Marcella Santoso – Eranasional.com

Kasasi Ditolak, Marcella Santoso Hadapi Hukuman 15 Tahun dan Uang Pengganti Rp21,6 Miliar

Rio Anthony — Mon, 14 Sep 2026 08:30:07 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Agung (MA) menutup upaya hukum advokat Marcella Santoso dalam perkara suap pengurusan vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO) yang menjerat tiga korporasi.

Dalam putusan kasasi, MA menyatakan menolak permohonan yang diajukan jaksa penuntut umum maupun Marcella sebagai terdakwa.

Putusan tersebut membuat hukuman 15 tahun penjara terhadap Marcella berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Amar putusan kasasi: Tolak kasasi PU (Penuntut Umum), tolak kasasi Terdakwa,” demikian bunyi amar putusan yang tercantum dalam Direktori Putusan MA, dikutip Senin (14/9).

Putusan perkara Nomor 9819 K/PID.SUS/2026 itu dijatuhkan pada Rabu, 2 September 2026.

Majelis kasasi diketuai Jupriyadi dengan anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya. Sementara Bayu Ruhul Azam bertindak sebagai panitera pengganti.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Marcella dari vonis pengadilan tingkat pertama menjadi 15 tahun penjara.

Dalam putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI, Marcella juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta.

Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 150 hari.

Putusan banding itu dibacakan pada Selasa, 12 Mei 2026 di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Majelis hakim dipimpin Joni dengan anggota Budi Susilo dan Bragung Iswanto, sedangkan Andi Syamsiar tercatat sebagai panitera pengganti.

Perkara Suap Hakim CPO, Jaksa Tuntut Pencabutan Profesi Advokat Marcella

Aditya — Wed, 18 Feb 2026 17:24:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Marcella Santoso tidak hanya dengan pidana penjara dalam perkara dugaan suap terkait vonis lepas atau onslag terhadap tiga korporasi crude palm oil (CPO), tetapi juga meminta agar ia diberhentikan secara permanen dari profesinya sebagai advokat. Permintaan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 18 Februari 2026.

Dalam amar tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Marcella Santoso dari profesinya sebagai pengacara. Langkah itu dinilai sebagai konsekuensi etik dan hukum atas perbuatannya yang disebut terbukti memberikan suap kepada hakim agar menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi besar di sektor sawit.

Jaksa menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya mencederai proses peradilan, tetapi juga merusak integritas profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Profesi advokat, menurut jaksa, memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan martabat hukum, sehingga ketika terbukti terlibat dalam praktik suap, sanksi etik berupa pemberhentian tetap dinilai relevan dan proporsional.

Selain meminta pencabutan status advokat, jaksa juga menuntut Marcella dengan pidana penjara selama 17 tahun. Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan subsider 150 hari kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar.

Tidak hanya itu, jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dilunasi dan harta bendanya tidak mencukupi untuk disita, maka terdakwa dituntut menjalani tambahan pidana penjara selama 8 tahun.

Dalam dakwaan dan tuntutan yang dibacakan di persidangan, jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia juga disebut melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jaksa Tuding Marcella Santoso Gunakan Jasa Buzzer Terkait Kasus Harvey Moeis

Aditya — Wed, 21 Jan 2026 21:37:24 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Jaksa penuntut umum mengungkap dugaan penggunaan jasa buzzer media sosial untuk melawan komentar dan pemberitaan negatif terkait perkara korupsi timah yang menjerat Harvey Moeis. Dugaan tersebut mencuat dalam sidang perkara perintangan penyidikan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21 Januari 2026).

Dalam persidangan tersebut, jaksa menghadirkan advokat Marcella Santoso sebagai saksi. Marcella diperiksa dalam perkara yang menjerat terdakwa Junaedi Saibih (advokat), Tian Bahtiar (mantan Direktur JakTV), dan M. Adhiya Muzakki, yang dikenal sebagai Ketua Cyber Army sekaligus pengelola jaringan buzzer.

Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Marcella Santoso, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024 ia berupaya mencari pihak yang dapat memberikan perimbangan atas derasnya opini negatif di media sosial terhadap kliennya, Harvey Moeis.

Dalam BAP tersebut, Marcella mengaku mendapatkan kontak M. Adhiya Muzakki menjelang putusan perkara korupsi timah. Keduanya kemudian bertemu secara langsung di sebuah restoran di kawasan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan.

“Karena pada saat itu klien saya HM sudah sangat tertekan atas komentar negatif masyarakat pengguna media sosial atas postingan perkara timah,” kata jaksa membacakan keterangan Marcella dalam BAP.

Pada pertemuan itu, Marcella disebut menyampaikan kebutuhannya untuk menghadapi komentar-komentar negatif yang ramai beredar di platform media sosial.

Menurut jaksa, dalam pertemuan tersebut Adhiya menawarkan sejumlah opsi untuk menghadapi sentimen negatif publik. Di antaranya adalah penggunaan buzzer media sosial, pemanfaatan key opinion leader (KOL) atau tokoh publik yang memberikan pendapat menguntungkan, hingga aktivitas kontraintelijen seperti pemasangan spanduk dan pengorganisasian gerakan sosial berupa demonstrasi.

Namun, pada pertemuan pertama, belum ada kesepakatan yang dicapai terkait strategi yang akan digunakan.

“Pada pertemuan pertama belum tercapai kesepakatan antara saya dengan Adhiya atas saran apa yang saya pilih,” ujar jaksa mengutip BAP Marcella.

Jaksa kemudian mengungkap bahwa terdakwa Junaedi Saibih beberapa kali melanjutkan komunikasi dan pertemuan dengan Adhiya Muzakki. Hingga akhirnya, Marcella disebut menyetujui penggunaan jasa Adhiya untuk membentuk opini yang menguntungkan Harvey Moeis di media sosial.

Dalam BAP tersebut, nilai kerja sama disebut mencapai Rp 597.500.000 untuk durasi satu bulan.

“Pada akhirnya saya setuju menggunakan jasa Adhiya, yang akan memberikan pendapat yang menguntungkan,” ujar jaksa membacakan keterangan Marcella.