Hal ini terungkap dari kesaksian Nurlela Kotdriyah, pegawai bank yang dihadirkan jaksa sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara di MA dengan terdakwa Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto.

Dalam kesaksiannya, Nurlela mengungkapkan bahwa Dadan melakukan transaksi sebesar Rp3,78 miliar dalam sehari.

Awalnya jaksa menanyakan kepada Nurlela, berapa kali Dadan Tri melakukan penarikan uang tunai pada 29 Maret 2022. Nurlela menjawab, Dadan menarik tunai sebanyak dua kali yaitu dengan nominal Rp3 miliar dan Rp600 juta.

Tak hanya menarik tunai, lanjut Nurlela, Dadan Tri juga melakukan transaksi jenis lainnya yaitu transfer dan setoran.

“Ada dua kali tarikan sebesat Rp3 miliar dan Rp600 juta. Ada mengirim uang juga, ada setoran juga,” jawab Nurlela persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Jaksa kemudian menanyakan Dadan melakukan transfer ke siapa saja pada tanggal tersebut. Untuk hal itu Nurlela mengaku lupa.

Kemudian jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Nurlela. Dalam BAP itu, Nurlela menjelaskan Dadan melakukan penarikan tunai sebanyak tiga kali dengan nominal masing-masing Rp 3miliar, Rp 600 juta, dan Rp180 juta pada 29 Maret 2022.

“Penarikan tunai tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.32 WIB sebesar Rp3 miliar. Kemudian, pukul 11.39 WIB sebesar Rp600 juta, kemudian 29 Maret, pukul 11.40 WIB sejumlah Rp180 juta’,” kata jaksa membacakan BAP Nurlela.

Dadan juga disebut melakukan setor tunai dan mentransfer uang pada tanggal tersebut. Dadan disebut melakukan setor tunai sebesar Rp150 juta dan transfer Rp50 juta.

“Kemudian setoran tunai pukul 11.41 WIB, atas nama Dadan ke Hardianko sejumlah Rp150 juta kemudian yang E. Pengiriman uang antarbank 29 Maret 2022 pukul 11.42 WIB, bank atas nama pengirim Dadan Tri Yudianto dan penerima Kenzo Xavier Sastradikarya sejumlah Rp135 juta, kemudian F Pengiriman uang tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.49 WIB dari Dadan Tri Yudianto penerima Tajib Priatna sebesar Rp50 juta’,” papar jaksa membacakan BAP Nurlela lagi.

Dadan Tri Yudianto didakwa menerima suap Rp11,2 miliar bersama Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan. Jaksa mengatakan suap itu diterima Dadan dari debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana/KSP ID, Heryanto Tanaka (HT).

Suap itu diduga diberikan agar Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dalam sidang kasasi perkara nomor: 326K/Pid/2022.

Jaksa juga menyebut suap diberikan agar perkara kepailitan KSP Intidana yang berproses di MA dapat diputus sesuai keinginan Heryanto.

Dadan disebut menghubungi Hasbi Hasan untuk meminta bantuan agar penanganan perkara atau putusan hakim bisa sesuai keinginan Heryanto Tanaka.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Dadan disebut menerima uang Rp5 miliar dari Heryanto pada 28 Maret 2022. Dadan kemudian melakukan tarik tunai senilai Rp3,6 miliar pada 29 Maret 2022.

Jaksa mengatakan Dadan Tri kemudian berangkat ke Kantor MA dengan membawa uang Rp3 miliar dalam pecahan Rp100.000 dan menyerahkan uang itu kepada Hasbi Hasan di kantor MA. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD menyindir anggota DPR yang sering marah-marah tapi ternyata makelar kasus (markus). Mendengar itu, anggota Komisi III DPR RI beramai-ramai protes.

Mahfud mengucapkan itu dalam rapat dengan Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat digelar untuk membahas soal transaksi janggal Rp349 triliun.

Sejak rapat digelar, anggota Komisi III DPR silih berganti melakukan interupsi. Pimpinan rapat Ahmad Sahroni berulang kali meminta semua yang mengikuti rapat fokus dan memberikan waktu kepada Mahfud MD untuk berbicara.

Begitu dipersilakan berbicara, Mahfud melanjutkan pemaparannya. Saat itulah dia menyinggung soal markus.

“Karena sering di DPR ini aneh, kadang marah-marah begitu, enggak tahunya markus dia,” ucap Mahfud.

Kata Mahfud, pernah ada anggota DPR yang marah-marah saat rapat dengan Jaksa Agung. Namun, menurut dia, anggota DPR itu kemudian datang dan menitip suatu kasus ke Kejaksaan Agung.

“Marah-marah ke Jaksa Agung, begitu datang ke kantor Kejaksaan Agung nitip kasus,” ujar Mahfud.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin meluruskan isu seputar pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, yang seolah lembaganya menyerah dalam memberantas makelar kasus (markus).

Hal itu disampaikan Syarifuddin di Kantor Mahkamah Agung usai shalat Jum’at 16 Desember 2022.

“Saya yakin tidak seperti itu maksudnya (menyerah). Maksudnya adalah kami sangat serius untuk terus melakukan perbaikan. Kasih kami waktu,” kata Syarifuddin.

Syarifuddin menegaskan, saat ini pihaknya terus melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik, termasuk upaya menutup semua celah bagi terjadinya transaksi dalam proses penanganan perkara.

Di antaranya adalah dengan memperkuat peran satuan tugas khusus (Satgasus) yang bertugas mengawasi dan mengontrol seluruh aparatur di lingkungan MA.

“Tugasnya mendisiplinkan pegawai, jam masuk, jam pulang, jam istirahat diawasi agar tidak ada lagi aparatur yang bertemu pihak-pihak berkepentingan dengan perkara. Semua ruangan juga dipasang CCTV yang dimonitor oleh Satgassus,” ujarnya.

Dia menambahkan, anggota Satgasus juga difungsikan sebagai mystery shopper yang ditugaskan memata-matai serta melakukan penyamaran dalam rangka pengawasan di lingkungan MA dan pengadilan.

“Mereka dilengkapi alat dalam melakukan penyamaran, bisa seperti klien yang minta tolong di MA maupun di pengadilan. Jumlahnya 36 orang dan mereka terkoneksi langsung dengan ruangan kontrol Satgassus sehingga tidak ada lagi yang berani main-main,” jelasnya.

Selain upaya itu, Syarifuddin menyampaikan saat ini MA juga telah memperketat proses rekrutmen panitera pengganti dan panitera muda. Salah satunya, dengan menelusuri rekam jejak bersangkutan dengan melibatkan pihak terkait seperti Komisi Yudisial (KY), PPATK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk pada konteks ini, dilakukan penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Ke depan juga akan ada PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) mandiri di MA yang ditempatkan di luar sehingga tamu tidak lagi masuk ke dalam gedung tempat hakim bekerja, saat ini sedang dibenahi,” imbuhnya.

Langkah yang tak kalah penting ialah MA sedang mempersiapkan pelaksanaan sidang kasasi secara terbuka yang dapat diakses melalui kanal resmi lembaga. Langkah ini terutama untuk mewujudkan transparansi proses persidangan yang sering disoal serta ditengarai jadi sebab jual beli perkara.

“Ke depan akan ada juga sidang kasasi di MA bisa diakses lewat Youtube, sedang mempersiapkan sidang terbuka,” tegasnya.

Optimis Berhasil

Segenap upaya di atas sekaligus melengkapi langkah dan tindakan yang sudah dilakukan MA sebelumnya, tepatnya pasca OTT KPK yang turut menyeret sejumlah pegawai dan dua Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Tindakan itu, antara lain, pemberhentian sementara seluruh tersangka atau pegawai yang dianggap terlibat, pemeriksaan atasan langsung para tersangka, rotasi dan mutasi besar-besaran, juga ikrar penguatan Pakta Integritas oleh para hakim.

“Ke depan tidak boleh ada pegawai terlalu lama menduduki jabatan. Maka rotasi akan dilakukan secara rutin dan berkala,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin juga mengimbau agar para hakim dan pegawai yang hingga kini konsisten dengan integritasnya untuk jadi bagian dari gerakan perbaikan di lingkungan peradilan. Ia minta gara mereka ikut mengigatkan kepada kolega lain untuk sama-sama menjaga integritas.

“Saya optimis semua ini membuahkan hasil. Saya juga meyakini masih sangat banyak hakim dan pegawai yang berintegtitas yang tak bisa ditembus oleh markus,” pungkasnya.