Jakarta- Serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI dari Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto kepada Jendral Andika Perkasa dilaksanakan pada hari Kamis (18/11) di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Pelantikan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 106/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglim Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021.

Dalam gelaran sertijab, Hadi juga menyerahkan panji-panji TNI, Tri Dharma Eka Karma kepada Andika. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah serah terima jabatan.

Usai sertijab, Marsekal Hadi yang sebentar lagi ingin pensiun berharap kepada generasi penerusnya untuk bisa menjalankan tugas dengan baik.

“Saya tidak henti-hentinya selalu berdoa untuk generasi penerus TNI agar semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ucap Hadi.

Andika Perkasa diajukan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Jokowi ke DPR pada Rabu (3/11). Ia kemudian mengikuti fit and proper test pada Sabtu (6/11). DPR menyetujui Andika sebagai Panglima TNI dalam sidang paripurna Senin (8/11).

Andika Perkasa pernah menempati sejumlah jabatan strategis di TNI. Antara lain sebagai Kadispenad di 2013. Kemudian sebagai Danpaspampres di tahun 2014. Di tahun 2016, ia menjabat Pangdam XII/Tanjungpura. Kemudian, di 2018, Andika menjadi Pangkostrad sebelum akhirnya menjadi KSAD

Jakarta- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku enggan berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI.

“Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat,” kata Panglima TNI ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin (27/9)

Panglima TNI mengatakan hal itu menanggapi pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI.

Indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

“Masalah ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh institusi terkait,” ujar Marsekal Hadi.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini menganggap statement atau pernyataan Gatot Nurmantyo itu sebagai nasihat senior kepada para prajurit yang masih aktif untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang kelam tak terjadi kembali.

“Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior kepada kami sebagai prajurit aktif TNI untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi,” tutur Panglima TNI.

Sebagai institusi TNI, tambah dia, prajurit TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital.

“Untuk itu, pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama, bukan saja terhadap radikal kiri, tetapi juga terhadap radikal kanan dan radikal lainnya,” papar Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Haryantana dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin, menuturkan bahwa Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah penumpasan G30S/PKI (patung Presiden Kedua RI Soeharto, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution) di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

“Tapi, pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin,” ungkap Haryantana.

Menurut dia, Kostrad tidak mempunyai ide untuk membongkar patung Presiden Kedua RI Soeharto, Letjen TNI Sarwo Edhie, dan Jenderal AH Nasution yang ada dalam ruang kerja Soeharto di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

Ia menyebut ada permintaan sebelumnya dari Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution selaku pembuat patung-patung itu.

Azmyn, menurut Haryantana, meminta langsung kepada Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman untuk dapat menyerahkan patung-patung tersebut kepadanya.

“Patung itu yang membuat Letjen Purn AY (Azmyn Yusri) Nasution saat beliau menjabat Pangkostrad, kemudian pada tanggal 30 agustus 2021 Pak AY (Azmyn Yusri) Nasution meminta kepada Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrachman untuk diserahkan kembali pada Letjen Purn AY (Azmyn Yusri) Nasution,” ucapnya

BALIKPAPAN- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau program vaksinasi massal di BSCC DOME Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, (6/8/2021).

Pelaksanaan vaksinasi massal ini kerja sama antara TNI-Polri dengan Balikpapan dengan melibatkan AKBID Borneo Medistra, Ummi Aisiyah dan Politeknik Kesehatan Kemenkes, Balikpapan.

“Baru saja saya bersama pak Panglima melakukan pengecekan langsung terkait dengan kegiatan vaksinasi dimana hari ini ada 3.600 dosis vaksin. 2.000 vaksin pertama dan 1.600 vaksin kedua,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Sigit menyampaikan, sampai saat ini Indonesia masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID yang angkanya masih cukup tinggi.

Kalimantan Timur, kata Sigit, menjadi wilayah tertinggi angka positif di wilayah Kalimantan. Sehingga perlu strategi dan penanganan yang cukup masif.

“Kaltim posisi tertinggi di wilayah kalimantan sehingga tentunya perlu ada langkah-langkah dan strategis sesuai dengan perintah dari pak Presiden yaitu terkait dengan bagaimana tetap menegakan dan mematuhi secara ketat peraturan prokes,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun menuturkan, langkah kedua yakni percepatan vaksinasi. Ia pun mendapatkan informasi bahwa kasus aktif harian di Kalimantan Timur masih tinggi.

“Dari info yang kita dapat 76 persen itu masyarakat dirawat di rumah sakit. Kemudian rata-rata 86-88 persen di rawat di tempat isolasi terpusat. Dan kurang lebih ada 20 ribu masyarakat di rawat secara isoman (isolasi mandiri),” ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten menyarankan kepada masyarakat untuk mau dirawat di tempat isolasi terpadu karena fasilitas kesehatan jauh lebih lengkap, tenaga kesehatan juga ada dan perawatan lebih intensif.

Menurutnya, masyarakat yang belum berani ke tempat isolasi terpadu dan memilih isoman tentunya ada risiko apalagi ada gejala.

“Saya sarankan mau dipindah ke tempat yang sudah disiapkan. Ini untuk menekan agar laju pertumbungan angka COVID bisa diminimalkan,” tutur Sigit.

Untuk itu, jenderal bintang empat itu meminta para Babinsa dan Bhabinkamtibmas meningkatkan edukasi terkait masalah ini agar masyarakat mau ditempatkan di isolasi terpadu yang telah disiapkan.

Kemudian terkait vaksinasi, Sigit menuturkan secara bertahap pada bulan Agustus ada peningkatan distribusi agar akselerasi vaksinasi cepat tercapai. Hal ini dilakukan agar kesehatan masyarakat cepat pulih dan ekonomi kembali bergerak.

Sebagai informasi ada 8 wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur saat ini sedang menerapkan PPKM level 4. Untuk itu, Kapolri berharap agar hal tersebut bisa diperbaiki dengan menurunkan level sehingga ekonomi masyarakat kembali berjalan.

“Ada 8 wilayah di Kalimantan Timur ada pembatasan-pembatasan. Perlahan-perlahan apabila bisa diperbaiki ada kelonggaran, sehingga aktivitas ekonomi kembali,” kata Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan strategi yang digunakan untuk menekan angka COVID-19 di Kalimantan Timur dengan tiga langkah.

Pertama laksanakan 3M secara ketat. Kemudian pelaksanaan 3T dan yang ketiga percepatan vaksinasi.

“Kalau ini dilaksanakan dengan baik dan masyarakat ikut dukung program ini maka insyaallah Kaltim segera bebas dari COVID-19,” katanya.

Kegiatan vaksinasi massal yang dihadiri Panglima dan Kapolri ini merupakan kegiatan vaksinasi massal ketiga yang dilaksanakan, setelah sebelumnya juga dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021 dan 26 Juli 2021 serta telah berhasil memvaksinasi 5.042 orang dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 2.173 orang disuntik dosis 1 dan tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 2.869 orang disuntik dosis 2.

Sasaran vaksinasi kali ini adalah 3.600 orang yang terdiri dari masyarakat umum, pelayanan publik, komuitas usaha, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, lansia, dan penyandang disabilitas.

Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 3.600 dosis jenis Sinovac yang berasal dari Polri 2.000 dosis dan TNI 1.600 dosis. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 150 orang vaksinator gabungan dari TNI-Polri dan Dinkes.

Dalam kegiatan ini juga akan dilakukan pelepasan 136 personel menggunakan 8 roda empat dan 120 roda dua yang akan membagikan bantuan sosial, dengan rincian 31 orang bhabinsa, 37 orang bhabinkamtibmas, 10 orang bhabinpotdirga (AU), 8 orang bhabinpotmar (AL), 50 orang relawan.

Jumlah bantuan sosial yang akan dibagikan sebanyak 1.120 paket dengan sasaran masyarakat Kota Balikpapan yang terdampak.

Jakarta- Komandan Lanud (Danlanud) dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Papua dipecat buntut dari sikap arogansi prajurit mereka memiting dan nenginjak kepala seorang warga sipil di Marauke, Papua, beberapa waktu lalu.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku geram. Ia memerintahkan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot dua pimpinan dari Sersan Dua (Serda) berinisial A, dan Prajurit Dua (Prada) V.

“Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militernya-nya,” ujar Panglima, Rabu (28/7).

Menurut Hadi, Danlanud dan Dansatpom dinilai tidak bisa mengatur dua anggotanya dalam insiden penginjakan kepala seorang warga tersebut. Ia heran, Sersan A dan Prada V tak punya kepekaan, bahkan terhadap seorang yang tunawicara.

Dikutip dari situs TNI AU, Komandan Pangkalan Udara Johanes Abraham Dimara, Merauke, dijabat oleh Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto. Ia menjabat posisi itu sejak 7 Juli 2020.

“Mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” ungkap Hadi.

Sersan A dan Prada V belakangan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi militer. Keduanya dinilai telah melakukan tindak pidana kekerasan oleh penyidik, bahkan disebut telah ditahan untuk 20 hari ke depan.

“Saat ini kedua tersangka menjalani penahan sementara selama 20 hari, untuk kepentingan proses penyidikan selanjutnya,” Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsma Indan Gilang Buldansyah.

Jakarta- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa Indonesia baru bisa melakukan tracing atau telusur kontak erat satu orang per satu kasus positif Virus Corona (Covid-19).

Jumlah tersebut tertinggal jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 30 telusur per satu kasus.

“Berdasarkan standar WHO dalam pelaksanaan tracing, kontak erat itu adalah rasionya 1:30. Namun di Indonesia, saat ini baru bisa dilaksanakan 1:1, satu yang terkonfirmasi dan satu yang kita laksanakan tracing kontak erat,” kata Hadi dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube BNPB Indonesia, Senin (26/7).

Hadi mengatakan pemerintah berupaya mendorong dukungan sumber daya tracer atau penelusur di wilayah Jawa-Bali dengan memberdayakan anggota TNI/Polri. Tentu dengan tujuan agar penelusuran kontak bisa lebih masif dilakukan.

Saat ini, katanya, ada 63 ribu tenaga telusur dari TNI yang tersebar di sejumlah wilayah yang bertugas melakukan tracing secara digital dan manual.

Tracing mulanya dilakukan secara digital melalui jejaring WhatsApp atau sambungan telepon. Jika didapati kendala, maka petugas akan mendatangi langsung kontak erat pasien.

Hadi mengatakan pihaknya menggelar pelatihan khusus bagi tenaga dari anggota TNI/Polri. Para petugas akan dibekali materi sebelum terjun ke lapangan melakukan penelusuran.

Ia pun tidak mengkhawatirkan potensi masalah ketika upaya tracing dilakukan oleh anggota TNI/Polri di wilayah rawan konflik seperti Papua dan Papua Barat.

Panglima TNI Hadi yakin hubungan masyarakat dengan anggota TNI begitu erat, sehingga kedatangan jajarannya dipercaya akan diterima dengan baik oleh masyarakat.

“TNI dekat dengan masyarakat dari berbagai suku, tidak perlu dikhawatirkan. Yang nantinya ditugaskan di wilayah Sabang sampai Merauke, saya yakin masyarakat bisa terima,” tambah dia.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 26 Juli, tercatat 121.266 orang diperiksa dengan swab PCR, antigen dan tes cepat molekuler (TCM) dalam 24 jam.

Pada awal bulan ini, Satgas Penanganan Covid-19 mengungkap proporsi tracing paling tinggi dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu pun belum memenuhi standar WHO.

“Rasio paling ideal memang 1:30, tapi kenyataannya paling tinggi, misalnya di Deli Serdang 1:13 orang. Itu memang diupayakan meski masih kendala jumlah SDM,” kata Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander K Ginting, Rabu (3/2).

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI Cilangkap, Rabu (05/05/2021).

Pertemuan ini diadakan untuk menindaklanjuti berbagai kerja sama di sektor digital yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan TNI.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo dan TNI telah memiliki payung kolaborasi berupa Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani pada Desember 2018 lalu.

Nota Kesepahaman ini mencakup kolaborasi dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dan TNI, dukungan pengamanan, diseminasi informasi, serta pertukaran data.

“Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan TNI perlu semakin diperkuat, terutama untuk menjamin pemanfaatan ruang digital agar berkontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan digital Indonesia,” jelas Menteri Johnny.

Kolaborasi untuk Transformasi Digital

Dalam pertemuan ini, Menteri Kominfo bersama Panglima TNI setidaknya membahas beberapa peluang penguatan kolaborasi untuk memperkuat ketahanan sektor digital Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan agenda Akselerasi Transformasi Digital Indonesia yang sedang menjadi prioritas Pemerintah.