Rombongan mengunjungi empat hingga lima titik sasaran di wilayah Jelbuk. Layanan tersebut menyasar kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas mental, dan ibu hamil risiko tinggi.

“Hari ini kami menyisir beberapa lokasi warga yang membutuhkan penanganan khusus, mulai lansia, warga dengan disabilitas mental, hingga ibu hamil risiko tinggi,” ujar Helmi.

Helmi menjelaskan bahwa salah satu sasaran merupakan ibu yang tengah mengandung anak keempat. Menurutnya, pendampingan tersebut penting untuk membantu memastikan proses persalinan berlangsung aman.

Kunjungan tersebut menjadi tahap kedua pelaksanaan Homecare di kawasan Jelbuk. Selanjutnya, Pemkab Jember akan memperluas layanan menuju wilayah yang memiliki akses lebih sulit.

Pemkab Jember juga menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang tinggal jauh dari akses kendaraan. Puskesmas bersama masyarakat menyiapkan tandu untuk membawa warga menuju jalan utama atau fasilitas kesehatan terdekat.

Selain itu, Pemkab Jember merencanakan rumah singgah bagi pasien dan ibu hamil dari kawasan pelosok. Helmi menyebut pemerintah tengah berkoordinasi dengan kecamatan dan Dinas Sosial untuk memanfaatkan rumah warga yang kosong.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Camat dan Dinas Sosial untuk memanfaatkan rumah warga yang kosong sebagai rumah singgah sementara,” jelas Helmi.

Menurut Helmi, rumah singgah dapat membantu warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Fasilitas tersebut juga dapat mengurangi kebutuhan warga untuk pulang-pergi menjelang persalinan.

Dalam kunjungan tersebut, Helmi mengapresiasi tenaga kesehatan dan tim Puskesmas Jelbuk yang aktif melayani masyarakat. Ia menilai kolaborasi antara puskesmas, kecamatan, hingga RT dan RW perlu terus diperkuat.

“Penghargaan itu hanya simbol. Yang paling utama adalah hakikat pelayanan itu sendiri, bagaimana kita hadir melayani masyarakat dengan niat ibadah,” ungkap Helmi.

Sementara itu, Bupati Jember Gus Fawait menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam berbagai persoalan masyarakat. Selain layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), pemerintah juga menangani persoalan antrean BBM.

Menurut Gus Fawait, pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh kepastian ketika menghadapi persoalan di lapangan. Karena itu, jajaran pemerintah turun langsung untuk mengawal kondisi di berbagai titik.

“Masalah ini bukan cuma soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi kesulitan di lapangan,” ujar Gus Fawait.

Gus Fawait menilai kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan menjadi kunci penanganan persoalan tersebut. Pemerintah mengerahkan pimpinan OPD, camat, hingga petugas SPPG untuk memantau situasi secara langsung.

Dengan wilayah luas dan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa, Jember menghadapi tantangan pelayanan yang kompleks. Meski demikian, koordinasi lintas sektor membantu pemerintah merespons kebutuhan masyarakat dan menjaga kondisi wilayah tetap kondusif.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian berada di Dusun Sumbercandik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk. Medan yang terjal dan jarak yang cukup jauh membuat sebagian warga kesulitan mengakses pelayanan kesehatan secara cepat.

Kepala Puskesmas Jelbuk, Machus Rovida, S.Tr.Keb., mengatakan setiap wilayah memiliki perawat dan bidan sebagai penanggung jawab pelayanan. Mereka bertugas memantau kondisi masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Untuk penanganan kasus rentan, di setiap wilayah ada perawat dan bidan wilayah. Sementara untuk jangkauan sulit, kami memberikan pelayanan home care dengan mendatangi pasien,” ujar Machus, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun yang mengalami kendala administrasi tetap difasilitasi melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Machus menjelaskan, tantangan serupa juga ditemukan di Dusun Tenap, Desa Sucopangepok. Bahkan, petugas harus berjalan kaki saat mengunjungi ibu hamil karena belum tersedia akses kendaraan roda dua.

“Meski lokasinya ekstrem, bidan wilayah tetap harus memantau ibu hamil. Kami juga menangani pasien penyakit kronis yang tidak bisa menjangkau Puskesmas,” katanya.

Kepala Dusun Sumbercandik, Abd. Hakim, mengapresiasi pelayanan yang diberikan Puskesmas Jelbuk. Menurutnya, layanan jemput bola sangat membantu masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan.

“Dulu kalau ada warga sakit harus kami antar ke Puskesmas atau rumah sakit. Jaraknya sekitar 10 kilometer dan masih ada warga yang tinggal lebih jauh dengan medan lebih ekstrem,” ujarnya.

Ribka Haluk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait beberapa waktu lalu.

“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.

“Permasalahan tersebut antara lain terkait status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan tata kelola manajemen rumah sakit. Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua.

“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola rumah sakit.

RSUP dr. Sardjito menyarankan agar setiap rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri atas direktur, bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, bidang pelayanan penunjang, bagian tata kelola keuangan beserta staf, bagian tata kelola SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.

“Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana,” ujarnya.

Menurutnya, Bimtek yang saat ini dilaksanakan secara daring akan lebih efektif apabila dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Pelaksanaan secara tatap muka selama minimal dua hari dinilai akan lebih efektif untuk mendukung perbaikan tata kelola rumah sakit.

Dukungan Pelaksanaan Kemendagri

Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan, Ribka menyampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta. Dukungan tersebut rencananya mencakup penyediaan penginapan serta transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.

“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.

Apalagi pihak RSUP dr. Sardjito sangat mendukung dan berharap kegiatan ini dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan,” tutup Ribka.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Berdasarkan data Satgas, dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, sebelumnya terdapat 9 RSUD yang sempat berhenti beroperasi, terdiri atas 8 RSUD di Aceh dan 1 RSUD di Sumatera Utara. Saat ini, seluruh RSUD tersebut telah kembali beroperasi normal.

Sementara itu, dari 867 puskesmas terdampak, sebelumnya 152 puskesmas tidak beroperasi. Saat ini, sebanyak 865 puskesmas telah beroperasi normal, sedangkan 2 puskesmas masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.

Selain sektor kesehatan, Tito menyebutkan bahwa proses pembelajaran di ketiga provinsi terdampak juga telah kembali berjalan sepenuhnya.

“Saat ini, 100 persen kegiatan belajar mengajar telah berlangsung, meskipun sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat,” tambah Tito.

Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan, sementara di Provinsi Sumatera Utara layanan listrik telah pulih hingga 99 persen dan di Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah beroperasi kembali.

Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, demikian pula pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang relatif stabil.

Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan logistik tersebut guna mendukung aktivitas masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Adapun di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.

Tito juga memastikan bahwa roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik secara normal.

Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, layanan ini selaras dengan visi misinya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara mudah, efisien dan terintegrasi.

Adanya pelayanan pustu ini bisa menjadi keberkahan tersendiri bagi masyarakat Degayu dan sekitarnya, seiring dengan pengendalian banjir yang berjalan dengan lancar, sehingga di wilayah tersebut sudah bebas dari banjir dan rob.

“Peningkatan jalan di depan Pustu ini juga sudah bagus. Layanan Pustu Mampu Bersalin disini bisa dimanfaatkan warga untuk persalinan, dan harapannya bisa sinergi dengan penurunan angka kematian ibu melahirkan serta angka kematian bayi yang dilahirkan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, fasilitas yang ada di dalamnya juga sudah lengkap didukung dengan SDM tenaga kesehatan yang mumpuni.

Selain ruang persalinan, beberapa fasilitas yang ada di pustu ini diantaranya ruang pelayanan umum, pelayanan kegawatdaruratan, ruang jaga bidan, ruang nifas, pelayanan KIA-KB, pelayanan gigi, imunisasi, ruang VK, dan sebagainya.

“Untuk masyarakat Degayu dan sekitarnya, pemerintah sudah memberikan layanan pemeriksaan ibu hamil ke puskesmas secara gratis. Sehingga, program ini harus dimanfaatkan dengan baik agar kesehatan ibu hamil dan bayinya bisa terpantau. Diberi obat, vitamin dan nutrisi cukup,” katanya.

Pemeriksaan ke puskesmas ini juga bisa mencegah anak yang dilahirkan mengalami stunting. Ia berharap, layanan Pustu disini bisa menjadi berkah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto menerangkan, Pustu Degayu Mampu Bersalin ini menjadi pustu yang berbeda dengan pustu-pustu lainnya.

“Pustu ini mampu memberikan waktu buka pelayanan selama hampir 1 minggu full. Untuk jam layanannya, hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.30-11.30 WIB, hari Jumat 08.30-10.00 WIB dan hari Sabtu 08.30-10.30 WIB,” jelasnya.

Dengan adanya Pustu Degayu ini, diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan setiap hari kepada warga setempat. Selain memberikan layanan rawat jalan, pustu ini mampu memberikan layanan rawat inap dan IGD khusus persalinan untuk warga Degayu maupun sekitarnya.

“Kami buka layanan ini, dimana disini menjadi salah satu daerah pinggiran dan jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan di pusat kota,” tandasnya. (em-aha)

Tingginya curah hujan mengakibatkn meningkatnya debit air pada wilayah daerah aliran sungai serta mengakibatkn meluasnya bencana banjir di sejumlah wilayah kabupaten/kota, di Kalimantan Tengah. Kebutuhan pangan dan pelayanan kesehatan merupakan hal mendesak diperlukan warga.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, turun langsung meninjau untuk memastikan kesiapsediaan tenda maupun posko pengungsian, serta berbagai keperluan lainya untuk dilakukan penanganan oleh instansi teknis.

Gubernur Sugianto yang meninjau dini hari, Selasa (16/11/2021) ke sejumlah lokasi penampungan warga terdampak banjir, menghimbau masyarakat untuk bersabar dan berdoa agar banjir segera berlalu. Gubernur meminta agar saling mengingatkan dan pro aktif untuk melaporkan kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir.

“Dampak banjir tentu berdampak juga pada kesehatan warga, jangan sampai ada warga yang sakit tidak mendapat layanan kesehatan yang layak, segera laporkan atau datang langsung ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan lebih lanjut.” tutur Sugianto.

Gubernur juga menginstruksikan pihak Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus untuk bersiaga dan jemput bola membantu warga yang sakit khususnya warga terdampak banjir.

“Pemerintah terus berupaya melakukan penanganan, termasuk juga memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Petugas kesehatan agar terus memantau dan jemput bola dalam penanganan warga yang sakit,” kata Gubernur Sugianto.