Menurut Boyamin, penyidik tidak boleh berhenti pada penetapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Sonny Sonjaya sebagai tersangka.

Ia menilai masih ada pihak lain yang perlu diperiksa terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami meminta Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di BGN yang saat ini telah menetapkan tiga tersangka, dengan menambah setidaknya satu tersangka lagi,” kata Boyamin dalam video pernyataannya, Sabtu (6/6/2026).

Boyamin mengaku menerima informasi mengenai seorang pejabat tinggi yang diduga memiliki sekitar 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang menjadi bagian dari ekosistem program MBG.

Menurutnya, jika informasi tersebut terbukti benar, maka terdapat potensi konflik kepentingan karena pejabat tersebut memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program.

“Ada pejabat tinggi yang diduga memiliki sekitar 20 SPPG atau dapur umum. Padahal, sebagai pejabat eselon satu, tugasnya adalah melakukan pengawasan,” ujarnya.

Ia menilai pejabat tersebut semestinya menjalankan fungsi kontrol untuk mencegah terjadinya penyimpangan, bukan justru terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

“Seharusnya dia mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Namun sejak awal sudah ada dugaan afiliasi antara pimpinan BGN dengan SPPG, termasuk dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan,” kata Boyamin.

Hal tersebut disampaikan oleh Boyamin Saiman kepada, Selasa 18 ebruari 2025

“Kekecewaan saya bisa saja ajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung dan juga KPK karena tidak menangani secara pasal 9 pemberantasan korupsi dan itu nanti toh bisa digabung kalau Kejaksaan Agung misalnya menerima berkas dari Bareskrim tetap bisa dipadukan,” ujar Boyamin, Selasa 18 Februari 2025.

“Tapi Kabareskrim menggabungkan pasal pemalsuan dan korupsi, susah, sulit, bahkan nggak bisa. Jadi saya betul-betul kecewa dengan Kejaksaan Agung yang menyerah,” lanjutnya.

Boyamin berharap, KPK tetap melanjutkan perkara pagar laut untuk mengungkap dugaan korupsinya.

Jika tidak, Boyamin mengaku akan melakukan gugatan praperadilan kepada KPK.

“Kalau Bareskrim silakan aja karena itu kan ranahnya dia tentang pemalsuan biasa, meskipun katanya bisa saja diterapkan kasus korupsinya, tapi sulit itu, saya khawatir adanya perkara ini hanya perkara pemalsuan biasa. Untuk itu saya kawal betul dengan mengajukan gugatan praperadilan,” pungkasnya. []

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman pun mengaku kecewa. Hal tersebut disampaikan oleh Boyamin Saiman, Selasa 18 Februari 2025.

“Saya kecewa dengan menyerahnya Kejaksaan Agung dalam kasus pagar laut karena saya melaporkan itu kan dengan rumusan pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan yang ditangani Bareskrim,” ucap Boyamin.

Bareskrim Polri kata dia, hanya menyentuh soal dugaan pemalsuan dalam kasus pagar laut. Sementara laporannya kepada Kejaksaan Agung menyasar soal dugaan korupsi pagar laut.

“Bareskrim itu kan pemalsuan biasa, 366, 363 KUHP, kalau saya kan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, di mana itu pemalsuan yang masuk kategori korupsi. Di mana pejabat yang berwenang memalsukan data, memalsukan buku register, nah itu kan hukumannya lebih berat dari sekadar pemalsuan biasa,” kata Boyamin.

“Dari pasal 9 itu nanti pintu masuk ke pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang Pemberantasan Korupsi yaitu suap, suap menyuap dan dari pintu itu kemudian bisa ke pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi, dimana penyalahgunaan wewenang merugikan negara,” lanjutnya.

Boyamin lebih lanjut mengaku menyayangkan sikap mundur Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus pagar laut.

Mengingat, kata Boyamin, Kejaksaan Agung cukup ahli di pasal 9, pasal 5 dan 6, hingga pasal 2 Undang undang Pemberantasan Korupsi.

“Kalau ke Bareskrim karena pasalnya itu pasal 263 sama 266 KUHP hanya pemalsuan biasa kan otomatis tidak bisa masuk korupsinya, tidak bisa masuk suapnya, karena itu KUHP, pintu masuknya bukan undang-undang korupsi,” kata Boyamin.

“Jadi nanti akan mengecil kasus pagar laut ini dan bahkan bisa melindungi dari swastanya yang memberi suap,” tutupnya. []

Boyamin berpandangan bahwa laut tidak bisa disertifikatkan sehingga dirinya menduga ada tindak pidana korupsi dalam penerbitan kedua sertifikat tersebut.

“Saya melihatnya dari memastikan itu dengan melapor ke KPK dengan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang pemalsuan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai tindak pidana korupsi.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan pihak tergugat adalah Kapolda Metro Jaya sebagai Termohon I. Kemudian Kapolri sebagai termohon II dan Kejati DKI Jakarta menjadi Temohon III.

“Bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri,” ujar Boyamin tertulis, Jumat (1/3/2024).

Dalam petitumnya, MAKI meminta hakim memerintahkan para Termohon menahan Firli Bahuri. Kemudian memerintahkan para Termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada JPU Kejati DKI Jakarta.

“Semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan Penyidik,” Boyamin menjelaskan.

Pegiat antikorupsi itu juga meminta hakim juga memerintahkan Termohon II membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri.

Sebelumnya, desakan penahanan Firli juga disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim. “Semestinya memang patut ditahan. Apabila bukti-buktinya sudah cukup kuat, ya apalagi yang ditunggu,” katanya, kemarin.

Ia mendasarkan pada putusan praperadilan yang menyatakan sah penetapan tersangka terhadap purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu.

Firli Bahuri yang terjerat kasus dugaan memeras eks Mentan Syahrul Yasin Limpo itu sudah menjalani pemeriksaan enam kali di Bareskrim Polri.

“Menolak (gugatan) seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon,” kata Abu di PN Jaksel, Rabu (21/2/2024).

Abu mengatakan pihaknya menolak eksepsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga sidang in absentia terhadap Harun tidak bisa dilakukan.

Sebelumnya, MAKI menggugat KPK karena tak kunjung melanjutkan proses hukum buronan sekaligus Harun Masiku. Permintaannya yakni Lembaga Antirasuah harus membawa tersangka kasus suap itu ke persidangan dengan opsi in absentia.

“Atas keengganan KPK sidang in absentia, maka aku dalilkan KPK telah menghentikan penyidikan secara materiel,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 Januari 2024.

Boyamin menjelaskan gugatan MAKI masuk dalam kategori praperadilan karena pengajuannya terkait penghentian perkara yang dilakukan KPK. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Analisa dan keyakinan saya, Harun Masiku sudah meninggal dunia,” kata Bonyamin, Selasa, 21 Desember 2024.

Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Bukan tanpa dasar Bonyamin berkeyakinan seperti itu. Katanya, politisi PDIP tersebut tidak punya cukup banyak uang untuk bersembunyi.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Harun Masiku juga bukan berasal dari keluarga yang cukup mapan, bukan dari keluarga kaya,” ungkapnya.

“Jadi lawyer tidak laris, pernah kerja hanya legal di bank, kemudian jadi tenaga ahli DPR. Itu enggak banyak uangnya,” sambung Bonyamin.

Dengan kondisi tersebut, Bonyamin berpandangan, Harun Masiku tidak mungkin masih bertahan dalam persembunyiannya.

Dia menilai, KPK dengan sumber daya yang ada seharusnya bisa dengan mudah menangkap Harun Masiku jika memang masih hidup.

JAKARTA, Eranasional.com – Dugaan Pemprov DKI Jakarta membeli lahan sendiri di Puri Gardenia II RT 07 RW 01, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menjadi sorotan publik. Pegiat antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mencurigai ada oknum aparat Pemprov DKI Jakarta yang bermain.

“Di lingkungan Pemprov DKI perlu dilakukan bersih-bersih. Harus benar-benar bersih, kalau tidak kasus seperti ini akan terulang,” kata Boyamin Saiman saat dihubungi, Kamis (10/8/2023).

Boyamin mengungkapkan, setiap kali ‘bermain’ oknum tersebut tidak menanyakan ‘dapat berapa’, tapi ‘dapat apa’. Namun, Bonyamin tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksudnya.

Dia pun mendorong KPK untuk menyelidiki dugaan kongkalingkong di lingkungan Pemprov DKI tersebut tanpa harus menunggu ada yang melapor.

“Mungkin KPK sudah tahu dan paham permainan ini. Kita tunggu saja aksinya,” ujar Boyamin.

Untuk diketahui, dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI seluas 6 312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000 merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI kala itu, sebesar Rp131.182.150.000 . Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanaman dan Susi Marsitawati saat masih menjabat melalui surat keterangannya.

JAKARTA, Eranasional.com- Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK bersikap tegas dengan menjemput paksa Lukas Enembe jika tidak percaya Gubernur Papua itu sakit. MAKI juga mengungkap lokasi Lukas Enembe bermain judi sebagai member VVIP.

Gubernur Papua itu telah dua kali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan kedua yang seharusnya dilakukan hari ini, Senin, (26/9) lagi-lagi tak diindahkan Enembe dengan alasan sakit.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyebut pihaknya telah melaporkan kondisi kesehatan kliennya ke KPK yang tidak mungkin menghadiri pemeriksaan karena alasan sakit.

“Kita sudah lapor hari Jumat kemarin di KPK, tidak mungkin hadir dalam keadaan sakit,” kata dia kepada wartawan, Minggu (25/9).

Terkait mangkirnya Enembe dari pemeriksaan, KPK menyatakan Lukas Enembe harus menyertakan dokumen resmi dari tenaga medis. Sementara, dokter pribadi Lukas Enembe, Anton Mote menjelaskan Enembe sudah mengalami stroke sejak 2015.

Selain itu sang dokter juga menyebut Enembe sering melakukan pengobatan ke Singapura karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mempertanyakan asal muasal harta kekayaan Lukas Enembe.

Grace mengatakan jika Gubernur Lukas bisa main judi di kasino dengan nilai sefantastis itu lebih dari setengah triliun rupiah, berapa banyak uang yang ia miliki? Dari mana sumber kekayaannya?

“Penjelasan kuasa hukum Lukas agak maksa dan kurang nyambung. Kata dia, Lukas ini memang orang kaya dan sudah 20 tahun menjabat sebagai pejabat publik di daerah yang kaya. Iya sih, betul Papua memang provinsi yang amat kaya tapi ironisnya hingga saat ini Papua masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia,” papar Grace dikutip dari program Sis Grace on Mic yang ditayangkan di kanal YouTube Cokro TV, pada Senin (26/9/2022).

Menurutnya kalau hanya mengandalkan pendapatan sebagai kepala daerah, rasanya sulit dipercaya Lukas Enembe punya harta ratusan miliar rupiah atau bahkan lebih dari itu.

“Tapi Papua punya dana otonomi khusus. Menurut BPK ada dugaan dana itu diselewengkan karena lemahnya pengawasan,” ungkapnya.

Grace menegaskan, pejabat publik bukannya tidak boleh kaya tapi yang penting asal kekayaannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan uang dari hasil korupsi dan gratifikasi.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi tunai yang mencurigakan dilakukan oleh Enembe. Mereka menemukan Enembe melakukan setoran uang tunai US$ 55 juta atau Rp 560 miliar ke kasino judi.

PPATK juga menemukan setoran tersebut ada yang dilakukan dengan nilai US$ 5 juta atau setara hampir Rp 75 miliar. Lembaga tersebut juga menemukan ada pembelian perhiasan berupa jam tangan melalui setora tunai tersebut dengan nilai US$ 55 ribu atau setara Rp 824,6 juta.

Saat ini PPATK telah membekukan rekening Enembe dengan total nilai Rp 71 miliar. Termasuk transaksi keuangan terkait kasus Enembe pada 11 penyedia jasa keuangan. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com – Tertangkapnya Rektor Unila Prefesor Karomani oleh KPK perkara suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri seperti membuka kotak pandora.

Jalur mandiri masuk perguruan tinggi memang rawan korupsi dan rawan terjadi transaksional.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Riset) untuk menghapuskan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur mandiri. Permintaan itu disampaikan agar penerimaan mahasiswa jalur mandiri tidak dimanfaatkan untuk transaksional oleh sejumlah oknum di PTN.

“Saya mendesak agar jalur mandiri di semua perguruan tinggi negeri (PTN) dihapuskan. Saya kira paling pas penerimaan mahasiswa baru itu satu jalur, artinya jalur penuh, udah nggak ada jalur mandiri, bisa jalur prestasi atau jalur berkaitan dengan ujian seleksi penerimaan, semua ikut di situ,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Eranasional.com, Selasa (23/8).

JAKARTA, Eranasional.com- Rencana Kejaksaan Agung melakukan persidangan in absentia terhadap pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mendapat dukungan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan, Kejaksaan Agung berpengalaman menggelar sidang in absentia atau sidang tanpa menghadirkan terdakwa. Seperti kasus TPPI dengan terdakwa Honggo.

“Saya memberikan dukungan kalau ini disidangkan in absentia, karena kalau nanti nunggu kapan ditangkap malah kedaluarsa atau expired karena 18 tahun kasus korupsi itu expired-nya,” kata Boyamin Saiman dalam pernyataannya, Rabu (3/8/2022).

Menurut dia, Kejagung juga sudah berpengalaman dan sering melaksanakan persidangan in absentia terhadap perkara korupsi yang terdakwanya kabur ke luar negeri. Maka persidangan in absentia diperlukan dan merupakan langkah tepat.

“Tapi kalau tidak mampu untuk didatangkan atau tidak bisa ditangkap ya nggak usah nunggu lama-lama,” ujarnya.

Boyamin juga mengatakan, persidangan in absentia sebenarnya hanya akan merugikan Surya Darmadi. Sebab, ia tidak bisa membela dirinya karena tidak ada di persidangan.

Selain itu, persidangan in absentia biasanya menghasilkan hukuman yang berat, karena terdakwa dinilai tak kooperatif.

“Jadi saya juga mengimbau Surya Darmadi untuk datang aja ke indonesia menyerahkan diri dan kemudian disidangkan bisa membela diri,” tuturnya.

Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat ini, status Surya adalah buron. (Ainur)

JAKARTA – Meskipun telah dijebloskan ke Lapas Wanita Tangerang, namun status jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS masih menempel.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyebut seharusnya Pinangki diberhentikan secara tidak hormat, sehingga negara tidak menggaji seorang koruptor.

“Sampai sekarang (Pinangki) juga belum dicopot dari PNS-nya. Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi harusnya segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat,” ujar Boyamin dalam acara Mata Najwa, Rabu 4 Agustus 2021.

Ia pun menyayangkan, sikap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tak langsung memecat Pinangki.

“Sesuai ketentuan undang-undang bahwa orang yang melakukan korupsi itu jika sudah mendapatkan putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap) maka ya langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Copot saja Jaksa Agung,” ujar Boyamin saat dikonfirmasi wartawan, pada Kamis (5/8)

Menurutnya, jika Jaksa Agung berdalih masih dalam proses, itu hanyalah sekadar alasan saja. Mestinya, kata dia, pemecatan dengan tidak hormat bisa dilakukan dalam waktu atau hari secara administrasi.

“Saya pernah melihat ada Jaksa yang lain juga diberhentikan dengan tidak hormat itu karena melakukan tindak pidana yang hukumannya bahkan lebih tinggi, dan ini juga ada jaksa yang lain yang diberhentikan dengan tidak hormat karena diduga melakukan korupsi, putusan inkrah,” katanya.

“Jadi saya rasa apa yang terjadi pada Pinangki, memang sesuatu keistimewaan lain yang didapatkannya karena tidak segera diberhentikan. Karena apapun alasannya, belum diberhentikannya Pinangki berarti ia masih berhak untuk mendapatkan gaji, meskipun itu hanya gaji pokok yang jumlahnya sekian persen dari gaji totalnya,” lanjutnya.

Ia mengatakan persoalan Pinangki menerima atau tidak gaji tersebut merupakan urusan lain. Tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah negara yang dirugikan karena tindakannya ini, masih harus menganggarkan gaji untuk Pinangki.

Namun, Boyamin menyebut belum mencari tahu apakah Pinangki juga menerima gaji bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya selama masa tahanan. “Tapi memang seharusnya selama belum diberhentikan dengan tidak hormat maka masih menerima gaji,” ujarnya.

Terkait apakah Pinangki masih menerima gaji atau tidak sebagai PNS, itu tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PNS ditahan. Kemudian, dalam ayat (4) menyebut PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan penghasilan.

Tetapi, pada ayat (5) tertulis bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian tersebut tertuang dalam ayat (6) yang berbunyi “Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara pada ayat (7) menyebutkan bahwa, penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan kemahalan umum apabila ada sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Lalu di ayat (8) dijelaskan, uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara. Kemudian, ayat (9) menyebut pemberhentian sementara ini berlaku sampai dengan (a) dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabatan yang berwenang, atau (b) ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa Pinangki masih diberhentikan sementara hingga putusannya Inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Ia menyebut bahwa jaksa Pinangki berstatus diberhentikan sementara sebagai ASN dan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung.

“Yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan PNS, maka secara otomatis jabatan yang melekat pada PNS juga berhenti sementara,” ujar Leonard, pada Rabu 16 Juni 2021 lalu.

Dalam kasus tersebut Pinangki terbukti telah melakukan tiga tindak kejahatan seperti penerimaan suap dari Djoko Tjandra, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pemufakatan jahat.

Diketahui, sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Salah satu alasan hakim memangkas hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Namun, Kejaksaan Agung memutuskan untuk tak mengajukan kasasi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Pewarta: Agung Nugroho