“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” lanjut dia.

Dia menjelaskan, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual gas LPG 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

“Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.

Tadi malam, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. Awalnya, pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

Penyebabnya karena Bahlil mengeluarkan kebijakan larangan warung pengecer menjual gas LPG 3 kilogram (kg).

Kebijakan tersebut membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh gas bersubsidi tersebut, yang kini hanya bisa dibeli di pangkalan resmi Pertamina.

Akibatnya, masyarakat harus mengantre panjang untuk membeli gas elpiji melon tersebut.

Kini, nama Bahlil menjadi salah satu bahan perbincangan hangat di publik, khususnya di platform media sosial X.

Bahkan Bahlil menjadi trending topic di media sosial yang dulunya bernama Twitter tersebut.

Tak sedikit netizen yang menyalahkan langkah Bahlil mengeluarkan kebijakan tersebut.

Salah satunya yakni akun @PartaiSocmed, yang menganggap kebijakan tersebut hanya membuat malu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Si bahlil emang bahlul. Mekanismenya saja baru akan dibuat tapi larangan buat pengecer sudah diterapkan, akibatnya terjadi antrean panjang rakyat dimana-mana. Bikin malu pemerintahan Pak @prabowo saja!” ujar akun @PartaiSocmed, seperti dikutip, Senin (3/2).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah resmi melarang penjualan gas elpiji 3 kg oleh pengecer. Kebijakan tersebut telah resmi berlaku mulai Sabtu 1 Februari 2025 kemarin.

Kebijakan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan distribusi LPG subsidi lebih tepat sasaran kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani yang telah ditentukan.

Namun pemerintah waktu sebulan sebagai masa transisi, agar para pelaku usaha warung yang selama ini menjadi pengecer gas LPG 3 kg untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi Pertamina melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Namun masalahnya, banyak pelaku usaha warung yang kesulitan mendaftar sebagai pangkalan gas LPG, karena persyaratan yang dinilai terlalu memberatkan.

“Saya pedagang Sembako kecil di daerah, udah pinya NIB, udah nyoba masuk ke kemitraan pertamina utk menjadi penyalur lpg 3 kg, ternyata syarat yg diminta: rekening koran 3 bln terakhir & rek. deposito. Pedagang kecil mana punya?,” tulis akun @DikroAnggaS.

Akun tersebut juga mengaku, butuh modal banyak untuk mendaftar sebagai pangkalan gas elpiji resmi dari Pemerintah.

Sehingga ia mengaku mustahil jika dapat menjual gas dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Jadi pangkalan gak gampang, ada uang juga gak serta merta bisa bikin pangkalan. Keputusan ada di hiswana. Bikin pangkalan bisa abis ratusan juta, kalo jual sesuai het lama balik modal…,” tambah akun tersebut. []