Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dakwaan terhadap Haris dan Fatia tidak terbukti.

“Memutuskan, menyatakan Terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan salah,” ucap Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 8 Januari 2024.

“Membebaskan Terdakwa Haris Azhar,” sambung Majelis Hakim.

Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar nama baik Haris Azhar direhabilitasi karena seluruh dakwaan tidak terbukti.

sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Haris Azhar hukuman penjara selama 4 tahun. Haris Azhar dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaktim, Senin, 13 November 2023 lalu.

Di dalam kasus ini, Haris Azhar didakwa mencemarkan nama baik Luhut dan didakwa telah mencemarkan nama baik Luhut melalui podcast berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’ yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Jaksa mengatakan, hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fatia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fatia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut.

Fatia Maulidiyanti juga divonis bebas

Seperti Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti juga divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Jaktim.

“Memutuskan, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah,” ucap Ketua Majelis Hakim PN Jaktim, Senin, 8 Januari 2024.

“Membebaskan Terdakwa,” lanjut Hakim.

Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan yang disangkakan kepada Fatia tidak terbukti.

Hakim juga memerintahkan agar merehabilitasi nama baik Fatia Maulidiyanti. (*)

“Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

Haris Azhar juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Haris Azhar bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa mengatakan hal yang memberatkan Haris Azhar yaitu tidak mengakui perbuatan, berlindung seolah-olah mengatasnamakan pejuang lingkungan hidup, hingga tidak sopan di persidangan. Dan, tidak ada hal meringankan baginya.

Dalam kasus ini, Haris Azhar dan didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan melalui podcast berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’ yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Adapun hal yang dibahas dalam video channel YouTube tersebut adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dirinya tidak terima diberi julukan ‘Lord’ hingga penjahat oleh Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Luhut menyatakan itu saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Untuk diketahui, Haris Azhar didakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan pencemaran nama baik itu disebarkan Haris Azhar melalui akun YouTube-nya dengan judul video ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada1! >NgeHAMtan’.

Adapun yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Ada pun di dalam video tersebut selaku narasumber adalah Fatia Maulidiyanti. Jaksa menilai Haris Azhar dan Fatia memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fatia Mauliyanti dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik sang menteri. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua.

JAKARTA, Eranasional.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa aktivis HAM Haris Azhar melakukan perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Jaksa mengatakan Haris Azhar mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

“Bahwa terdakwa Haris Azhar bersama-sama saksi Fatiah Maulidiyanty (aktivis Kontras) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik,” ucap jaksa saat membacakan dakwaan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023).

Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar pada 18 Januari 2021 di akun YouTube Haris Azhar dengan 216 ribu subscribers.

Video yang diunggah di YouTube itu berjudul “Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam”.

Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.

Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fatiah Maulidiyanty dan Owi. Jaksa mengatakan ketiga orang tersebut memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut.

“Terdakwa Haris Azhar sebagai host yang mana saksi Fatiah Maulidiyanty sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Haris Azhar ingin mencemarkan nama baik saksi Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian menyatukan kehendak dengan terdakwa Haris Azhar agar rekaman dialog/percakapannya berisikan pernyataan dari hasil kajian cepat yang belum terbukti kebenarannya akan menghasilkan informasi elektronik yang muatannya mencemarkan nama baik saksi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi dapat diakses dan diketahui publik melalui akun YouTube Haris Azhar,” jelas jaksa.