Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa saat Rullyandi diminta meninggalkan ruang sidang dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Kamis (1/10) malam.

Rullyandi merupakan ahli yang diajukan pihak terkait, Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara.

Ia menilai tindakan yang dilakukan terhadap dirinya mengandung dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Menurut Rullyandi, laporan terhadap Saldi Isra telah diterima Sekretariat MKMK pada Jumat (2/10) sekitar pukul 14.50 WIB.

“Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan atau audi et alteram partem,” ujar Rullyandi di Gedung MK, Jakarta, Jumat (2/10).

Ia mempersoalkan keputusan Saldi yang meminta dirinya keluar dari ruang sidang setelah sebelumnya tidak diberi kesempatan menyampaikan keterangan secara lisan.

Rullyandi menyebut dirinya telah resmi diajukan sebagai ahli oleh pihak terkait. Namun, keterangannya hanya diterima secara tertulis.

“Saya adalah ahli yang sudah resmi diajukan di persidangan tapi tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan secara lisan, hanya keterangan secara tertulis. Ini adalah tindakan yang diskriminasi saya yang diberikan kepada saya sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung kepada perkara yang sedang di uji,” katanya.