Seperti diketahui, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam dengan alasan menghindari kepentingan konflik dan penggunaan fasilitas negara.

“Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak mundur sebagai Menhan,” kata Ahmad Muzani saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2024 malam.

Kepada Prabowo, TKN meminta agar menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan sampai akhir periode jabatan.

“Lagipula, selama ini Pak Prabowo tahu kok kapan harus curi dan kapan harus melaksanakan tugas negara,” ujarnya.

Dia memastikan tidak akan terjadi benturan konflik kepentingan meski Prabowo tidak mengundurkan diri dari jabatan Menhan.

“Insya Allah tidak akan terjadi,” tegas Muzani.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut mengungkapkan rencananya itu di acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang, Selasa, 23 Januari 2024.

Mahfud menyebutkan, rencana pengunduran dirinya sudah terlebih dahulu disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Pada saat yang tepat nanti saya akan mengundurkan diri secara baik-baik,” kata Mahfud.

Sebenarnya, lanjut Mahfud, keinginan mengundurkan diri itu tidak terlintas di pikirannya meski menyalonkan diri di Pilpres 2024. Apalagi tidak ada aturan yang mengharuskan dirinya mundur ketika menyalonkan diri sebagai capres atau cawapres.

Selain itu, Mahfud memastikan dirinya tidak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangannya sebagai Menko Polhukam saat berkampanye sebagai cawapres.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya. Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mengundurkan diri dari kabinet untuk memberikan contoh.

“Tinggal tunggu momentum saja, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga,” ujar Mahfud.

Sehari sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan sudah berbicara dengan Mahfud MD mengenai rencana pengunduran diri pasangan duetnya itu dari jabatan Menko Polhukam.

“Saya sudah berdiskusi dengan beliau. Agar fair lebih baik mundur saja,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini melihat ada potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota.

Berdasarkan itu, dia pun menyarankan agar capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan. (*)