Menurut Mahfud, mundurnya Gibran akan menjadi jalan keluar yang lebih cepat dan tidak menimbulkan gejolak politik berkepanjangan dibandingkan harus melalui mekanisme pemakzulan.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui akun YouTube miliknya, Rabu (11/11/2026).

“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud.

Ia menilai, proses pemakzulan berpotensi kembali memanaskan situasi politik.

Sebab, mekanisme tersebut akan membuka ruang bagi berbagai persoalan dan latar belakang yang menjadi dasar munculnya tuntutan pemberhentian Gibran untuk diperdebatkan secara terbuka.

Mahfud berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik baru yang justru memperpanjang kegaduhan di tengah masyarakat.

“Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat, gitu,” tuturnya.

Meski mendorong Gibran mundur, Mahfud menegaskan bahwa proses pemakzulan tidak boleh dihentikan begitu saja selama belum ada keputusan resmi pengunduran diri dari Wakil Presiden.

Menurutnya, langkah politik melalui hak menyatakan pendapat yang mulai bergulir di DPR tetap harus dilanjutkan sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.

Menurut Mahfud, kepastian mengenai keberlanjutan posisi Gibran di pemerintahan kini bergantung penuh pada keputusan politik.

“Follow up atas jabatannya sebagai wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana,” kata Mahfud dalam unggahan di akun media sosial X, @mohmahfudmd, Jumat (30/10).

Ia menyoroti dugaan kejanggalan dalam penerbitan suket penyetaraan ijazah tersebut serta dugaan penyelundupan pasal pada Peraturan KPU.

Menurutnya, proses hukum tindak pidana harus tetap berjalan terhadap pihak-pihak terkait.

“KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa,” ujarnya.

Polemik ini menguat setelah MA mengabulkan gugatan kasasi perkara nomor 742 K/TUN/2026 dan membatalkan suket penyetaraan SMA milik Gibran yang sebelumnya dipakai sebagai dokumen persyaratan Pilpres 2024.

Kemenangan gugatan ini dikonfirmasi oleh HM Subhan selaku penggugat setelah menerima salinan putusan e-court.

“Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi,” kata Subhan.

Sebelum putusan kasasi MA keluar, MK sebenarnya telah menolak gugatan terkait persoalan ijazah ini pada 6 Oktober lalu.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK mencatat bahwa tidak ditemukan dokumen resmi yang membuktikan Gibran memiliki ijazah kelulusan sekolah luar negeri yang setara tingkat SMA. []

Permintaan ini berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penanganan perkara ini masih berada di fase awal pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ia menekankan bahwa penyidik saat ini tengah berkonsentrasi mengumpulkan dan memperkuat alat bukti untuk merangkai konstruksi hukum yang utuh.

“Perkara ini baru saja naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah OTT. Fokus kami saat ini adalah melengkapi bukti-bukti tambahan,” ujar Budi di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Budi meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan kesempatan bagi penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai koridor hukum.

Terkait potensi keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tinggi, KPK memastikan akan terus melakukan pendalaman.

“Apakah ke depannya akan ada pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam kasus ini? Mari kita tunggu bersama perkembangannya,” tambahnya.

]]> https://eranasional.com/106396/kasus-suap-hgb-summarecon-kpk-jawab-desakan-mahfud-md-soal-pemeriksaan-menteri-atr-bpn/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/100346/mahfud-md-kritik-penanganan-kasus-amsal-sitepu https://eranasional.com/100346/mahfud-md-kritik-penanganan-kasus-amsal-sitepu#respond Thu, 02 Apr 2026 17:49:44 +0000 https://eranasional.com/100346/mahfud-md-kritik-penanganan-kasus-amsal-sitepu Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti secara tajam penanganan kasus yang sempat menjerat pelaku ekonomi kreatif, Amsal Christy Sitepu. Ia mengaku heran dengan penerapan pasal tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut, mengingat Amsal bukanlah pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Kasus ini sendiri berakhir dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Rabu, 1 April 2026. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

Ketua majelis hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, menegaskan bahwa seluruh dakwaan terhadap terdakwa tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskan Amsal dari semua tuntutan hukum serta memulihkan hak-haknya, termasuk nama baik dan martabatnya sebagai warga negara.

Putusan ini sekaligus menjadi titik akhir dari proses hukum yang cukup panjang dan menyita perhatian publik. Sebelumnya, Amsal sempat dituntut hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp202 juta oleh pihak kejaksaan.

Perkara ini bermula dari proyek pembuatan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proyek tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, dengan nilai total mencapai sekitar Rp600 juta. Desa-desa yang terlibat tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Tigapanah, Tiganderket, Tigabinanga, dan Namanteran.

]]> https://eranasional.com/100346/mahfud-md-kritik-penanganan-kasus-amsal-sitepu/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98906/respons-mahfud-md-soal-pernyataan-natalius-pigai-tentang-mbg-dan-hak-asasi-manusia https://eranasional.com/98906/respons-mahfud-md-soal-pernyataan-natalius-pigai-tentang-mbg-dan-hak-asasi-manusia#respond Fri, 27 Feb 2026 17:34:39 +0000 https://eranasional.com/98906/respons-mahfud-md-soal-pernyataan-natalius-pigai-tentang-mbg-dan-hak-asasi-manusia Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Prof. Dr. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, secara tegas menyatakan kesetujuannya terhadap pendapat Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perdebatan publik. Mahfud menilai bahwa pihak yang secara aktif menghalangi pelaksanaan program tersebut dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas pangan layak bagi seluruh warga negara.

Namun demikian, Mahfud juga menambahkan dimensi penting yang sering tertutup dari wacana ini: apabila pemerintahan atau pihak yang mengelola kebijakan publik bersikap sewenang-wenang, tidak profesional, atau bahkan korup, perilaku tersebut juga dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Pandangan ini menurutnya tak boleh diabaikan begitu saja oleh masyarakat maupun pelaku kebijakan.

Dalam pernyataannya, Mahfud menjelaskan bahwa narasi tentang siapa yang “melanggar HAM” tidak bisa dipahami secara sempit. program pemerintah seperti MBG, yang digagas untuk memastikan setiap warga bisa mendapatkan makanan bergizi, sejatinya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia—yakni menjamin hak atas kehidupan, kesehatan, dan standar gizi manusia. Menurut Mahfud, pihak yang tanpa alasan objektif menghambat program ini bisa dipandang sebagai menentang pemenuhan hak tersebut.

Mahfud MD menambahkan bahwa HAM itu tidak hanya soal larangan diskriminasi atau kebebasan politik yang selama ini umum dibahas. Ia menekankan bahwa HAM mencakup tiga aspek utama:

1. Hak sipil dan politik

2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya

3. HAM generasi ketiga, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Pandangan ini mirip dengan kerangka internasional hak asasi manusia yang diterapkan di banyak negara, di mana kewajiban negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM.

]]> https://eranasional.com/98906/respons-mahfud-md-soal-pernyataan-natalius-pigai-tentang-mbg-dan-hak-asasi-manusia/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97611/mahfud-md-sebut-korban-kejahatan-tak-seharusnya-dijerat-hukum https://eranasional.com/97611/mahfud-md-sebut-korban-kejahatan-tak-seharusnya-dijerat-hukum#respond Thu, 05 Feb 2026 06:48:49 +0000 https://eranasional.com/97611/mahfud-md-sebut-korban-kejahatan-tak-seharusnya-dijerat-hukum Jakarta, ERANASIONAL.COM – Fenomena korban kejahatan yang justru berakhir sebagai tersangka kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kali ini, sorotan keras datang dari Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, yang menilai praktik tersebut sebagai bentuk kegagalan aparat penegak hukum dalam memahami prinsip dasar hukum pidana.

Mahfud menyoroti maraknya kasus warga yang melakukan pembelaan diri dari ancaman kejahatan, namun kemudian justru dijerat proses hukum. Menurutnya, situasi ini mencederai rasa keadilan dan bertentangan dengan asas fundamental dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya pada Rabu (4/2/2026), Mahfud mengaku sulit menerima alasan aparat penegak hukum yang seolah tidak memahami ketentuan mengenai pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Agak tidak masuk akal bagi saya kalau aparat penegak hukum tidak mengerti pasal-pasal dasar seperti ini,” ujar Mahfud.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar kasus tersebut terjadi di wilayah perkotaan yang memiliki akses luas terhadap pendidikan hukum, sumber daya manusia, serta pendampingan profesional.

“Kalau kejadiannya di daerah sangat terpencil, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini terjadi di kota-kota besar,” lanjutnya.

Mahfud mengingatkan bahwa hukum pidana Indonesia secara tegas mengenal konsep alasan pembenar dan alasan pemaaf, termasuk pembelaan diri atau noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari ancaman serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika.

]]> https://eranasional.com/97611/mahfud-md-sebut-korban-kejahatan-tak-seharusnya-dijerat-hukum/feed 0 Aditya https://lifestyle.eranasional.com/96319/polemik-mens-rea-panji-dikecam-mahfud-md-justru-siap-membela https://lifestyle.eranasional.com/96319/polemik-mens-rea-panji-dikecam-mahfud-md-justru-siap-membela#respond Thu, 08 Jan 2026 02:45:22 +0000 https://lifestyle.eranasional.com/96319/polemik-mens-rea-panji-dikecam-mahfud-md-justru-siap-membela Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pertunjukan stand-up comedy Panji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea menuai sorotan tajam. Di tengah iklim demokrasi yang menjunjung kebebasan berekspresi, materi komedi tersebut dinilai sebagian pihak telah melampaui batas etika publik dan memicu kegaduhan.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2015–2021, AH Bimo Suryono, menegaskan bahwa demokrasi memang memberi ruang luas bagi kebebasan berekspresi. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan etika publik.

“Demokrasi bukan kebebasan tanpa batas. Ia dibingkai oleh etika publik, tanggung jawab sosial, serta kesadaran atas momentum kebangsaan,” kata Bimo dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026).

Bimo menilai pertunjukan Mens Rea menjadi contoh bagaimana ekspresi publik dapat memicu kontroversi ketika konteks dan dampak sosialnya diabaikan. Menurutnya, publik saat ini membutuhkan narasi persatuan dan optimisme, bukan konten yang menertawakan figur negara dan institusi strategis.

“Di saat rakyat berharap narasi persatuan dan semangat kebangsaan, publik justru disuguhi konten yang mempersoalkan dan menertawakan figur-figur negara,” ujarnya.

Meski demikian, Bimo menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian sah dari demokrasi dan tidak boleh dibungkam. Namun, menjadikan pemimpin nasional dan simbol negara sebagai bahan ejekan di panggung terbuka dinilainya sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap etika publik.

“Ini bukan soal antikritik. Ini soal cara, waktu, dan dampaknya. Kritik yang sehat seharusnya membangun kesadaran publik, bukan memproduksi sinisme kolektif yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan arah kritik dalam Mens Rea. Menurut Bimo, absennya kritik terhadap figur lain seperti Anies Baswedan memunculkan persepsi keberpihakan politik.

“Ketika kritik hanya diarahkan ke satu kubu dan kubu lain steril dari sentuhan, publik wajar bertanya: ini kritik jujur atau preferensi politik yang dibungkus seni?” katanya.

Bimo menegaskan bahwa mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Namun, ruang publik yang terus dipenuhi ejekan dan sinisme justru berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan.

“Pemerintah butuh kritik, tetapi rakyat juga butuh harapan. Jika yang dibangun hanya kecurigaan dan ejekan, yang rusak bukan hanya pemerintah, tetapi kepercayaan pada negara,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kritik yang bermartabat harus diarahkan secara adil, termasuk kepada para pengkritik itu sendiri.

“Mengkritik bukan hanya menunjuk ke luar, tapi juga keberanian bercermin ke dalam. Tanpa itu, kritik kehilangan bobot moral,” kata Bimo.

Di tengah derasnya polemik, Bimo juga mengajak publik untuk tidak menutup mata terhadap kerja nyata aparat negara dan relawan kemanusiaan.

“Saat sebagian orang sibuk membangun narasi di panggung hiburan, TNI, Polri, dan relawan justru bekerja siang malam membantu korban bencana di Sumatera dan Aceh. Fakta ini tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

Mahfud MD Bela Panji

Di sisi lain, Mahfud MD menyatakan keyakinannya bahwa Panji Pragiwaksono tidak akan terseret ke ranah hukum atas materi roasting terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Mens Rea.

Mahfud bahkan menyatakan siap memberikan pembelaan apabila candaan tersebut dipersoalkan secara hukum.

Mens Rea merupakan special show stand-up comedy Panji yang tayang di Netflix dan berisi kegelisahannya terhadap kondisi politik Indonesia pasca Pilpres 2024. Salah satu materi yang paling disorot adalah candaan Panji terkait Gibran.

“Gibran, ngantuk ya,” ujar Panji di atas panggung, yang disambut tawa penonton.

Materi tersebut menjadi perbincangan luas setelah Mens Rea masuk jajaran Top 10 tayangan Netflix kategori TV News.

Polemik ini muncul beriringan dengan mulai berlakunya Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sejak 2 Januari 2026.

Namun, Mahfud menilai candaan tersebut tidak memenuhi unsur penghinaan.

“Orang bilang ‘kamu ngantuk’ itu menghina dari mana? Itu biasa saja,” kata Mahfud.

Bahkan jika dianggap menghina, Mahfud menegaskan Panji tidak dapat dijerat hukum karena pernyataan tersebut disampaikan sebelum KUHP baru berlaku.

“Peristiwanya terjadi Desember 2025. Jadi tidak bisa dikenakan pasal itu. Tenang saja, Mas Panji, saya yang bela,” ujarnya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 218 KUHP, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau martabat presiden dan/atau wakil presiden dapat dikenai sanksi pidana.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menilai keberadaan pasal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari pilihan politik hukum pembentuk undang-undang.

“Tidak apa-apa, itu pilihan politik hukum,” kata Mahfud saat ditemui pada Senin (5/1/2026).

Mahfud menjelaskan bahwa secara prinsip, negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi kepala negara, baik kepala negara sendiri maupun kepala negara asing yang sedang berkunjung.

Ia mencontohkan adanya aturan dan konvensi internasional yang telah lama mengatur kewajiban suatu negara dalam menjamin keselamatan dan kehormatan kepala negara asing.

“Ada undang-undang yang bersifat internasional, yang mengatur bahwa siapa pun kepala negara yang berkunjung ke negara lain, negara yang bersangkutan wajib melindungi dan mengancam pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan atau penghinaan,” jelas Mahfud.

Menurutnya, logika tersebut menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali pasal penghinaan presiden di KUHP yang baru.

Mahfud menekankan, apabila Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi kepala negara asing yang berkunjung, maka secara logika hukum, kepala negara sendiri seharusnya juga mendapatkan perlindungan serupa.

“Misalnya presiden dari India datang ke Indonesia, itu wajib dilindungi. Nah, logika pembentuk undang-undang, kalau presiden luar negeri saja dilindungi, masa presiden kita tidak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun pasal penghinaan presiden sempat dicabut pada masa lalu, pengaturan ulang dalam KUHP baru tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

“Lalu dibuat lagi pasalnya, padahal dulu sudah dicabut, ya tidak apa-apa,” kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa keberadaan pasal tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan terhadap kritik. Kritik yang disampaikan secara konstruktif, berbasis fakta, dan demi kepentingan publik tetap dijamin dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, perbedaan antara kritik dan penghinaan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pasal ini tidak disalahgunakan.

Walaupun Mahfud tidak merinci teknis penerapannya, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus mengikuti asas kehati-hatian dan proporsionalitas.

Mahfud juga menyoroti pentingnya kedewasaan dalam berhukum. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang telah melalui pembahasan, perdebatan, dan kajian akademik yang panjang.

“Yang penting, ketika dibahas kita berdebat, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Tapi ketika sudah diputus, ya kita ikuti. Itu cara berhukum,” tegasnya.

Ia menilai, selama mekanisme legislasi dijalankan sesuai konstitusi, maka produk hukum tersebut sah dan mengikat seluruh warga negara.

Pasal 218 KUHP memang menjadi salah satu pasal yang paling banyak dibicarakan sejak KUHP baru mulai berlaku. Sebagian pihak khawatir pasal ini dapat menghambat kebebasan berekspresi, sementara pihak lain menilai aturan ini penting untuk menjaga martabat lembaga kepresidenan.

Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden bukan delik absolut, melainkan memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan, sehingga tidak bisa diterapkan secara sembarangan.

Dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru, tantangan terbesar ke depan adalah implementasi di lapangan. Aparat penegak hukum dituntut mampu membedakan antara kritik, satire, dan penghinaan yang benar-benar menyerang kehormatan pribadi kepala negara.

Mahfud berharap penerapan aturan ini dilakukan secara bijaksana agar tujuan perlindungan kepala negara tercapai tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dibutuhkan.

Mahfud menegaskan, dirinya tidak keberatan hadir bila dipanggil lembaga antirasuah tersebut. Namun, ia menolak untuk secara sukarela membuat laporan resmi ke KPK terkait dugaan penyimpangan tersebut.

“Kalau dipanggil, saya akan datang. Tapi kalau disuruh lapor, buat apa? Buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).

Ia menilai, KPK semestinya sudah mengetahui persoalan dugaan mark up itu jauh sebelum dirinya menyampaikan pandangan lewat kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.

“Yang saya bicarakan di YouTube itu sebenarnya sudah ramai duluan. KPK pasti sudah tahu. Mestinya yang dipanggil itu orang-orang yang sejak awal sudah bicara dan punya data soal proyek Whoosh,” katanya.

Sebelumnya, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo meminta Mahfud MD untuk melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut agar bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur. Budi menegaskan, KPK akan bersikap proaktif menanggapi setiap laporan masyarakat terkait proyek strategis nasional.

Dalam unggahan videonya pada pertengahan Oktober lalu, Mahfud mengungkap adanya indikasi pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat yang cukup signifikan.

> “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya pembangunan Whoosh mencapai 52 juta dolar AS per kilometer. Sedangkan di China, proyek serupa hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer. Artinya, ada kenaikan hampir tiga kali lipat,” ungkap Mahfud dalam videonya.

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan China yang diresmikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini sempat menuai kritik terkait pembiayaan, pembebasan lahan, serta efisiensi anggarannya.

“Saya lebih cenderung melihat politisasi hukum,” kata Mahfud MD dalam program podcast TerusTerang di channel YouTube pribadinya, diktip Rabu 26 Februari 2025.

Ia melihat bahwa nuansa politiknya di balik penahanan Hasto Kristiyanto juga tak kalah kental di banding perkara hukumnya.

“Karena apa, nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminilnya dalam bentuk sangkaan atau dugaan turut serta penyuapan, dan dugaan merintangi upaya penegakan hukum, itu sejauh yang saya baca KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup dan sudah benar, dan itu sudah diuji di praperadilan,” ujarnya.

Namun demikian, asumsi bahwa hal politisasi hukum tersebut akan juga merupakan kriminalisasi, Mahfud MD menilai hal itu perlu dibutikan dalam proses peradilannya nanti.

Sebab menurut penjelasannya, kriminalisasi adalah praktik hukum di mana seseorang yang tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran namun dijerat hukum.

“Kriminalisasi menurut saya mungkin nanti diuji dulu, proses politik dan hukum apa betul itu kriminalisasi atau tidak,” lanjutnya. []

Sebab, ia yakin bahwa para menteri tersebut tak terlibat secara langsung dalam penerbitan sebuah sertifikat yang kini di soal oleh banyak kalangan itu.

“Menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pembuatan izin dan HGU Laut tak harus takut,” ucapnya.

Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sebuah sertifikat, termasuk pihak-pihak yang mengajukan.

“Yang bertanggung jawab secara pidana adalah aktor intelektual, pelaku, dan peserta yang ada niat. Yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat bawahan yang menerima delegasi wewenang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, jika memang para menteri yang sempat berdinas di Kementerian terkait, maka jelas tidak perlu khawatir dan bertindaklah sebagaimana mestinya.

“Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar saja, Pak Menteri. Kan banyak kasus yang dihukum hanya dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi,” tuturnya.

Ketimbang kasusnya makin tidak karuan, ia menyarankan agar para menteri terkait agar kooperatif, khususnya menteri yang saat ini bertugas dan kementerian terkait agar berkolaborasi dengan aparat penegak hukum agar kasus tersebut dapat dituntaskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Serahkan mereka yang melanggar hukum hukum bukti-buktinya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi,” tegasnya. []

Namun menurutnya harus ada konsekuensi hukum yang ditegakkan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penerbitan SHGB maupun SHM di perairan Tangerang.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan, tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum,” kata Mahfud MD dalam keterangannya, Selasa 28 Januari 2025.

Jika berdasarkan regulasi yang ada, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di mana perairan pesisir jelas tidak boleh dikuasai oleh perorangan maupun korporasi swasta.

“Vonis MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Agung Sedayu Grup buka suara terkait kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di sebagian pagar laut di Tangerang.

Kuasa hukum Agung Sedayu, Muannas Alaidid mengungkapkan jika kliennya selalu membayar pajak terkait kepemilikan tersebut.

“Bahwa SHGB yang ada di atas itu semua terbit sudah sesuai proses dan prosedurnya. Kita beli dari rakyat semula SHM dan dibalik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat izin Lokasi/PKKPR semua lengkap,” kata Muannas dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (23/1/2025).

Muannas menjawab isu yang mengaitkan perusahaan Agung Sedayu Group (ASG) yang disebut terafiliasi dengan salah satu perusahaan.

Sebanyak 234 bidang merupakan SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, ada 17 bidang sertifikat SHM di kawasan itu.

Muannas mengatakan, bahwa tidak semua SHGB pagar laut sepanjang 30 km tersebut milik PIK 2.

Menurutnya, ada yang menarasikan seolah semua PIK 2 adalah Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Isu ini lalu dibawa ke pagar laut bahwa semua pagar laut sepanjang 30 km adalah SHGB PIK. Itu tidak benar, karena ada SHM warga lain sesuai keterangan BPN,” ujar Muannas.

“Pagar laut bukan punya PANI, tak ada kaitan dengan PANI. Dari 30 km pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK non-PANI hanya ada di dua Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji aja, di tempat lain enggak ada,” ujar dia. []

“Selamat jalan ibuku,” tulis Prof Mahfud di media sosialnya, Jumat 17 Januari 2025.

Sebagai seorang anak, Mahfud MD tentu sangat tersentak ketika sang ibunda harus dipanggil Sang Maha Kuasa di hari yang sangat baik, yakni pada hari Jumat.

“Bu, kepergianmu menghadap Sang Khalik ba’da shubuh pada Jumat pagi ini mengagetkan anakmu. Tentu saya menangis, tetapi terus berdoa dan membaca surat Yasin untukmu, surat dalam Qur’an yang engkau hafal dan selalu baca,” tuturnya.

Ia berharap sang Ibunda bisa bersatu dengan sang ayah yang lebih dahulu wafat. Ia yakin bahwa ayahnya akan menyambut dengan gembira.

“Temuilah ayahku, abah Mahmudin, yang adalah suamimu. Beritahu pada ayah bahwa tugasmu menemani anak-anak dan cucu-cucu sudah selesai,” tandasnya.

“Ayah pasti menyambutmu dengan senyum dan sabar seperti yang biasa ditunjukkannya selama hidupnya kepada kita,” sambung Mahfud.

Mahfud MD merasa bangga dengan ibundanya itu. Apalagi bimbingan dan perjuangan yang selama ini dilakukan untuk mendidik dan mengayomi anak-anaknya telah membuahkan hasil yang sangat baik.

“Engkau seorang Ibu yang hebat, selalu membimbing dan menyinari rumah kami. Hidupmu sederhana dan selalu jujur. Tapi engkau Ibu pernah tak jujur kepadaku,”

“Ketika aku sedang sakit, engkau selalu duduk di tepi tempat tidurku sampai tengah malam. Ketika ditanya, ‘Apa Ibu tidak mengantuk? Tidak capek?’ tanyaku,”

“Tidak nak, saya tidak capek’, jawabmu sambil mengompres dahiku dengan handuk hangat, padahal saya tahu engkau capek dan mengantuk,” tukasnya.

“Ketika aku akan melanjutkan sekolah ke kota engkau jual perhiasanmu, gelang dan kalungmu, untuk biaya sekolah dan kostku. Engkau bilang, ‘Ini untuk biaya sekolahmu, rajinlah belajar, jangan lupa salatmu’,” sambung Mahfud MD.

Ia pun berharap doa terbaik selalu mengiringi perjalanan baru sang ibunda menghadap Sang Pencipta.

“Selamat jalan Ibu, kami tak akan terlalu lama menangisi kepergianmu tetapi kami akan terus mengenangmu dan berdoa untuk kebaikanmu di sana. Salam kepada ayahku, abah Mahmudin yang sudah lama menunggumu di sana,” pungkasnya. []

Apalagi kata Mahfud, persoalan korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi momok tersendiri di Indonesia.

Belum ada formula yang tepat untuk memastikan pemberantasan korupsi bisa dihentikan.

“Secara politik, psikologis saya kira itu ekspresi niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi,” kata Mahfud di kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat, Jumat 20 Desember 2024.

Sebagai bentuk narasi, Mahfud menilai bahwa statemen Presiden Prabowo Subianto patut dihargai.

“Kita harus hargai,” ujarnya.

Hanya saja ia memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo, bahwa jika hal itu dilakukan, ada risiko yang bakal terjadi.

Salah satunya adalah penegakan azas transparansi dan akuntabilitas.

“Menurut saya itu berisiko, kalau misalnya memaafkan korupsi apalagi dengan diam-diamnya. Azas pemerintahnya menyangkut akuntabilitas pertanggungjawabannya gimana, siapa yang melapor dan korupsi apa, dan apa jumlahnya benar?,” tanya Mahfud.

“Azas transparansi juga bagaimana? Belum lagi bertentangan dengan Undang-Undang,” sambung Mahfud MD.

Oleh sebab itu, ia berharap agar pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dengan pendekatan formula yang jauh lebih tepat dan efektif.

“Pastilah dipilih oleh Presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan,” kata Mahfud MD saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 22 Oktober 2024.

Sepanjang pemerintahan Jokowi-Maruf lalu, Mahfud mengaku sudah banyak berdiskusi dengan Sjafrie.

Di mana memang Sjafrie sebelumnya adalah Asisten Khusus Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Sekadar diketahui, bahwa Sjafrie dipercaya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Meraj Putih.

Sjafrie telah melakukan sertijab dengan Prabowo yang sebelumnya adalah Menteri Pertahanan.

Sjafrie Sjamsoeddin dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada hari Senin, 21 Oktober 2023 kemarin.

Pria kelahiran Makassar, 30 Oktober 1952 tersebut merupakan orang yang sangat berpengalaman di bidang militer dan pertahanan.

Apalagi di era pemerintahan Presiden Soeharto, Sjafrie adalah Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dari jabatan kemiliteran pula, Sjafrie pernah dipercaya menjadi Pangdam Jaya di tahun 1997.

Kemudian saat tahun 98, ia dipercaya menjadi Sahli Polhukam Panglima TNI. Lantas pada tahun 2002, Sjafrie pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan TNI. []