Gagasan ini muncul bukan tanpa alasan. Jogja, dengan catatan panjang menghadapi berbagai bencana seperti gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, dan banjir lahar dingin, telah membuktikan ketahanan dan kemampuan mitigasi bencana yang patut dijadikan contoh nasional.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut.

Menurutnya, DIY memiliki sejumlah keunggulan, seperti infrastruktur riset yang memadai, komunitas akademik yang kuat, serta kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Dengan menjadikan Jogja sebagai Laboratorium Bencana, kami berharap bisa melahirkan kebijakan mitigasi bencana yang lebih efektif, berbasis penelitian, dan bisa diterapkan di tingkat regional maupun nasional,” jelas KH Maman Imanulhaq, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB.

Kiai Maman menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya tentang infrastruktur dan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal serta semangat gotong royong.

“DIY memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana. Ini bisa menjadi modal besar untuk menjadikan Jogja sebagai pusat riset dan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia,” ujarnya di Yogyakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

Selain itu, PKB juga mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun pusat data bencana yang lebih akurat.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas.

“Kami ingin melibatkan pesantren dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kebencanaan berbasis nilai-nilai keagamaan. Ini penting karena mitigasi bencana harus menyentuh aspek budaya dan keagamaan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, PKB juga mengusulkan peran lebih besar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam proses perizinan bangunan di wilayah rawan bencana.

Menurut Kiai Maman, setiap pembangunan harus mempertimbangkan aspek mitigasi risiko, seperti desain bangunan tahan gempa dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir.

“BNPB harus dilibatkan dalam perizinan bangunan di daerah rawan bencana. Ini penting untuk memastikan setiap konstruksi memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Pembangunan fisik memang penting, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Kiai Maman.

Dengan usulan ini, PKB berharap Jogja tidak hanya menjadi contoh dalam menghadapi bencana, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan riset kebencanaan yang bisa diadopsi secara nasional.

Langkah ini dianggap sebagai solusi strategis untuk mengurangi risiko bencana di Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia.[]

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menarik kembali izin yang sebelumnya diberikan untuk acara diskusi yang dihadiri bakal capres Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/10).

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq mengatakan awalnya Pemprov Jabar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar memberikan izin penggunaan gedung tersebut.

“Namun, Sabtu (7/10) sekitar pukul 23.00 WIB, salah seorang pegawai Disparbud Jabar menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi di GIM harus dibatalkan,” kata Maman, Senin (9/10/2023).

Dia mengaku heran dengan pembatalan secara mendadak tersebut. menurut Maman, hingga kini pihaknya belum menerima surat secara tertulis perihal pembatalan acara diskusi bertajuk ‘Demi Ibu Pertiwi; Saatnya Perubahan’ itu.

“Pemberitahuan pembatalan dilakukan secara verbal, tanpa surat tertulis dan disampaikan beberapa jam jelang pelaksanaan,” ujarnya.

Menurut Maman, GIM merupakan ruang publik dan kerap digunakan sebagai lokasi berbagai acara masyarakat dan organisasi. Dia menganggap pembatalan acara diskusi yang dihadiri oleh Anies ini bukan keputusan resmi, karena tidak menggunakan surat.

Dia pun menuding keputusan Pemprov Jabar ini sebagai tindakan menghalang-halangi, represif, dan tidak adil. Menurutnya, wajar saja berdasarkan survei indeks demokrasi di Jawa Barat mengalami penurunan.

“Pemprov Jabar dalam hal ini merupakan aktor utama mencederai nilai-nilai demokrasi dan bersikap sewenang-wenang dalam pilihan politik rakyat saat ini,” tukas Maman.