Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa program ini telah merangkul lebih dari 45 ribu anak jalanan untuk kembali mendapatkan hak belajar.

“Sekolah Rakyat, membuka jalan semua anak menuju masa depan,” ujar Teddy dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Teddy menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur program ini menunjukkan perkembangan pesat di berbagai wilayah.

Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 265 unit Sekolah Rakyat telah rampung dan tersebar di 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Lebih dari sekadar ruang kelas, Sekolah Rakyat dirancang untuk menghadirkan ekosistem tumbuh kembang yang holistik.

Para siswa mendapatkan fasilitas penunjang yang komprehensif, mulai dari hunian yang layak, sarana olahraga dan belajar, pasokan makanan bergizi, hingga layanan kesehatan terpadu.

“Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga tempat tinggal layak, fasilitas memadai, gizi seimbang, dan kesehatan yang terjamin untuk mengejar cita-cita mereka,” tegas Teddy. []

Dalam pernyataan resminya, Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin menilai fenomena tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi di Indonesia.

Secara tidak langsung, SIAGA 98 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan berbasis pada fakta.

Mereka menilai penyebaran hoaks justru mencederai akal sehat publik dan merusak kepercayaan masyarakat.

“Kami menegaskan bahwa penyebaran informasi hoaks merupakan tindakan yang mencederai akal sehat publik dan merusak kualitas demokrasi. Kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab, berbasis fakta, dan menjunjung tinggi etika,”kata Hasanuddin dalam siaran persnya, Sabtu (2/5/2026).

“Ketika kebebasan itu disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, maka yang terjadi adalah pembusukan ruang publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat,” sambungnya.

SIAGA 98 menilai pernyataan Amien Rais yang menyebut Teddy Indra Wijaya adalah gay atau penyuka sesama jenis tersebut mencerminkan pola kampanye negatif dalam kehidupan politik nasional.

Mereka menilai narasi yang disampaikan tidak mengedepankan argumentasi berbasis data, melainkan cenderung bersifat personal dan subjektif.

“Kedua, kami memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Amien Rais mencerminkan pola kampanye hitam (black campaign) yang tidak sehat dalam kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, SIAGA 98 menilai bahwa pendekatan yang digunakan dalam narasi tersebut berpotensi mendelegitimasi kekuasaan yang sah tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Alih-alih menghadirkan kritik yang berbasis data dan argumentasi yang rasional, narasi yang dibangun justru bersifat personali, subjektif- tendensius dan mengarah pada upaya mendelegitimasi kekuasaan yang sah melalui isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tandas Hasanuddin.

Selain itu, SIAGA 98 juga memberikan pembelaan terhadap Teddy Indra Wijaya yang dinilai menjadi sasaran tudingan tidak berdasar.

Mereka menilai sosok tersebut memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Terlebih Teddy memiliki latar belakang sebagai prajurit dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

“Sebagai prajurit profesional dari Korps Baret Merah (Kopassus), ia ditempa dalam disiplin, integritas, dan pengabdian kepada negara. Lebih dari itu, ia juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan komunitas sipil, sebuah kualitas penting dalam membangun jembatan antara negara dan masyarakat dalam konteks demokrasi modern,” tandasnya.

Dengan demikian, SIAGA 98 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang publik, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta lebih mengedepankan rasionalitas dan tanggung jawab dalam menyikapi setiap dinamika politik. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika ruang publik diisi oleh kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap fakta,” pungkas Hasanuddin. []

Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amerika Serikat pada Selasa, 17 Febuari 2026 waktu setempat. Prabowo berserta rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1 dan mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC.

“Pertemuan difokuskan untuk membahas kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang,” ujar Letkol Teddy dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Letkol Teddy mengungkapkan kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh ratusan diaspora Indonesia yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan warga negara Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya.

Selama berada di Amerika Serikat, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung menjalani pertemuan pada malam hari waktu setempat, serta sejumlah agenda pertemuan dengan pemerintah dan pelaku usaha Amerika Serikat.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk memperkuat rantai ekonomi dan meningkatkan produktivitas industri dalam negeri,” tandas dia.

Dalam penerbangan menuju Amerika Serikat, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo. dijadwalkan Hadir 3 Agenda 

Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yakni pertemuan dengan kelompok pengusaha Amerika Serikat pada Rabu (18/2), Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza pada Kamis, 19 Februari 2026 serta pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk salah satunya menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang proses negosiasinya telah berlangsung sejak 2025.

Terkait agenda BoP, KTT perdana tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jr. selaku inisiator pembentukan forum tersebut.

Sebagai informasi tambahan Indonesia resmi menjadi anggota BoP setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut dalam acara peluncuran di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.