JAKARTA, Eranasional.com- Puluhan warga yang mengatasnamakan dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo  menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mengenai adanya dugaan penambangan ilegal oleh cukong atau tuan takur di wilayahnya.

Kemudian, soal dugaan kriminalisasi warga setempat yang menolak adanya penambangan itu.

Massa menggelar orasi, membentangkan poster dan melakukan aksi treatikal meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia tanah yang menguasai lahan.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi menyatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta bantuan Kapolri hingga Presiden lantaran berbagai upaya yang mereka lakukan di Bungo tak kunjung menemui hasil.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seakan jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan,” ujar Marwan di sela aksi.

JAKARTA, Eranasional.com- Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berencana menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Jakarta.

Mereka akan menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan pelik dan semakin tidak jelas yang terjadi di wilayah mereka.

Rencana aksi demonstrasi akan dilakukan di dua tempat, yakni di depan gedung Mabes Polri Jakarta Selatan dan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (28/9/2022) jam 9 pagi.

Konflik agraria antara warga dan pemodal di kawasan itu, telah menyebabkan terjadinya bentrok.

Warga dari lima desa disebutkan terlibat bentrok dengan pekerja dari perusahaan tambang yang beroperasi di sana.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi tersebut menyatakan, permasalahan yang berkepanjangan akibat konflik itu telah ‘memakan korban’

Seorang warga, kata dia, bernama Mardedi Susanto alias Atok, bahkan diseret ke meja hijau dengan tuduhan perusakan, saat terjadinya insiden bentrokan tersebut.

“Pada bentrok antara warga lima desa di Kabupaten Bungo dengan pekerja tambang PT KBPC, diduga telah terjadi kriminalisasi kepada salah satu tokoh pemuda Batang Bungo,” ujar Marwan melalui siaran persnya dijakarta, Selasa (27/9/2022)

“Selain itu, beberapa laporan masyarakat dikepolisian terkait dugaan penyerobotan tanah oleh perusahaan juga tak kunjung mendapat kepastian hukum, hingga kini,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com– Pegiat media sosial, rudi valinka, mengomentari kasus bebasnya mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Rudi mengatakan bahwa mafia hukum masih betah berada di Indonesia terkait dengan pembebasan mantan jaksa Pinangki.

“mafia hukum masih betah di Indonesia,” katanya dikuitp eranasiona.com di akun Twitter @kurawa, Rabu (7/9/2022)

Sebagai informasi, Pinangki terdakwa penerima suap USD 500 Ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra tidak perlu menjalani hukuman pidana.

Atas kasus tersebut, Pinangki divonis hukuman penjara 10 tahun. Namun, pada Juni 2021, vonis tersebut disunat menjadi 4 tahun.

Pada Selasa (7/9), Pinangki dinyatakan Bebas Bersyarat setelah menjalani penahanan kurang lebih selama dua tahun.

Hal ini tentu menimbulkan reaksi warganet. Tak sedikit yang menyoroti hukum di Indonesia yang dianggap masih tebang pilih.

Akun @ErdiVa* menuliskan, “Negara hukum, tp banyak kejadian yg bikin gak respek sama hukum.” Akun @kri_tik* menuliskan, “Model hukum seperti ini, Cuma ada di era Jokowi.”

Akun @ov*** menuliskan, “Hukum di negeri ini masih pandang buluh…buat apa ada sila ke 5 klu blom bs adil..hilangin aja tuhh sila ke 5 biar pakai smpai sila ke 4 aja.”

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Keberadaan mafia peradilan di negeri ini nampak semakin nyata. Terbukti praktik hukum negatif yang diperdagangkan itu masih tetap saja terjadi di republik Indonesia.

Perilaku demikian ini, kata dosen hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, dapat menumbangkan makna bahwa pengadilan bukan lagi sebagai benteng terakhir keadilan. Sebab masih terjadi jual beli hukum di pengadilan melalui panitera dan hakim.

Menurutnya, tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap hakim, panitera, dan advokat di Pengadilan Negeri Surabaya membuka fakta bahwa ada hubungan erat dan keinginan yang sama dari perangkat peradilan untuk pertukaran antara penawaran dan permintaan.

“Ada makelar hukum di sini. Bahkan hukum jadi komiditi dan bisnis melalui korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dalam dirinya sebagai hakim,” tegasnya kepada eranasional melalui sambungan telepon, Minggu (23/1).

Azmi Syahputra menilai, masalah korupsi peradilan tidak pernah diselesaikan secara tuntas dan serius. Masalah ini tidak semata tentang yuridis, ancaman pidana, sarana prasarana, namun harus pula dibenahi perilaku pelaku yang berinterakasi di pengadilan, termasuk hakim, panitera, advokat, jaksa, dan polisi.

“Data KPK terlihat bahwa hakim, jaksa, dan advokat merupakan bagian terbanyak kontribusi jadi pintu korupsi di peradilan,” sambungnya.

Sepanjang tidak ada kesediaan dari aparatur penegak hukum yang berinteraksi untuk berubah, komitmen untuk perang atas mafia peradilan tidak akan pernah membuka perspektif pemikiran dan perilaku yang baru.

“Jika tidak ada kesediaan berubah, sampai kapan pun akan sulit untuk mengatasi mafia peradilan,” lanjut Azmi.

Terakhir, Azmi menekankan bahwa mental dan karakter manusia menjadi poin penting. Perlu ada dorongan dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk semakin memperkuat pengawasan dan pembinaan kualitas manusia Indonesia. Khususnya bagi perangkat peradilan yang semestinya dapat menjadi contoh keteladanan bagi masyarakat.