Menurut Luhut, Bali memiliki posisi strategis sebagai etalase pariwisata nasional. Jika kondisi keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan daerah tersebut, tetapi juga citra Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai reputasi Bali sebagai destinasi kelas dunia harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan kebijakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran wisatawan yang tidak menghormati aturan lokal justru berpotensi merusak ekosistem pariwisata. Luhut menyoroti adanya kasus penyalahgunaan narkotika, perkelahian antarwarga negara asing, hingga dugaan praktik investasi yang mengambil ruang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tanpa prosedur yang benar. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengganggu ketertiban umum.

Luhut menegaskan, kehilangan ribuan turis yang dianggap bermasalah bukanlah ancaman besar bagi Bali. Ia justru meyakini bahwa peningkatan kualitas wisatawan akan memperkuat daya tarik destinasi tersebut dalam jangka panjang. Bali, kata dia, tidak semata-mata mengejar kuantitas kunjungan, melainkan kualitas wisatawan yang menghargai budaya, hukum, dan kearifan lokal.

Sejumlah pengamat pariwisata mendukung pandangan tersebut. Akademisi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Bali menilai pendekatan berbasis kualitas memang menjadi tren global dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. Menurutnya, destinasi unggulan dunia kini lebih selektif dalam menjaga perilaku wisatawan demi mempertahankan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

]]> https://daerah.eranasional.com/98802/soal-wisatawan-buat-onar-di-bali-luhut-deportasi-saja/feed 0 Aditya https://eranasional.com/49690/luhut-marah-disebut-penjahat-oleh-terdakwa-haris-azhar https://eranasional.com/49690/luhut-marah-disebut-penjahat-oleh-terdakwa-haris-azhar#respond Thu, 08 Jun 2023 14:45:59 +0000 https://eranasional.com/49690/luhut-marah-disebut-penjahat-oleh-terdakwa-haris-azhar

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak terima disebut lord dan penjahat oleh terdakwa Haris Azhar.

Perkataan itu diunggahan akun YouTube yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!”.

Luhut menyampaikan itu saat dihadirkan sebagai saksi dalam Sidang perkara kasus pencemaran nama baik yang menimpanya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

“Secara moral, anak cucu saya, saya dibilang penjahat, saya dibilang lord, coba saya menuduh anda sebagai penjahat, sebagai pencuri, itu kan anda tidak bisa diterima juga,” tegas Luhut.

Saat itu kata Luhut dirinya minta Haris Azhar meminta maaf dan menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik, tetapi hal itu tak digubris oleh Haris.

“Saya minta kapolda untuk dimediasi saja, saya jengkel sekali, karena saya tidak punya bisnis di Papua, yang saya tidak pernah melakukan itu,”tegas Luhut.

JAKARTA, Eranasional.com- Soal Kritikan terhadap subsidi mobil listrik di Indonesia dibalas oleh para Menteri Kabinet Indonesia maju. Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Perekonomian Airlangga menyebut subsidi listrik tidak hanya di Indonesia. Tapi di negara manapun.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus mengatakan subsidi mobil listrik ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Termasuk untuk mengurangi emisi karbon atau Polusi.

Menko Marves Luhut pun mengatakan, subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Ia bahkan menantang balik Anies untuk datang ke dirinya.

Kader Demokrat Benny Harman ikut menanggapi hal itu. Ia menyebut para menteri tak siap hadapi perubahan.
“Mengapa keroyok Anies? Mungkin belum siap menghadapi perubahan atau mungkin juga takut dengan perbedaan,” ungkapnya dikutip eranasional.com, Jumat (12/5/2023).

Benny berpesan, agar pihak yang meninginkan perubahan terus berjuang. Dan semangat membangun habitus baru.
“Makanya ikut cawe-cawe. Kepada mereka yang ingin perubahan,teruslah berjuang,” jelasnya.

“Wartakan kebenaran itu walau dibenci, dibuli, dihina termasuk jika dipersonanongratakan dari komunitas Anda. Mari bangun habitus baru yang lebih damai. Kita bhineka, kita harmoni,” Pungkasnya.

JAKARTA – Kepemilikan saham tak langsung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, di perusahaan penyedia tes PCR jadi polemik nasional.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Korporasi yang berkantor di Cilandak ini merupakan salah satu pemain besar dalam penyedia layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Sebagai perusahaan bermodal besar, PT GSI memiliki laboratorium modern dan berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari.

Luhut diketahui menggenggam saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020.

Bisnis utama dari PT GSI adalah menyediakan tes PCR dan antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari.

Belakangan, Luhut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kepemilikan saham pada perusahaan penyedia PCR sekaligus sebagai pejabat publik.

Pelapornya adalah Alif Kamal selaku Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Kamis (4/11/2021) lalu.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengungkapkan kalau Luhut sama sekali tak khawatir dengan pelaporan ke KPK tersebut.

“Kami tidak khawatir karena Pak Luhut dan kawan-kawan di PT GSI ini komitmen dari awal adalah untuk kewirausahaan sosial,” jelas Jodi dikutip dari Kompas TV, Minggu (7/11/2021).

Menurut Jodi, Luhut tak mempermasalahkan pihak yang melaporkannya ke aparat penegak hukum. Selama tidak ada aturan yang dilanggar, tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Bahkan, pelaporan Luhut ke KPK dinilai lebih berbau politis dari kelompok tertentu.

“Tidak ada masalah. Itu merupakan hak semua kelompok untuk mengadukan ke KPK walaupun kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar Jodi.

Luhut juga buka suara terkait tudingan ini. Ia menegaskan tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis tersebut.

Bahkan, perusahaan PT GSI banyak berperan dalam menyediakan tes PCR gratis untuk membantu masyarakat.

“Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” kata Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya.

“Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya,” kata Luhut.

Luhut bilang, saat ini banyak informasi simpang siur terkait bisnis PCR PT GSI yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaannya, TOBA.

Terlebih, bisnis PCR perusahaan itu kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan PCR untuk pengguna moda transportasi.