Hal itu diungkapkan Ma’ruf usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

“Saya kira sangat gembira, karena pekerjaan semua kita bagus, hasil-hasil juga yang dicapai juga maksimal, dan kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi, kepuasan masyarakat,” kata Wapres.

Namun ia tak memungkiri masih ada kekurangan dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Ia meyakini, secara umum kerja-kerja pemerintah telah berjalan dengan baik.

“Ada kekurangan-kekurangan, saya kira itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara terkait hal-hal penting lainnya yang harus diselesaikan oleh pemerintahan ke depan, Wapres menyampaikan, semua sudah direncanakan.

“Saya kira hal-hal yang memang sudah semua direncanakan,” ucapnya, dikutip dari laman Wapresri.go.id.

“Semua bidang, ada regulasi-regulasi yang masih perlu diselesaikan. Dan semuanya sudah menjadi program yang berjalan. Mungkin ada hal-hal yang harus dialihkan ke pemerintahan yang baru,”sambungnya.

Seperti diketahui, Ma’ruf Amin menjadi Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia mendampingi Presiden Jokowi sejak 2019 hingga 2024.

Masa jabatan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden akan habis pada 20 Oktober 2024.

Pada tanggal tersebut, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI. []

Hal itu diserukan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ru Amin.

Ma’ru Amin menyampaikan hal itu merespons sikap wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin.

Dimana keduanya bergabung menjadi juru bicara cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Untuk semua gubernur dan pejabat-pejabat Gubernur, bukan hanya di Jawa Timur, di semua daerah, supaya tetap bersikap netral. Kalau saya menyerukan begitu,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Namun Ma’ruf menegaskan Gubernur atau wakil Gubernur definitif tidak perlu mundur dari jabatannya ketika masuk dalam timses paslon tertentu.

Namun, ia meminta para gubernur harus cuti ketika ikut melibatkan diri dalam kampanye sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.