JAKARTA – Pemerintah memutuskan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 23 Agustus 2021. Hal tersebut disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (16/8/2021) malam.

Dikatakan Luhut, perpanjangan PPKM menunjukkan hasil positif. Penambahan kasus baru per 15 Agustus lalu turun 76% dibandingkan PPKM periode sebelumnya. Demikian pula kasus aktif turun 53% dari sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang PPKM level 4 di wilayah Jawa-Bali, mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Kebijakan tersebut dilanjutkan hingga 9 Agustus, dan kembali diperpanjang hingga 16 Agustus 2021.

Diketahui, selama penerapan PPKM level 4 di Jawa dan Bali periode 9-16 Agustus 2021, pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan (mal) di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, beroperasi kembali. Pembukaan kembali mal dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hanya warga yang telah divaksin Covid-19 minimal dosis pertama dan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi Pedulilindungi, yang diizinkan masuk. Anak di bawah usia 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun, dilarang masuk mal.

Tak hanya itu, pengunjung mal dibatasi maksimal 25% dari kapasitas. Jam beroperasi pun hanya sampai pukul 20.00.

Pada perpanjangan penerapan PPKM level 4 periode sebelum 9 Agustus 2021, sejumlah penyesuaian dilakukan pemerintah. Di antaranya kegiatan ekonomi masyarakat yang sebelumnya dibatasi, mulai diizinkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan ketat. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15.00.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucer, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00. Selain itu, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

JAKARTA – Kembali Luhut Pandjaitan mengemban tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini presiden menunjuk Luhut Pandjaitan menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Jabatan ini diamanatkan kepada Luhut oleh Presiden Jokowi setelah Presiden menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Jabatan baru yang diberikan kepada Luhut menambah deretan panjang jabatan yang dipegangnya, selain menjadi pimpinana di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) dan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Pernah menjadi Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di 9 provinsi prioritas.

Jabatan lainnya yang disandang Luhut, Ketua Umum PB persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) periode 2021-2025. Saat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Pranbowo tersangkut kasus korupsi dan diciduk KPK, Luhut ditunjuk Jokowi menjadi pimpinan sementara du kementerian itu.

Menggantikan menteri bermasalah juga pernah dijabat Luhut, pada 2016, saat Menteri ESDM Archandra Tahar diberhentikan karena kasus dwi kewarganegaraan. Saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif Covid-19 di awal penyebaran Corona, Luhut pula diminta Jokowi menggantikan sementara posisi Menhub.

Banyaknya jabatan yang disematkan kepada Luhut membuat warganet yang berseloroh bahwa Luhut adalah ‘menteri segala urusan’. Dalam suatu wawancara bersama Najwa Shihab, Luhut pernah menyatakan pendapatnya mengenai banyaknya jabatan yang disematkan kepadanya.

“Itu haknya orang berpendapat seperti apa, yang penting tugas saya bisa diselesaikan atau tidak. Saya pikir selama ini semua yang diperintahkan oleh Presiden (Jokowi) tak ada yang tak bisa saya rampungkan,” kata Luhut.