Langkah ini diambil menyusul munculnya dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI M. Nas, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan informasi resmi yang dilayangkan KPK berdasarkan tata cara hukum yang berlaku.

“TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Nas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2026).

Indikasi keterlibatan unsur militer aktif ini bermula dari pengembangan penyidikan kasus korupsi dana penanganan bencana, yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim lembaga antirasuah pada 13 Oktober 2026.

Sebagai tindak lanjut, penyidik KPK melayangkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Selasa (20/10/2026).

Dokumen tersebut merinci konstruksi perkara beserta porsi dugaan keterlibatan personel militer di dalamnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memaparkan bahwa berdasarkan hasil pendalaman sementara, sedikitnya ada dua oknum prajurit TNI aktif yang terseret dalam kasus ini.

“Sejauh ini yang kami sampaikan ada dua oknum TNI aktif yang ada di dalam konstruksi perkara tersebut,” kata Budi saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).

Budi menambahkan bahwa penyidikan masih berjalan di tingkat awal, sehingga peluang pengungkapan keterlibatan pihak-pihak lain masih terbuka lebar.

“Ini kan masih awal, ya. Tentu nanti juga bisa terus dilakukan pengembangan,” tuturnya.

Terkait desas-desus mengenai nama Letjen TNI Suharyanto yang disinyalir ikut terseret, Budi mengimbau masyarakat untuk memantau proses pemeriksaan lebih lanjut yang ditangani institusi militer.

“Ya, detailnya nanti kita tunggu, ya, prosesnya di Puspom TNI,” jelasnya.

]]> https://eranasional.com/107475/mabes-tni-buka-suara-terkait-dugaan-keterlibatan-prajurit-aktif-dalam-korupsi-dana-kebencanaan-bnpb/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/100481/mabes-tni-limpahkan-berkas-perkara-kasus-aktivis-kontras-ke-otmil-jakarta https://eranasional.com/100481/mabes-tni-limpahkan-berkas-perkara-kasus-aktivis-kontras-ke-otmil-jakarta#respond Tue, 07 Apr 2026 23:50:50 +0000 https://eranasional.com/100481/mabes-tni-limpahkan-berkas-perkara-kasus-aktivis-kontras-ke-otmil-jakarta Jakarta, ERANASIONAL.COM — Mabes TNI telah melimpahkan berkas perkara empat tersangka prajurit BAIS TNI dengan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus ke Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan Pusat Polisi Militer (Puspom) melimpahkan berkas perkara para tersangka, sekaligus barang bukti kasus tersebut kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta.

“Selanjutnya, pada hari ini Selasa 7 April 2026 telah dlimpahkan Berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana kejahatan Sdr AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta, ujar Aulia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, berkas tersebut selanjutnya akan diperiksa kelengkapannya, baik secara formil maupun materil. Jika dinyatakan lengkap, kasusnya akan dibawa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

“Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu dengan inisial: NDP, SL, BHW, ES berikut barang buktinya,” ujar Aulia.

“Pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam penegakan hukum yang profesional, terbuka dan akuntabel, serta sebagai wujud ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI,” tuturnya

Kabar mengenai status Siaga 1 itu muncul setelah beredar dokumen telegram yang disebut ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 1 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa seluruh jajaran TNI diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa pada prinsipnya TNI selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk menjalankan tugas utama menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut Aulia, kesiapsiagaan yang dilakukan TNI merupakan bagian dari mekanisme rutin dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa institusi militer harus selalu memelihara kemampuan tempur, kesiapan personel, serta kelengkapan alat utama sistem senjata agar dapat merespons setiap dinamika strategis yang terjadi di tingkat internasional maupun regional.

“TNI bertugas secara profesional dan responsif. Hal tersebut diwujudkan dengan terus memelihara kemampuan serta kekuatan agar selalu siap operasional, sekaligus siaga dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” ujar Aulia saat memberikan penjelasan kepada media, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Ia menambahkan bahwa salah satu langkah yang dilakukan TNI untuk memastikan kesiapan tersebut adalah melalui kegiatan apel kesiapsiagaan secara rutin di berbagai satuan. Apel tersebut bertujuan untuk memeriksa kondisi personel, peralatan militer, serta kemampuan operasional agar seluruh unsur pertahanan tetap berada dalam kondisi optimal.

]]> https://eranasional.com/99512/mabes-tni-klarifikasi-telegram-siaga-1-saat-perang-iran-dan-as-memanas/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/94228/tni-siapkan-pati-untuk-pasukan-perdamaian-ke-gaza https://eranasional.com/94228/tni-siapkan-pati-untuk-pasukan-perdamaian-ke-gaza#respond Tue, 25 Nov 2025 06:50:10 +0000 https://eranasional.com/94228/tni-siapkan-pati-untuk-pasukan-perdamaian-ke-gaza Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Freddy Ardianzah mengatakan Mabes TNI telah menyiapkan beberapa nama perwira tinggi (Pati) bintang tiga untuk Pasukan Pemeliharaan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina.

Freddy menjelaskan bahwa nantinya perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme.

“Saat ini TNI sudah menyiapkan beberapa nama calon, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB, yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga,” kata Freddy saat dikonfirmasi, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan memerintahkan berkedudukan sebagai panglima pasukan yang memimpin seluruh kontingen Indonesia dalam misi kemanusiaan dan menjaga perdamaian.

Tugasnya antara lain mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga komposit brigade, mengatur koordinasi dengan PBB, pasukan kontributor negara-negara, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan. Lalu, menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

“Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,” ujar dia.

Freddy menjelaskan penunjukan pasukan tinggi bintang tiga didasarkan pada skala operasi yang besar dengan melibatkan tiga brigade komposit.

Pertimbangan lain, kompleksitas tugas yang meliputi aspek kemanusiaan, rekonstruksi, kesehatan, perlindungan warga dan koordinasi kebutuhan dengan PBB serta aktor internasional.

TNI mensyaratkan calon komandan memiliki pengalaman operasi gabungan TNI, pengalaman pengugasan internasional atau pendidikan luar negeri.

“Pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian dan kemampuan diplomasi militer dan strategi komunikasi,” tandas dia

Menurut Mayjen Freddy, seluruh personel yang disiapkan memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman luas dalam bidang tugas kemanusiaan. Mereka telah terbiasa melaksanakan berbagai operasi militer selain perang (OMSP) baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menjamin kemampuan adaptasi dan profesionalisme di medan tugas yang kompleks.

“Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pelatihan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy pada Sabtu (15/11).

Freddy menjelaskan seluruh 20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

Tugas mereka, lanjut Freddy, yakni membuka layanan kesehatan untuk warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan fasilitas umum.

Para personel tersebut juga akan dilengkapi dengan beragam peralatan penunjang di bidang kesehatan dan konstruksi konstruksi.

“Kita siapkan seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan darurat medis, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” jelas dia.

Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

Pihaknya menduga tindakan prajurit berinisial F yang memukul seorang pengemudi ojek online ( ojol ) di Pontianak, Kalimantan Barat, dipicu karena emosi.

“Jadi pelaku dalam ini, mungkin ini bisa terjadi di jalan, mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Sebenarnya itu tidak boleh,” kata Yusri di Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai. Tetapi proses penyidikan berjalan, berlanjut,” ujarnya.

Ia mengatakan para komandan sudah sering mengingatkan kepada prajurit untuk menghindari tindakan-tindakan yang berselisih dengan masyarakat.

“Kita juga sudah mengingatkan. Sering para dansat (komandan satuan) mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat,” ujarnya.

Anggota TNI Sudah Diperiksa

Ditempat terpisah, Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menyatakan anggota tersebut sudah diperiksa oleh Polisi Militer Kodam XII/Tanjungpura.

Kapuspen mengklaim bahwa prajurit TNI telah menyesali peristiwa tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan masyarakat atas tindakan prajurit tersebut.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dan yang bersangkutan sudah menyampaikan permintaan maaf, namun demikian proses hukum tetap berjalan,” katanya.

Ia juga mengatakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan setiap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas tanpa ada toleransi.

“TNI berkomitmen menjunjung tinggi hukum serta memastikan penanganan perkara berlangsung tegas, adil, dan transparan,” ujarnya.

Kapuspen TNI menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain, dan juga penyesuaian dalam menghadapi ancaman baik ancaman militer maupun nonmiliter.

“Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ujar Kapuspen TNI.

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI.

Kapuspen TNI menegaskan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

“Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” tegas Kapuspen TNI.

Selain aspek tugas dan peran, revisi ini juga mencakup penyesuaian batas usia pensiun prajurit, mengingat meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia.

Kapuspen TNI menyatakan bahwa aturan mengenai batas usia pensiun dilihat dari harapan hidup orang Indonesia yang semakin panjang dan masih produktif sehingga masih dapat berkontribusi bagi negara, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI.

“Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI,” jelas Kapuspen TNI.

Kapuspen TNI juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang sarat kebencian dan fitnah.

“TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama,” tegasnya.

Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa revisi UU TNI ini menjunjung tinggi supremasi sipil, pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Panglima TNI pada saat rapat dengar pendapat dengan komisi 1 DPR RI (Kamis, 13/3/ 2025) yang yang menegaskan bahwa supremasi sipil adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan pemisahan yang jelas antara militer dan sipil.

“TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil, dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” ujar Panglima TNI.

TNI berharap revisi UU ini semakin memperkuat profesionalisme dan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman, serta tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi hukum. []

“Kalau kami menghitung sekitar 4 ribu ya di TNI,” kata Wairjen TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, di Lapangan Prima Mabes TNI pada Rabu (13/11/2024).

Alvis menambahkan pihaknya masih melakukan proses pendalaman atas data itu dengan melibatkan berbagai satuan yang ada di TNI. Bisa saja, menurut dia, data jumlah yang disampaikan oleh PPATK ternyata lebih kecil dibanding fakta di lapangan.

“Kami tidak berharap ini seperti fenomena gunung es, kecil di atas ternyata besar di bawah,” ucap dia.

Alvis pun menegaskan tak ada ampun bagi oknum anggota TNI yang terlibat dalam judi online walaupun hanya sebagai pemain. Oknum anggota yang didapati terlibat dalam judi online bakal diberi sanksi tegas.

“Apabila Anda memang sekarang terlibat, segera hentikan sebelum kami ambil tindakan tegas dan keras,” ucap dia.