JAKARTA, Eranasional.com – Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra, diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Dito Mahendra telah hadir pada Senin (6/2) kemarin. Kedatangan kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut setelah tiga kali mangkir dari panggilan KPK. KPK menduga Dito menerima aliran dana dari Nurhadi.

Sebelumnya, Dito Mahendra disorot publik karena melaporkan Nikita Mirzani dan membuat artis tersebut sempat mendekam di penjara Lapas Serang, Banten.

Kronologi Kasus Dito Mahendra

Nurhadi adalah terpidana kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Usai perkara itu divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK mengendus Nurhadi menyamarkan harta kekayaan yang didapat dari hasil korupsi. Dito disebut-sebut ada kaitannya dengan kasus suap Nurhadi itu.

“Kami mendalami antara lain pengetahuan saksi ini (Dito Mahendra) mengenai dugaan adanya aliran dana berkaitan dengan tersangka Nurhadi dan kawan-kawan,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Dalam pemeriksaan Dito tersebut, penyidik mengonfirmasi aset yang diduga masih berkaitan dengan Nurhadi termasuk di antaranya adalah kepemilikan satu unit mobil. Kendaraan itu adalah sebagian aset yang bisa disampaikan KPK pada publik.

“Satu di antaranya adalah kepemilikan kendaraan mobil,” ungkapnya.

Saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. KPK menilai keterangan yang diberikan Dito termasuk penting terkait kasus Nurhadi.

ERANASIONAL.COM- Pakar Hukum pidana sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta mengatakan Ketua Mahkamah Agung Harus Mampu Berantas Mafia Peradilan. Namun jika merasa tak sanggup, lebih baik mundur.

Sejatinya pimpinan MA ialah sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan yang terperosok dalam lingkungan koruptif. Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/12/2022) di Jakarta.

Azmi mengungkapkan, Terjadinya Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Semakin mencoreng dunia peradilan. Darisepuluh orang tersebut, satu di antaranya merupakan Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati. Peristiwa ini kian memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman terperosok dalam lingkungan koruptif mafia peradilan.

Menurut Azmi, Pernyataan Pimpinan Mahkamah Agung Sunarto yang merasa tidak sanggup memberantas mafia kasus (Markus) dilingkungannya. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto merasa tidak sanggup memberantas markus di pengadilan merupakan suatu sikap mencederai dan rendahnya kecerdasan emosional serta menjadi refleksi ketidakberdayaan pimpinan MA dalam menghadapi terjadi keadaan markus di lingkungan area terdekat MA yang terperosok dalam lingkungan koruptif.

“Hal ini menjadi keprihatinan, karenanya seharusnya pimpinan MA sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan khususnya akubtabilitas di Mahkamah Agung” ujar pakar hukum pidana itu.

Jadi jika tidak ada kemauan dan kemampuan dari pimpinan MA untuk membenahi dunia peradilan termasuk menghadapi para makelar kasus sebaiknya mundur saja dari jabatannya. Jangan sampai para mafia kasus menguasai lembaga yang menjadi benteng terakhir pencari keadilan oleh masyarakat.

Pernyataan pimpinan MA yang terkesan kurang maksimal dalam menghadapi maraknya mafia kasus sangat tidak menunjukan karakter pimpinan lembaga tinggi yang dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karenanya, jangan sampai lembaga yang sangat dijunjung tinggi Independensinya runtuh atau dirobek -robek dan rubuh marwahnya sebagai lembaga yang diagungkan. Sebaiknya pimpinan yang tidak sanggup, secara legowo mundur segera mungkin. Karena sangat tidak layak bagi seorang memimpin lembaga tinggi negara untuk mengeluarkan kata-kata seperti tersebut.

MA itu harus bersih dari perilaku tercela, penanganannya dan sikap pimpinan tidak bisa disamakan pada institusi pribadi . Karena MA adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk oleh rakyat, demi menegakkan hukum dan keadilan.

Jadi orang-orang yang menjadi hakim agung maupun para pemimpinnya harus berhati agung dan mulia serta harus berani mempraktikkan revolusi mental guna mendorong reformasi di tubuh MA menjadi lembaga yang berintegritas, mau bekerja keras dan berani melawan mafia peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ‘Tandasnya

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyinggung peran Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung (MA) guna melakukan pengawasan serta pemberantasan terhadap praktek-praktek mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan.

Menurut Mahfud, KY dan MA harus memastikan lembaga pengadilan dapat berfungsi secara optimal, transparan, dan adil serta tidak ditunggangi oleh mafia tanah dan mafia peradilan.

“Komisi Yudisial yang diberi mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal bagi hakim tentu memiliki peran strategis melawan mafia tanah yang beroperasi di ranah pengadilan bersama-sama dengan Mahkamah Agung,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/10/2021).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun mengatakan, KY dan MA juga harus membangun kerja sama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang berproses di pengadilan.

Dia menegaskan, perlu dilakukan untuk mengurai modus operandi dan praktek mafia tanah serta melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara-perkara di bidang pertanahan.

“Karena KY itu kan mengawasi hakim,” ujarnya Mahfud.

Karena menurut Mahfud, KY bersama MA serta aparat penegak hukum dapat menyusun peta jalan atau petunjuk manual terkait pencegahan dan pemberantasan praktek mafia tanah dan mafia peradilan. Selain itu, KY juga dinilai perlu membuka ruang kepada semua pihak yang berkepentingan dan concern atau terbeban dengan permasalahan pertanahan.