Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menyebut, melalui pengembangan penyidikan dua tersangka baru dijerat, yakni YA dan HK. Diduga merujuk pada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas & Power Pertamina Tahun 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012-2014 yang turut disebut dalam dakwaan Karen Agustiawan.

“Pengembangan penyidikan tersebut merupakan kelanjutan dan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan yang dilakukan terhadap GKK alias KA yang telah divonis bersalah dalam kasus pengadaan LNG tersebut,” ujar Tessa kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/7/2024).

“Bahwa terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA. Terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup,” lanjut dia.

“Instruksinya harus penuhi di atas 30 persen,” kata JK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.

Eks Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu mengaku heran Karen jadi terdakwa. Menurut dia, Karen hanya menjalankan tugas.

“Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya,” ungkap dia.

Kalla juga menyebut tidak mengetahui keuntungan maupun kerugian PT Pertamina (Persero) dalam pengadaan LNG tersebut. Namun, dua hal itu disebut biasa dalam urusan bisnis.

“Tapi, gini, saya boleh tambahkan, kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi,” ucap Kalla.

Menurut Kalla, penghukuman pejabat jika perusahaan negara yang dipegangnya merugi merupakan kesalahan. Sebab, tidak adil jika hanya yang diproses hukum cuma satu kantor.

“Ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,” tegas Kalla.

Kalla menjadi saksi meringankan dalam kasus ini. Dia dibawa oleh kubu Karen.

Dalam kasus ini, Karen didakwa melakukan pembelian LNG tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akibat ulahnya, negara merugi USD113.839.186,60.

Dalam kasus ini, Karen disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Presiden Jokowi akan tiba di Bontang sekitar pukul 09.36 WITA dengan menggunakan helikopter dari Kota Samarinda, setelah sebelumnya meresmikan terminal Samarinda. Presiden langsung menuju lokasi pabrik,” kata Komandan Komando Distrik Militer 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto saat dikutip dari Antara, Selasa (27/2/2024).

Dia menyebutkan PT KAN telah membangun pabrik bahan peledak yang modern dan ramah lingkungan. Ia berharap pabrik ini dapat mendukung kegiatan pertambangan di wilayah Kalimantan Timur.

Usai meresmikan pabrik, Presiden Jokowi dijadwalkan makan siang di sebuah rumah makan di Bontang sebelum melanjutkan perjalanan ke Penajam Paser Utara, lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Presiden kembali menggunakan helikopter dari Bandara PT Badak LNG.

“Mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pertamina (Persero) sebesar US$ 113 juta berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK),” ujar jaksa KPK dalam persidangan.

Pertamina diketahui melakukan pengadaan LNG bersama Corpus Christie Liquefaction. Jaksa KPK menyebut Karen melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan LNG tersebut bersama mantan Senior Vice President (SVP) Gas & Power Pertamina, Yenni Andayani serta mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto. Saat ini, hanya Karen yang baru dibawa ke persidangan.

“Status perkara sidang pertama,” tulis sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip pada Senin (12/2/2024).

Jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan dakwaan kasus Karen nanti. Dalam kasus ini, tuduhan untuk mantan dirut Pertamina itu yakni merugikan keuangan negara sebesar USD113,8 juta.

Dalam dakwaan nanti, Karen bakal dituduh memperkaya diri sendiri dan perusahaan asal Texas, Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar USD113,8 juta. Uang yang masuk ke kantong mantan dirut PT Pertamina Persero itu diduga mencapai Rp1 miliar, dan USD104 ribu.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air.