Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, M. Cholil Nafis, menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan memperlambat peningkatan pangsa pasar produk halal di Indonesia.

Menurut Cholil, penundaan penerapan aturan wajib halal justru membuat upaya memperluas pasar produk halal menjadi lebih sulit.

“Kalau halalnya ditunda, tambah susah kita mengejar market share, market impact-nya itu,” ujar Cholil dalam acara Ijtima’ Sanawi di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Ia menegaskan, penyediaan produk halal bagi masyarakat merupakan hal penting yang tidak semestinya diabaikan.

Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Cholil juga mengingatkan bahwa konsumsi makanan dan barang haram memiliki konsekuensi dalam ajaran agama. Karena itu, ia menilai kebijakan terkait jaminan produk halal perlu mendapat perhatian serius.

MUI, lanjutnya, akan mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah tersebut. Meski hasil rapat organisasi masih ditunggu, Cholil memastikan pihaknya menolak penundaan kewajiban sertifikasi halal.

“Nanti ada pernyataan sikap dari MUI karena kami tidak setuju, menyesalkan halal itu ditunda. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya hasil rapat kami, tapi intinya pasti menolak dengan penundaan ini,” tegasnya.

FGD ini menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII sebagai arah kebijakan umat Islam Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Forum tersebut menghadirkan diplomat senior yang tergabung dalam Forum Duta Besar RI (FDBRI), Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI, akademisi, serta praktisi.

Pembahasan mencakup isu geopolitik, geoekonomi, transformasi digital, kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, hingga posisi strategis Indonesia dalam tatanan dunia yang semakin multipolar.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional sekaligus Ketua Komite Pengarah KUII VIII, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan perubahan tatanan global menuntut Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Menurutnya, umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab moral, intelektual, diplomatik, dan ekonomi untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia sekaligus membangun tata kelola global yang lebih adil.

“KUII VIII diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi konseptual, tetapi juga menjadi arah strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Nilai-nilai Islam yang moderat harus menjadi landasan dalam membangun perdamaian, kerja sama, dan keadilan di tingkat internasional,” ujar Sudarnoto.

Selain membahas perkembangan geopolitik, peserta FGD juga menyoroti berbagai tantangan global, mulai dari konflik di Palestina, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber serta disinformasi.

Dalam forum tersebut, Indonesia dinilai perlu memperkuat konsep strategic autonomy sebagai implementasi politik luar negeri bebas aktif agar mampu menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak dalam rivalitas negara-negara besar.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sekaligus Anggota Badan Supervisi OJK, Muhammad Edhie Purnawan, menjelaskan bahwa kontestasi global saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi telah bergeser ke bidang ekonomi, teknologi, rantai pasok, energi, hingga sistem keuangan internasional.

Karena itu, menurut Edhie, Indonesia perlu memperkuat fondasi geoekonomi sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan nasional.

“Kedaulatan ekonomi merupakan prasyarat bagi kedaulatan geopolitik. Indonesia memiliki modal besar melalui industri halal, keuangan syariah, zakat produktif, wakaf produktif, serta perdagangan antarnegara Islam. Potensi tersebut harus dikonsolidasikan agar mampu menjadi kekuatan ekonomi yang berpengaruh dalam percaturan global,” kata Edhie.

Ia juga menyoroti fenomena weaponization of finance, yakni penggunaan sistem keuangan internasional sebagai instrumen persaingan geopolitik.

Menurutnya, pembekuan cadangan devisa Rusia senilai sekitar US$300 miliar serta pembatasan akses terhadap sistem pembayaran internasional menjadi bukti bahwa sistem keuangan global dapat dimanfaatkan sebagai alat tekanan politik.

Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan global yang rentan dipolitisasi.

Edhie menambahkan, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis melalui keanggotaan BRICS, proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), peningkatan transaksi Local Currency Transaction (LCT) yang tumbuh lebih dari 309 persen, serta pengembangan sistem pembayaran lintas negara berbasis QRIS.

Langkah-langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global yang baru.

Sementara itu, Anggota Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Nieke Monika Kulsum, Ph.D., menilai perubahan geopolitik global tidak cukup dipahami hanya dari perspektif hubungan antarnegara.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, kapasitas riset dan inovasi, tata kelola pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu daya saing Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia.

“Indonesia memiliki peluang besar menjadi rujukan dunia Islam apabila mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan global. Sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan generasi muda menjadi kunci agar rekomendasi KUII VIII dapat diwujudkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nieke.

FGD tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan industri halal, perluasan perdagangan intra-Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pengembangan keuangan syariah, peningkatan investasi produktif, transformasi digital, penguatan keamanan siber, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan riset sebagai fondasi ketahanan nasional.

Seluruh rekomendasi itu akan menjadi bagian dari penyusunan Peta Jalan Geopolitik 2026–2030 yang akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII.

Melalui forum ini, MUI berharap Indonesia tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan geopolitik dan geoekonomi global, tetapi juga tampil sebagai bridge builder yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kerja sama internasional.

KUII VIII diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan umat Islam Indonesia sekaligus memperbesar kontribusi bangsa dalam membangun tatanan dunia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkeadaban. []

MUI menilai praktik korupsi telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat dan menghilangkan hak-hak rakyat, terutama kelompok miskin.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang menyebabkan penderitaan luas.

Karena itu, menurutnya, sanksi maksimal berupa pidana mati layak dipertimbangkan untuk memberikan efek jera.

“Korupsi berdampak sangat negatif dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku tindak pidana korupsi, mereka patut dihukum mati,” ujar Amirsyah dalam Muzakarah Hukum Nasional yang diselenggarakan Bidang Hukum MUI Pusat di Hotel Sahid, Jakarta, dikutip Minggu (5/7/2026).

Amirsyah menjelaskan, dalam perspektif hukum Islam, korupsi termasuk kejahatan yang masuk dalam kategori ta’zir, yakni jenis hukuman yang penetapannya menjadi kewenangan pemerintah atau hakim sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Ia menambahkan, sejumlah ulama berpandangan bahwa hukuman ta’zir dapat dijatuhkan hingga tingkat paling berat, yakni pidana mati, apabila dinilai memenuhi syarat dan demi kemaslahatan yang lebih besar.

Secara kelembagaan, MUI juga telah membuka ruang penerapan hukuman mati sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium bagi pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crimes).

Sikap tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Tahun 2005 dan kembali ditegaskan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V.

Dalam kesempatan itu, Amirsyah mengajak seluruh elemen bangsa mendukung upaya pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia turut mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan, Polri, hingga lembaga peradilan, agar terus menindak pelaku korupsi secara tegas tanpa pandang bulu.

“Kita dukung penegakan hukum agar jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita berharap pemerintah dapat memberantas korupsi tanpa kompromi dalam menyapu bersih praktik korupsi di Indonesia,” tutup Amirsyah. []

Prof Ni’am menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal di Indonesia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak mana pun, termasuk negara mitra dagang.

“Kami mengajak masyarakat untuk menghindari produk pangan yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. Termasuk apabila terdapat produk impor yang tidak mematuhi regulasi halal di Indonesia,” ujar Prof Ni’am dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/2).

Menurutnya, setiap produk yang masuk, beredar, dan/atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang berlaku secara nasional.

Prof Ni’am menekankan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya umat Islam, dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam konteks ini, kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari jaminan kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi.

“Undang-undang kita jelas. Semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini tidak bisa ditawar, karena menyangkut perlindungan hak dasar warga negara,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/98570/uu-jaminan-produk-halal-berlaku-untuk-semua-produk-termasuk-impor-as/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97455/mui-tolak-keanggotaan-ri-di-dewan-perdamaian-gaza https://eranasional.com/97455/mui-tolak-keanggotaan-ri-di-dewan-perdamaian-gaza#respond Mon, 02 Feb 2026 06:59:05 +0000 https://eranasional.com/97455/mui-tolak-keanggotaan-ri-di-dewan-perdamaian-gaza Bogor, ERANASIONAL.COM –  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Desakan tersebut mendapat respons dari Istana Kepresidenan yang menyatakan akan membuka dialog dengan MUI untuk membahas persoalan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan MUI dan menilai dialog sebagai langkah penting untuk meluruskan perbedaan pandangan.

“Kami nanti akan berdialog dengan MUI,” ujar Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan terkait alasan Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif.

“Nanti kami akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” katanya.

Prasetyo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. Justru sebaliknya, kehadiran Indonesia di dalam forum tersebut dinilai sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik Indonesia secara langsung di tingkat internasional.

“Itu bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan pendapat, khususnya dalam rangka mendorong pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Prasetyo.

Ia menekankan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

Terkait isu kewajiban membayar iuran keanggotaan dalam BoP yang turut disoroti MUI, Prasetyo menyatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam forum internasional.

“Itu bagian dari komitmen sebagai anggota,” katanya singkat.

Indonesia resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Keanggotaan tersebut kemudian menuai kritik dari MUI. Melalui pernyataan di laman resminya, MUI meminta pemerintah menarik diri dari BoP karena menilai forum tersebut tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak wajar. Ia menyoroti fakta bahwa forum tersebut melibatkan Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.

Menurut MUI, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan dan berpotensi melemahkan posisi Palestina dalam upaya penyelesaian konflik.

Selain itu, MUI juga mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina.

Dalam pernyataannya, MUI bahkan menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai bentuk neokolonialisme, serta menolak konsep “perdamaian semu” yang dinilai tidak berbasis keadilan.

MUI menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika Palestina diakui sebagai bangsa yang terjajah dan hak-haknya dipulihkan sepenuhnya. Tanpa pengakuan tersebut, MUI menilai forum internasional apa pun berpotensi justru melanggengkan pendudukan Israel dengan kemasan perdamaian.

Pemerintah berharap dialog dengan MUI dapat menjadi ruang untuk saling memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan.

Hingga kini, pemerintah belum menyatakan sikap akan menarik diri atau tetap bertahan dari Dewan Perdamaian Gaza, dan menegaskan bahwa seluruh masukan akan dipertimbangkan dalam kerangka kepentingan nasional dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan permasalahan status tanah di mana bangunan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaytun didirikan di Indramayu, Jawa Barat.

Ketua Tim Peneliti MUI Pusat Firdaus Syam mengatakan penemuan itu dilakukan ketika pihaknya melakukan penelitian terkait kontroversi Ponpes Al-Zaytun dari pemerintah daerah setempat.

“Kita mendapatkan informasi dari pemerintah daerah setempat dan itu bagian yang akan kita tindaklanjuti berkaitan dengan konsep sedekah,” kata Firdaus, Rabu (28/6/2023).

Tak hanya itu, masalah lain yang ditemukan terkait Ponpes Al-Zaytun yaitu tindak kekerasan yang terjadi di ponpes tersebut. Begitu juga dengan sumber-sumber dana yang digunakan untuk biaya operasional pesantren.

“Mereka mengaku dananya dari pemerinta, tapi berapa besar? Apakah sebanding dengan biaya perawatan dan sebagainya kan besar,” ujarnya.

Sedangkan terkait masalah keagamaan, dia menyebut MUI telah mengantongi data-data yang menjurus pada penistaan agama.

“Temuan yang berkaitan dengan narasi-narasi yang diucapkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang itu problem. Maka perlu kita minta penjelasan soal Tanah Suci, khotib perempuan, dan sebagainya,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menduga ada oknum pemerintah yang menjadi pelindung sekaligus backing Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Oknum yang dimaksud diduga membuat penangangan dugaan penyebaran aliran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun berlarut-larut dan terkesan ada pembiaran.

“Sebenarnya banyak fakta ajaran sesat di sana (Ponpes Al-Zaytun), tapi kita tahu ada oknum pemerintah di negara ini yang terlibat, sehingga terkesan penanganannya berlarut-larut, bahkan seperti ada pembiaran,” kata Ken Setiawan saat dihubungi, Kamis (23/6/2023).

Namun, Ken enggan menyebut identitas oknum dan berasal dari Lembaga pemerintahan apa yang ia maksud. Ken menjelaskan, dugaannya didasari dari banyak pejabat yang pernah datang ke Pondok Pesantren Al-Zaytun.

“Dari situ kita lihat sebenarnya, Al Zaytun bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik yang dibungkus dengan agama,” ujarnya.

Selain itu, Ken menyakini Ponpes Al-Zaytun adalah buatan gerakan radikal Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan kurikulum tersembunyi yang pernah mereka ajarkan kepada dirinya.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuding Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI) menyebarkan ajaran sesat dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Allah SWT. Wakil Ketua Umum MUI Pusat Anwar Abbas meminta polisi menangkap pihak MPTTI.

Anwar Abbas menegaskan, jika ada paham dan pandangan dari kalangan umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan dan yang bersangkutan berusaha paham sesat tersebut disiarkan kepada pihak lain, maka pihak kepolisian harus bertindak tegas.

“Untuk kebaikan dan kemaslahatan yang jauh lebih besar, saya meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap yang bersangkutan dan membatalkan kegiatan yang akan dilakukannya,” kata Anwar Abbas di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

“Umat Islam yang memandang Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sudah jelas dan terang benderang kesesatannya. Umat Islam harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang ada di dalam Alquran dan Sunnah,” ucap Anwar Abbas menambahkan.

Kata Anwar, umat Islam boleh berbeda dalam menyikapi suatu masalah yang belum dijelaskan dalam Alquran dan As Sunnah secara tegas. Tapi, dalam masalah yang sudah ada ketentuannya secara jelas dan tegas dalam Alquran dan As Sunnah seperti menyangkut masalah kenabian dan kerasulan Muhammad SAW maka umat Islam di seluruh dunia tidak boleh berbeda-beda,” terangnya.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah ini, jika kegiatan MPTTI tidak diberhentikan dikhawatirkan dapat berpotensi memecah di kalangan umat Islam.