Pelaku berinisial WD, merupakan seorang duda anak satu yang juga merupakan seorang karyawan sebuah perusahaan leasing. WD tak berkutik saat polisi menggerebeknya di sebuah hotel di Kota Bengkulu.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan dua unit sepeda motor yang telah digadaikan senilai Rp6 juta. Polisi juga membenarkan bahwa uang tersebut digunakan untuk judol setelak mengecek ponselnya.

“Hasil pengakuan pelaku bahwasannya seluruh uang itu dipakai untuk judol. Setelah kami cek ponsel yang bersangkutan, ya, memang ada aplikasinya,” kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ratu Agung, AKP Tomson Sembiring, dikutip dari Metrorvnews.com, Kamis, (17/7/2025).

Pelaku beraksi dengan memperdayai salah seorang teman kos beserta sang pacar. Hanya selang beberapa jam, pelaku berhasil membawa kabur dua sepeda motor milik korban dan sang pacar. Akibatnya ulahnya, pelaku kini terancam kurungan 4 tahun.

JAKARTA – Dwi Cahyo Afrianto, sopir taksi online yang jadi korban pengeroyokan debt collector di daerah Tebet, Jakarta Selatan pada 13 Mei 2020 kini tengah berjuang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aksi pengeroyokan terhadap Dwi sempat viral.

Dwi bersama istrinya Deni Liana pun akhirnya menggugat perusahaan leasing sebagai perusahaan yang mempekerjakan debt collector tersebut. Gugatan korban penganiayaan bernomor 882/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL digelar sidang, Rabu (9/6/2021).

Dijelaskan Kuasa Hukum Dwi Cahyo Afrianto dari LBH Yuris Keadilan Anak Bangsa, A Noer Ally, gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector dari PT U Finance Indonesia itu telah bergulir sejak 11 November 2020.

Dia mengungkapkan aksi penganiayaan sejumlah debt collector PT U Finance terhadap kliennya diawali aksi perampasan sepeda motor jenis Honda Beat milik Dwi. Padahal Dwi diketahui menunggak pembayaran cicilan kendaraan roda empat jenis Honda Mobilio akibat terdampak pandemi Covid-19 bukan Honda Beat.

Pernah Dwi dan istri mengajukan upaya relaksasi kredit yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Namun, upayanya ditolak PT U Finance Indonesia.

Ketika mengkonfirmasi soal penarikan paksa seunit sepeda motor Beat karena tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit, klien kami malah diusir dan dianiaya oleh para penagih utang yang dipekerjakan PT U Finance Indonesia,” Ucal Noer di Bogot, Selasa (8/6/2021).

Dia mengungkapkan, pelaku menganiaya kliennya hingga terluka malah tak diproses hukum. Padahal, para penagih utang tersebut sadis dan telah dilaporkan ke jajaran Polsek Tebet melalui pelaporan bernomor LP/K/37/V/2020/Sek.Tebet.

“Saat diwawancarai sejumlah media, kepolisian menyebut akan memproses dan mencari para pelakunya. Namun sampai saat ini, kami tidak pernah menerima informasi apapun terkait pelaporan tersebut,” ujar Noer.

Noer menambahkan, kliennya Deni Liana selaku kreditur PT U Finance Indonesia memiliki perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat jenis Honda Mobilio bernopol B 2168 UFN dengan jangka waktu 60 bulan. Pembayaran ini terhitung sejak 19 September 2017 hingga 19 September 2022.

Cicilan mobilnya perbulan kurang lebih Rp5,2 juta. Sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif, Liana selalu tertib membayar selama 29 bulan dengan nilai total Rp151 juta.

Sebelumnya, ia juga telah membayar uang muka sebesar Rp40 juta dan biaya admministrasi, asuransi, biaya fidusia, biaya provisi dan notaris senilai Rp28,9 juta. Dengan demikian, jika ditotalkan menjadi Rp219.642.569.

“Angka ini sudah melebihi dari harga maksimum Pembiayaan dari PT.U Finance Indonesia selaku selaku leasing atau lembaga pembiayaan non-bank yaitu sebesar Rp204.469.278,” jelas Noer.

Dia mengatakan, dari pengakuan kliennya sejak awal bertransaksi dengan PT U Finance Indonesia sangat janggal. Ia menyampaikan hal ini harus menjadi pelajaran bagi masyarakat umum.

Sebab, saat mengawali penandatanganan kontrak pembiayaan, kliennya karena ketidaktahuan dan awam, tidak diberikan kesempatan dan penjelasan dari karyawan yang melayaninya.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Buntut dari aksi kekerasan yang dilakukan debt collector di Jakarta Utara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menertibkan perusahaan pembiayaan atau multifinance yang tidak mengikuti ketentuan penagihan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Langkah ini juga dilakukan bersama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, guna memastikan anggotanya mengikuti ketentuan penagihan yang ditetapkan.

OJK tidak ragu memberikan sanksi bagi perusahaan pembiayaan atau multifinance (leasing) yang melakukan penarikan paksa kendaraan menggunakan jasa penagih utang atau debt collector.

‌”Terkait adanya penarikan paksa kendaraan oleh oknum debt collector, OJK menyatakan tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar,” ucap Sekar Putih Djarot selaku Juru Bicara OJK dalam keterangan resminya, Selasa (11/5/2021).

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya sudah memberikan ruang bagi lembaga jasa keuangan untuk bisa merestrukturisasi kredit bagi nasabahnya yang terdampak Covid-19 dan tidak melakukan penagihan menggunakan debt collector.

Untuk itu konsumen bisa melaporkan jika masih ada perusahaan pembiayaan yang melakukan penagihan nasabah menggunakan debt collector di tengah pandemi saat ini.

Terlebih sekarang OJK sudah memberikan keringanan kepada debitur untuk bisa melakukan restrukturisasi kreditnya.

“Kalau ada orang yang pendapatannya terganggu dipites-pites. Yang nagih laporkan ke OJK, siapa debt collector-nya, siapa perusahaanya nanti kita list. Tolong catat dan laporkan karena sudah kita kasih tau sebaiknya jangan pakai debt collector, kalau mau nagih pakai telpon saja,” Ucap Wimboh dalam kesempatan diskusi dengan CNBC Indonesia, Kamis (16/4/2020).

Dia menegaskan, relaksasi yang diberikan untuk lembaga keuangan ini dinilai sudah mencukupi agar perusahaan tak mencatatkan pembiayaan bermasalah yang tinggi bersamaan dengan memberikan keringanan kepada debitur yang pendapatannya terganggu karena Covid-19, terutama yang memiliki sumber pendapatan dari sektor informal.

Editor: Redaksi

PEKALONGAN – Setelah dua tahun berhasil nekat membawa kabur sebuah mobil Toyota Avanza milik Andi Herman Susanto, Dian Priyatna (38) warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang ini akhirnya diamankan oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota di wilayah Tegal.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP M Irwan Susanto, melalui Kasatreskrim AKP Ahmad Sugeng dalam konferensi persnya, Senin (22/3) menjelaskan, kasus ini terjadi bermula dari tersangka bersama rekannya T (saat ini masih DPO) menemukan sebuah kunci dan gantungan dompet kecil yang berisi STNK mobil Toyota Avanza nopol G-8869-KA warna hitam milik Andi Herman Susanto (41) pada 20 Juli 2019 lalu di jalan sekitar daerah Kramat, Batang.

“Seminggu kemudian, tersangka berniat mengembalikan kunci dan STNK yang beralamatkan di Baros RT 03 RW 01 Kalibaros, Pekalongan Timur. Namun setibanya di alamat tersebut, sang pemilik mobil tidak berada dirumah,” kata Kasatreskrim.

Kemudian malam harinya, sekira pukul 00.30 wib tersangka bersama rekannya berboncengan menggunakan sepeda motor kembali mendatangi rumah korban dan mendapati mobil itu yang sedang terparkir dipinggir jalan.

Melihat keadaan yang sepi dan mobil terparkir diluar, spontanitas para tersangka timbul niat untuk mengambil mobil Avanza tersebut dengan menggunakan kunci yang mereka temukan sebelumnya tanpa sepengetahuan pemilik.

Penyelidikan dilakukan, setelah korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Pekalongan Kota. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka dan mobil diketahui berada wilayah Tegal sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh Satreskrim Pekalongan Kota.

Saat ini tersangka dalam pemeriksaan, dan akan dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun).

Sementara Dian mengaku, dia mencuri mobil baru pertama kali dan akan dipergunakan untuk sarana transportasi pekerjaannya. “Baru kali ini mas, karena awalnya ingin mengembalikan kunci yang saya temukan. Tapi karena waktu itu rumah sepi dan saya ingin menjadikan sebagai sarana kerjaan saya, akhirnya kami sepakat untuk bawa mobil itu,” aku Dian yang setiap hari bekerja sebagai leasing di Batang. (MAH)

Terlebih dengan si konsumen, ketika sudah terjadi transaksi unit, pastinya dari pihak leasing akan mengejar si konsumen yang ber atas namakan di leasing yang diajukannya, oknum ormas yang selalu berlindung dalam naungan LBH bentukan dari Ormas itu sendiri, otomatis dengan santai tidak memperdulikannya.

Cara kerja oknum ormas dimulai dari mengincar para konsumen yang tidak bisa menuntaskan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian dengan pihak pembiayaan melaui sosial media ataupun dari perkenalan dari kerabat dekatnya.

Oknum ormas menawarkan solusi, yakni membeli kendaraan konsumen yang belum lunas. Proses ini mirip skema over kredit, namun kenyataannya ilegal karena transaksi seharusnya dilaporkan ke pemberi pembiayaan untuk pengurusan administrasi dokumen dari awal.

“Caranya mereka over kredit tetapi tidak resmi, hanya konsumen dan Ormas itu saja,” ‘terang salah satu korban Oknum Ormas di wilayah Bogor, kepada eranasional.com pada selasa (18/05).

Setelah kendaraan pindah tangan beberapa bulan, oknum ormas dikatakan tidak mau melanjutkan angsuran atau janji janji untuk membayarnya. Otomatis Pihak pembiayaan yang menyadari tunggakan menumpuk lantas mendatangi ke alamat rumahnya serta akan melakukan prosedur penarikan kendaraan. ‘Kesal R.

Masalahnya, oknum ormas tidak mau menyerahkan kendaraan,. Bahkan disebut insial (R), saya justru ditawarkan serta dijanjikan akan selesai urusannya dileasing asalkan siap mengeluarkan sejumlah uang untuk urusan itu. ‘Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Uang kepengurusan itu bervariasi, jika motor berkisar 1,5juta dan Mobil sebesar 4-5 juta untuk satu buah surat Kuasa sekaligus nge back Up yang biasa disebut “Surat Pelsus” yang diterbitkan oleh Lembaga Hukum Ormas tersebut. ‘Ucap R, sambil menirukan perkataan Oknum Ormas tersebut.

Lanjutnya, setelah saya berfikir dan berdiskusi dengan keluarga karena kondisi Covid-19 juga apa-apa lagi susah cari uang, yasudah saya setuju kesepakatan atas biaya tersebut, yang terpenting bukti-bukti tertulis dan rekaman percakapan, foto-foto saat pertemuan semuanya saya ada pegang serta beberapa saksi saya ada juga, apabila ternyata berbalik dengan janjinya dia (oknum ormas) dan ada permasalahan dikemudian hari dengan leasing, saya akan siap untuk membongkar semuanya dan melaporkannya dikepolisian. ‘Pungkas R

Dilain tempat, team eranasional.com mencoba melakukan sedikit wawancara oleh salah Satu Pengurus Ormas di wilayah Bogor, jawa barat yang cukup besar namanya diseluruh provinsi indonesia bahkan anggota/massa  bisa mencapai ribuan jika dikumpulkan, Sebut saja S (inisial).

S mengatakan, memang untuk di Ormas kita mempunyai semua SOP yang sudah harus dijalankan ditiap anggota masing-masing wilayah. Dan Pimpinan Tinggi kami selalu menegaskan siapapun anggotanya yang terlibat masalah hukum di kepolisian RI, Saya tidak akan membela atau melindunginya, jika dia terbukti salah silahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada yang namanya kebal Hukum dinegara ini. ‘Tegas S selaku Kabid Humas Ormas terpandang di wilayah Bogor.

Mengenai kasus yang sering terjadi yaitu biasanya konsumen leasing yang sudah tidak mampu membayar datang ke kantor kami, S mengatakan memang benar kita menerima bantuan Hukum melalui LBH (lembaga bantuan hukum) yang kami punya.

“Tetapi itupun dengan catatan kita hanya mendampingi bantuan secara kuasa hukumnya ketika permasalahan itu naik kepersidangan, dan sesuai dengan aturan hukum yang ada” tidak membekengi yang salah menjadi benar, yang benar justru makin dirugikan. ‘Tandasnya.

(Fyan/red).