JAKARTA, Eranasional.com- Kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, masih terus didalami Kejaksaan Agung. Selain mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, secara keseluruhan Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Dalam survei terbaru, Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan 1.206 responden, mayoritas masyarakat optimistis Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus tersebut. Totalnya mencapai 72,1 persen.

Survei dilakukan dimulai 27 Juni hingga 5 Juli 2022. Pada temuan lain, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, mayoritas masyarakat juga meyakini ada keterlibatan mafia dalam kasus minyak goreng, totalnya mencapai 83,1 persen.

“Mayoritas percaya telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan mafia minyak goreng dalam penjualan (ekspor) minyak goreng ke luar negeri,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum, Tugas Lembaga-Lembaga Hukum, dan Isu-Isu Ekonomi secara virtual, Minggu (24/7).

Dalam temuan lain di survei tersebut, LSI juga memotret keinginan masyarakat terkait sanksi yang harus diberikan jika ada keterlibatan pejabat negara dalam kasus minyak goreng.

Menurut Djayadi, dari mereka yang mengetahui bahwa mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menjadi tersangka, 38,5 persen menginginkan hukuman seumur hidup.

“Ada juga 16 persen yang menginginkan hukuman mati, sementara yang ingin sanksi 20 tahun mencapai 19,5 peren,” ungkap Djayadi.

Survei LSI juga mencatatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Hasilnya, Kejaksaan dan pengadilan mengalami peningkatan ketimbang Mei 2022.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dari 64 persen (Mei 2022) menjadi 70 persen pada Juli 2022. Pengadilan juga naik, dari 60 persen (Mei 2022) menjadi 65 persen,” kata Djayadi.

Eranasional.com – Kejaksaan Agung masih melakukan pendalaman pada dugaan kasus korupsi minyak goreng yang terungkap pada bulan lalu. Salah satu tersangkanya adalah seorang mantan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag), yaitu Indrasari Wisnu Wardhana.

Padahal sebelumnya ketika rapat dengan DPR RI, tersangka yang membisikkan bahwa mafia minyak goreng akan ditangkap kepada Mendag Muhammad Lutfi. Hal ini pun menjadi perbincangan masyarakat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin pun mengatakan, bahwa tersangka terlalu percaya diri dan merasa dirinya tidak akan tertangkap. Apalagi jejak digital pun dapat menjadi bukti pelanggaran pidana.

“Itu lah dia terlalu pede bahwa perbuatannya tidak akan terbongkar, jejak digital tidak bisa dihapus, kami mengungkap itu dari sebuah alat komunikasi,” terang dia dalam Podcast Deddy Corbuzier dikutip jawapos.com, Kamis (12/5).

Saat ini, pihaknya masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keterlibatan pihak lain. Namun yang pasti, mungkin saja akan ada nama besar yang menghiasi daftar tersangka.

“Terlalu pede dipikirnya nggak akan terendus. Kita akan lihat dalam penyelidikan nanti (bukan satu orang). Bisa saja orang ada full power di situ misalnya, dia yang mengizinkan, memutuskan juga, tapi kita akan lihat nanti,” imbuhnya.

Ia pun menyampaikan, tidak akan tebang pilih dalam menegakkan hukum di Indonesia. “Bisa saja kalau ada fakta, bukti mengarah kesana, kenapa tidak (ditahan). (Menteri) bisa, (jenderal) bisa, kita akan lihat fakta dan bukti,” tegas dia.

Selain itu, Burhanuddin mengakui bahwa sistem untuk pemerataan minyak goreng sudah baik, hanya saja dalam sistem pengawasannya kurang. Oleh karena itu, ada oknum yang memanfaatkan celah tersebut.

“Kegagalan sistem nggak, karena sistem sudah ada kalau 80 persen keluar, 20 persen itu untuk dalam negeri,” jelasnya.

Angka korupsinya pun masih belum bisa ditetapkan, namun menurutnya sangat besar. “Kita nggak tau, tapi pasti banyak karena kebutuhan minyak kan sangat banyak per hari. Pasti tinggi,” ucapnya.

“Kita nggak ngerti hati seorang manusia, kalau dia punya empati, tidak akan terjadi itu. Ini kebangetan diembat juga, padahal udah tau. Kita akan perhitungkan nanti didalam tuntut,” pungkas dia.

Eranasional.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas mafia minyak goreng.

Menurut Puan, hal tersebut agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng seperti kemarin.

“Kejaksaan atau penegak hukum bisa mengusut oknum-oknum,” kata Puan di kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2022).

Ketua DPP PDI-Perjuangan itu juga mengatakan, telah melayangkan panggilan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi.

Itu terkait penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana oleh Kejagung dalam kasus minyak goreng.

“Insya Allah saya dapat laporannya mungkin minggu depan akan ada rapat dengan Mendag di masa reses,” ucapnya.

Puan mengatakan, hal tersebut untuk menyakan kasus minyak goreng dan kebutuhan bahan pokok lainnya.

“Tentu saja menanyakan carut-marut kelangkaan minyak goreng dan masalah internal terjadi kenapa kemudian bisa seperti ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan ( Kemendag ), Indrasari Wisnu Wardhana telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Jakarta, pada Selasa (19/4/2022).

“Kami menetapkan tersangka 4 orang pejabat eselon 1 pada Kemendag berinisal IWW,” ujarnya.

“Dirjen Perdagangan Kuar Negeri Kemendag, telah terbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait CPO dan produk turunnya,” sambungnya.

Selain Indrasari, tiga tersangka lain berasal dari pihak swasta.

Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA.

Yaitu Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas berinisial PT.

Mereka berkomunikasi intens untuk mendapatkan persetujuan ekspor.

Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor.

Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO.

“Keempat tersangka ditahan di tempat berbeda, IWW dan MPT masing-masing ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung,” ungkapnya.

“Kemudian SMA dan MPT ditahan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” tambah Jaksa Agung.

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas siapa saja pihak yang bermain di balik mahal dan langkanya minyak goreng di Tanah Air.

Hal ini disampaikannya untuk menanggapi telah ditetapkannya empat orang tersangka dalam dugaan mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung pada Selasa, 19 April kemarin. Adapun salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan berinisial IWW.

“Kemarin Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti,” kata Jokowi dalam keterangannya di Pasar Bangkal, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 20 April.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan proses pengaturan harga minyak goreng di tengah masyarakat kini belum berjalan maksimal. Sejumlah aturan, termasuk penetapan Harga Ecer Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah juga belum bisa terlaksana di pasar.

Sehingga, dia menduga telah terjadi permainan yang menyebabkan harga minyak goreng menjadi tinggi.

“Penetapan HET untuk minyak curah kemudian subsidi ke produsen ini, kami lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif. Di pasar, saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya, memang ada permainan,” tegas eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung tak hanya menetapkan IWW sebagai tersangka. Ada tiga orang dari pihak swasta yang juga ikut terseret yaitu Senior Manager Corporate affairs Permata Hijau Group berinisial SMA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.

Kejaksaan Agung menyebut tiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intensif berusaha mendekati Dirjen Daglu Kemendag IWW agar mengantongi izin ekspor CPO. Padahal, ketiganya bukan perusahaan yang berhak mendapatkan persetujuan ekspor.

Akibat perbuatannya, para tersangka telah menyebabkan kerugian perekonomian negara. Selain itu, mereka juga mengakibatkan mahal dan langkanya minyak goreng di Tanah Air.

Eranasional.com – Keberadaan mafia minyak goreng masih menjadi misteri meski pemerintah sempat mengungkapkan bahwa oknum-oknum tersebut akan diumumkan oleh pihak Kepolisian.

Teranyar, pemerintah justru mengungkapkan bahwa bukti adanya mafia minyak goreng dinilai tidak cukup oleh aparat penegak hukum.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan alat bukti adanya mafia minyak goreng ke Kepolisian.

“Sebetulnya di minyak ini ada permasalahan di rantai distribusi minyak,” kata Oke saat peninjauan bahan pokok di pasar Cibinong, Selasa (12/4/2022).

“Gangguan rantai distribusi ini terlalu banyak pemainnya walaupun kita sudah punya bukti-bukti yang kami merasa cukup, sudah diserahkan. Namun ternyata dari penegak hukum belum cukup bukti,” sambungnya.

Meski begitu, Oke mengatakan bahwa pihak Kepolisian maupun Kejaksaan sudah mulai bergerak untuk mengungkap mafia minyak goreng.

Oke menilai pihak Kepolisian bisa memanfaatkan celah hukum untuk menindaklanjuti dugaan adanya mafia minyak gorengl. Meski begitu, Oke menilai hal itu masih perlu diproses dan tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Ya sebenarnya kalau kita merasa ada cukup bukti tapi bagi aparat hukum ya tidak sembarangan gitu kan memprosesnya. Ada skemanya,” kata Oke.

Kuitansi dijadikan bukti

Dalam rapat kerja dengan DPR Komisi VI, Kamis (17/3/2022), Mendag Muhammad Luthfi menunjukkan foto kuitansi sebagai bukti dugaan adanya mafia minyak goreng.

Kuitansi itu ditunjukkan di hadapan anggota Komisi VI DPR. Mendag mengatakan, pihaknya bersama kepolisian telah menemukan salah satu terduga mafia minyak goreng.

“Kalau minyak goreng kan sopirnya itu tangannya berminyak kan, tapi ini bisa mengeluarkan bon dan itu bonnya bersih, putih,” ujarnya.

Meski begitu, Mendag tidak menjelaskan lebih terperinci terkait kuitansi tersebut. Berdasarkan foto yang ditunjukkan Mendag, kuitansi itu atas nama Sadikin.

Selain itu, tertera nominal Rp 26.964.000 untuk pembayaran pelunasan minyak curah 2.520 kilogram dengan harga satuan Rp 10.700 per kilogram.

Tertera pula tempat dan tanggal kuitansi tersebut dibuat di Medan, 9 Maret 2022. Kuitansi dibubuhkan meterai Rp 10.000 dan ditandatangani serta distempel bertuliskan nama perusahaan.

Saat itu, Mendag mengaku temuan tersebut dia serahkan ke kepolisian agar diusut dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diminta tidak gembar-gembor

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah bertindak cepat memperbaiki tata niaga yang membuat harga minyak goreng melambung tinggi, bahkan sempat mengalami kelangkaan parah.

Ia bilang, kalaupun kemudian Kementerian Perdagangan menyalahkan mafia di balik kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng, hal itu sebaiknya tak serta merta digembar-gemborkan.

“Soal mafia yang tidak jadi itu, saya pikir serahkan kepada penegak hukum, enggak usah diumumkan. Langsung tangkap saja. Ya kalau kita cek ada mafianya. Enggak perlu digembar-gemborkan,” ujar Sufmi dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, di parlemen sendiri, polemik minyak goreng menjadi perhatian serius. Pihaknya bahkan merencakan membentuk panja yang tupoksinya bakal ikut mengawasi perdagangan minyak goreng.

Eranasional.com – Satgas Pangan Polri belum menemukan mafia di balik tingginya harga minyak goreng. Fakta yang ditemukan hanyalah maraknya pedagang dadakan atau reseller.

“Yang ditemukan di lapangan cukup banyaknya pedagang dadakan, reseller dan pelaku usaha,” ujar Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika saat dikonfirmasi, Rabu, 23 Maret.

Para pedagang dadakan itu menggunakan media sosial untuk menjual minyak goreng. Mereka pun tak mengikuti kebijakan pemerintah soal Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Pelaku usaha yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah,” ungkap Helmy.

Dengan temuan itu, fenomena tingginya harga minyak goreng bukan dikarenakan praktik mafia atau kartel yang menjadi isu belakangan ini.

“Jadi sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha, bukan mafia minyak goreng,” kata Helmy.

Selain itu, berdasarkan penelusuran dan pengumpulan informasi di lapangan, faktor utama penyebab mahalnya harga minyak goreng karena ada peningkatan bahan baku.

Sehingga secara perhitungan ekonomi harga minyak goreng akan mengalami peningkatan.

“Tingginya harga minyak goreng lebih disebabkan naiknya bahan baku utama MGS (Minyak Goreng Sawit, red),” kata Helmy.

Sebagai informasi, harga minyak goreng mengalami peningkatan cukup signifikan. Beredar isu jika penyebabnya ada praktik nakal dari oknum tertentu.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menyatakan pihak kepolisian bakal mengumumkan terduga mafia minyak goreng pada Senin, 21 Maret.

Lutfi mengatakan dirinya sudah mengantongi sejumlah nama tersangka yang menyebabkan minyak goreng di tengah masyarakat menjadi mahal dan langka.

Lutfi mengatakan langkah itu diambil untuk memastikan mafia minyak goreng itu dapat ditindak secara hukum yang berlaku. Selain itu, dia ingin menampik anggapan miring yang mengatakan pemerintah kalah berhadapan dengan mafia minyak goreng tersebut.

“Pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya pastikan mereka akan ditangkap,” kata Lutfi.

Eranasional.com – Bareskrim Mabes Polri belum memiliki agenda untuk merilis nama-nama tersangka mafia minyak goreng pada hari ini, Senin, 21 Maret 2022, sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pekan lalu.

Selain itu, juga belum ada informasi dari Kepolisian ataupun Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri bahwa nama-nama tersangka mafia minyak goreng tersebut sudah dikantongi dari hasil koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan tinggal diumumkan ke publik pada hari ini.

“Hari ini belum ada rilis terkait mafia migor (minyak goreng),” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko saat dikonfirmasi hari ini.

Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika sebelumnya mengungkapkan, kelangkaan minyak goreng di dalam negeri beberapa waktu terakhir lebih disebabkan oleh terhambatnya distribusi karena pelaku usaha mengurangi produksi dan distribusi.

“Kelangkaan minyak goreng juga disebabkan adanya indikasi aksi borong dan penyimpanan stok dalam jumlah di atas rata-rata kebutuhan bulanan, kemudian dijual kembali oleh reseller atau spekulan dengan harga di atas ketentuan,” katanya akhir pekan lalu melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, hal itu menyebabkan terhambatnya proses distribusi sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. “Untuk mengatasinya, Satgas Pangan melakukan terus monitoring di lapangan untuk mengetahui hambatan distribusi,” ujarnya.

Saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI pada Kamis, 17 Maret 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan sudah mengantongi nama para terduga mafia minyak goreng. Dia mengatakan nama-nama tersebut akan diumumkan oleh Polri pada Senin, 21 Maret 2022.

“Saya diberitahu oleh Pak Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, bahwa hari Senin akan diumumkan nama calon tersangkanya,” ungkap Lutfi.

Dia memaparkan bahwa para terduga mafia minyak goreng ini melakukan tiga bentuk kecurangan. Pertama, minyak goreng curah subsidi akan dilarikan ke industri menengah ke atas. Kedua, minyak goreng curah dikemas ulang menjadi minyak goreng premium, dan ketiga, minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri.

Mendag bercerita, sejauh ini telah langsung berkoordinasi dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk melaporkan data terduga penyelewengan terhadap minyak goreng. “Jadi dari Selasa, Rabu, sehari dua kali. Kayak minum Bodrex.”

Dia menegaskan bahwa para calon tersangka akan diumumkan pada Senin pekan depan (hari ini). “Jadi tiga-tiganyanya akan ada calon tersangkanya hari Senin. Nanti akan diumumkan oleh Polisi. Pasti dikarungin,” tutur Lutfi.

Eranasional.com – Dalam rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (17/3), Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut adanya mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan.

“Ini spekulasi kami, ada orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini. Artinya masuk misalnya ke tempat industri. Jadi di sini saya bilang adalah mafia yang mesti kita berantas bersama-sama,” kata Lutfi dalam rapat yang disiarkan secara virtual, Kamis (17/3).

Lutfi menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa memberangus praktik-praktik yang menurutnya dilakukan oleh orang-orang yang jahat dan rakus.

“Jadi ketika harga berbeda melawan pasar, dengan permohonan maaf Kemendag tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat, ini tidak bisa dikesampingkan sifat manusia yang rakus dan jahat,” kata Lutfi.

Mendag Sebut Stok Minyak Goreng Sebenarnya Melimpah

Lutfi mengungkapkan, kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diterbitkan sejak pertengahan Februari 2022, membuat stok minyak goreng berlebih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun akhirnya kebijakan ini tetap dicabut atas arahan Presiden Jokowi.

“Jadi dalam periode 28 hari antara 14 Februari dan 16 Maret lalu, kita telah mengumpulkan 720.612 ton dari rencana ekspor sebesar 3.507.241 ton. Jadi kalau dihitung, jumlah DMO setara dengan 20,7 persen,” ujar Lutfi.

Lutfi mengeklaim, minyak goreng yang dikumpulkan dari 59 eksportir ini telah didistribusikan sebanyak 551.069 ton. Angka ini setara dengan 570 juta liter, atau kuota 2 liter untuk masing-masing penduduk Indonesia.

“Jadi kalau kita lihat, setara 1,7 kali atau 168 persen dari kebutuhan konsumsi per bulannya 327 ribu ton. Jadi secara teoritis ini sudah jalan,” tutur Lutfi.

Sayangnya, kata Lutfi, begitu dicek ke lapangan, teori tersebut tak berjalan sesuai harapan. Dia mencontohkan ketika melakukan sidak ke Sumatera Utara, Jawa Timur, serta Jakarta.

Calon Tersangka Mafia Minyak Goreng Diumumkan Senin (21/3)

Usai rapat selama enam jam dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3), Mendag menegaskan tidak akan kalah dengan mafia yang ia sebut jadi dalang langkanya minyak goreng. Karena itu, Kementerian Perdagangan bakal mengusut para spekulan yang memainkan pasokan minyak goreng.

“Saya, kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya pastikan mereka akan ditangkap,” ujar Muhammad Lutfi.

Lutfi mengungkapkan, calon tersangka mafia minyak goreng ini bakal diumumkan pada Senin (21/3). Mereka ini, lanjutnya, yang mengalihkan minyak subsidi ke industri, yang melakukan ekspor ke luar negeri, hingga mereka yang melakukan pengemasan ulang dan menjual dengan harga tidak sesuai ketentuan pemerintah.

“Calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara,” tegasnya.

Rachmat Gobel : Negara Kalah dan Gagal Soal Minyak Goreng

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, kisruh perdagangan minyak goreng merupakan bentuk kekalahan negara dan kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Simbol kekalahan itu ditunjukkan oleh pernyataan Mendag Muhammad Lutfi.

“Seperti dikutip media, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan,” kata Gobel dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3).

Mulai 17 Maret 2022, pemerintah mencabut ketentuan HET dan menyerahkan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar, sedangkan untuk minyak goreng curah dikenakan HET Rp 14 ribu per liter. Setelah pengumuman itu, tiba-tiba minyak goreng hadir berlimpah di minimarket dan supermarket dengan harga sekitar Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per liter.

“Kondisi ini menunjukkan negara kalah dan didikte oleh situasi. Indonesia adalah negara penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Jadi tidak ada masalah dengan produksi. Yang jadi masalah adalah meningkatnya permintaan dunia sehingga harga naik. Para pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri dengan harga lebih mahal daripada menjual ke dalam negeri dengan harga yang diatur pemerintah. Ini yang menjadi penyebab kelangkaan,” kata Gobel.

Lebih lanjut, wakil rakyat dari Partai Nasdem ini menyatakan, masalah harga minyak goreng ini hanya butuh keberanian, ketegasan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan pendekatan kemanusiaan pemerintah terhadap produsen minyak goreng dan produsen CPO.

“Tugas pemerintah mengatur dan bertindak di lapangan, bukan cuma ngomong dan mondar-mandir. Jangan jadi macan kertas dan jangan menjadi macan ompong. Pencabutan HET minyak goreng kemasan dan menaikkan HET minyak goreng curah sama saja membiarkan masyarakat kecil didorong untuk bertarung melawan raksasa pengusaha,” tutupnya.

**