Adapun tujuh kepada daerah tersebut adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Selanjutnya, Wakil Wali Kota Bogor Didie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Sebelumnya, tujuh kepala daerah itu mengajukan uji materiil terhadap Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada Nomor 10/2016, dalam gugatan 143/PUU-XXI/2023, mereka meminta MK memberikan tafsir konstitusinal Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang meyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Alasannya, meski dipilih lewat Pilkada 2018, para pemohon baru dilantik pada 2019.

Jika masa jabatan mereka berakhir di 2023, maka periode kepemimpinan mereka tak utuh selama lima tahun.

“Kami akan memeriksa panitera dan pak ketua,” kata Jimly, Jumat, 3 November 2023.

Tak hanya Anwar Usman dan panitera, Jimly juga menghadirkan eks Hakim MK, I Dewa Gede Palguna sebanyak dua kali dalam sidang dugaan pelanggaran etik hakim tersebut.

“Kita akan mendengarkan keterangan pak Palguna. Ada dua kali sidang. Satu kali terbuka. Satu kali tertutup,” jelas dia.

Alasan memeriksa Anwar Usman kata Jimy karena dilaporkan paling banyak oleh masyarakat.

Laporan terkait dugaan pelanggaran etik terkait putusan batas usia minimal capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) maksimal 70 tahun, serta tidak pernah terlibat pelanggaran HAM.

Adapun perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 102/PUU-XXI/2023.

Sementara penggugat yakni Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, Rio Saputro.

“Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian pasal 169 q UU 7/2017 tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman di ruang sidang MK, Senin, 23 Oktober 2023.

Dalam gugatan itu, pemohon mengajukan menggugat pasal 169 huruf q dan huruf d mengenai syarat bahwa capres dan cawapres harus bebas dari persoalan HAM.

Pemohon dalam petitumnya, meminta MK untuk mengubah pasal 169 huruf q UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi ‘berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan’.

Pemohon juga meminta agar MK memperluas norma pasal 169 huruf d UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menambahkan ‘tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi melalui melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 kabulkan permohonan syarat capre cawapres berupa alternatif, selain usia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menilai putusan itu kental aspek-aspek non-yuridis (politis).

“Aspek politis sangat jelas lebih kental menyelimuti perkara ini, dibanding aspek dan rasionalitas yuridis,” kata Yuniar Riza Hakiki selaku Peneliti PSHK UII dalam siaran pers, Selasa, 17 Oktober 2023.

Dia menyebut bukti, dari substansi perkara berkaitan erat dengan pencalonan/pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden Pemilu 2024.

Rangkaian persidangan dalam beberapa perkara yang substansinya serupa, tetapi dalam waktu yang tidak berjauhan menghasilkan pendirian (amar putusan) MK yang berbeda.

Nampak jelas “Gerbong Majelis Hakim MK” dalam memutus, sebagaimana diungkap jelas “Aib” persidangan perkara ini oleh Hakim yang mempunyai pendapat berbeda.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan soal syarat usia minimal capres dan cawapres yang dibacakan pada sidang Senin, 16 Oktober 2023. 

“Partai Solidaritas Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang kami yakini merupakan pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI Francine Widjojo, dalam keterangannya, Senin, 16 Oktober 2023.

Disebutnya, sejak berdiri, PSI konsisten menjadi partainya anak muda serta mengawal dan memperjuangkan hak konstitusi anak muda Indonesia. 

Diketahui, permohonan uji materiil tersebut diajukan PSI pada 9 Maret 2023 setelah melalui diskusi internal sejak Desember 2022. 

Sebanyak empat kader mudanya, yaitu Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom, PSI meminta agar usia minimal capres dan cawapres yang saat ini 40 tahun dikembalikan seperti dua UU Pemilu sebelumnya menjadi 35 tahun.

“PSI yakin bahwa usia seharusnya tidak menjadi mengubur mimpi dan menghalangi kompetensi anak muda,” kata Francine yang Juga Juru Bicara bidang Hukum PSI.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait perebutan Partai Demokrat. 

Putusan MA menguatkan status kepengurusan Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Perkara bernomor 128 PK/TUN/2023, diadili oleh Ketua Majelis Yosran, Lulik Tri Cahyaningrum, dan Cerah Bangun. Panitera pengganti dalam perkara ini adalah Adi Irawan. 

Juru bicara MA Suharto mengatakan, alasan majelis hakim menolak PK ini, karena sengketa partai politik seharusnya diselesaikan di tingkat mahkamah partai. 

Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 UU 2/2011 tentang Partai Politik.

“Sehingga merupakan masalah internal Partai Demokrat, yang harus diselesaikan terlebih dahulu, melalui mahkamah Partai Demokrat,” kata Suharto, Kamis, 10 Agustus 2023 dilansir dari rilis.id.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang sistem Pemilu proporsional terbuka.

Diputuskan Pemilu tetap memakai sistem proposional terbuka.

“Menolak permohonan, para pemohon untuk seluruhnya,”kata hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan keputusan, di MK, Kamis (15/6).

Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu.

Kata hakim Konstitusi Sadli Isra, dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurakan tanpa mengubah sistemnya.

Diberitakan sebelumnya, permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022.