“Presiden sudah memberikan arahan, saya diminta tadi untuk menyiapkan task force (satuan tugas) ini dalam satu bulan ke depan,” ujar Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, luhut.pandjaitan, dipantau dari Jakarta, Senin (1/7/2024).

Luhut mengungkapkan terdapat sejumlah persiapan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangan Wealth Management Centre (WMC) yang menggunakan skema family office.

Menurut dia, lintas kementerian dan lembaga perlu merumuskan beberapa hal untuk pengembangan ekosistem WMC di tanah air, seperti perancangan sistem perpajakan dan regulasi yang mendukung untuk aset asing, stabilitas politik dan pemerintahan yang kondusif, penyedia jasa manajemen aset, serta lingkungan bisnis yang mendukung.

“Kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi-regulasi kita, yang dalam era sekarang ini, kurang kompetitif,” ujar Luhut.

Luhut juga menekankan pentingnya kecermatan dalam mempersiapkan WMC. Ia tidak ingin WMC menjadi tempat pencucian uang bagi para pemilik modal.

“Ini sekarang sedang kita garaplah dengan cermat. Tapi kita menghindari pencucian uang,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa skema family office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut data dari The Wealth Report, kata Luhut, Asia akan menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 38,3 persen pada periode 2023–2028.

Selain itu, peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

“Nah, ini. Dana yang berseliweran di luar negara-negara maju itu dibilang ada 11 triliun dolar AS yang mereka mau cari tempat nangkring-nya lah, bahasa kerennya gitu,” pungkas Luhut.

“Sudah bener dong. Bener, bener,” kata Presiden Jokowi secara singkat usai menghadiri peresmian Indonesia Digital Testing House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa.

Saat ditanya bagaimana Presiden Jokowi memandang arah pernyataan Luhut itu, Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Luhut.

“Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024–2029 untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat (3/5).

Pesan tersebut disampaikan Luhut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan ternyata masih ada industri yang menguasai separuh dari total kebun sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak.

Hal itu disampaikan Luhut saat meresmikan perusahaan daur ulang sampah plastik yang ada di Batam, Kamis lalu, 9 Maret 2023.

“Palm oil ini, pengalaman kita sekarang, kita ternyata menemukan yang bayar pajak di palm oil baru 7,5 juta hektare, mudah-mudahan 7,5 juta hektare itu benar,” ujar Luhut dalam sambutannya di acara tersebut.

Luhut juga mengungkapkan, semula diketahui total luas kebun sawit Indonesia sebesar 14,7 juta hektare. Namun setelah dilakukan audit, ternyata luas total sawit Indonesia mencapai 20,4 juta hektare. “Dari yang katanya 14,7 juta hektare, dan setelah kita audit ternyata 20,4 juta hektare,” katanya.

Ia melanjutkan, negara Indonesia memang kaya sumber daya alam, tetapi tidak dikelola dengan baik. “Anda bisa bayangkan negeri kita sangat kaya, tetapi tidak pernah kita manage secara baik. Sekarang melalui perintah presiden, kita lakukan itu semua,” kata Luhut.

Luhut pun merujuk pada data luasan sawit Indonesia yang dikeluarkan beberapa intansi pemerintah ataupun swasta berbeda-beda pada beberapa tahun belakangan ini, mulai dari 15 juta hektare, 16 juta hektare. Oleh sebab itu, sejak akhir Oktober 2022 lalu, Luhut memerintahkan untuk audit perkebun sawit usai kisruh harga minya goreng sawit berbahan sawit yang melonjak.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada pertengahan tahun lalu juga mempersoalkan tidak sinkronnya data antarlembaga dan kementerian soal sawit, khususnya industri sawit dan turunannya.

“Sampai saat ini tidak ada satu instansi pun yang punya data itu. Ada yang punya data 2010, ada yang punya data 2009 dan tidak ada data yang sama. Semua dari Kementerian dan daerah, enggak sama,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 7 Juli 2022.

BPKP sedang mendahulukan data mengenai penyelesaian keuangan negara untuk mendukung audit perusahaan sawit. Ateh mengatakan akan memetakan semua data yang dihimpun. Ia mengimbau kepada para instansi terkait industri sawit agar segera mengumpulkan data kepada para auditor BPKP. Ia bahkan mengaku timnya siap melayani hingga malam hari.***

Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemui Elon Musk usai CEO Tesla itu membeli saham Twitter senilai USD 44 miliar secara tunai.

Dalam pertemuan tersebut, terlihat Luhut didampingi Pandu Sjahrir, Rachmat Kaimuddin, Dubes RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani, hingga Anindya Bakrie. Pertemuan dilakukan di Gigafactory Texas, AS.

“Selamat, sukses atas transaksi Twitter,” ujar Luhut kepada Elon Musk, Selasa (26/6).

Elon Musk terlihat mengenakan pakaian santai, kaus hitam dan celana jeans hitam. Sementara Luhut dan para delegasi RI tersebut terlihat mengenakan pakaian formal, lengkap dengan blazer.

Dalam unggahan akun Instagram Pandu Sjahrir, pertemuan tersebut membahas beberapa topik terkait kendaraan listrik hingga B20. Selain itu, ia berharap dari pertemuan kali ini bisa menambah investasi yang masuk ke Indonesia.

“Kami satu delegasi dipimpin pak @luhut.pandjaitan berbicara mengenai electric vehicle, renewable energy dan juga mengenai B20. Elon sangat semangat membicarakan Indonesia dan kemajuan industri Nickel dan Electric vehicle Di Indonesia. Semoga dengan pertemuan ini bisa membawa lebih banyak lagi investasi high technology ke Indonesia dan Indonesia bisa menjadi bagian penting dari supply chain Global Electric Vehicle industry,” kata Pandu dilansir dari kumparan.***

Eranasional.com – Isu soal big data kembali ramai setelah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap ada 110 juta warga meminta pemilu ditunda. Tapi sebenarnya apa itu big data yang diklaim Luhut?

Menurut Analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, big data jika ingin diartikan dengan gampang ialah jenis data besar yang penyimpanannya juga membutuhkan server yang besar. Jadi tidak bisa hanya disimpan di dalam satu laptop.

“Nah terus sekarang sumber data dari big data apa? Ada dari mesin sekarang itu internet of thing. Setelah diolah lalu disimpan. Nah, yang dari manusia itu banyak dari media sosial. Media sosial itu menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan data di dunia. YouTube itu kan video ada suaranya, percakapan kita di Twitter dan lain-lain semua itu sumber dari big data,” ujar Ismail di program blak-blakan.

Ismail lalu mengulik soal soal big data 110 juta warga yang diklaim Menko Marves Luhut. Dari penghitungannya, jika 110 juta itu diambil dari semua medsos, diartikan 50 persen masyarakat bicara soal penundaan pemilu.

“Pengguna Twitter di Indonesia ada 18 juta seluruh Indonesia, yang Facebook itu baru 140 juta, jadi kalau mau mengambil 110 juta asumsinya ambilnya semua media sosial digabungin jadi kalau 110 kan lebih dari 50% pengguna Facebook bicara soal penundaan pemilu dan di Twitter itu lebih ramai soal politik dari pada di Facebook paling tidak 50% karena dari data saya percakapan soal Pemilu itu mentok kalau di Twitter paling 20 ribu sampai dengan 50 ribu,” ungkapnya.

“Jadi kalau ditanya media ini masuk akal atau tidak, saya bilang tidak masuk akal jumlah itu,” tambah Ismail.

Ismail mengatakan, Twitter saat ini dipakai sebagai media untuk memanipulasi opini yang artinya bukan menggambarkan. Karena dari survei yang dilakukan Hendri Satrio, hanya 14% publik yang mendapatkan informasi dari media sosial, 70% dari televisi.

“Makanya kalau dibilang ini tidak menggambarkan pabrik suara satu persatu karena ini jadi indikasi adanya sebuah narasi yang dibangun dan kita harus hati-hati dan itu mungkin menjadi narasi publik,” tutup Ismail.(detik)

Eranasional.com – Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik. Keduanya menjadi tersangka berdasarkan laporan Luhut Binsar Panjaitan.

“Iya, keduanya tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan ketika dihubungi, Sabtu, 19 Maret 2022.

Zulpan mengatakan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya. Haris dan Fatia akan diperiksa sebagai tersangka.

“Senin (21 Maret 2022) dijadwalkan diperiksa,” kata dia.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda Metro Jaya. Keduanya dituduh telah melakukan pencemaran nama baik.

Luhut dan tim pengacara melaporkan Haris dan Fatia karena percakapan keduanya di kanal YouTube. Dalam kanal YouTube itu, keduanya menyebut nama Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Eranasional.com – Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan mengenai klaim Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari makassar.terkini, Hasto mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak memiliki pendapat berbeda mengenai isu penundaan Pemilu 2024.

Hasto meminta agar Luhut memberikan klarifikasi mengenai klaim big data tersebut.

Menurutnya, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin (14/3/2022).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP memberikan imbauan agar para pembantu presiden tak membuat pernyataan yang semakin menjadi energi negatif.

Hasto meminta Luhut untuk melakukan refleksi agar setiap peimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” bebernya.

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” imbuhnya.

Ia menambahkan, PDIP mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi.

“Tugas PDIP sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” pungkasnya.

JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan bersikeras mengklaim pihaknya miliki data jika sebagian besar penduduk Indonesia ingin pemilu di tunda.

Tapi sayang, Luhut sampai saat ini dia tak menunjukkan data tersebut kepada publik, apakah itu hanya akal-akalannya saja, atau memang benar adanya. Survei beberapa lembaga survei terkenal malah menujukkan hasil yang berbeda dari klaim Luhut.

Salah satu survei yang membuktikan kalau masyarakat ingin pemilu tetap dilaksanakan, dilakukan oleh lembaga survei Litbang Kompas awal Maret 2022.

Hasil survei Litbang Kompas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Pemilihan Umum (Pemilu) tetap digelar pada 14 Februari 2024.

“Sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 20244,” tulis hasil survei Litbang Kompas yang dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Tak hanya itu, 25,1 persen responden mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak. Sementara, hanya 10,3 persen yang mengaku setuju pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sisanya, sebanyak 2,3 persen menjawab tidak tahu.

Selain itu, survei Litbang Kompas juga menunjukkan bagaimana sikap pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 terhadap Pemilu 2024. Hasilnya, mayoritas pemilih Jokowi berpandangan bahwa Pemilu 2024 harus tetap digelar.

“Ada 54,7 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. 28,3 persen tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak,” tulis hasil survei.

Kemudian, 14,5 persen responden pemilih Jokowi menyatakan setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sisanya, sebanyak 2,5 persen menjawab tidak tahu.

Selain pemilih Jokowi, survei juga menunjukkan hasil pandangan dari pemilih Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Serupa dengan pemilih Jokowi, pemilih Prabowo juga mayoritas setuju agar Pemilu 2024 tetap digelar.

“Sebanyak 75,4 persen pemilih Prabowo di 2019 setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024,” tulis hasil survei.

Sementara, 14,8 persen pemilih Prabowo mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak. Kemudian, 8,2 persen setuju Pemilu 2024 ditunda, dan sisanya 1,6 persen tidak tahu. Sebagai informasi, survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022.

Adapun sebanyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei.

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error lebih kurang 3,1 persen.

Eranasional.com – Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia menjadi lebih baik jika masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang 3 tahun.

Dalam tayangan Podcast di akun Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022) Luhut menyampaikan hal itu dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai salah satu menteri

“Kalau ditambah tiga tahun, mungkin sekali, akan lebih baik,” kata Luhut.

Luhut beralasan, penambahan tiga tahun masa jabatan Jokowi, antara lain kinerjanya, pribadinya, capaian yang bergerak naik, serta keadaan sekarang ini.

Untuk itu apabila ada rakyat yang menginginkan Jokowi lebih lama menjadi presiden, hal itu merupaka hak mereka dan tidak perlu di-bully.

Pada kesempatan itu, Luhut juga menyampaikan pujian sejumlah pemimpin dunia terhadap kepemimpinan Jokowi. Pujian itu disampaikan saat Luhut menemui atau ditemui mereka.

Apabila tambahan masa jabatan bagi Jokowi terwujud, Luhut menegaskan dirinya tidak mau lagi menjadi menteri. Luhut lebih memilih menjadi penasihat presiden.

“Cukuplah. Kita tahu dirilah. Capek juga ngurus republik ini,” ucap Politisi Partai Golkar ini. (NA/IP)

Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membahas IKN Nusantara saat bertemu dengan Mohammed bin Salman (MBS), Sang Pangeran Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi. Luhut mengatakan dirinya membentuk tim untuk menindaklanjuti pembahasan dua negara itu.

“Saya makin merasa optimis ketika mendengar bahwa beliau ingin Arab Saudi ikut berkontribusi pada pembangunan IKN Nusantara, serta yang tak kalah penting, Arab Saudi akan bergabung dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia (INA)” ucap Luhut, dalam unggahannya di media sosial instagram, seperti dilihat Minggu (6/3/2022).

“Tak mau melewatkan kesempatan baik ini, saya berinisiatif untuk membentuk tim terpadu yang dalam kurun waktu minggu depan sudah berangkat ke Riyadh untuk ‘follow up’ seluruh pembicaraan kita hari ini agar kami bisa langsung ‘set up’ kunjungan pihak Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia sebelum bulan Ramadhan,” imbuhnya.

Luhut menuturkan selama bertemu MBS tak menyangka bisa disambut hangat di Kerajaan Saudi. Sebab, menurut informasi yang dia terima, MBS jarang menerima tamu dari luar.

“‘Another mystery of life’ bagi saya karena menurut Dubes Indonesia, Pangeran Mohammed Bin Salman sangat jarang menerima tamu dari luar, kecuali tamu dari negara-negara tetangga teluk,” ucapnya.

MBS, kata Luhut, menganggapnya sebagai sahabat bagi Saudi dan secara personal. Luhut juga menceritakan tidak ada rasa canggung saat bertukar pikiran dengan MBS.

“Karena saya yakin kami berdua punya visi dan misi yang sama, yaitu ingin kedua negara sahabat ini semakin maju dan berkembang IPTEK nya tanpa bergantung lagi pada energi fosil. Bahkan Pangeran Mohammed Bin Salman menyetujui semua pesan yang dititipkan oleh Presiden @jokowi kepada saya,” paparnya. (Detik)

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini membagikan sebuah video di Instagram miliknya yang mengundang gelak tawa warganet.

Kang Emil rupanya sedang ikut rapat penanganan Covid-19 di Jawa dan Bali melalui Zoom meeting, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam video itu, awalnya Kang Emil akan melakukan selfie sebagai bukti laporan rapat. Namun dia justru salah memilih sebuah filter.

Wajah Kang Emil pun seketika berubah. Wajah asli dengan ciri khasnya kacamata bingkai hitam, tiba-tiba tertutupi oleh filter topeng yang menutupi sebagian wajahnya.

Kacamata pun tampak hilang, matanya menjadi memiliki bulu lentik. Wajahnya seperti di-makeup, bibirnya pun berhias lipstik.

Kang Emil membagikan video itu ke Instagram dengan caption yang meledek diri sendiri. Dia juga menandai akun Instagram Luhut.

“Lagi rapat covid Jawa Bali via zoom, mau kirim selfie sebagai laporan, tapi kenapa jadi salah pencet. Untung Pak @luhut.pandjaitan tidak melihat,” tulisnya dikutip dari akun Instagram @ridwankamil, Jumat 18 Februari 2022.

Di akhir video Ridwan juga menunjukkan gambar Luhut dalam tampilan rapat di komputer yang ia gunakan.

Pria kelahiran 1971 kontan mengundang berbagai reaksi dari followernya. Mulai dari meledek dengan bahasa sunda hingga menyebutnya cantik.

“Ngakak bgt sihh liat om om satu ini,” tulis warganet.

“Geulis pisan si bapak, (Cantik sekali si bapak),” ledek warganet.

“Biar ga ketauan tapi di mention. Ya terserah bapak aja deh,” ledek warganet yang lainnya.***

Eranasional.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada hari Natal 2021.

Sandi dan Tito menyambangi kediaman Luhut di Jakarta. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono juga ikut serta dalam pertemuan itu.

“Sore ini saya bersama Bapak Mendagri @titokarnavian, dan juga Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono beserta istri bersilaturahim ke kediaman Bapak Menkomarvest @luhut.pandjaitan yang sedang merayakan Hari Natal,” kata Sandi dalam akun Instagram @sandiuno, Minggu (26/12).

Sandi menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi. Ia menilai hari besar keagamaan sebagai momen memperat tali persaudaraan.

Wakil Presiden Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menyebut silaturahmi itu mempersatukan keberagaman serta memperkuat kolaborasi lintas generasi. Dia berharap pertemuan semacam itu dapat membawa hal baik bagi bangsa.

“Dengan bersatu-padu saya yakin bahwa kebangkitan ekonomi dapat segera terwujud, lapangan kerja akan semakin terbuka,” ujarnya.

Sebelumnya, Sandiaga juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya bertemu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

“Dari pertemuan ini, saya berharap kita bisa sama-sama memberikan pesan optimis kepada masyarakat. Sekaligus memastikan bahwa program yang pemerintah hadirkan telah tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu,” kata Sandi dalam akun Instagram @sandiuno, Sabtu (25/12).

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapun untuk keputusan penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken oleh presiden Jokowi pada 6 Oktober 2021 lalu.

“Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator BidangKemaritiman dan Investasi,” Dikutip dari bunyi Pasal 3A di Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Adapun Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung tersebut beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

Adapun sejumlah tugas ataupun mandat yang diemban oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan sebagai komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai mana dikutip dari perpres tersebut antara lain.

Pertama, menyepakati danatau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung,”

1. perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan/atau

2. penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);

Kedua, menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:

1. rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung;

2. pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Meski demikian, pada Pasal 16, BUMN yang ditugaskan dalam konsorsium akan bertanggung jawab menyampaikan laporan perkembangan kepada Menteri sebagai pimpinan Komite.

JAKARTA – Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama dua pekan ke depan hingga 18 Oktober 2021.

Luhut mengatakan ada jumlah kabupaten/kota dengan status PPKM level 3 bertambah dari 84 menjadi 107 kabupaten/kota selama dua pekan ke depan.

“Dalam penerapan PPKM Level selama dua minggu kedepan, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang bertahan di Level 2, dan untuk yang di Level 3 bertambah dari 84 Kabupaten/Kota menjadi 107 Kabupaten/Kota,” kata luhut, Senin (4/10/2021).

Luhut menjelaskan hal itu disebabkan karena kota-kota di level 2 yang sebelumnya mendapat dispensasi belum mampu mencapai target cakupan vaksinasi kelompok lanjut usia atau lansia.

“Jadi capaian vaksinasi yang kita tambahkan jadi kriteria minggu lalu itu belum tercapai sehingga mereka turun level,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) ini membeberkan wilayah aglomerasi Solo Raya turun ke level 2, sementara aglomerasi Jabodetabek masih Level 3.

“Jabodetabek belum turun karena ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang dan Bekasi ini masih kekurangan vaksinasi level 3, sehingga kami akan lakukan task force untuk ini, jadi ada 2 juta vaksin yang akan kita suntikkan dalam waktu minggu ke depan,” tutur Luhut.

Pemerintah mengklaim pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan selama dua minggu belakangan ini. Kasus konfirmasi positif Covid-19 nasional turun 98 persen dan kasus di Jawa-Bali juga menunjukan penurunan hingga 98,7 persen dari puncaknya pada 15 Juli lalu.

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, berencana akan kembali mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pelonggaran PPKM Level 3. Sebelumnya, Pepen, sapaan akrabnya, sudah mengirimkan surat namun belum mendapat balasan.

“Kita akan kirimkan kedua lagi sampai kita mendapatkan penjelasan,” kata Pepen, kepada wartawan, Senin (13/9).

Pelonggaran PPKM, menurut Pepen, perlu dilakukan agar tempat hiburan malam (THM) dapat dibuka. Sebab, hal ini berpengaruh pada pendapatan daerah sampai akhir tahun nanti.

“Kalau kita rem terus ini ekonominya, nanti di akhir Desember khawatir banyak belanja kita yang enggak bisa subsidi, artinya banyak belanja yang enggak bisa kita penuhi, termasuk bagaimana menanggulangi Covid-19 yang ada,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan telah mengukur tindakan yang ia lakukan di wilayahnya. Untuk itu, ia ingin kegiatan masyarakat di ruang publik dapat dilonggarkan lagi. “Minimal kita sudah mengukur apa yang kita lakukan,” ungkapnya.