JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut surat edaran terkait peniadaan kegiatan buka puasa bersama bagi pejabat pemerintah selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah.

Said Aqil merasa tersinggung dengan adanya surat edaran tersebut.

“Kalau dilarang, itu menyinggung perasaan saya. Saya mohon dicabut,” kata Said Aqil di Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (26/3/2023).

Said Aqil mengaku, maksud tujuan meniadakan buka puasa bersama agar tidak memboroskan anggaran memang baik.

Namun, kata dia, hal itu harusnya ditekankan kepada enteri Kabinet, kepala lembaga atau kementerian untuk tidak menggunakan anggaran.

“Maksudnya baik supaya tidak pemborosan, tnggal itu saja tekan.  Jangan dilarang bukbernya. Pemborosan jika gunakan APBN, uang pribadi boleh,” jelas dia.

Said pun berharap kepada pemerintah, dalam mengeluarkan suatu kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk manfaat dan mudharatnya.

Karena larangan agar pejabat negara tidak buka puasa bersama, itu menjadi kontroversi.

“Oh ini banyak manfaatnya, dikeluarkan. Pro kontranya banyak, mana baik buruknya banyak mana, harus dipikirkan itunya dulu,” ujarnya.

Menurut dia, tradisi buka puasa bersama sudah dilakukan di berbagai daerah dan negara termasuk Arab Saudi.

Maka, ia menganggap larangan buka puasa bersama terlalu over intervensi oleh pemerintah.

“Berbagai praktik ‘over intervensi oleh pemerintah, atas ruang-ruang kehidupan keagamaan yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas keagamaan,” katanya.

“Coba diambil alih dan dicoba dipaksakan melaui intervensi kebijakan hang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah memberikan penjelasan terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pejabat dan pegawai pemerintahan untuk mengadakan buka puasa bersama (bukber).

Larangan itu ternyata hanya ditujukan kepada para menteri hingga kepala lembaga negara saja.

“Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) berkaitan dengan buka puasa bersama. Pertama, buka puasa itu, atau arahan Presiden itu, hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pernyataan pers di akun YouTube Setpres, Kamis (23/3/2023).

Pramono menegaskan, larangan ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, masyarakat tetap diberi keleluasaan untuk melakukan buka puasa bersama.

“Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama,” jelas Pramono Anung.

Sebelumnya, arahan agar pejabat meniadakan buka puasa bersama tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

“Iya, betul,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Rabu (22/3/2023).