Saat memberikan keterangan pers di Banda Aceh pada Rabu (4/11), Yusril mengungkapkan bahwa kepolisian kini telah memegang bukti awal yang mengarah pada indikasi tindak pidana makar atau kejahatan terhadap keamanan negara.

“Hari ini sudah dapat kita pastikan bahwa ada indikasi serta bukti permulaan yang menunjukkan keterkaitan dengan pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” ujar Yusril.

Ia merinci bahwa dugaan perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.

Meski demikian, temuan awal ini masih memerlukan pendalaman mendalam, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum acara pidana.

Pemerintah berkomitmen mengusut tuntas perkara ini secara transparan agar penanganannya tuntas dan tidak setengah-setengah.

“Kami ingin kasus ini terungkap secara utuh. Perkembangan detailnya tentu akan disampaikan secara berkala oleh pihak Mabes Polri dari hari ke hari,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal ini.

Ketiganya meliputi mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN); serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara itu, satu jenderal lainnya berinisial SU (Irjen Slamet Uliandi) masih berstatus sebagai saksi.

]]> https://eranasional.com/107876/pemerintah-kantongi-bukti-permulaan-makar-di-kasus-dugaan-penyadapan-prabowo/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/102595/saiful-mujani-diperiksa-ditreskrimum-polda-metro-jaya-ini-kasusnya https://eranasional.com/102595/saiful-mujani-diperiksa-ditreskrimum-polda-metro-jaya-ini-kasusnya#respond Fri, 05 Jun 2026 06:21:38 +0000 https://eranasional.com/102595/saiful-mujani-diperiksa-ditreskrimum-polda-metro-jaya-ini-kasusnya Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengamat politik Saiful Mujani menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdirektorat Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan penghasutan yang menjerat dirinya. Dalam pemeriksaan tersebut, Saiful mengaku mendapat 37 pertanyaan dari penyidik.

Menurut Saiful, sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan pernyataannya dalam sebuah acara di Utan Kayu, Jakarta Timur, yang kemudian beredar luas di media sosial dan dinarasikan sebagai ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ada 37 pertanyaan, tetapi pemeriksaannya cukup cepat. Pertanyaan substansinya seputar pernyataan saya di Utan Kayu yang beredar di media sosial, yakni ‘Apakah kita bisa mengonsolidasikan diri kita untuk menjatuhkan Prabowo?’. Saya diminta menjelaskan maksud pernyataan itu,” ujar Saiful kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/6).

Akademisi UIN Jakarta itu menjelaskan bahwa dalam acara bertajuk Halalbihalal Pengamat tersebut, dirinya justru menyampaikan bahwa upaya mengonsolidasikan kekuatan besar untuk menjatuhkan pemerintah merupakan hal yang sulit dilakukan.

“Saya menjawab bahwa mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan besar untuk menjatuhkan Prabowo itu sulit. Karena itu saya melemparkan pertanyaan tersebut kepada publik, dan publik bebas menjawabnya. Saya juga menyampaikan bahwa aksi massa damai menjadi alternatif karena jalur lain dinilai tertutup,” katanya.

Saiful menegaskan, pertanyaan yang ia lontarkan saat acara itu merupakan respons atas pernyataan pakar hukum tata negara Feri Amsari yang sebelumnya menyinggung kemungkinan pemakzulan atau impeachment.

“Pertanyaan saya itu merupakan tanggapan terhadap pernyataan Feri Amsari yang berharap pada impeachment. Padahal, impeachment sangat sulit dilakukan mengingat hampir seluruh kekuatan politik di DPR saat ini berada dalam barisan pendukung Prabowo,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima dua laporan terhadap Saiful Mujani terkait dugaan penghasutan. Salah satu laporan diajukan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 April 2026.

Menanggapi kasus itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto meminta masyarakat tidak menggiring proses hukum ke ranah politik maupun isu SARA.

“Kami mengajak semua pihak untuk bijak dan tidak membawa laporan masyarakat ini ke isu kriminalisasi, SARA, maupun politik,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4). []