Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan telur sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyampaikan rencana tersebut setelah berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN, Trenggono, pada Jumat (9/10/2026).

Amran mengatakan, pihak BGN telah menyatakan kesiapan untuk menjalankan usulan tersebut.

“Saya langsung tadi telepon wakil yang membidangi, Pak Trenggono, langsung beliau (menyatakan) siap,” ujar Amran di kediamannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Menurut Amran, penambahan telur dalam menu MBG merupakan langkah jangka pendek untuk membantu menyerap produksi peternak dan mengantisipasi penurunan harga telur di pasaran.

Ia menilai, program MBG memiliki potensi besar sebagai penyerap hasil produksi pangan dalam negeri.

Dengan kebutuhan bahan pangan yang berkelanjutan, program tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi para peternak.

“Serapannya juga, solusi yang jangka pendek, bagaimana konsumsi telur dalam MBG, sepakat dengan saya BGN, itu tiga kali seminggu. Inilah kita rasakan bagaimana pentingnya BGN menjadi offtaker. 160 juta petani Indonesia offtaker-nya adalah BGN,” kata Amran.

Dari 11 murid tersebut, tiga di antaranya sempat mendapat perawatan di Puskesmas Pattallassang.

Sementara delapan murid lainnya menjalani perawatan di rumah dengan didampingi orang tua masing-masing.

Camat Pattallassang, Andi Pangeran Zubair, mengatakan kondisi tiga siswa yang sempat dirawat di puskesmas kini telah membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah.

“Tiga siswa yang sempat dirawat di Puskesmas Pattallassang sudah diperbolehkan pulang usai kondisinya membaik,” ujar Zubair kepada wartawan.

Berdasarkan laporan medis dari Puskesmas Pattallassang, para siswa yang mendapat perawatan mengalami sejumlah keluhan, mulai dari sakit perut, mual hingga nyeri pada bagian ulu hati.

Namun, Zubair menegaskan penyebab munculnya keluhan tersebut belum dapat dipastikan.

Pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah kondisi para siswa berkaitan dengan makanan MBG atau faktor lain.

“Keterangan dari pihak SPPG, di kelas juga ada air galon. Jadi belum bisa dipastikan apakah ini karena makanan MBG atau air galon,” katanya.

Untuk memastikan penyebabnya, sampel makanan yang dikonsumsi para siswa telah diamankan dan dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk menjalani pemeriksaan.

Selain itu, Bhabinkamtibmas telah berkoordinasi dengan pihak sekolah, pengelola yayasan penyedia MBG, serta Puskesmas Pattallassang.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kejadian sekaligus memastikan penanganan terhadap para siswa.

Evaluasi pelaksanaan program MBG juga akan dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Evaluasi mencakup kondisi bahan makanan, proses pengolahan, hingga kebersihan lokasi penyediaan makanan.

“Termasuk prosesnya, bahannya, dan tempatnya harus dicek kebersihannya,” tandas Zubair. []

Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widyatmoko, menegaskan langkah tegas ini diambil demi menjaga etika, standar perilaku, dan profesionalisme di lingkungan BGN.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Setelah ditangani sesuai prosedur, yang bersangkutan telah diberhentikan. Ini jadi pelajaran bahwa bertugas di Program MBG tak cuma butuh kemampuan teknis, tetapi juga empati, sensitivitas, serta tanggung jawab dalam berkomunikasi,” tegas Gagat, Minggu (21/9) malam.

Gagat mengingatkan seluruh personel agar bijak menggunakan media sosial dan menyampaikan pernyataan di publik.

Menurutnya, opini individu dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap program MBG secara keseluruhan.

Ia meminta jajarannya berfokus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan pelaksanaan SOP ketimbang berlarut dalam polemik.

Sebelumnya, aksi Gerardus yang menyindir siswi korban keracunan sambil mencicipi menu ayam katsu terekam dalam video dan viral di media sosial.

Tindakan tersebut menuai kecaman keras dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akun Instagram resminya, @gibran_rakabuming.

“Perkataan oknum SPPG ini sangat disayangkan. Mari kita bersama menjaga ruang publik yang aman dan ramah bagi semua. Jangan sampai anak-anak justru menjadi korban perundungan,” tulis Gibran, Minggu (20/9).

Gibran memastikan dua siswi terdampak asal Kabupaten Karo, Febiona Purba dan Agnesia Paruliana Silitonga, telah membaik usai menjalani perawatan intensif di RSCM.

Keduanya kini sudah kembali ke rumah dan bersiap untuk kembali bersekolah. []

Bobby menilai penghentian secara menyeluruh bukan solusi yang tepat. Menurutnya, pemerintah justru perlu melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama terkait mekanisme distribusi serta kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat merespons polemik pelaksanaan MBG di Kota Malang, Jawa Timur.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang meminta agar program MBG dihentikan sementara di wilayah tersebut.

Bobby mengatakan perbaikan harus menjadi prioritas agar manfaat program MBG tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.

“Yang kami dukung perbaikan MBG. Perbaikan penyalurannya dan mekanismenya,” kata Bobby di Medan, Selasa (8/9).

Ia menilai keberadaan program MBG masih dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program secara total.

Bobby juga mengingatkan agar penyediaan makanan dalam program tersebut memenuhi standar keamanan pangan dan kecukupan gizi.

Ia menegaskan jangan sampai pelaksanaan MBG justru menimbulkan korban, khususnya di kalangan anak-anak.

“Karena di sebagian daerah ada yang membutuhkan MBG, tapi penyaluran dan menunya harus baik, tanpa ada korban-korban lain. Perbaikan itu kata kunci,” ujarnya.

Sikap Bobby tersebut disampaikan ketika perhatian publik di Sumatra Utara juga tertuju pada kasus dugaan keracunan yang terjadi di Kabupaten Karo.

Dalam kasus tersebut, seorang pelajar bahkan dilaporkan mengalami gangguan ingatan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. []

Sampel tersebut akan menjalani pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kemungkinan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa.

Untuk pengujian dengan parameter mikrobiologi, proses inkubasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hingga lima hari.

Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menjelaskan bahwa pemeriksaan sampel kasus keracunan makanan dari daerah dapat dilakukan di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) maupun BBPOM Makassar.

Hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota terkait.

“Dan nantinya yang akan mengkomunikasikan kepada publik ada Satgas MBG di setiap kabupaten/kota. Informasi sementara sampel memang akan diujikan di BBPOM Makassar,” kata Yosef dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Menurut Yosef, lama pemeriksaan laboratorium bergantung pada parameter yang digunakan dalam pengujian.

Khusus pemeriksaan mikrobiologi, diperlukan waktu inkubasi sekitar tiga sampai lima hari.

“Bergantung pada parameter ujinya, karena untuk parameter mikrobiologi membutuhkan waktu inkubasi sekitar 3-5 hari,” ujarnya.

Yosef menekankan bahwa upaya menjaga keamanan pangan tidak cukup dilakukan pada satu tahapan saja.

Hingga Selasa malam, proses evakuasi para santri yang mengalami keluhan kesehatan masih dilakukan.

Mereka dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

Sejumlah santri mengeluhkan sakit perut, mual, muntah hingga pusing.

Para santri yang terdampak diketahui berasal dari jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Beberapa santri yang kondisinya memburuk setelah mengalami pusing dan muntah kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat.

Sebagian lainnya mendapat perawatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

Situasi di sekitar pondok pesantren terlihat ramai. Mobil pribadi, ambulans Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kendaraan yayasan sosial, hingga armada relawan silih berganti keluar masuk area pesantren untuk membantu proses evakuasi.

Warga bersama sejumlah santri juga ikut membantu mengangkat dan membawa para korban menuju ambulans.

Seorang warga yang berada di lokasi menyebut para santri diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kebijakan tersebut, sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi cukup tidak lagi mendapat alokasi program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah-sekolah tersebut dianggap mampu memenuhi kebutuhan makanan bagi para siswanya secara mandiri.

Karena itu, pemerintah menilai pemberian MBG di sekolah tersebut tidak menjadi prioritas.

“Kita udah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Menurut Sudaryono, kebijakan pengecualian tersebut sudah mulai diterapkan.

Masyarakat juga dapat melihat daftar sekolah yang tidak memperoleh alokasi MBG melalui sistem Radar MBG milik BGN.

Ia menyebut sejumlah sekolah sebagai contoh, di antaranya SMA Taruna Nusantara, Kemala Bhayangkari, Jakarta Intercultural School (JIS), dan Cikal.

“Cek aja (Radar MBG), misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Taruna Bhayangkara misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” katanya.

Sudaryono menjelaskan, penataan penerima manfaat juga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Sekolah yang dinilai tidak membutuhkan bantuan tersebut dikeluarkan dari daftar penerima agar anggaran dapat diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

“Salah satunya kan kita ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang (anggaran), kalau enggak dapat kurangi uang,” tuturnya.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penghentian sementara dilakukan hingga seluruh proses investigasi dan hasil pemeriksaan laboratorium selesai.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan penyebab insiden sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

“Dapurnya kami suspend sambil menunggu hasil investigasi. SPPG juga kami berikan surat peringatan. Di dalam pengelolaan ada mitra, yayasan, SPPG, hingga koordinator wilayah yang semuanya mendapat sanksi sesuai kewenangannya,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Semarang, Sabtu (1/8).

Sebelum menyampaikan keputusan tersebut, Sudaryono mengunjungi sejumlah fasilitas kesehatan yang merawat para korban, yakni RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum.

Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para siswa dan guru yang menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang mengalami dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG pada Jumat (31/7).

Keluhan yang paling banyak dirasakan meliputi mual, muntah, diare, dan pusing.

Meski jumlah korban cukup besar, Sudaryono menjelaskan hanya sebagian kecil yang membutuhkan penanganan medis di rumah sakit maupun puskesmas.

Ia memastikan kondisi para pasien terus menunjukkan perkembangan positif.

Permohonan ini berkaitan dengan kebijakan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 yang mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang terbuka yang berlangsung siang ini di gedung MK, Jakarta Pusat.

“Amar putusan: Mengadili, pertama, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” bunyi pernyataan Suhartoyo saat membacakan inti putusan.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN tidak boleh lagi digunakan untuk mendanai program MBG.

Menurut Suhartoyo, program tersebut tidak masuk dalam kategori komponen utama penyelenggaraan pendidikan, sehingga pos anggarannya harus dipisahkan dan tidak lagi digabungkan dengan anggaran operasional pendidikan.

Pemisahan alokasi dana tersebut wajib dilakukan mulai dari penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, dan paling lambat sudah diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2028.

“Pada anggaran tahun-tahun selanjutnya, dana program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan, tidak lagi menjadi bagian anggaran operasional pendidikan. Pemisahan ini paling lambat sudah berlaku pada APBN Tahun Anggaran 2028,” tegasnya kembali.

Sebelumnya, Yayasan Taman Belajar Nusantara mengajukan uji materiil terhadap Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Para pemohon berpendapat bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan alokasi pendidikan minimal 20 persen dari total APBN.

Mereka juga menekankan bahwa frasa “memprioritaskan” dalam konstitusi menunjukkan anggaran pendidikan merupakan pos utama dalam kebijakan fiskal negara, bukan anggaran yang bisa dialihkan begitu saja untuk keperluan lain.

Dana pendidikan seharusnya digunakan secara langsung untuk kebutuhan inti pendidikan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, seiring berlangsungnya sidang pembacaan putusan, sejumlah massa yang digerakkan oleh BEM UI dan sejumlah elemen lain menggelar unjuk rasa di area sekitar gedung MK.

Ajakan untuk mengikuti aksi ini sebelumnya sudah disebarkan melalui akun media sosial organisasi-organisasi mahasiswa tersebut.

Seperti dilaporkan Antara, kepolisian telah menempatkan personel yang cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi solidaritas terkait putusan uji materiil ini berlangsung. []

Total nilai tunggakan yang saat ini diverifikasi mencapai sekitar Rp1,6 triliun.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pembayaran hanya akan diberikan kepada tagihan yang telah dinyatakan sah berdasarkan hasil audit.

Menurutnya, seluruh proses penyelesaian tunggakan mengacu pada mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, audit tengah berlangsung dan menjadi dasar utama dalam menentukan pencairan pembayaran kepada para mitra.

“Mengenai utang ini atau tunggakan lah, bukan utang ya, tunggakan ini itu ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Sudaryono menegaskan tidak akan ada keputusan pembayaran berdasarkan pertimbangan pribadi. Seluruh proses, kata dia, dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan agar tetap transparan dan akuntabel.

“Saya enggak ada, ‘Oh yang ini musti kau bayar sendiri,’ enggak bisa, saya enggak mau itu. Semuanya trust in system, tidak trust in person,” katanya.

Ia juga menyebut pengawasan terhadap proses audit melibatkan jajaran internal BGN, termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang sebagai pejabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Sudaryono, kehadiran Arumsari diharapkan dapat memastikan seluruh proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan sehingga hanya tagihan yang memenuhi syarat yang akan diselesaikan.

“Kebetulan Bu Wakil Kepala saya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, yang mana itu yang kita selesaikan,” tuturnya. []

Ia menyatakan, setiap SPPG yang ditemukan memiliki kekurangan akan terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dan evaluasi.

Namun, apabila pengelola tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan kesempatan, operasional dapur tersebut akan dihentikan.

“Kita akan perbaiki, akan kita tegur. Kalau memang tidak bisa memperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di Bogor, Jumat (24/7).

Menurut Sudaryono, Program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, aspek keamanan pangan, mutu gizi, dan kualitas pelayanan tidak boleh diabaikan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Ia menambahkan, BGN akan menerapkan sistem pembinaan yang diiringi dengan penegakan disiplin.

SPPG yang mampu menjalankan operasional sesuai ketentuan akan diberikan apresiasi, sedangkan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

“Kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya tidak disiplin, atau petugasnya tidak disiplin dan tidak bekerja dengan baik, ya kita harus hentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita beri penghargaan, yang jelek tentu harus ada sanksinya,” ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, sidak dilakukan secara acak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu agar pihaknya dapat melihat kondisi operasional yang sebenarnya di lapangan.

Selain melakukan pengawasan, kunjungan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi bagi pengelola dan petugas SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis.

Dalam inspeksi tersebut, ia mengunjungi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Gundil 05 di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas dapur MBG telah beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.

Meski demikian, Sudaryono menilai masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, yakni menjaga konsistensi kualitas layanan sekaligus menghadirkan variasi menu agar penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil, tidak merasa bosan.

“Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu, yaitu variasi menu. Supaya anak-anak maupun ibu-ibu yang mengonsumsi makanan itu tidak merasa bosan,” tuturnya.

Di akhir kunjungannya, Sudaryono mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, masukan dari publik menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan serta memastikan seluruh SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. []

Pihak Satgas menilai keterlibatan aktif otoritas pengawas obat dan makanan sangat dibutuhkan dalam mengawal keamanan komoditas hulu. Advokasi yang masif serta penetapan sistem deteksi dini menjadi kunci utama untuk menjaga mutu hidangan harian para siswa.

“Pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah perlu diperkuat mengingat masih adanya kasus keracunan di sejumlah daerah,” tegas Ketua Satgas MBG Jember, Achmad Imam Fauzi.

“Badan POM berperan penting melalui sistem peringatan dini dan advokasi kepada penerima manfaat agar risiko dampak dari permasalahan di hulu dapat diminimalkan,” tambah Achmad Imam Fauzi.

Upaya pengawasan ini makin solid dengan keterlibatan Balai POM yang menginisiasi pembentukan kader keamanan pangan di sejumlah sekolah dan posyandu percontohan. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat sistem pencegahan dini secara mandiri langsung di tingkat unit pelayanan.

“Balai POM akan membentuk kader keamanan pangan di delapan sekolah dan 12 posyandu sebagai percontohan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” terang perwakilan Balai POM, Benny Hendrawan Prabowo.

“Setiap sekolah akan memiliki dua kader yang bertugas mengedukasi warga sekolah agar mampu menilai kelayakan makanan sebelum dikonsumsi sehingga potensi risiko dapat dicegah sejak awal,” jelas Benny Hendrawan Prabowo.

Koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para wali murid serta menjamin keberlanjutan program MBG. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh hidangan memenuhi standar kesehatan dan gizi.

]]> https://daerah.eranasional.com/104254/satgas-mbg-dan-balai-pom-jember-perkuat-pengawasan-pangan-sekolah/feed 0 Bambang S https://eranasional.com/104176/program-makan-bergizi-gratis-dievaluasi-bgn-verifikasi-63-juta-penerima-manfaat https://eranasional.com/104176/program-makan-bergizi-gratis-dievaluasi-bgn-verifikasi-63-juta-penerima-manfaat#respond Tue, 21 Jul 2026 05:36:03 +0000 https://eranasional.com/104176/program-makan-bergizi-gratis-dievaluasi-bgn-verifikasi-63-juta-penerima-manfaat Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi tersebut difokuskan pada dua hal utama, yakni validasi data sekitar 63 juta penerima manfaat serta penyusunan ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah awal yang menjadi prioritas adalah memastikan akurasi data penerima manfaat yang selama ini menjadi acuan pelaksanaan program.

“Jadi yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” kata Agustina kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Agustina, validasi data diperlukan agar penyaluran manfaat Program MBG benar-benar tepat sasaran.

Hasil pembaruan data nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan wilayah dan kelompok anak yang diprioritaskan untuk menerima manfaat.

Selain memperbarui data penerima, BGN juga mengkaji ulang mekanisme pemberian insentif bagi SPPG.

Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan, padahal kapasitas layanan dan cakupan wilayah operasional setiap SPPG berbeda-beda.

Ia mencontohkan, ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jarak distribusi relatif dekat.

Di sisi lain, terdapat SPPG yang harus menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan area distribusi yang lebih luas.

Karena itu, BGN menilai skema insentif perlu disesuaikan agar lebih proporsional dan mencerminkan beban kerja masing-masing SPPG.

“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.

“Nggak juga dong yang 300 meter atau 400 meter, ada bahkan yang 500 meter yang lebih bagus kok disamaratakan Rp6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” lanjutnya.

Di samping itu, BGN juga berencana memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Program MBG melalui transformasi digital.

Menurut Agustina, pengelolaan yang selama ini masih bergantung pada kepala SPPG perlu didukung sistem digital agar proses pelaporan lebih transparan sekaligus memudahkan pengawasan penggunaan anggaran.

“Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini,” pungkasnya. []

Menurut Agustina, Presiden memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai alternatif mekanisme penyaluran program tersebut, sehingga tidak hanya bergantung pada satu skema pelaksanaan.

“Pak Presiden tadi menyampaikan, silakan dikaji apabila ada alternatif lain. Jadi, tidak harus terpaku pada satu pilihan dalam pelaksanaan program,” ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pelaksanaan MBG masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan aturan tersebut, distribusi program tetap dilakukan melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Dengan demikian, skema melalui SPPG masih menjadi mekanisme resmi yang diterapkan pemerintah dalam menjalankan program MBG.

Meski begitu, Agustina memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai usulan yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, termasuk kemungkinan memanfaatkan fasilitas kantin sekolah.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan setiap opsi kebijakan terlebih dahulu dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.

“Beliau meminta agar setiap alternatif kebijakan dipelajari secara matang, mulai dari dasar pertimbangannya hingga dampaknya. Setelah itu, hasil kajiannya dilaporkan kembali kepada Presiden untuk menjadi bahan pengambilan keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan Program MBG dalam waktu satu bulan.

Menurutnya, periode tersebut akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan program, termasuk potensi penyalahgunaan di lapangan.

Hasil evaluasi itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai dasar penentuan langkah lanjutan.

“Kami diberi waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan maupun potensi penyalahgunaan. Setelah semuanya dirapikan, hasilnya akan kami laporkan kepada Presiden,” kata Zulkifli Hasan. []