JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mendukung langkah kepolisian yang akan membuat penyekatan di jalur keluar dan masuk Jakarta sebagai aplikasi dari larangan mudik Lebaran 2021 mendatang.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan saat ini pemprov sedang menyusun aturan soal penerapan surat izin masuk keluar (SIKM) DKI Jakarta.

Kebijakan ini pernah diterapkan Pemprov sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Nantinya, sambung Riza, kebijakan SIKM ini akan bersinergi dengan penyekatan yang dilakukan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Kami mendukung, sekarang kan Korlantas Polri sudah menyiapkan titik-titik keluar-masuk sekat-sekat,” ujar Riza di acara Konwil PBNU DKI Jakarta, Hotel Sultan Residence Jakarta Pusat, Jumat (2/4/2021).

Sementara itu Korlantas Polri menyiapkan 333 titik sekat untuk memastikan agar masyarakat tidak mudik pada Lebaran 2021 mendatang sesuai keputusan pemerintah.

Kepala Korlantas Polri Ijren Pol Istiono menjelaskan 333 titik penyekatan tersebut berada di jalur arteri, jalur Pantura, jalur tengah, jalur selatan serta jalur tol. Baik menuju Jawa maupun menuju luar Jawa.

“333 titik ini terutama dari Jakarta menuju Jabar dan Jateng,” ujar Istiono, Jumat.

Istiono menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar larangan mudik Lebaran 2021 bisa terlaksana dengan baik.

“Beliau (Budi Karya) memberikan atensi penuh terhadap persiapan dilarang mudik untuk 2021. Kami akan koordinasi intens ini untuk penyamaan persepsi di lapangan,” ujar Istiono.***

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan pemerintah akan tegas menerapkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021. Namun, pemerintah akan menekankan pendekatan yang humanis.

“Apa yang kami bicarakan tadi adalah tindak lanjut dari surat keputusan Menko PMK tentang larangan mudik,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (2/4/2021).

Hari ini, Budi Karya menggelar rapat bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono membahas persiapan pengamanan larangan mudik lebaran 2021 di gedung NTMC Polri. Budi telah memerintahkan para Dirjen untuk berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Gugus Tugas Covid-19 membahas teknis pengamanan larangan mudik lebaran 2021.

“Oleh karenanya saya menugaskan Dirjen hubdar dan Dirjen lain untuk koordinasi dengan Kakorlantas dan gugus tugas, insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas tetapi humanis,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan koordinasi tidak hanya sebatas di tingkat pemerintah pusat. Dia berharapa pemerintah daerah juga melakukan koordinasi yang intens soal larangan mudik ini.

“Satu hal yang saya minta bahwa koordinasi ini tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan melarang mudik lebaran 2021. Keputusan diambil berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Larangan mudik bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. ***