Putusan tersebut sekaligus membalikkan hasil pemeriksaan di tingkat banding yang sebelumnya tidak menguntungkan pihak Noverizky.

Meski demikian, tim kuasa hukum masih menunggu salinan resmi putusan kasasi untuk mengetahui secara lengkap pertimbangan hukum majelis hakim.

“Kami bersyukur Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi yang kami ajukan. Saat ini kami masih menunggu salinan putusan sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya,” kata Noverizky di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sengketa ini berawal pada 2018 ketika Noverizky menerima surat tugas dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk memberikan pendampingan hukum terhadap seorang warga negara Arab Saudi yang menghadapi proses pidana di Indonesia.

Menurutnya, seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselesaikan sesuai penugasan. Namun hingga perkara selesai, honorarium jasa hukum beserta biaya yang telah lebih dahulu dikeluarkan menggunakan dana pribadi disebut tidak pernah dibayarkan oleh pihak kedutaan.

Karena tidak tercapai penyelesaian, Noverizky kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian melalui putusan verstek setelah menyatakan Kedutaan Besar Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri RI telah dipanggil secara patut namun tidak menghadiri persidangan.

Majelis hakim juga menyatakan hubungan hukum antara Noverizky dengan Kedutaan Besar Arab Saudi yang didasarkan pada surat tugas tertanggal 9 November 2018 beserta surat kuasa yang menyertainya sah dan mengikat menurut hukum Indonesia.

Selain itu, pengadilan menilai tindakan Kedutaan Besar Arab Saudi yang tidak mengembalikan biaya perdamaian yang telah lebih dahulu dibayarkan Noverizky menggunakan dana pribadi merupakan perbuatan melawan hukum.

Melalui amar putusan tersebut, Kedutaan Besar Arab Saudi dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp375 juta kepada Noverizky Tri Putra. Pengadilan juga memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI untuk tunduk dan melaksanakan putusan dimaksud.

Namun perkara belum berakhir. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian berubah setelah diperiksa di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Tidak menerima hasil tersebut, Noverizky mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi itu akhirnya dikabulkan. Bagi pihak Noverizky, putusan tersebut menjadi kepastian hukum atas sengketa yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menerbitkan aanmaning atau teguran kepada Kedutaan Besar Arab Saudi dalam perkara eksekusi Nomor 10/PDT.EKS/2025 juncto Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Aanmaning merupakan tahapan dalam proses eksekusi putusan pengadilan yang berisi peringatan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela.

Kuasa hukum Noverizky, Aflah Abdurrahim SH bersama tim AM Oktarina Counsellor at Law saat itu menyambut baik diterbitkannya aanmaning tersebut.

Menurutnya, langkah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa setiap pihak, termasuk perwakilan negara asing dalam sengketa keperdataan yang berkaitan dengan aktivitas komersial, tetap wajib menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Di sisi lain, Noverizky berharap putusan Mahkamah Agung dapat menjadi pembelajaran bahwa hubungan diplomatik tidak menghapus kewajiban hukum dalam perkara keperdataan.

“Saya berharap tidak ada lagi advokat di Indonesia yang mengalami hal serupa. Perkara ini membuktikan bahwa dalam perkara yang bersifat komersial, tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum Indonesia,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kedutaan Besar Arab Saudi maupun Kementerian Luar Negeri RI belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan kasasi tersebut.

Sementara itu, pihak Noverizky menyatakan masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum mengambil langkah hukum lanjutan. [SF]

Pernyataan itu disampaikan Hamdan menanggapi sikap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang menyebut penetapan waktu eksekusi sebagai tahapan akhir dan tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengosongan.

Menurut Hamdan, PT Indobuildco menolak keras rencana eksekusi tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, ketidakadilan, hingga dampak sosial dan ekonomi yang luas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, apabila eksekusi dipaksakan, maka akan memunculkan setidaknya tiga persoalan besar.

Pertama, terkait kepastian hukum dan rasa keadilan. Hamdan menyebut eksekusi tersebut berpotensi melanggar hukum karena pemohon eksekusi belum terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa.

Selain itu, menurutnya langkah tersebut juga bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur bahwa eksekusi putusan serta-merta tidak dapat dilakukan tanpa adanya uang jaminan senilai objek sengketa yang dititipkan di pengadilan.

“Kemungkinan pertama dalam sejarah peradilan kita ada eksekusi yang dilakukan tanpa dasar kepemilikan yang jelas dan tanpa memenuhi syarat jaminan sebagaimana diatur SEMA,” ujar Hamdan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2026).

Kedua, lanjut Hamdan, eksekusi pengosongan berpotensi memicu persoalan sosial karena dapat menghentikan aktivitas bisnis di kawasan Hotel Sultan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan pekerja, tenant, vendor, dan keluarganya.

Laporan tersebut diajukan oleh advokat Noverizky Tri Putra dari kantor hukum A.M. Oktarina Counsellors at Law. Hakim yang diadukan adalah Raditya Baskoro, Abdullah Mahrus, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, serta panitera Erik Yuswanto.

Kasus ini berawal  dari adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Noverizky pada 2023 silam terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia beserta beberapa pihak terkait, teregister dengan nomor perkara 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Gugatan itu berkaitan dengan tidak dibayarkannya legal fee sebesar Rp375 juta.

Dalam proses persidangan, pihak tergugat tidak pernah hadir meski telah dipanggil lima kali. Karena itu, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Akhmad Nakhrowi Mukhlis menjatuhkan putusan verstek pada 2 Januari 2024 yang menghukum Kedutaan Arab Saudi membayar ganti rugi materiil kepada Noverizky.

Jurusita PN Jakarta Selatan telah menyampaikan putusan tersebut pada 17 Januari 2024, namun pihak kedutaan menolak tanda tangan. Sesuai aturan, putusan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 31 Januari 2024.

Pada Januari 2025, Noverizky kemudian mengajukan permohonan aanmaning kepada Ketua PN Jakarta Selatan agar pihak kedutaan melaksanakan putusan secara sukarela. Permohonan itu dikabulkan pada 30 Januari 2025.

Alih-alih melaksanakan putusan, Kedutaan Besar Arab Saudi justru mengajukan gugatan perlawanan (verzet) pada 25 Februari 2025. Gugatan ini didaftarkan manual karena putusan verstek sudah inkracht di sistem e-court MA.

Sidang verzet tersebut akhirnya dimenangkan pihak Kedutaan. Hakim menolak seluruh eksepsi Noverizky, sekaligus membatalkan putusan verstek Nomor 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel yang sebelumnya menguntungkannya.

Merasa dirugikan, Noverizky menduga majelis hakim yang menangani perkara verzet telah mengabaikan prinsip hukum dan bersikap tidak netral.

“Putusan verstek itu sudah berkekuatan hukum tetap. Fakta hukum ini mestinya dipahami dengan baik oleh para hakim,” ujar Noverizky dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (19/9/2025).

Ia menilai langkah majelis hakim sangat berbahaya karena membuka celah perkara inkracht bisa dibatalkan hanya melalui verzet. Karena itu, ia resmi mengadukan ketiga hakim serta panitera ke Badan Pengawasan MA.

“Saya rasa tindakan ketiga hakim itu sangat membahayakan dan dapat jadi celah baru perkara inkracht tersebut” imbuhnya

Selain melapor ke MA, Noverizky berencana menempuh jalur hukum lain dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia juga mempertimbangkan menyurati Menteri Hukum dan bahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari keadilan.

“Saya masih yakin banyak penegak hukum yang punya integritas. Karena itu saya akan terus melawan putusan ini,” tegasnya.

ERANASIONAL.COM- Pakar Hukum pidana sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta mengatakan Ketua Mahkamah Agung Harus Mampu Berantas Mafia Peradilan. Namun jika merasa tak sanggup, lebih baik mundur.

Sejatinya pimpinan MA ialah sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan yang terperosok dalam lingkungan koruptif. Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/12/2022) di Jakarta.

Azmi mengungkapkan, Terjadinya Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Semakin mencoreng dunia peradilan. Darisepuluh orang tersebut, satu di antaranya merupakan Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati. Peristiwa ini kian memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman terperosok dalam lingkungan koruptif mafia peradilan.

Menurut Azmi, Pernyataan Pimpinan Mahkamah Agung Sunarto yang merasa tidak sanggup memberantas mafia kasus (Markus) dilingkungannya. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto merasa tidak sanggup memberantas markus di pengadilan merupakan suatu sikap mencederai dan rendahnya kecerdasan emosional serta menjadi refleksi ketidakberdayaan pimpinan MA dalam menghadapi terjadi keadaan markus di lingkungan area terdekat MA yang terperosok dalam lingkungan koruptif.

“Hal ini menjadi keprihatinan, karenanya seharusnya pimpinan MA sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan khususnya akubtabilitas di Mahkamah Agung” ujar pakar hukum pidana itu.

Jadi jika tidak ada kemauan dan kemampuan dari pimpinan MA untuk membenahi dunia peradilan termasuk menghadapi para makelar kasus sebaiknya mundur saja dari jabatannya. Jangan sampai para mafia kasus menguasai lembaga yang menjadi benteng terakhir pencari keadilan oleh masyarakat.

Pernyataan pimpinan MA yang terkesan kurang maksimal dalam menghadapi maraknya mafia kasus sangat tidak menunjukan karakter pimpinan lembaga tinggi yang dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karenanya, jangan sampai lembaga yang sangat dijunjung tinggi Independensinya runtuh atau dirobek -robek dan rubuh marwahnya sebagai lembaga yang diagungkan. Sebaiknya pimpinan yang tidak sanggup, secara legowo mundur segera mungkin. Karena sangat tidak layak bagi seorang memimpin lembaga tinggi negara untuk mengeluarkan kata-kata seperti tersebut.

MA itu harus bersih dari perilaku tercela, penanganannya dan sikap pimpinan tidak bisa disamakan pada institusi pribadi . Karena MA adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk oleh rakyat, demi menegakkan hukum dan keadilan.

Jadi orang-orang yang menjadi hakim agung maupun para pemimpinnya harus berhati agung dan mulia serta harus berani mempraktikkan revolusi mental guna mendorong reformasi di tubuh MA menjadi lembaga yang berintegritas, mau bekerja keras dan berani melawan mafia peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ‘Tandasnya

JAKARTA, Eranasional.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

“Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022) dini hari.

KPK menetapkan total 10 tersangka, sebagai penerima ialah Sudrajad Dimyati (SD), Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH), PNS MA Redi (RD), dan PNS MA Albasri (AB).

Kemudian, sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) selaku pengacara, Eko Suparno (ES) selaku pengacara pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT), dan pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Firli menjelaskan saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada MA.

“Di tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya,” kata dia.

Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

“Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang,” ungkap Firli.

Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

Sementara, terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.

“Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202 ribu dolar Singapura (ekuivalen Rp2,2 miliar),” kata Firli.

Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.

“Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang di harapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ID (Intidana) pailit,” ujar dia.

Saat tim KPK melakukan tangkap tangan, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205 ribu dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar Rp50 juta.

“KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di MA dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik,” ucap Firli