“Jadi modusnya itu memang dari nelayan kemudian ke pengepul, pengepul ke distributor. (Dibawa) dari mulai Lombok, terus mengarah sampai ke barat dan muaranya di sini Palembang dan Jambi. Jadi ketika dari Palembang dan Jambi itulah pakai jalan laut,” ujar Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Menurut Ipunk, saat melakukan pengiriman via darat modus operandi pelaku biasanya berganti-ganti mobil untuk mengelabui petugas. Hal ini yang kadang menyulitkan pihaknya melakukan penangkapan meski sudah mendapatkan informasi yang valid.

Membawa BBL secara ilegal lewat darat ini bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah.

“Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali,” ungkap Ipunk.

Lebih lanjut Ipunk menjelaskan, jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL masih di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut atau pun bandara.

“Itulah sebabnya, kerjasama pengawasan kami kuatkan tidak hanya di pelabuhan dan pengawasan di laut, tapi juga di bandara-bandara sehingga bisa memperkecil gerakan para pelaku penyelundupan,” pungkasnya.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto dalam konferensi pers itu memaparkan perkiraan hitungan benih lobster yang keluar secara ilegal dari Indonesia setiap harinya.

Eranasional.com – Menanggapi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Poyuono tampak intens “bernyanyi”.

Arief mengungkap, saat itu masih menjabat sebagai Waketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia bersih dari KKN.

Menurut Arief, semestinya keinginan itu diwujudkabn Ketua Umum Partai Gerindra itu kepada kader-kader Partai Gerindra.

Juga kepada orang-orang terdekatnya, agar tidak memanfaatkan kekuasaan.

“Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga,” bebernya.

“Tapi nyatanya justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa,” sambung Arief dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).

Manurut Arief Poyuono, penangkapan Edhy Prabowo itu menjadi pelajaran berharga sekaligus tabokan besar bagi Prabowo Subianto.

Pasalnya, selain orang dekat Prabowo, Edhy juga merupakan anak didik langsung sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu.

“Ternyata mulut yang sudah berbusa-busa mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo,”

“Anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi-Maruf yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK,” sesal Arief.

Karena itu, Arief mendesak Prabowo mundur dari Kabinet Jokowi dan juga dari Partai Gerindra.

Arief juga meyakini, penangkapan Edhy itu sekaligus memupus hasrat Prabowo untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

“Dengan ditangkapnya Edhy Prabowo, maka tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia,” yakin dia.

Tak hanya itu, Arief juga meyakini peristiwa ini akan sangat berpengaruh pada elektabilitas partai berlambang kepala burung garuda itu.

Untuk itu, Arief mengingatkan Prabowo harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra.

Pasalnya, Prabowo tidak mampu menjaga disiplin para kader Gerindra hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. (PojokSatu)