JAKARTA – Jenderal Polri Idham Azis telah mengeluarkan maklumat baru terkait penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19). Dekrit keempat yang dikeluarkan oleh Idham pada tahun 2020 ini mencakup ancaman represi massa selama liburan akhir tahun.

Dalam maklumat nomor: Mak / 4 / XII / 2020 tanggal 23 Desember 2020, Idham menyerukan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam melaksanakan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

“Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona,”  kata Kepala Bidang Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono usai dikonfirmasi Rabu (23/12).

Dalam maklumat tersebut, Idham menekankan setidaknya empat poin.

Pertama, Idham Azis meminta masyarakat tidak mengadakan kegiatan atau pertemuan yang mengundang banyak orang di tempat umum.

Pasalnya, penyebaran virus corona secara nasional masih belum terkontrol sepenuhnya. Selain itu, masih ada kemungkinan penyebaran virus di masyarakat.

Kegiatan yang dilarang selama Natal dan Tahun Baru antara lain perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah, pesta atau perayaan malam tahun baru, parade, parade karnaval, dan acara penyalaan kembang api.

Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, polisi akan mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran aturan yang tertuang dalam maklumat tersebut.

“Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tulis maklumat tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah mempersingkat liburan pada akhir tahun 2020 menjadi tiga hari. Awalnya, total waktu liburan bertepatan dengan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 adalah 11 hari.

Namun libur akhir tahun memiliki sisa 8 hari yaitu 4 hari libur natal dan 4 hari libur tahun baru.

Keputusan untuk memperpendek cuti dan cuti bersama pada akhir tahun ini diambil dari rapat gabungan Menko PMK dengan Kemenaker, Kemenpan RB, dan Kemenag. (red)

Eranasional.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat terkait dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19) dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Salah satu isi maklumat adalah setiap anggota kepolisian bisa menindak pihak yang melanggar protokol corona.

Maklumat itu tertuang dalam Nomor: Mak/3/IX/2020 dan ditandatangani oleh Kapolri sendiri pada 21 September 2020 lalu dan memuat empat poin.

Dalam Maklumat, Kapolri Jenderal Idham Azis meminta keselamatan jiwa harus diutamakan oleh semua pihak di setiap tahapan Pilkada dengan berpedoman peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

Peserta Pilkada dilarang untuk membuat kerumunan berupa arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa.

“Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya,” tulis Idham dalam beleid Maklumat Kapolri pada poin kedua.

Selain itu, dalam poin lainnya Kapolri juga menegaskan bahwa pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Penyelenggara Pilkada 2020 juga wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Idham.

Kepal Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa penerbitan maklumat itu adalah bentuk evaluasi Polri selama tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sudah berjalan sejauh ini.

“Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster Corona, pertama di kantor, kedua keluarga, ketiga pilkada. Tentunya adanya hal tersebut, Polri mengeluarkan Maklumat,” kata Irjen Argo Yuwono. (humas)