P2G menilai pernyataan yang menyebut guru, orang tua, hingga wartawan ikut membesar-besarkan isu keracunan MBG justru berpotensi memperkeruh persoalan.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri bahkan mendesak Kepala BGN Sudaryono meminta maaf dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.

Desakan tersebut disampaikan Iman karena menurut P2G, persoalan utama dalam kasus keracunan MBG berada pada pelaksanaan program, khususnya pengelolaan makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan pada guru maupun pihak sekolah.

“Ke depan, Kepala BGN harus introspeksi diri. Keracunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN. Masalahnya di internal BGN dan SPPG. Maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah. Kenapa guru disalahkan? kalau gk mampu mundur.” kritik Iman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9/2026) kemarin.

Menurut Iman, di tengah banyaknya laporan mengenai keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, BGN seharusnya lebih fokus mengevaluasi sistem pengadaan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan makanan.

Ia juga mengkritik langkah BGN yang mengumpulkan kepala sekolah untuk memberikan literasi gizi ketika persoalan keamanan makanan dalam program MBG masih menjadi perhatian publik.

P2G turut meminta Kepala BGN tidak mengeluarkan pernyataan yang dinilai dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Salah satunya adalah pernyataan yang mengaitkan ramainya pemberitaan mengenai keracunan MBG dengan persoalan politik dan ideologis.

“Selain tidak punya empati kepada korban keracunan MBG, Kepala BGN harus bisa menjelaskan, apakah 50.000 orang keracunan MBG itu gara-gara masalah ideologi? Dan mereka keracunan akibat perbedaan ideologi?” ujar Iman.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyatakan bahwa ramainya isu keracunan MBG turut dipengaruhi oleh berbagai pihak di media sosial.

Ia menyebut guru, orang tua siswa, wartawan, hingga sejumlah oknum LSM ikut membuat persoalan tersebut menjadi ramai.

“Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono baru-baru ini.

Di sisi lain, BGN menyatakan bahwa pihak dapur dan pengawas gizi memiliki kewajiban untuk mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum makanan tersebut didistribusikan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat.

P2G meminta persoalan tersebut ditangani melalui evaluasi menyeluruh agar kasus keracunan tidak terus berulang. Menurut organisasi tersebut, keselamatan siswa dan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menyebut pihaknya baru mengetahui hal tersebut setelah proses verifikasi dan izin operasional rampung. Ia menegaskan verifikasi hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi, bukan pada latar belakang pemohon.

“Kesempatan menjadi mitra program MBG terbuka luas untuk seluruh warga Indonesia. Tidak ada perlakuan khusus kepada pihak manapun,” ujar Dadan saat dijumpai wartawan di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Meski begitu, keterlibatan anggota legislatif dalam bisnis dapur MBG banyak menuai kritik publik.

Warganet menilai DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan ikut terjun dalam program yang dibiayai negara.

“DPR mestinya jadi pengawas program pemerintah. Tapi kok soal MBG mereka adem ayem tanpa koreksi?” tulis pengguna akun X, @Herwi**.

Sementara komentar lain di TikTok @iin29052 menyebut peluang bisnis MBG hanya berputar di lingkaran keluarga pejabat.

“Sdh bisa ditebak bisnis MBG pasti jatuhnya kpd keluarga pejabat jg, apalagi dgn keuntungan yg menggiurkan,” tulisnya

Di sisi lain, muncul pula dugaan ribuan SPPG fiktif. Politikus PAN, Sahidin, mengungkap indikasi sekitar 5.000 SPPG tidak memiliki lokasi dapur nyata meski tercatat resmi. Kondisi ini diduga terjadi di sejumlah daerah, termasuk Batam.

“Banyak SPPG yang terdaftar, tapi alamat fisiknya tidak dapat dilacak alias Fiktif. Ada indikasi akun SPPG itu hanya untuk diperjualbelikan,” kata Sahidin saat kunjungan kerja ke Batam, Kamis 18 September 2025 lalu.