaksaan.

Atas kondisi tersebut, Faomasi meminta penyidik Unit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan dan melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Menutup keterangannya, Faomasi menegaskan bahwa perkembangan hukum saat ini menunjukkan keadilan mulai ditegakkan.

“Hari ini keadilan mulai menemukan jalannya. Berdasarkan laporan saudara Budi, tersangka Suhari kini telah resmi ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur,” pungkasnya.

Karena ormas tersebut menduduki lahan BMKG yang statusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana membenarkan adanya laporam itu. Laporan tersebut disampaikan dalam surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025.

Akhmat Taufan membenarkan, laporan itu meminta polisi menertibkan ormas GRIB Jaya karena menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik BMKG.

Ketika menjalani proses cerai, Inara dan Virgoun memang saling lapor polisi. Virgoun melaporkan Inara terkait pencemaran nama baik. Sedangkan Inara pernah melaporkan perselingkuhan Virgoun ke polisi.

Hingga mereka resmi bercerai, laporan keduanya masih berlangsung. Inara pun sempat sedih karena terancam masuk penjara akibat laporan Virgoun.

Setelah menjalani mediasi, tim kuasa hukum keduanya sepakat berdamai.

“Alhamdulillah sudah lega, sudah clear juga dan akhirnya aku bisa memberi tahu ke semua orang bahwa aku tidak membenarkan apa yang aku lakukan, tapi tolong kalian juga harus bisa memfasilitasi orang-orang yang bernasib sama dengan aku yang mungkin awam memfasilitasi mereka supaya bisa mereka punya tempat bercerita untuk mengaspirasikan pendapat dan mendapatkan keadilan,” kata Inara Rusli di Jakarta.

Setelah sama-sama mencabut laporan kepolisian, Inara rupanya masih memiliki masalah berupa laporan balik yang dilakukan Tenri Ajeng Anisa. Namun, pihak kuasa hukum Inara yakin Tenri juga bakal menempuh langkah serupa.

“Kesepakatan yang kita buat antara Inara dan Virgoun, karena penyidiknya sama, mereka juga sampaikan kedua belah pihak (Inara dan Virgoun sudah berdamai) ya artinya Tenri sudah mau berdamai,” kata Ahmad Ramzy kuasa hukum Inara.

Setelah menyelesaikan masalah hukum, Inara bertekad melanjutkan hidup baru bersama anak-anaknya. Fokusnya saat ini adalah mengurus dan membiayai hidup anak-anaknya.

“Demi anak, demi keberlangsungan hidup diri sendiri juga, dan enggak baiklah bermusuhan lama-lama,” ujar Inara Rusli.

Menurut pelapor, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH Apik, Ketua KPU Hasyim Asy’ari telah berbuat asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Nanti saja saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya,” singkat Ketua KPU saat ditanya awak media, Kamis (18/4/2024).

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan dan timnya mendatangi kantor DKPP di Jakarta Pusat, Kamis sore (18/4/2024).

Dia melaporkan Hasyim atas dugaan pelanggaran etik integritas dan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan dalam membina hubungan personal dan hubungan romantis dengan seorang perempuan yang anggota PPLN di luar negeri.

Aristo menjelaskan, pelanggaran etik bersifat pelecehan seks yang disebabkan hubungan relasi kuasa. Sebab diketahui, posisi Hasyim Asy’ari adalah ketua KPU RI.

“Ini kan bosnya, Ketua KPU,” ujar Aristo.

Aristo menceritakan, dugaan pelecehan seks itu terjadi pada Agustus 2023 dan berlangsung hingga Maret 2024. Dia menegaskan apa yang disampaikannya valid, sebab ada bukti berupa lampiran foto untuk menguatkan dugaan tersebut.

“Ada misalnya percakapan-percakapan, ada foto-foto, ada bukti-bukti tertulis,” Aristo menandasi.

Atas perbuatannya, Aristo menyebut Hasyim melanggar sejumlah pasal yaitu Pasal 6 ayat 2 huruf a dan c jo. Pasal 10 huruf a; Pasal 6 ayat (3) huruf e jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 14 huruf a dan d; Pasal 6 ayat (3) huruf f jo.Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.