LPG – Eranasional.com

Tabung CNG Mini Segera Diuji Coba, Indonesia Berpotensi Jadi yang Pertama di Dunia

Aditya — Mon, 18 May 2026 13:19:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempersiapkan implementasi penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Program tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional sekaligus upaya menekan ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara melalui subsidi energi.

Kementerian ESDM saat ini mulai memasuki tahap awal pengembangan teknologi dan infrastruktur pendukung untuk mendukung penggunaan CNG di sektor rumah tangga. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pengadaan tabung CNG tipe 4 berukuran mini yang dirancang khusus untuk penggunaan rumah tangga kecil dengan kapasitas setara tabung LPG subsidi 3 kilogram.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah menargetkan proses pemesanan awal atau first order tabung CNG dapat dilakukan dalam tiga bulan ke depan. Setelah tahap pemesanan dilakukan, pemerintah memperkirakan tabung pertama sudah bisa mulai diuji coba dalam waktu satu hingga dua bulan berikutnya.

“Jadi dari sisi timeline Insya Allah tiga bulan ke depan kita melakukan first order untuk tabung CNG tersebut. Lalu dalam satu sampai dua bulan setelah itu kita sudah ada tabung yang bisa diuji dulu,” ujar Laode dalam podcast yang ditayangkan melalui akun YouTube resmi Kementerian ESDM, Senin 18 Mei 2026.

Laode menjelaskan, tabung tipe 4 yang akan digunakan berbeda dengan tabung gas konvensional yang selama ini dipakai masyarakat. Tabung tersebut dibuat menggunakan material komposit yang lebih ringan namun memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan gas. Teknologi tipe 4 sendiri selama ini umum digunakan pada kendaraan berbahan bakar gas dan sistem penyimpanan gas bertekanan tinggi di sejumlah negara.

Meski demikian, pemerintah mengklaim konsep tabung CNG mini setara LPG 3 kilogram untuk rumah tangga belum pernah dikembangkan secara luas di dunia. Selama ini, tabung tipe 4 yang tersedia di pasar internasional umumnya memiliki ukuran besar atau setara tabung LPG nonsubsidi 12 kilogram.

Karena itu, Indonesia dinilai memiliki peluang menjadi negara pertama yang mengembangkan teknologi tabung CNG mini untuk kebutuhan rumah tangga berskala kecil. Pemerintah berharap inovasi tersebut nantinya tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang industri baru di sektor manufaktur energi domestik.

“Jadi tabung ini memang belum ada di dunia untuk ukuran setara LPG tiga kilogram. Yang ada sekarang itu umumnya setara LPG 12 kilogram. Karena itu, pengembangannya memang memerlukan penyesuaian teknologi dan investasi yang cukup besar,” kata Laode.

Ia menjelaskan salah satu tantangan utama dalam pengembangan program tersebut adalah skala produksi tabung yang harus dilakukan dalam jumlah besar sejak tahap awal. Pemerintah menyebut produsen internasional menerapkan ketentuan minimum order dalam jumlah sangat besar untuk produksi tabung tipe 4.

LPG Akan Diganti CNG, Pemerintah Pastikan Kompor Lama Tetap Bisa Digunakan

Aditya — Mon, 11 May 2026 10:34:55 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mempersiapkan penggunaan compressed natural gas atau CNG dalam tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG subsidi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini terus membebani anggaran negara.

Rencana penggunaan CNG untuk kebutuhan rumah tangga langsung menarik perhatian masyarakat. Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah apakah masyarakat nantinya harus mengganti kompor LPG yang saat ini digunakan apabila pemerintah benar-benar menerapkan sistem baru berbasis CNG.

Menjawab kekhawatiran tersebut, pemerintah memastikan masyarakat kemungkinan besar tidak perlu mengganti kompor rumah tangga yang sudah ada. Saat ini pemerintah masih melakukan kajian teknis dan keselamatan agar penggunaan tabung CNG dapat tetap kompatibel dengan perangkat kompor LPG yang selama ini digunakan masyarakat.

Kajian tersebut sedang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas. Pemerintah menargetkan hasil kajian selesai dalam waktu sekitar tiga bulan ke depan. Salah satu fokus utama dalam pengujian tersebut adalah memastikan kesesuaian sistem tekanan, keamanan tabung, hingga kompatibilitas regulator dan kompor rumah tangga.

Pemerintah ingin proses transisi energi berjalan tanpa memberatkan masyarakat. Karena itu, aspek kemudahan penggunaan menjadi perhatian penting dalam pengembangan CNG tabung 3 kilogram.

Selama ini penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Gas jenis ini telah digunakan di sejumlah sektor seperti hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini pemerintah mulai mengarahkan pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga sebagai pengganti LPG subsidi.

CNG sendiri merupakan singkatan dari compressed natural gas, yakni gas alam yang dipadatkan dalam tabung bertekanan tinggi. Berbeda dengan LPG maupun LNG, CNG tetap berada dalam bentuk gas meskipun telah dikompresi dengan tekanan sangat tinggi hingga sekitar 250 bar.

CNG 3 Kg Jadi Opsi Baru Energi Rumah Tangga

Aditya — Mon, 04 May 2026 11:56:40 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyiapkan langkah baru dalam sektor energi rumah tangga dengan mengembangkan penggunaan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram. Inisiatif ini diungkap langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap liquefied petroleum gas (LPG), khususnya LPG bersubsidi.

Menurut Bahlil, pengembangan CNG dalam ukuran kecil ini merupakan tahap lanjutan dari pemanfaatan gas alam yang selama ini sudah diterapkan di berbagai sektor. Ia menyebut bahwa penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru, karena telah digunakan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur dalam program makan bergizi gratis. Namun, implementasi untuk skala rumah tangga masih dalam tahap persiapan dan pengkajian lebih lanjut.

Bahlil menjelaskan bahwa salah satu keunggulan utama CNG terletak pada efisiensi biaya. Berdasarkan perhitungan awal, penggunaan CNG berpotensi lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada LPG 3 kilogram sebagai sumber energi utama untuk memasak.

Selain faktor harga, penggunaan CNG juga dinilai lebih strategis dari sisi ketahanan energi nasional. Saat ini, kebutuhan LPG di Indonesia mencapai jutaan ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari total kebutuhan tersebut. Sisanya harus dipenuhi melalui impor, yang membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar mata uang.

Dalam konteks ini, pengembangan CNG menjadi salah satu solusi yang dipandang realistis. Gas alam sebagai bahan baku utama CNG tersedia dalam jumlah cukup besar di dalam negeri, sehingga pemanfaatannya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga pada kemandirian energi nasional.

Industri Plastik Tetap Ekspansi, Kemenperin Bantah Isu Kelangkaan Mei 2026

Aditya — Thu, 09 Apr 2026 17:57:34 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan bahwa ketersediaan plastik untuk kebutuhan industri nasional masih berada dalam kondisi aman dan terkendali. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, merespons kekhawatiran publik terkait isu terbatasnya stok plastik yang disebut-sebut hanya cukup hingga Mei 2026.

Menurut Agus, kabar mengenai potensi kelangkaan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia menjelaskan bahwa meskipun terjadi tekanan pada sisi harga bahan baku, pasokan plastik secara nasional masih dapat memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

Tekanan terhadap industri plastik saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, khususnya terkait eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok energi dan bahan baku. Salah satu komponen utama yang terdampak adalah nafta, bahan baku penting dalam industri petrokimia yang menjadi dasar produksi berbagai jenis plastik.

Agus menjelaskan bahwa gangguan pada distribusi dan produksi nafta di tingkat global telah menyebabkan terjadinya penyesuaian pasokan serta peningkatan biaya produksi. Kondisi ini pada akhirnya turut mendorong kenaikan harga bahan baku plastik di pasar internasional.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kenaikan harga tidak serta-merta berujung pada kelangkaan barang. Industri dalam negeri dinilai masih memiliki kapasitas produksi yang cukup kuat untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

“Plastik merupakan produk turunan dari industri petrokimia berbasis minyak bumi. Ketika pasokan bahan bakunya terganggu secara global, tentu akan ada dampak terhadap biaya produksi. Namun, hal ini tidak berarti ketersediaannya menjadi terbatas,” ujar Agus dalam pernyataan resminya.

Impor LPG Tak Lagi Bergantung Timur Tengah, Pemerintah Jamin Ketersediaan Aman

Aditya — Wed, 08 Apr 2026 04:33:37 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa pasokan liquefied petroleum gas (LPG) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun terjadi gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah, menurutnya, telah mengambil langkah antisipatif dengan mengalihkan sumber impor LPG ke sejumlah negara lain di luar kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pengalihan impor dilakukan sebagai respons terhadap situasi yang berkembang akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak awal tahun. Ketegangan di kawasan tersebut berdampak pada distribusi energi global, termasuk pengiriman gas dan minyak dari wilayah Teluk Persia.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, pemerintah mengalihkan sebagian impor LPG ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, serta beberapa negara lain yang memiliki kapasitas ekspor gas yang memadai. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan berarti.

Bahlil menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan sumber impor, kondisi pasokan LPG nasional masih terkendali. Pemerintah terus memantau perkembangan global sekaligus memastikan distribusi dalam negeri berjalan lancar, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG.

Selain LPG, pengalihan sumber impor juga dilakukan untuk komoditas minyak mentah atau crude oil. Sebelumnya, sebagian kebutuhan minyak Indonesia dipasok dari kawasan Timur Tengah. Namun, dengan adanya gangguan distribusi, pemerintah mulai mengalihkan pasokan ke negara-negara di Afrika seperti Angola dan Nigeria.

Mulai Tahun Depan, Beli LPG 3 KG Wajib Pakai NIK

Angie — Tue, 26 Aug 2025 04:04:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pembelian LPG 3Kg akan diwajibkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dia menilai, kebijakan ini akan berjalan untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat miskin.

“Tahun depan, iya (beli LPG berdasarkan NIK),” kata Bahlil di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

Dia juga memastikan pembeli gas LPG 3 Kg nantinya hanya bisa masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 4. Sedangkan, desil 5 ke atas tidak bisa mendapatkannya.

Desil adalah ukuran yang membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, mulai dari yang paling miskin (Desil 1) hingga yang paling sejahtera (Desil 10).

“Jadi ya kalian (desil atas) jangan pakai LPG 3kg lah, desil 8,9,10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” jelasnya.

Bahlil menyebutkan akan membatasi kuota LPG 3 kg agar tidak digunakan oleh kelas menengah atas seperti saat ini. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terus dilakukan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi pemerintah.

“Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” pungkas dia.

Pemerintah Akan Berlakukan LPG 3 KG Satu Harga

Angie — Wed, 02 Jul 2025 10:05:18 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberlakukan kebijakan LPG 3 kilogram (kg) satu harga di setiap provinsi di Indonesia mulai tahun 2026 mendatang.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih digodok. Tujuannya untuk mengatasi kebocoran dan rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga LPG 3 kg di konsumen akhir melonjak.

“Untuk LPG Perpres-nya kami lagi bahas, kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi IV DPR, Rabu (2/7/2025).

Diaa juga mengatakan, subsidi energi untuk LPG 3 kg selalu meningkat di kisaran Rp 80-87 triliun per tahun. Menurutnya, penyaluran komoditas bersubsidi ini masih tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah akan melakukan pengetatan penyaluran.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan selama ini harga LPG 3 kg di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda tergantung Harga Eceran Tertinggi (HET), namun harga yang diterima konsumen bisa melebihi HET bahkan sampai Rp 50.000 per tabung.

“Setiap daerah itu kan beda-beda itu harga LPG. Jadi harganya yang ditetapkan pemerintah itu justru reaksinya itu sangat tinggi, ada di satu daerah itu harga LPG bisa Rp 50.000 per tabung,” pungkas dia.

Awasi Pendistribusian LPG 3 KG, Polda Metro Jaya Turunkan Satgas

Angie — Mon, 03 Feb 2025 22:16:01 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ditreskrimsus Polda Metro Jaya megerahkan satuan tugas (satgas) guna mengawasi pendistribusian LPG 3 kg di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menurunkan Satgas Gakkum Penyalahgunaan Distribusi BBM dan Gas bersubsidi (Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (3/2/2025).

Dia menjelaskan, satgas tersebut akan melakukan sejumlah langkah. Pertama, melakukan koordinasi dengan Pertamina dan stakehokder terkait untuk memastikan ketersediaan stok LPG bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“(Kedua) melakukan pengawasan dan pengamanan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terganggu distribusinya,” ucap Ade Ary.

Dan satgas tersebut juga bakal melakukan upaya penegakan hukum jika ditemukan ada penyalahgunaan gas LPG 3 kg.

“Melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional dan proporsional apabila ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” tutur dia.

Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa per 1 Februari pengecer gas elpiji 3 kilogram wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg Pertamina.

Masyarakat Diimbau Beli LPG 3 KG di Pangkalan Resmi

Angie — Sun, 02 Feb 2025 01:39:50 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan resmi untuk mendapatkan harga jual yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan beli di pengecer,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dikutip dari Antara, Minggu (2/2/2025).

Heppy juga menyampaikan bahwa para pengecer dapat menjadi pangkalan resmi setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut merespons Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana mengubah pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan resmi, dimulai pada 1 Februari 2025.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Adapun waktu transisi dari pengecer menjadi pangkalan resmi yang disediakan adalah satu bulan.

Dengan demikian, pada Maret 2025, tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg.

Yuliot menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat.

“Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg,” kata Heppy.

Ia juga menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga sudah menyediakan akses untuk memudahkan masyarakat mencari pangkalan terdekat, yakni dengan mengakses link ini https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg

Sri Mulyani Bocorkan Harga Asli LPG 3 KG Tanpa Subsidi

Angie — Wed, 08 Jan 2025 04:35:13 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani blak-blakan bocorkan harga asli Liquefied Petroleum Gas (LPG) jenis subsidi yakni tabung berukuran 3 Kilogram (kg).

Ternyata harga asli LPG 3 Kg tanpa subsidi menembus Rp42.750 per tabung.

Sri Mulyani merinci, sejatinya harga jual eceran atau dari pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur untuk LPG 3 kg sebesar Rp12.750 per tabung. Padahal harga seharusnya adalah Rp42.750 per tabung.

Tak cuma LPG 3 kg, Sri Mulyani juga menjabarkan harga asli BBM solar subsidi yang saat ini dijual Rp 6.800 per liter. Di mana, harga seharusnya Rp 11.950 per liter.

“Lalu, siapa yang menanggung kelebihan Rp30.000 per tabung LPG 3kg dan Rp5.150 per liter Solar? Pemerintah, melalui Belanja APBN dari pajak yang Anda bayar,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam akun resmi Instagramnya @smindrawati, Rabu (8/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, subsidi dan kompensasi tidak hanya melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, tetapi juga kelompok kelas menengah mendapat manfaat secara siginifikan.

Cegah Kecurangan Isi LPG 3 KG, Mendag Minta Kepala Daerah Awasi SPBE

Angie — Sun, 26 May 2024 08:45:04 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta bupati dan wali kota mengawasi stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) guna memastikan takaran atau isi tabung LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan ketentuan.

“Kita minta para bupati untuk lebih intens, karena itu wilayah mereka kan? Lebih intens gitu. Kalau semua Kemendag pusat di Jakarta. Ini kan berada di kabupaten, oleh karena itu, kita minta para bupati dan wali kota untuk di depan mengawasi soal ini,” katanya di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan SPBE sangat diperlukan, sebab pihaknya telah menemukan adanya 11 SPBE yang diduga telah melalukan kecurangan.

Ke-11 SPBE tersebut ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Purwakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Dari uji sampel pada setiap SPBE di daerah tersebut ditemukan tabung LPG 3 kg hanya berisi 2,2 hingga 2,8 kg.

“Ada 800 lebih SPBE di seluruh Indonesia. Ini kita sudah menemukan ada 11 SPBE, baru dicek di Jakarta, Tanggerang, sebagian Bandung, Cimahi. Jadi, di Jakarta, ada di Jakarta Utara, Tanggerang, sama Cimahi. Itu sudah ada 11 kita temukan yang kuantitas jumlahnya tidak sesuai,” ucap Zulhas.

Menurut Mendag, perlunya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dengan distributor LPG untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar dan takaran yang disalurkan sesuai standar.

Dalam hal ini, pengawasan ketat perlu dilakukan untuk menghindari praktik penyaluran yang tidak sesuai dengan aturan, seperti pengurangan takaran atau pemalsuan kualitas LPG.

Bupati dan wali kota diminta untuk aktif melibatkan diri dalam proses pengawasan, termasuk melakukan inspeksi rutin terhadap stok LPG di wilayahnya masing-masing.

Langkah itu diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan atau penyaluran yang tidak merata, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program subsidi LPG dengan lebih baik.

“Mestinya kan yang paling depan itu bupati/wali kota, paling depan, tapi kalo enggak berjalan kita bisa ikut, turun (mengawasi),” tutur Mendag.

Sebelumnya, Zulhas mengatakan bahwa pihaknya menemukan sebanyak 11 titik SPBE yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian LPG tabung 3 kg.

Mendag mengatakan bahwa ke-11 SPBE tersebut sejauh ini diberikan sanksi administrasi atau peringatan agar kembali mengisi tabung LGP 3 kg sesuai dengan ketentuan.

Namun, Mendag menegaskan apabila peringatan yang dilayangkan tersebut tidak diindahkan oleh para SPBE, maka izin usaha mereka akan dibekukan atau dicabut.

Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi atau mengimpor barang dalam keadaan terbungkus wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan atau label.