Denpasar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bekerja untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia serta melaksanakan program strategis lainnya. Mulai terlihat hasilnya, kini kerja keras tersebut diapresiasi oleh para pemangku kepentingan, salah satunya oleh Mardani Alisera, Anggota Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN.

“Kita apresiasi kerja keras Kementerian ATR/BPN dalam sertipikasi tanah masyarakat,” ujarnya saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Aston, Kota Denpasar, Jumat (25/6/2021).

Apresiasi yang diberikan oleh Mardani Ali Sera beralasan karena Kementerian ATR/BPN terus memenuhi target yang ditetapkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ia juga mengatakan bahwa biasanya kantor pertanahan hanya menerbitkan sertipikat 500.000 bidang tanah hingga 1 juta saja. Namun, melalui PTSL, mayoritas tanah-tanah masyarakat dapat terjamin haknya.

“Kita juga perlu apresiasi Presiden Joko Widodo terkait program sertipikat tanah ini,” kata Mardani Ali Sera.

Dari sisi anggaran, Komisi II DPR RI juga mendukung program Kementerian ATR/BPN ini. Mardani Ali Sera mengisahkan bahwa dulu masalah yang dihadapi dalam program pendaftaran tanah adalah kurangnya juru ukur dan minimnya alat yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran tanah.

“Kekurangan juru ukur bisa diatasi dengan merekrut juru ukur berlisensi, dua tahun belakangan ini Kementerian ATR/BPN bisa membeli alat ukur canggih dan terbaru sehingga mampu melaksanakan program PTSL dengan maksimal,” ujar Mardani Ali Sera.

Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN saat ini juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

Mardani Ali Sera mengatakan bahwa RUU Pertanahan tidak akan menggantikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), melainkan memperkuat dan mendukung UUPA. Tujuannya nantinya masyarakat mendapat manfaat optimal atas kepemilikan tanah, melalui pemberian hak atas tanah yang mudah dan efisien.

Apresiasi tidak hanya datang dari anggota legislatif, namun juga dari masyarakat. Berbicara pemberian hak atas tanah, I Made Apiana, 35 tahun, mengatakan bahwa proses pengurusan sertipikat tanahnya berjalan lancar. Proses pembuatan sertipikat tanahnya dilayani dengan baik oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

“Perasaan saya sangat tenang karena ke depan akan diagunkan untuk meningkatkan kualitas kerja bengkel saya,” kata I Made Apiana.

Musliminsyah, 50 tahun, juga bercerita bagaimana pendaftaran tanahnya berjalan lancar. Penuh haru, Musliminsyah mengatakan bahwa ia merasa terbantu dengan adanya PTSL.

“Yang jelas, saya bersyukur kepada pemerintah atas program ini,” ujar Musliminsyah.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan angka 2 juta kasus positif Covid-19 sdh Indonesia lalui, begitu juga dengan angka penularan harian yang sdh memecahkan rekor.

“Ini lebih dari sekadar angka maupun statistika. Tidak bisa ditawar, penanganan Covid-19 mesti ketat dan kejam. Kemudian kejam bermakna harus berani mengambil keputusan tegas dan tega,” kata Mardani melalui akun tweeter di Jakarta, Rabu (23/6/2021)

Lanjutnya, harus kita akui pengendalian penularan Covid-19 masih jauh dari harapan. “Pemerintah perlu evaluasi, apa tetap bisa aktivitas ekonomi maupun kesehatan berjalan beriringan? Perlu kebijakan ekstrem, bisa lockdown secara nasional/mengunci wilayah per pulau secara berkala,” sambungnya

Dikatakan Politkus PKS, suka tidak suka, kita melihat penanganan pandemi yang pemerintah lakukan masih berorientasi pada aspek ekonomi.

“Mas Faisal Basri, ekonom senior dari UI juga menyebut, konsensus ekonom di seluruh dunia sudah menyatakan bahwa krisis kesehatan harus lebih dulu diselesaikan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi,” terang Mardani

Ia menambahkan jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan.

“Dan jangan sampai Wabah ini menjadi bancakan APBN atas ketidakmampuan pemerintah di bidang ekonomi. Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya, ayo ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul,” beber Mardani.

Terlebih kebijakan penebalan PPKM Mikro, lanjut kata legislator PKS, yang pemerintah putuskan tidak jauh berbeda dengan PPKM Mikro sebelumnya.

“Ada potensi tidak terlalu berdampak pada mobilitas masyarakat yang kian meningkat akhir-akhir ini. Pengawasan yang pemerintah lakukan pun masih amat longgar,” ujar Mardani

Kata Politikus PKS ini, kasus baru Covid-19 telah melonjak pada empat momen libur panjang. Mestinya kita sudah bisa belajar dan berbenah untuk mengantisipasinya.

“Ke depan, pos komando baik di desa/kelurahan setempat mesti sigap mengawasi pelaksanaan karantina. Iringi dengan upaya preventif seperti testing dan penelusuran yang perlu kian digencarkan,” tandasnya.

Reporter: Agung Nugroho