Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melaunching dua layanan digital yakni melalui, teknologi informasi situs Loketku dan Sertipikat Elektronik untuk memudahkan pelayanan pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia. Bertepatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2021 yang jatuh pada, Jumat (24/9/2021) besok. Aplikasi Loketku bakal melaunching langsung oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil.

“Aplikasi Loketku akan diluncurkan besok pukul 13.00 WIB oleh Pak Menteri,” Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati melalui keterangan virtual, Kamis (23/9/2021).

Loketku merupakan aplikasi layanan mandiri pertanahan online bagi masyarakat. Permohonan layanan elektronik itu dapat dilakukan melalui tautan loketku.atrbpn.go.id. Masyarakat dapat mendaftarkan berkas permohonan layanan pertanahan di seluruh kantor pertanahan (kantah) se-Indonesia dari rumah.

“Layanan informasi publik ini dapat diakses oleh masyarakat dari rumah atau dari mana saja. Jadi masyarakat tak harus datang ke kantor pertanahan,” ujar Yulia.

Kementerian ATR/BPN terus melakukan sosialisasi aplikasi tersebut untuk meningkatkan awareness khususnya kepada kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN seluruh Indonesia.

Sehingga Loketku dapat diterapkan secara efektif oleh jajaran kantah di dan satuan kerja (satker) Kementerian ATR/BPN di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2021,

Sementara itu dikesempatan yang sama Sekretaris Direktorat Jendral (Sesditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang juga Ketua Pelaksana Peringatan Hantaru 2021, M Shafik Ananta Inuman mengatakan kegiatan Hantaru 2021 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional Kementrian ATR/BPN mempunyai peran sangat sentral antara lain memperbaiki regulasi untuk mempermudah investasi melalui beberapa peraturan pemerintah.

Pertama, lanjutnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang kami perbaiki sehingga ini bisa menjamin pelayanan kepada masyarakat terhadap kepastian atas haknya. Kedua, untuk percepatan pengadaan tanah ini juga sudah diperbaiki dan sistemnya sudah kita sempernukan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru juga sudah kita keluarkan PP nomor 19.

“Seperti diketahu melalui bank tanah ini nantinya intermedialis semacam Badan yang akan mengkelola tanah milik negara yang selama ini tidak bisa digunakan oleh Bank Tanah. Contohnya Tanah telantar, tanah habis haknya, dan tata ruang yang belum jelas,” ujarnya

Ia menjelaskan dimana nantinya permasalahan tersebut yakni fungsinya dari Bank Tanah tentunya mempunyai peran sentral, ini dapat dilakukan oleh jajaran Kementrian ATR/BPN dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Bank Tanah ini akan sangat sentral untuk menghidupkan roda perekonomian investasi khususnya bagi para pengembang pengguna infrastruktur Kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga kita mensupport bagi kegiatan tersebut, selain itu juga mempunyai peran-peran lain dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” terangnya.

Di samping layanan, inovasi yang cukup menarik perhatian dalam digitalisasi, salah satunya yaitu, sertipikat elektronik. Tahap awalnya mengalihmediakan melalui sertipikat elektronik mulai dari tanah Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lanjut ia mengatakan ada beberapa pelayanan pertanahan yang akan dilaunching besok seperti Sertipikat Elektronik, untuk layanan tersebut baru akan diuji coba hanya di Kantor Pertanahan saja tidak dilaunching untuk umum.

“Saat ini pihaknyabelum bisa melakukan mensertipikat elektronik secara massal, dimana nantinya sertipikat tersebut bisa digunakan. Pihaknya memastikan tidak adanya kegagalan system secara umum, kita sedang menuju kearah sertipikat elektronik,” pungkasnya

Pewarta : Agung Nugroho

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Salah satunya melalui pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara daring dan luring di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (16/09/2021).

Membuka acara Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A.Djalil mengatakan pentingnya dilakukan evaluasi kinerja karena sifatnya mencari solusi atas kendala yang ditemui, sehingga diharapkan perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Saya ucapkan terima kasih sekali kepada tim evaluator yang hari ini datang untuk melakukan evaluasi. Kami siap terbuka membantu evaluasi sehingga berharap bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini dengan kerja keras dan keseriusan yang tinggi akan memberikan hasil yang optimal,” ucapnya.

Sofyan A. Djalil mengatakan Kementerian ATR/BPN terus berupaya menjadi lebih baik dibuktikan melalui nilai RB yang terus meningkat setiap tahunya.

Lebih jauh ia menjelaskan terus berupaya menjadi lebih baik, nilai RB kita terus meningkat. Harapan kita tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai 80 tapi yang penting bukan nilainya tapi efektivitas pelaksanaan RB itu sendiri.

“Saya bisa mengklaim bahwa ATR/BPN sudah lebih baik, kami terus meningkatkan pelayanan secara elektronik, nanti akan ada juga aplikasi layanan Loketku. Dengan layanan ini kita akan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan permohonan pendaftaran tanah secara langsung di mana mereka bisa mengunggah dokumennya sendiri dan membuat perjanjian kapan mereka akan datang ke kantor,” ujar Sofyan A.Djalil.

Dalam laporannya Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhamad mengatakan evaluasi ini merupakan upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel sekaligus menindaklanjuti catatan dan juga rekomendasi dari tim evaluator Kementerian PANRB.

“Kami seluruh anggota tim Kementerian ATR/BPN dan juga tim unit kerja Eselon 1 beserta seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN, terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Tahun ini kita mengalami peningkatan nilai PMPRB dari yang sebelumnya 77,58 menjadi 79,95. Walaupun nilai ini belum termasuk nilai yang sangat memuaskan, kami senantiasa mohon arahan tim evaluator sehingga Kementerian ATR/BPN semakin hari bisa semakin baik,” lapornya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam paparannya menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang sudah disahkan dan telah menjadi acuan dalam merencanakan seluruh kegiatan. Sehingga, Renstra Kementerian ATR/BPN tersebut dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kerja hingga nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kementerian ATR/BPN sudah menetapkan Renstra yang menjadi acuan kita dalam merencanakan seluruh kegiatan 5 tahun ke depan, bahkan Bappenas mengapresiasi Renstra Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu Renstra yang sesuai dengan visi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia,” ujarnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto mengatakan terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), RB, dan Zona Integritas (ZI) tahun ini yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.

“Tahun ini tim evaluator akan melihat dengan seksama, tiga fokus evaluasi saat melakukan proses penilaian. Ketiga poin ini harus dicermati oleh instansi yang menjadi objek evaluasi,” ujar Erwan Agus Purwanto.

Lebih lanjut Erwan Agus Purwanto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajaran atas komitmen dalam melakukan perubahan-perubahan nyata melalui Reformasi Birokrasi.

“Saya memahami bahwa proses perubahan menjadi lebih baik bukanlah pekerjaan yang mudah, namun sangat yakin perubahan ke arah yang lebih baik bagi kemajuan bangsa akan berbuah manis tidak hanya bagi lingkungan kita tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa Reformasi Birokrasi bisa berjalan dengan baik, kita akan bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan Reformasi Birokrasi sukses,” pungkasnya.

Turut hadir dalam evaluasi tersebut, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat.