Penggerebekan yang dilaksanakan pada Minggu (1/11/2026) dini hari ini berlokasi di Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan ribuan liter solar bersubsidi yang diduga didapatkan secara ilegal beserta satu unit truk modifikasi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat melalui layanan darurat Call Center 110 yang mencurigai adanya aktivitas penimbunan migas. Merespons aduan tersebut, tim gabungan Satreskrim dan SPKT Polres Pekalongan Kota langsung mendatangi gudang yang dimaksud.

Namun, saat petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP), para pelaku maupun penjaga gudang sudah tidak berada di lokasi.

Kasatreskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Husen Asnawi, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih fokus mendalami kepemilikan barang bukti serta jaringan di baliknya.

“Begitu mendapatkan laporan dari masyarakat, tim bergerak ke TKP, namun di lokasi sudah tidak ada orang. Di sana kami menemukan ribuan liter solar yang diduga hasil pengoplosan minyak, tetapi kami masih harus menyelidikinya lebih lanjut,” jelasnya di Mako Satreskrim, Senin (2/11/2026).

Dalam operasi penindakan ini, polisi menyita total barang bukti solar mencapai 9.980 liter dari berbagai wadah penyimpanan. Rinciannya meliputi 5 kempu penuh, 2 kempu setengah terisi, 6 kempu kosong, serta 256 galon air mineral ukuran 15 liter.

Selain itu, turut disita 4 jerigen berkapasitas 35 liter, 2 mesin pompa air, hingga satu unit truk pengangkut. Terkait asal-usul pasokan solar subsidi tersebut, pihak kepolisian mengaku masih menghadapi kendala karena belum memeriksa pemilik aslinya.

“Kendalanya kami harus bersabar karena belum tahu solar ini diambil dari mana, apakah dari pom bensin atau sumber lain. Kami belum bisa memastikannya karena belum bertemu dengan pihak yang memiliki solar tersebut,” imbuh AKP Husen.

Meski demikian, pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini secara transparan tanpa ada yang ditutupi.

AKP Husen juga meminta dukungan serta doa dari masyarakat agar jaringan mafia migas ini bisa segera terungkap secara terang-benderang.

“Jadi kita mohon doa dari masyarakat, yakinlah bahwa Polres Pekalongan Kota akan bekerja secara profesional dalam menangani setiap tindak pidana demi keadilan masyarakat,” pungkasnya. (em-aha)

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk membatasi pergerakan Riza Chalid di kancah internasional sambil menanti kabar pengajuan red notice.

​Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, pada Selasa (7/10/2025), mengonfirmasi bahwa paspor Riza Chalid yang dikeluarkan di Indonesia telah ditarik.

Pencabutan ini secara otomatis menjadikan status Riza Chalid sebagai warga negara ilegal di negara mana pun ia berada saat ini.

​Anang menuturkan bahwa tujuan utama pencabutan paspor adalah untuk melokalisasi dan membatasi upaya pelarian Riza Chalid.

“Prinsipnya pencabutan paspor itu membatasi ruang geraknya. Seandainya mereka berada di negara lain, kita lokalisir usaha upayanya,” tutur Anang.

​Dengan dicabutnya paspor, Riza Chalid kini menghadapi dua pilihan sulit. Menurut Kejagung, ia harus memilih antara kembali ke Indonesia atau bertahan di negara tempatnya bersembunyi.

​”Pilihan bagi yang bersangkutan jika kembali ke Indonesia harus dengan surat SPLP (surat perjalanan laksana paspor) yang berlaku hanya sekali perjalanan, atau mereka tetap berada di negara tersebut akan overstay dan ilegal,” jelas Anang.

​Kejagung juga menekankan bahwa status ilegal ini seharusnya berimbas pada izin tinggal Riza Chalid di negara lain. Dasar pemberian izin tinggal, yaitu dokumen paspor, sudah tidak berlaku, sehingga pemerintah setempat diharapkan mencabut izin tinggalnya.

​Dua Paspor? Kejagung Mengaku Belum Tahu

​Terkait isu yang beredar mengenai dugaan kepemilikan dua paspor oleh Mohamad Riza Chalid, Kejagung menyatakan belum menerima informasi resmi dan valid.

​”Nah kalau yang bersangkutan memiliki (dua paspor), sampai saat ini kami belum mendapat informasi pasti apakah yang bersangkutan memiliki dua paspor atau tidaknya,” terang Anang.

​Meski demikian, Kejagung memastikan proses hukum terhadap Riza Chalid sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan minyak mentah tetap berjalan. Sejumlah aset miliknya pun dilaporkan telah disita oleh Kejaksaan.

​Anang juga meluruskan kesalahpahaman bahwa pencabutan paspor tidak serta-merta menggugurkan kewarganegaraan Indonesia Riza Chalid.

“Perlu dipahami dulu bahwa dengan dicabutnya paspor tersebut tidak serta-merta yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hanya… keberadaan yang bersangkutan di negara tersebut menjadi ilegal,” tutupnya.