Ia menyebut, kekayaan alam Indonesia saat ini didominasi oleh segelintir elite pengusaha, yang sebagian menjalankan usaha dengan tampilan legal, namun praktiknya justru melanggar hukum dan merugikan negara secara masif.

Sjafrie mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, hanya sekitar 10 orang pengusaha besar yang menguasai sektor-sektor strategis perekonomian nasional.

Ironisnya, praktik ilegal yang dilakukan kelompok tersebut disebut telah menyebabkan kebocoran anggaran negara hingga lebih dari Rp5.000 triliun.

“Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itu data yang saya terima. Mereka tampil seolah-olah legal, tetapi tindakannya justru ilegal,” ujar Sjafrie.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat menjadi pembicara dalam Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara, BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Sjafrie, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Ia menegaskan, praktik penguasaan sumber daya alam secara ilegal telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

“Kita harus fokus bahwa kedaulatan kita saat ini terancam, bukan hanya secara militer, tetapi oleh kedaulatan ekonomi,” tegasnya.

Sjafrie menilai lemahnya pengawasan serta penegakan hukum membuat praktik ilegal tersebut terus berlangsung, bahkan berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif sejak era reformasi.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam.

Ia memastikan aparat negara akan menindak tegas perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia tanpa izin sah.

“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Hutan. Kita sudah menghentikan penyelundupan di Maluku dan wilayah lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah, politik, dan ekonomi nasional.

Sjafrie juga menyoroti maraknya penyelundupan komoditas strategis seperti timah, sawit, dan hasil tambang lainnya, yang menurutnya telah berlangsung lama dan menjadi penyumbang utama kebocoran anggaran negara hingga Rp5.770 triliun.

“Kalau ada niat dan ada kesempatan, maka terjadilah kerusakan. Inilah yang sedang kita bereskan. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sjafrie mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, untuk berperan aktif dalam membela negara dari ancaman ekonomi yang justru datang dari dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa perang modern tidak selalu berbentuk senjata, melainkan melalui penguasaan sumber daya, manipulasi ekonomi, dan praktik ilegal yang menggerogoti kedaulatan bangsa. (*)

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri bedah gagasan dan visi calon pemimpin bangsa di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sabtu 13 Januari 2024.

“Banyak mafia tambang di Indonesia di-back up oleh aparat,”tegas Mahfud di Kampus Unhas Makassar.

Bahkan kata dia, kerap kali pengusaha dan pejabat itu berkoalisi untuk main-mainkan proyek.

Praktik seperti itu kata Mahfud membuat hak masyarakat kecil dirampas.

“Contohnya adalah tanah. Tanah adat atau milik masyarakat tiba-tiba beralih kepemilikan. Dan ujung-ujungnya berubah menjadi tambang,”tegas calon wakil presiden nomor urut 3 itu.

Walau menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud tetap mengkritik soal penegakkan hukum di Indonesia. Dan bahkan apa yang dia sampaikan pernah juga disampaikan Presiden Jokowi.

“Saya dikritik, kenapa ngomong seperti itu? padahal saya berada di pemerintahan sekarang. Saya menjawab, apa yang saya sampaikan adalah seperti yang dikatakan presiden Jokowi,”bebernya.

Mahfud pun menceritakan bahwa pada 5 November sebelum dirinya dilantik, Presiden Jokowi mengumpulkan 4.000 pejabat di Indonesia.

Presiden Jokowi kata dia, menegaskan bahwa banyak pejabat di Indonesia yang korupsi.

“Dan itu memang tidak bisa dibantah karena memang kenyataannya seperti itu. Itu pernyataan Pak Jokowi,”ungkap Mahfud. (*)

ERANASIONAL.COM- Sebuah video yang memperlihatkan pengakuan seorang bernama Ismail Bolong terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur.

Ismail yang merupakan mantan Sat Intelkam Polresta Samarinda itu mengatakan aktivitasnya dibekingi oleh perwira tinggi (Pati) Polri.

Tak hanya itu, untuk melancarkan aktivitas ilegal di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, Ismail mengaku memberikan kepada jenderal bintang tiga Polri sebesar Rp6 miliar. Uang tersebut disetor sebanyak tiga kali dan diserahkan langsung ke jenderal tersebut.

Ismail Bolong mengaku terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin.

Kata Ismail, kegiatan yang dilakukan sejak Juli 2020 hingga November 2021 itu tidak dilengkapi surat izin.

Keuntungan yang Ismail dapat diperoleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai dengan Rp10 miliar setiap bulannya.

Pengakuan yang dilontarkan oleh Ismail Bolong itu membuat isu perang bintang di Polri terus menyeruak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa isu ini harus segera diredam.

“Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” ujar Mahfud, Minggu (6/11/2022).

Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa pengakuan tersebut juga sudah diralat oleh Ismail Bolong sendiri. Heboh Pengakuan Ismail Bolong Baut Isu Perang Bintang di Polri Menyeruak.

“Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi,”kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, Ismail mengaku video itu dibuat atas tekanan Brigjen Pol. Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri.

“Katanya sih waktu membuatnya Pebruari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022,” kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan bahwa isu mafia tambang bukan hal yang baru di Indonesia. Pada Tahun 2013, yang saat itu menjabat sebagai ketua KPK mengatakan ika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan.

Ia juga mengatakan bahwa laporan mengenai mafia tambang banyak masuk ke Kemenko Polhukam. ‘

Eranasional.com – Kapolres Kotamobagu menjadi bahan rapat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama DPR RI.

Dalam rapat kerja bersama itu, Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022), menyoroti prilaku Kapolres Kotamobagu yang akrab disapa dengan oknum mafia tambang Ali Kenter yang juga DPO Mabes Polri.

Sorotan itu datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh.

Dalam video live streaming raker komisi III dan Kapolri, Pangeran menanyakan persoalan kasus yang menimpa mantan Bupati Boltim, yang menurutnya kejadian yang juga melibatkan Kapolres Kotamobagu itu sudah sangat jauh dengan Persisi Polri.

“Saya menanyakan kasus penganiayaan terhadap mantan Bupati Boltim oleh oknum mafia tambang Ali Kenter. Dimana mantan Bupati Boltim ini disekap selama 6 jam di rumahnya. Yang bersangkutan (Sehan Landjar, Red) karena merasa terancam, menelepon Kapolres Kotamobagu, tapi kapolresnya menyikapi kurang cepat, sebagaimana harapan masyarakat yang minta perlindungan,” tandas Pangeran.

Lanjut politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini meminta agar Kapolri mengambil tindakan tegas dengan memberikan jenis hukuman pelanggaran disiplin berat kepada oknum Kapolres Kotamobagu.

“Pak Sehan Landjar ini dianiaya digigit hidungnya hingga putus. Setelah di operasi di rumah sakit, beliau meminta untuk disidik di Polres namun pak Kapolres bersikeras di sidik di Polsek saja. Kapolres ini jauh dari Polri Persisi. Dan saya berharap Pak Kapolres ini bisa diberikan sangsi pelanggaran disiplin berat pasal 4 ayat 3 sebagaimana peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2020. Dan menjadi catatan penting Ali Kenter ini sebagaimana mabes polri melalui bagian Humas bulan Januari tahun 2020 telah mengumumkan sebagai DPO, sementara Kapolres berteman dan tinggal di rumah Ali Kenter ini,” terang Pangeran.

Dalam video yang beredar tersebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap anggota yang melanggar sebagaimana komitmen Polri yang harus dijaga.

Adapun terkait persoalan Ali Kenter yang disebut sebagai DPO, Kapolri telah memerintahkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) untuk melaporkan progresnya.

“Kami tidak akan pernah ragu melakukan tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar. Karena ini adalah bagian dari komitmen kami, dan tentunya harus kami jaga. Terkait dengan beberapa DPO tentunya Kabereskrim telah mendengarnya maka progresnya Segera dilaporkan, sehingga kita bisa menjawab suasana kebatinan dari pelapor yang saat ini dirugikan,” tegas Kapolri.

Diketahui, Ali Kenter memiliki pertambangan di wilayah Bolaang Mongondow Timur ini, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Dalam operasinya, penyidik Mabes Polri telah meringkus tiga pekerja Ali Kenter, sekaligus memasang garis polisi di lokasi pertambangan. Sejumlah alat pengolahan juga di-police line.

Namun setelah kejadian penganiayaan terhadap Sehan Landjar beberapa waktu lalu, pihak Polda sulut telah memastikan Ali Kenter tidak lagi masuk daftar pencarian orang (DPO) Mabes Polri. Hal ini disampaikan Kapolda Sulut Irjen Mulyanto.

“Kami sudah cek ke Mabes Polri untuk mengonfirmasi dan ternyata pelaku tidak masuk daftar buron,” ujar Kapolda, Jumat (31/12/2021).