JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, meninggal dunia di RS Siloam, Rabu (3/5/2023). Taufik yang pernah bergabung dengan Partai Gerindra meninggal dunia pada pukul 21.45 WIB.

Belum dikabarkan secara resmi sakit yang diderita M Taufik hingga akhirnya ia meninggal dunia.

Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Nurhasan membenarkan perihal meninggalnya M Taufik. Dia turut mendoakan M Taufik agar husnul khotimah.

“Semoga almarhum husnul khotimah,” kata Nurhasan melalui pesan singkat, Rabu (3/5/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani menyebut M Taufik meninggal dunia pukul 21.45 WIB.

“Iya betul, beliau wafat pukul 21.45 WIB di RS Siloam,” kata Rani.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023) sore. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

Dalam penggeledahan itu, sejumlah ruang kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta digeledah pihak penyidik KPK. Berikut di antaranya:

Ruang Kerja Fraksi PKS dan Komisi C DPRD DKI

Informasi mengenai penggeledahan ruangan Fraksi PKS datang dari salah seorang petugas keamanan Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Tadi ruangan ini juga diperiksa. Yang memeriksa KPK,” kata petugas keamanan tersebut di depan ruang Fraksi PKS DPRD DKI.

Di hari yang sama, pukul 18.00 WIB, penyidik KPK juga menggeledah Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta. Sayangnya, wartawan tidak diperbolehkan berlama-lama melakukan melihat langsung aktivitas penyidik KPK di ruang itu.

Ruang Fraksi Partai Golkar

Sekretaris DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan bahwa KPK menggeledah ruang Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta setelah ia berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara.

“Bukan kantor Fraksi PSI yang digeledah KPK. Kebetulan kami di lantai 4, satu lantai dengan Fraksi Golkar,” kata Eva, Rabu (18/1/2023).

“Ketua Fraksi PSI sudah memastikan ke Sekretaris Dewan (Setwan) dan petugas Pamdal (Pengamanan Dalam) bahwa penyidik KPK hanya memeriksa ruangan Fraksi Golkar,” sambung Eva.

Lantai 2, 4, 6 dan 10 Gedung DPRD DKI

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyebut KPK menggeledah sejumlah lantai di Gedung DPRD DKI. Menurut Justin, KPK menggeledah lantai 2, 4, 6,dan 10 Gedung DPRD DKI baru. Hal ini diketahui dari pegawai DPRD DKI Jakarta.

“Lantai yang diperiksa lantai 4 Fraksi Golkar, lantai 6, 10, dan 2,” ungkap Justin melalui pesan singkat, Rabu (18/1/2023).

Sebagai informasi, lantai 2 merupakan ruang Fraksi Gerindra, lantai 4 ruang Fraksi PSI dan Fraksi Golkar, lantai 6 ruang Fraksi PKS dan Fraksi PKB-PPP, dan lantai 10 ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Justin menekankan, meski KPK menggeledah lantai 4, ruang Fraksi PSI DPRD DKI tidak digeledah. Hal ini Justin ketahui juga dari pegawai DPRD DKI.

“Saya sudah pastikan juga dengan pihak kantor bahwa sekalipun KPK ke lantai 4, tapi Fraksi PSI tidak digeledah,” tuturnya.

Ruang anggota Fraksi Gerindra M Taufik

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Rani Mulyani mengakui ruangan fraksinya sempat digeledah KPK. Menurut Rani, ruangan yang digeledah itu adalah ruang kerja anggota Fraksi Gerindra M Taufik.

“Menurut info memang seperti itu, ruang kerja M Taufik diperiksa KPK,” kata Rani, Rabu (18/1/2023).

Ruang anggota Fraksi PDIP Cinta Mega

KPK Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak menampik ruang fraksinya ikut digeledah KPK. Gembong menyebutkan bahwa KPK hanya memeriksa ruang kerja anggota Fraksi PDI-P Cinta Mega.

Ia mengetahui ruang kerja Cinta Mega diperiksa KPK berdasar informasi Sekwan Firmansyah Wahid. “Lantai 8, penggeledahan KPK dilakukan di ruang Bu Cinta Mega,” ungkap Gembong, Rabu (18/1/2023).

“Kemarin sore, kira-kira jam 18.00 WIB, saya dapat info dari Sekwan Firmansyah. Saya tanya yang diperiksa KPK siapa, ruang Cinta,” sambung Gembong.

JAKARTA, Eranasional.com – Penyidik KPK menggeledah ruang kerja anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Taufik. Hal ini terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

Berdasarkan informasi yang didapat, penggeledahan dilakukan Selasa (17/1) pukul 15.30 WIB hingga pukul 20.56 WIB. Penyidik KPK membawa sejumlah koper yang diduga barang bukti yang disita.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan terhadap Gedung DPRD DKI Jakarta. Namun, dia tidak menyebutkan yang digeledah adalah ruang kerja M Taufik.

“Benar ada kegiatan penggeledahan yang dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang,” kata Ali Fikri.

“Perkembangannya akan kami sampaikan nanti,” sambungnya.

KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka. Namun Ali enggan menyebutkan nama-nama tersangka yang dimaksud.

Dia hanya mengatakan KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia berjanji KPK akan segera mengumumkan konstruksi hukum hingga pihak-pihak yang dijadikan tersangka.

M Taufik Bukan Kader Gerindra Lagi

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan bahwa M Taufik bukan kader Gerindra lagi.

“M Taufik sudah bukan kader Gerindra karena sudah mengundurkan diri dan diberhentikan. Saat ini kami sedang memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang bersangkutan,” kata Habiburokhman, Rabu (18/1/2023).

Karena itu, katanya, Gerindra sangat menghormati dan mendukung KPK dalam upaya memberantas praktik korupsi, termasuk dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang yang menyeret M Taufik.

“Kasus korupsi ini benar-benar sangat memprihatinkan, karena lahan yang disediakan sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan rumah DP 0 persen, untuk rakyat ekonomi lemah yang sangat membutuhkan hunian. Ini kasus kedua setelah KPK membongkar kasus tanah Munjul yang juga berlokasi di Jakarta Timur,” ujarnya.

Dia mengatakan, hingga kini masalah hunian yang tak layak masih menjadi salah satu keluhan terbesar bagi warga Jakarta Timur. Menurutnya, masih banyak wilayah di Jakarta yang dapat dikatakan kumuh, bahkan hampir di setiap kecamatan.

“Kami berharap KPK bisa menggara kasus ini hingga tuntas. Siapa pun yang terlibat, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun swasta, harus dimintai pertanggungjawabannya,” pungkasnya.

Eranasional.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik meninjau progres pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (6/3/2022). Dia menyebut saat ini progres pembangunan telah mencapai 52 persen.

“Progresnya sudah 52 persen,” ucap Taufik kepada awak media di lokasi.

Taufik pun optimistis sisa pembangunan akan tuntas pada awal April 2022 mendatang.

“Jadi sisa 48 persen insya Allah awal April kelar,” ucapnya.

Selain itu, Taufik pun mengklaim progres pembangunan tidak ada masalah teknis. Dia pun tetap optimistis agar proyek selesai sesuai target.

“Teknis sudah tak ada masalah, kan mereka setiap saat pekerjaannya disupervisi, jadi sudah disupervisi. Kan kalau Anda bikin bangunan ada yang ngawasin, yang paling penting target waktunya bisa selesai dan sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.

Pantauan di lokasi M Taufik didampingi oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto dan Manajer Senior PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Ari Wibowo.

Terlihat mereka mengenakan rompi dan helm safety. Terlihat beberapa zona pembangunan dalam proses pengaspalan lintasan balap Formula E.

Selain itu, terdapat zona yang dalam tahap pengerasan dengan batu split. Tak hanya itu ada beberapa zona yang dalam tahap pengecoran. Sejumlah alat berat sedang melakukan pekerjaan sesuai fungsinya.

]

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik untuk diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon Jakarta Timur. Pemeriksaan saksi-saksi perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019 masih terus dilakukan. Hari ini, Selasa (10/8)

“Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK atas nama, M Taufik (anggota DPRD DKI Jakarta),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (10/8).

Selain itu, penyidik juga memanggil dua pejabat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dan BUMD di ibu kota negara untuk mendalami kasus korupsi tersebut.

Kedua saksi itu ialah, Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI Jakarta, Sudrajat Kuswata; dan Plh BP BUMD Periode 2019, Riyadi.

Sebagai informasi, Kasus ini bermula pada Maret 2019, ketika Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Aldrian dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 Ha kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Namun, kepemilikan tanah tersebut masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Selanjutnya, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Tommy melakukan pertemuan dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta.

Pertemuan itu berbuah kesepakatan, yaitu pembelian tanah di Munjul oleh Anja, Tommy dan Rudy seharga Rp104,8 miliar. Semula harga permeter tanah itu dipatok Rp7,5 juta dengan total Rp315 miliar.

Namun, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp217 miliar.

April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Pembangunan Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, dengan pihak penjual yaitu Anja.

KPK menduga terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul tersebut, antara lain tidak adanya kajian kelayakan terhadap Objek Tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Mereka ialah Rudy Hartono; mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP.