JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, tidak memenuhi panggilan Ombudsman sebagai pihak Terlapor dalam aduan dugaan maladministrasi dalam pemberhentian Brigjen Endar Priantoro. Firli malah mengirim surat saat informasinya dibutuhkan.

“Dijawab oleh KPK melalui surat tanggal 17 Mei 2023 yang intinya menyampaikan bahwa pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik,” kata anggota Ombudsman, Robet Na Endi Jawang di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Robert menjelaskan, surat panggilan Firli dikirimkan pada tanggal 11 Mei 2023. Sejumlah dokumen pendukung dan kronologi kasusnya juga disertakan oleh Ombudsman saat itu.

Namun, Firli menyebut tidak bisa menghadiri panggilan untuk mempelajari sejumlah dokumen dari Ombudsman. Robert mengaku senang dengan sikap tersebut, karena keterangan Firli masih dibutuhkan.

“Ini tentu kabar yang baik bagi kami dan memang umumnya juga seperti ini. Jadi kalau pihak Terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu,” ucap Robert.

Sebelumnya, Endar Priantoro mengadu ke Ombudsman terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Dia menilai, ada maladministrasi atas keputusan itu.

“Dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, dan juga pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Endar di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).

Pihak yang dilaporkan Endar yakni semua pihak yang menandatangani keputusan pemberhentian terhadapnya. Pimpinan dan Sekjen KPK tercantum dalam aduan itu.

Bentuk maladministrasi yang diadukan yakni berupa dugaan adanya pola intervensi independensi dalam penegakan hukum yang berulang.

KPK dinilai sengaja mendepak orang yang bekerja dengan semestinya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat independensi KPK,” tegas Endar.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro resmi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Ombudsman.

Endra melaporkan keduanya dengan dugaan melakukan maladministrasi terkait pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

“Hari ini saya melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Hormat yang telah dikeluarkan KPK pada tanggal 31 Maret 2023 lalu terhadap diri saya. Dalam hal menurut saya proses penerbitan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK,” kata Endar di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (17/4/2023).

“Terlapornya tentunya yang tanda tangani dan salah satu pimpinan,” sambung Endar.

Menurut dia, pemberhentian dirinya erat dengan penyalahgunaan wewenang. Dia menilai hal itu juga berkaitan dengan intervensi terhadap upaya penegakan hukum.

“Pemberhentian ini merupakan penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan penggunaan wewenang tersebut melalui upaya untuk mengintervensi independensi penegakan hukum melalui rekayasa perkara dan pembocoran informasi yang bersifat rahasia sehingga merusak independensi dan due process of law,” tuturnya.

Endar mengatakan, sejumlah bukti dokumen telah diserahkan kepada pihak Ombudsman. Runutan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang dinilai janggal pun telah dijabarkan.

Jenderal polisi bintang satu ini menyerahkan proses pelaporannya itu kepada Ombudsman. Dia berharap lewat mekanisme Ombudsman surat keputusan terkait pencopotannya bisa dibatalkan.

“Tentunya kami mengharapkan seandainya terjadi maladministrasi, sesuai kewenangan dari Ombudsman kami mengharapkan adanya tindak lanjut tentang pembatalan SK tersebut,” jelasnya.

Seperti diketahu, Ketua KPK Firli mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023.

Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta agar Endar tetap bertugas di KPK.

Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewan Pengawas KPK bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

Menanggapi pengaduan Endra itu, KPK menegaskan pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023. KPK juga menyatakan tidak mengajukan perpanjangan masa tugas Endar.

Eranasional, Bungo – Sidang lanjutan kasus dugaan pengrusakan mobil perusahaan batu bara milik PT KBPC pasca bentrok dengan warga di desa Tanjung agung Muko Muko batin VII, kembali digelar secara terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Muara Bungo hari ini, Jum’at (21/01/2022).

Dalam sidang lanjutan kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Verbal dari pihak Penyidik kasus dugaan tersebut yang mendakwakan Mardedi Susanto alias Atok yang didakwakan pasal 170 dan 406 jo 55 KUHP.

Yaitu Bripka Erfan Boy, SH selaku penyidik Polres Bungo dalam kasus tersebut dimintai keterangannya sebagai saksi dihadapan Majelis Hakim terkait keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dari keterangan saksi, terungkap sejumlah fakta penting. Di antaranya dugaan maladministrasi saat proses penyidikan di Kepolisian.

Kuasa hukum terdakwa Bachtiar Marasabessy mengatakan saksi penyidik Erfan Boy saat ditanyakan terkait penyerahan barang bukti pinjam pakai pada tanggal 16 Juni 2021 yang diajukan pelapor, sementara penyidik membuat surat berita acara dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Juni 2021.

“Sedangkan surat perintah yang dikeluarkan Kasat Reskrim baru dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021. Artinya permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut diserahkan kepada pelapor sebelum surat perintah dari Kasat Reskrim, lebih lucu lagi di tanggal 16 Juni pelapor mengajukan permohonan dan penyidik menyerahkan kepada Pelapor pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 16 juni ini tentu sangat berbeda berita acara saat dalam persidangan,” kata Bachtiar dalam rilisnya, Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Kejanggalan lainnya berdasarkan keterangan saksi tersebut adalah barang bukti truk tidak pernah dititipkan di kepolisan maupun di tempat penyimpanan barang bukti yang seharusnya, tetapi ditempatkan di gudang milik PT KBPC.

Dalam persidangan, keterangan saksi penyidik Polres Bungo Bripka Erfan Boy menyampaikan, berkas untuk kasus tersebut ada kesalahan pengetikan dan kelalaian dalam pembuatan BAP.

“Iya yang mulia, siap mohon maaf memang ada kesalahan dan kelalaian kami dalam salah tulis tanggal saat BAP pemeriksaan.” Ucap saksi.

Menanggapi itu, Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus ini, Meirina Dewi Setiawati, mengatakan adanya maladmistrasi karena dari keterangan saksi penyidik mengakui adanya kelalaian dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan.

“Anda Harus tau, disini dipersidangan ini, sudah banyak kesalahan dan perbedaan dokumen, anda sudah bikin malu institusi anda saja, karena apa? fakta persidangan banyak perbedaan dengan BAP yang anda buat!.” Ucap hakim kepada saksi.

“Sebagai aparat hukum SOP dijalankan, apa yang kamu lakukan itu yang kamu buat, apa yang kamu buat itu yang kamu lakukan, kan gitu!

Siap bu, jawab saksi.”

Setelah persidangan majelis hakim melihat langsung barang bukti yang sudah di hadirkan depan kantor Pengadilan Negeri Muara Bungo Pemeriksaan Setempat (PS).

Dalam PS, faktanya kendaraan barang bukti sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan semula, gagang spion sudah terpasang dengan yang baru, sudah diganti warna, tangkai berubah bentuk. Demikian disampaikan oleh sopir Rizal saat ditanyakan.

“Barang buktinya berbeda karena ini sudah masuk dalam ranah peradilan, ada majelis ada jaksa penuntut ada penasehat hukum bagaimana fakta persidangan tersebut biarlah masing-masing pihak menilai tidak bisa kita lihat,” kata Bachtiar didampingi kuasa hukum lain Nurdamewati Sihite dan Marwan Saputra. (era).