Dia merasa terintimidasi oleh keluarga pelaku yang beberapa kali mendatanginya.

Saat dikonfirmasi, ayah A, JP (48) membenarkan bahwa putrinya meminta perlindungan dari LPSK.

“Betul, berkasnya sudah kami serahkan semua,” kata JP saat dihubungi, Rabu, 24 Januari 2024.

JP menjelaskan, langkah ini diambil untuk melindungi putrinya, karena ada keluarga pelaku tiba-tiba datang ke rumahnya.

Adapun maksud kedatang keluarga pelaku adalah meminta agar proses hukum dihentikan dengan cara berdamai. Namun, permintaan itu dia tolak.

“Kemarin sempat dua kali keluarga pelaku datang ke rumah meminta damai. Jelas, saya merasa terganggu,” ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Lia Latifah mengatakan, A didaftarkan ke LPSK untuk mendapat perlindungan.

“Diarahkan oleh Polres Kota Bekasi agar ke LPSK meminta perlindungan,” kata Lia.

Selain keluarga pelaku mendatangi rumah korban, Komnas PA juga mendapat laporan ada orang asing yang menanyakan lokasi rumah korban.

“Kami mendapatkan laporan ada orang asing menanyakan rumah korban di mana,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, A berkenalan dengan pelaku berinisial D (18) melalui aplikasi kencan online. Begitu bertemu, A dibawa ke sebuah rumah kontrakan di daerah Pondok Gede, Bekasi.

Adapun motif yang dilakukan pelaku menjebak korban yaitu dengan berpura-pura menawarkan pekerjaan, dan direspon antusias oleh korban.

D kemudian meminta A berfoto dengan pakaian yang telah disiapkan.

Bekerja sama dengan seorang muncikari berinisial A alias Oma (52), pelaku menawarkan korban ke pria hidung belang melalui aplikasi MiChat.

Tak hanya dieksploitasi, korban juga disekap di rumah kontrakan itu. Beruntung, dia berhasil melarikan diri dengan cara berpura-pura ingin mengambil baju ganti di rumahnya dan berpura-pura akan kembali lagi ke kontrakan tersebut.

Dalam kasus ini polisi telah menetapkan dua tersangka yakni D dan Oma. Keduanya dijerat dengan Pasal 88 Jo 76i UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 KUHP yang hukumannya 15 tahun penjara. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus penganiayaan berat berencana, Mario Dandy Satriyo (20), harus mengganti penderitaan yang dialami Cristalino David Ozora (17) sebesar Rp120 miliar. Hal itu ditegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK menetapkan restitusi (pengganti kerugian) sebesar Rp120 miliar karena perbuatan Mario Dandy yang menganiaya David Ozora pada Februari 2023 silam.

Tenaga Ahli Penilai Restitusi LPSK Abdaney Joya mengatakan itu saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas (19) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

“Ada tiga komponen yang menjadi penentu besaran restitusi,” kata Abdaney Joya.

Ada pun ketiga komponen tersebut adalah soal kehilangan kekayaan, perawatan medis psikologis dan penderitaan yang dirasakan korban.

Lanjut Abdaney menjelaskan, dari hitungagn LPSK, keluarga David Ozora mengalami kehilangan harta mencapai Rp18.162.000. kemudian, biaya perawatan medis dan psikologis sebesar Rp1.315660.000 (Rp1,3 miliar). Dan, yang membuat korban menderita sebesar Rp118.140.480.000 (Rp118 miliar).

Mendengar angka kerugian yang sangat fantastis, Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono, meminta penjelasan lebih rinci soal perhitungan itu.

“Rp188 miliar itu dasarnya dari mana?” tanya hakim.

Abdaney menjelaskan, perhitungan dimulan dengan mencari informasi dari dokter yang menangani David saat dinyatakan mengalami Diffuse Axonal Injury (DAI) Stage 2.

JAKARTA, Sebelum melapor ke ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Nindy Ayunda mengaku ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk menemui seseorang. Siapa orang yang ditemuinya itu?

Pelantun lagu Cinta Cuma Satu itu awalnya menceritakan pada Sabtu (1/4), pergi ke Palembang untuk menemui seseorang.

“Saya datang ke Palembang hanya berdua dengan teman perempuan. Sesampainya saya di sana dengan tujuan baik, tanpa ada niat yang buruk, saya langsung ke rumahnya,” ucap Nindy Ayunda.

Tiba-tiba, kata Nindy, dirinya dihadang oleh 10 preman dan diintimidasi. “Tapi Alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu, daerah Tanggabuntung di sana sangat seram ya, di Palembang,” ujarnya.

Karena tak bisa menemui orang tersebut, Nindy memutuskan pulang ke Jakarta, Minggu (2/4), dan langsung ke rumahnya di wilayah Kebayoran.

“Saya (ke rumah Kebayoran) ingin bertemu adik saya karena ada hal yang mau dibicarakan,” jelas Nindy Ayunda.

Saat itu, lanjut Nindy bercerita, dia menyuruh stafnya mengambil suatu barang. Tapi, stafnya justru melaporkan ada tiga orang mencurigakan sedang berdiri di depa pagar rumahnya dengan ciri-ciri berbadan tegap dan berambut gondrong. “Seperti intel bagaimana sih,” terangnya.

Tak lama berselang, dirinya diberitahu oleh asisten rumah tangganya (ART) bahwa ada orang yang mencari Dito Mahendra. “Tiba-tiba datang 3, 5, dan 10 dari oknum anggota TNI,” imbuhnya.

“Jadi, pada pukul 22.00 WIB itu saya langsung panik. Ada apa ini, apakah kedatangan saya ke Palembang itu membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut,” tanya Nindy.

Nindy mengaku dirinya menelepon Puspom TNI. Dan, anggota Puspom TNI datang ke rumah untuk melihat keadaan rumahnya dan dirinya dievakuasi. “Hari Senin kakak saya membuat laporan ke Puspom,” terangnya.

Nindy Ayunda Cari Telepon Hendra Suryaningrat

Sebelum melapor ke LPSK, Nindy Ayunda sempat posting di Instagram Story pribadinya menanyakan seseorang bernama Hendra Suryaningrat.

Tak diketahui, siapa pria yang sedang dicari oleh Nindy Ayunda tersebut. Namun, sepertinya dia sangat membutuhkan kontak orang tersebut, sampai-sampai menanyakan hal itu di Instagram Story.

“Ada yang punya kontak HENDRA SURYANINGRAT???,” tanya Nindy Ayunda dikutip dari Insta Story pribadinya.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan AG (15), di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17).

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan keputusan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, Senin (13/3) kemarin. Dia menjelaskan, permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan.

Salah satunya terkait Pasal 28 (1) huruf a dan huruf d UU No. 31 Tahun 2014 yang mengatur syarat formil perlindungan terhadap saksi dan korban.

Pasal 28 (1) huruf a mengatur sifat pentingnya keterangan saksi atau korban. Sementara itu, Pasal 28 (1) huruf d terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban.

“Status hukum pemohon (AG) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak termasuk ke dalam subyek perlindungan LPSK yang diatur dalam Pasal 5 (3) UU No. 31 Tahun 2014,” kata Hasto, Selasa (14/3/2023).

Meski menolak, LPSK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mendampingi AG, serta memastikan terpenuhinya hak-hak AG dalam proses peradilan pidana.

Seperti diketahui, status AG (15) di kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan kekasihnya, Mario Dandy Satriyo, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, naik menjadi pelaku.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menarik perlindungan untuk terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Elizier (Bharada E). Kendati demikian, Bharada E masih mendapatkan perlindungan dari Polri. Hal tersebut dipastikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

“Dari penyidikan awal, penuntutan sampai dengan persidangan, sudah diamankan oleh Polri. Sampai saat ini kondisi kesehatan Eliezer sangat baik,” kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (11/3/2023).

Pernyataan pencabutan perlindungan itu disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli LPSK Syahrial M Wiryawan. Syahrial mengungkapkan kalau keputusan tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 32 huruf C, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

“Memutuskan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE,” kata Syahrial, Jumat (10/3/2023).

Syahrial menerangkan kalau keputusan tersebut diambil melalui rapat internal. Meski akhirnya memutuskan untuk mencabut perlindungan Bharada E, ia mengungkapkan sempat ada dua pendapat berbeda yang muncul dalam rapat.

“Terdapat 2 dari 7 pimpinan LPSK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghentikan perlindungan kepada terpidana kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yakni Richard Eliezer (Bharada RE). Meski demikian, Eliezer tetap mendapat hak sebagai justice collaborator.

“Bahwa penghentian perlindungan ini, tidak mengurangi hak narapidana RE sebagai JC (Justice Collaborator). Sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022,” kata Tenaga Ahli LPSK Syahrial, Jumat (10/3).

Penghentian perlindungan ini, menurut Syahrial, akan disampaikan secara tertulis kepada Richard Eliezer dan sejumlah pihak lain.

“Penghentian perlindungan LPSK ini juga sudah disampaikan tertulis kepada Saudara RE, Dirjen Pemasyarakatan, Lapas Salemba, Karutan Bareskrim, serta penasihat hukum Saudara RE,” kata Syahrial.

Juru bicara LPSK, Rully, menjelaskan, ada tiga poin yang didapat Eliezer sebagai JC, yaitu perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan. Tiga poin itu sudah diberikan oleh LPSK sejak 15 Agustus 2022.

“LPSK sudah melakukan itu sejak 15 Agustus 2022, dan yang dimaksud penghentian perlindungan itu yang sifatnya secara fisik. Tapi penghentian perlindungan yang secara fisik ini tidak mengurangi hak narapidana atau hak terhadap RE,” kata Rully.

“Jadi penghentian itu terhadap perlindungannya. Sedangkan penghargaan dan perlakuan khususnya tetap dijalankan,” tambah Rully.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan terhadap Cristalino David Ozora (17) yang dianiaya anak mantan pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mario Dandy Satriyo (20). LPSK akan memberikan jenis perlindungan kepada David yaitu pemenuhan hak prosedural, bantuan medis dan rehabilitasi psikologis.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan keputusan tersebut diambil melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL), Senin (6/3/2023).

“Hanya untuk rehabilitasi psikologis baru akan diberikan menunggu kondisi ananda D (David) membaik,” kata Ketua Hasto dalam keterangannya, Senin (6/3/2023).

Hasto menjelaskan perlindungan kepada David diberikan karena telah memenuhi syarat perlindungan, baik formil maupun materiil. Selain itu, kasus penganiayaan berat yang diderita anak salah satu Pengurus Pusat GP Ansor itu juga termasuk dalam tindak pidana prioritas LPSK.

Hasto mengungkapkan, LPSK saat ini juga tengah menelaah permohonan perlindungan dari tiga orang saksi dalam kasus tersebut. Salah satunya Agnes Gracia Hartanto (AG), kekasih Mario Dandy yang kini sudah ditetapkan sebagai pelaku anak.

JAKARTA, Eranasional.com – Terpidana kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Eliezer (Bharada E), kembali mendekam di Rutan Bareskrim Polri. Padahal, Richard seharusnya menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.

“Pada prinsipanya kami siap untuk penempatan Bharada Richard Eliezer di Lapas Salemba, tapi kami juga menghormati rekomendasi LPSK yang sudah mengajukan ke Dirjen Pas dan disposisi Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI, sehingga pada hari ini keputusan penempatan Richard Eliezer selanjutnya di Rutan Bareskrim dengan pertimbangan keamanannya,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM Rika Aprianti di Lapas Salemba, Senin (27/2/2023).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyebut Richard Eliezer punya hak untuk dipisah dari tahanan lainnya demi keamanan.

“Kami pilih Rutan Bareskrim, selama ini kami bekerja sama dengan Bareskrim menjaga keamanan Richard Eliezer sehingga kami memutuskan penempatannya di Rutan Bareskrim,” terangnya.

Sebelumnya, Richard Eliezer diputuskan akan menjalani masa penahanan di Lapas Salemba selama 1,6 tahun dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Richard Eliezer sempat tiba di Lapas Salemba Senin (27/2) siang.

“Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Richard Eliezer dengan lama hukuman selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana turut serta melakukan Pembunuhan Berencana,” terang Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.

Pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No PRINT-149/M.1.14.3/Eku.3/02/2023. Eliezer telah melakukan registrasi dan serangkaian tahapan di dalam proses penerimaan serta proses administrasi pemberkasan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Richard Eliezer divonis 1,6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

BENGKULU, Eranasional.com – Kepolisian masih menyelidiki peristiwa penembakan terhadap bakal calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Bengkulu, Rahiman Dani. Belum ada titik terang mengenai pelaku dan motif penembakan tersebut.

“Sampai sekarang masih tahap penyelidikan, mohon doanya semoga bisa kami tuntaskan,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bengkulu Komisaris Besar Aris Sulistyono saat dihubungi, Jumat (10/2/2023).

Aris menuturkan kepolisian sudah memeriksa korban dan sejumlah saksi di kasus tersebut. Dia mengatakan kepolisian juga sudah memeriksa tempat kejadian.

Namun, kata dia, kepolisian masih belum bisa menyimpulkan siapa pelaku serta motifnya. “Sejauh ini belum mengarah pada siapa pelakunya, masih terus kami dalami,” kata dia.

Rahiman ditembak oleh dua orang tak dikenal di dekat rumahnya pada Jumat (3/2) siang. Wakil Ketua Jaringan Media Siber itu menceritakan, saat itu dirinya tengah berjalan seorang diri di Gang Kinal Baru, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu. Rahiman sedang berjalan menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat.

Ketika berjalan, Rahiman berpapasan dengan dua orang yang berboncengan sepeda motor. Dosen di Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu itu mengatakan tak bisa mengenali wajah kedua orang itu karena mengenakan helm.

Setelah melewati Rahiman, kedua orang bersepeda motor itu berhenti dan berbalik arah. Rahiman mendengar satu kali letusan senjata api. “Saya tidak ada prasangka sama sekali,” kata dia.

Awalnya Rahiman tak menyadari bahwa letusan itu berasal dari senjata api yang diarahkan kepadanya. Dia baru sadar ketika darah mengalir dari luka tembakan peluru yang mengenai lengan kirinya hingga tembus ke belakang. “Saat itu darah mengalir sampai kuku-kuku saya,” kata dia.

Pimpinan salah satu media online di Bengkulu itu mengatakan setelah melakukan penembakan, kedua orang tersebut langsung melarikan diri. Rahiman sendiri langsung berlari menuju rumahnya dan meminta anaknya untuk mengantarkan ke rumah sakit.

Rahiman mengatakan tak memiliki petunjuk mengenai pelaku, serta motif penembakan tersebut. Dia mengatakan juga tak memiliki dugaan bahwa penembakan itu terjadi terkait dengan kegiatannya di media massa. “Saya serahkan penyelidikan kepada kepolisian,” kata dia.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menawarkan perlindungan terhadap Rahiman. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan untuk mendapatkan perlindungan Rahiman harus mengajukan permohonan tersebut ke lembaganya. “Kami siap jika ada permohonan,” kata Maneger.

Maneger berkata LPSK mengutuk kejadian tersebut. Dia mendesak kepolisian segera menangkap pelaku penembakan. “Termasuk aktor intelektualnya,” ujar dia.

Atas tawaran itu, Rahiman mengatakan akan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Dia mengatakan sejauh ini pihak kepolisian telah memberikan pengamanan terhadap dirinya setelah kejadian penembakan.

Menurut dia, tidak ada teror lanjutan setelah kejadian penembakan tersebut. “Namun saya akan menggunakan hak saya untuk mengajukan perlindungan ke LPSK,” kata dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan tuntutan 12 tahun terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E). Hukuman terhadap Richard lebih tinggi dibandingkan tiga terdakwa lainnya.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyatakan bahwa tuntutan Jaksa yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (18/1), di luar harapan mereka. Pasalnya, LPSK sebelumnya telah mengirimkan surat rekomendasi ke Jaksa soal status Richard sebagai justice collaborator (JC).

“Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap Richard Eliezer 12 tahun di luar harapan kami. Harapan kami, Richard sudah kita tetapkan (rekomendasikan) sebagai justice collaborator (JC), dan dia sudah menunjukkan komitmen dan konsistensinya mengungkap kejahatan ini secara terang-benderang,” kata Susilaningtyas, Rabu (18/1/2023).

Pasal itu menyebutkan justice collaborator bisa dikenakan tuntutan pidana bersyarat secara khusus, hukuman percobaan, dan hukuman pidana paling ringan di antara terdakwa lain. “Kami berharap semoga putusan dari majelis hakim nanti akan lebih adil dan seadil-adilnya,” ujar dia.

Susi mengatakan LPSK akan tetap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Selanjutnya, LPSK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kuasa hukum Richard terkait dengan pembelaan.

Dalam sidang, JPU sempat membeberkan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan mereka memperberat tuntutan terhadap Richard Eliezer, di antaranya adalah peran Richard sebagai eksekutor Brigadir Yoshua.

“Hal yang memberatkan adalah karena terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat,” kata Jaksa sebelum membacakan tuntutan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023).

Selain itu, Jaksa juga menyatakan perbuatan Richard menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan menimbulkan keresahan, serta kegaduhan yang meluas di masyarakat.

Dalam tuntutannya, Jaksa menyimpulkan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

“Kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim agar menyatakan Richard Eliezer terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Primer melanggar Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana,” ujar Jaksa.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan,” sambung Jaksa dalam tuntutannya.

Selain hal yang memberatkan, Jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan bagi Richard, di antaranya adalah karena Richard berperan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yoshua.

Richard memang merupakan orang yang pertama kali membongkar skenario palsu yang dibuat oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo.

Dia mengaku melepaskan tiga hingga empat tembakan ke arah tubuh Yoshua atas perintah Ferdy Sambo. Richard juga menyatakan Sambo ikut dalam eksekusi tersebut dengan melepaskan satu tembakan ke arah kepala.

Selain itu, dia mengungkapkan bagaimana Sambo sejak awal menyusun pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua. Richard juga menceritakan peran Putri Candrawathi yang disebut mengetahui pembuatan rencana pembunuhan tersebut.

Jaksa juga menilai Richard bersikap kooperatif serta sopan selama persidangan. Selain itu, menurut Jaksa, Richard juga telah menyesali perbuatannya plus telah mendapatkan maaf dari keluarga Yoshua.

Tuntutan Richard yang berstatus sebagai justice collaborator lebih berat ketimbang tiga terdakwa lainnya. Ketiga terdakwa yang mendapatkan tuntutan lebih ringan dari Richard adalah Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal. Ketiganya hanya mendapatkan tuntutan masing-masing delapan tahun penjara.

Tuntutan terhadap Richard hanya kalah dari yang didapatkan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Pria yang disebut sebagai otak pembunuhan Brigadir Yoshua itu dituntut penjara seumur hidup.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut pihaknya bakal memberikan bantuan kepada keluarga korban percobaan penjualan organ tubuh di Makassar. Dalam kasus ini, korban merupakan seorang bocah berusia 11 tahun yang dibunuh oleh kedua temannya untuk dijual organnya.

“Sekarang sahabat LPSK sedang menyiapkan permohonan membantu kepada korban dan keluarga korban untuk mengajukan permohonan itu,” ujar Hasto di Gedung LPSK, Jakarta Timur, Jumat, 13 Januari 2023.

Melalui perlindungan dari LPSK, nantinya keluarga korban dapat mengajukan restitusi atau ganti rugi akibat perbuatan para pelaku. Selain itu, keluarga korban juga bakal mendapatkan pemulihan kesehatan mental akibat peristiwa ini.

Penangkapan keduanya kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban berinisial MFS, 10 tahun di Jembatan Inspeksi PAM Timur Waduk Nipa-nipa, Mocongloe, Maros, Sulawesi Selatan.

Jenazah korban ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik pada Selasa dini hari. Petugas langsung membawa jasad korban ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum.

Sebelumnya orang tua korban melaporkan kehilangan anak mereka itu. Polisi kemudian melakukan pengecekan kamera pengintai atau CCTV saat korban dibawa pelaku.

Kedua pelaku mengenal korban dan sebelum penculikan itu, kedua pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp 50 ribu.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Besar Budhi Haryanto mengatakan dua pelaku penculikan itu nekad melakukan pembunuhan karena tergiur iklan di internet tentang penjualan organ tubuh manusia.

Saat ditanyakan apa motif dari pembunuhan tersebut, kata dua, terkait faktor ekonomi. Para tersangka tergiur tawaran di situs internet dengan menjual organ tubuh manusia untuk mendapatkan uang banyak.

“Ini tentang jual beli organ tubuh. Dari situ, tersangka terpengaruh. Ingin menjadi kaya. Ingin memiliki harta sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan. Rencananya, organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual,” kata Budhi.

Menurut dia, tidak ada sindikat penjualan organ tubuh. “Kedua pelaku ini masih pelajar dan tergiur dengan iklah di internet,” kata Budhi.

Menurut dia, ini murni kasus pidana, pembunuhan berencana. “Kedua pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu,” kata Kombes Budhi.

Keduanya akan dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

MALANG, Eranasional.com- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut video detik-detik tragedi Kanjuruhan sengaja dihapus polisi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat mendatangi Satreskrim Polres Malang pada Jumat (7/10/2022).

“Ponselnya dipinjam untuk ditransmisi videonya. Dan video yang di HP itu malah dihapus oleh pihak polisi termasuk tiktoknya juga di-take down,” ujar Edwin.

Ponsel yang dimaksud Edwin adalah milik Kelpin, saksi mata tragedi Kanjuruhan yang merekam video detik-detik penumpukan suporter di Pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang.

Edwin menjelaskan Kelpin awalnya mengunggah video di akun media sosialnya pada Minggu (2/10/2022) siang. Lalu pada Senin (3/10/2022) siang, Kelpin dijemput polisi dari tempat tinggalnya.

“Kemudian dibawa ke Polres disana diperiksa di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kemudian pulang,” kata Edwin.

Edwin menilai polisi berlebihan menghapus video di HP Kelpin. ”Itu berlebihanlah. Hukum acara pidana dan Hak Asasi Manusia harusnya diperhatikan, semua orang sama di depan hukum,” tegasnya.

Lewat penghapusan video itu, Edwin menilai kinerja polisi sudah menunjukkan ketidakprofesionalan dalam tragedi Kanjuruhan. “Ya bukan soal kejanggalan tapi tidak profesional saja,” sebut Edwin.

Diketahui, setidaknya 131 orang meninggal dunia dalam insiden pascapertandingan antara Arema vs Persabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10/2022). Para korban yang meninggal juga termasuk perempuan, dan anak-anak, serta anggota kepolisian.

Sekitar 400 orang lainnya juga mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Angka korban jiwa dan luka-luka tersebut membuat tragedi di Kanjuruhan sebagai salah satu peristiwa terburuk dalam catatan sepak bola di dunia.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo baru saja mengumumkan enam tersangka tragedi Kanjuruhan. Dua di antara tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita dan Ketua Panitia Penyelenggara (Panpel) Arema Abdul Haris.

JAKARTA, Eranasional.com- Komisi III DPR RI berharap kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo berjalan hingga tuntas dan transparan.

Dengan alasan tersebut, lembaga legislatif tersebut akan menggelar rapat bersama dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada hari ini, Senin (22/8/2022).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman rapat bersama dengan Komnas HAM dan LPSK sudah diagendakan lembaganya.

Menurutnya, rapat kali ini sejatinya dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut dari Komnas HAM hingga Kompolnas. Hal itu, sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dari tiap mitra Komisi III.

“Tentu yang juga akan dibahas adalah kinerja masing-masing mitra terkait kasus pembunuhan Brigadir J,” ujar Habiburokhman kepada awak media, Minggu (21/8/2022).

Masih menurut Habiburokhman, pihaknya ingin semua mitra Komisi III menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tujuannya untuk mempercepat pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

“Prinsipnya kami ingin semua mitra menjalankan tupoksinya masing-masing demi mempercepat pengusutan kasus tersebut,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kasus tewasnya Brigadir J dipenuhi berbagai kejanggalan sejak awal mencuat. Brigadir J baru diketahui tewas setelah 3 hari terjadinya peristiwa penembakan pada Jumat (8/7) sore.

Pada awal kasus ini diungkap ke publik, disebutkan Brigadir J tewas usai terlibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer (RE atau E) di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel).

Atas kejanggalan-kejanggalan yang muncul, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk membuat terangnya kasus ini. Belakangan terungkap, Brigadir J tewas ditembak dan peristiwa meninggalnya direkayasa.

Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Di antaranya Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. (scm)

JAKARTA, Eranasional.com – LPSK telah resmi menolak permohonan perlindungan kepada istri Irjen Ferdy Sambo pada Senin (15/8). Dijelaskan, Putri Candrawathi istri Ferdy Sambo tak memenuhi syarat sebagai seseorang yang perlu dilindungi.

Sebelumnya diketahui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut ada ‘pihak resmi’ yang mendesak agar istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, mendapatkan perlindungan. Rupanya, desakan itu muncul saat LPSK menghadiri pertemuan di Polda Metro Jaya.

“Kita ada undangan pertemuan 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya. Dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh kementerian atau lembaga lain, jadi bukan hanya LPSK,” papar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi Pasaribu melansir detikcom, Selasa (16/8/2022).

Edwin menyebut pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian.

“Betul dihadiri, dipimpin oleh beliau,” imbuh Edwin.

Ia mengatakan diskusi itu dihadiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga swadaya masyarakat (LSM) beserta psikolog, termasuk LPSK.

“Alasannya (istri Ferdy Sambo) ini korban kekerasan seksual. Berdasarkan UU TPKS, harus segera dilindungi dan pelaksana perlindungannya adalah LPSK,” ungkap Edwin.

Meski demikian, Edwin menuturkan LPSK tak bisa serta-merta memberikan perlindungan. Edwin mengaku pihaknya sedari awal merasa permohonan perlindungan yang diajukan Putri Candrawathi janggal.

“Hal itu tidak bisa kami kabulkan karena sejak awal kami melihat ada yang ganjil dan janggal. Juga kami belum mendapatkan kerjasama itu dengan Ibu PC sendiri. Ada syarat dalam UU yang belum dia penuhi,” terang Edwin.

Edwin menerangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kala itu belum mendapatkan keterangan penting dari Putri Candrawathi.

“Sifat penting keterangannya kami tidak tahu. Kebenaran apakah peristiwa itu ada, situasi medis psikologisnya kami juga tidak dapat apa pun, walaupun psikiater dan psikolog kami mengatakan memang ada terhadap mental ya. Jadi bagaimana kita mau melindungi,” tutur Edwin.

Alasan lainnya yang jadi pertimbangan LPSK, sambung Edwin, juga soal pihak yang disebut sebagai ancaman. Yaitu, pemberitaan media massa terkait kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo.

“Di sisi lain juga yang dianggap ancaman adalah pemberitaan media massa. Pemberitaan media massa yang menjadi ancaman, ya silakan sendiri hubungi Kominfo, silakan ke Dewan Pers, atau dia kan punya hak jawab buat orang mereka yang tidak berkenan dengan pemberitaan,” urai Edwin. ***

JAKARTA, Eranasional.com- Bharada E yang kini telah menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka, mengaku dirinya bukanlah pelaku penembakan terhadap Brigadir J, melainkan ada sosok lain dibalik itu.

Berdasarkan pengakuan ini, Timsus yang digawangi oleh Wakapolri, Irwasum dan Kabareskrim langsung membawa Bharada E untuk menghadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, Deolipa Yumara, kuasa hukum Bharada Eliezer alias Bharada E, menyatakan kliennya akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Bharada Eliezer siap menjadi JC dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua Hutabarat alias Brigadir Joshua.

“Tentunya kita melihat ini penting untuk dilindungi sekarang saksi kunci walaupun tersangka, tapi penting sehingga kami bersepakat kita ajukan diri yang bersangkutan (Bharada E) sebagai justice collaborator,” kata Deolipa di gedung Bareskrim Polri, Sabtu (6/8/2022).

Deolipa menyebut Bharada Eliezer juga akan meminta perlindungan hukum LPSK. Rencananya, pihak Bharada Eliezer akan mendatangi LPSK pada Senin (8/8) besok.

Dia melihat Bharada Eliezer dapat menjadi saksi kunci dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua dan keterangan Bharada Eliezer ini akan membuat terang peristiwa ini.

“Kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang perkara ini, salah satunya adalah apa yang dialami dia (Bharada E)” jelas Deolipa soal kasus Bharada Eliezer dan Brigadir Joshua di rumah Ferdy Sambo ini. (fjr)