Dalam aksi yang berlangsung pada Senin (19/10), Hercules mempertanyakan kejelasan status lahan yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ia mengklaim telah mengeluarkannya sejumlah uang yang tidak sedikit untuk membebaskan lahan tersebut.

“Kamu tau nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar,” kata Hercules, dikutip dari akun Instagram resmi GRIBJAYA.ID.

Menanggapi tuduhan dan klaim tersebut, Maruarar menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, area di Tanah Abang tersebut berstatus sebagai aset milik negara di bawah kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Saya sudah cek ke BPN ke Dirjen Tejo [Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono], cek ke Dirut KAI (Bobby Rasyidin), ke Kepala BP BUMN negara (Dony Oskaria), menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara,” ujar Maruarar, Rabu (21/10).

Ia melanjutkan, pemerintah sejatinya merencanakan area tersebut untuk mendirikan hunian vertikal berupa rumah susun (rusun) bagi warga.

Namun, rencana pembangunan belum bisa direalisasikan lantaran masih berada dalam jalur hukum.

“Kita akan bangun rusun untuk masyarakat. Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/107507/panas-tudingan-hercules-dibalas-maruarar-sirait-negara-harus-hadir-untuk-rakyat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/107502/soroti-sengketa-tanah-abang-hercules-beri-pesan-menohok-ke-menteri-ara https://eranasional.com/107502/soroti-sengketa-tanah-abang-hercules-beri-pesan-menohok-ke-menteri-ara#respond Fri, 23 Oct 2026 02:54:54 +0000 https://eranasional.com/107502/soroti-sengketa-tanah-abang-hercules-beri-pesan-menohok-ke-menteri-ara Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, melayangkan peringatan keras kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, terkait polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya pada Jumat (23/10), Hercules mengingatkan Maruarar yang akrab disapa Ara, agar menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan jujur dan tidak mengulangi kebiasaan lama saat masih berada di partai sebelumnya.

“Sekarang kamu menteri di dalam pemerintahan, Presiden yang ke-8. Kau sadar diri, kau jangan pakai otak kamu yang nakal dulu… Hei Ara Sirait, kalau kamu benar aku dukung. Tapi kalau kamu masih mau pakai otak-otak dulu… terus kamu mau pakai rampok lagi, kamu berhadapan dengan saya,” tegas Hercules.

Hercules menekankan bahwa area yang diperselisihkan bukanlah lahan kosong tanpa pemilik.

Ia mengklaim telah mengeluarkannya modal yang tidak sedikit untuk mengosongkan kawasan tersebut.

“Kamu tahu enggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pakai uang. Aku kosongkan pakai uang, uang puluh-puluhan miliar,”geram Hercules.

“Asal kamu tahu. Kamu jangan nanti dikasih pemerintah jadi menteri, terus kamu mau pemerintah merugikan rakyat. Merugikan saya lagi, Ara,” tegasnya lagi.

Sengketa ini bermula dari rencana pemerintah membangun rumah susun (rusun) rakyat di atas lahan dekat perlintasan kereta api Tanah Abang. Hercules menyebut lahan tersebut milik ahli waris Sulaeman Effendi.

Sebaliknya, Menteri Maruarar Sirait mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan koordinasi resmi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), lahan tersebut sah merupakan milik negara.

“Ada pihak lain yang tidak yakin itu tanah negara,” ujar Maruarar saat memberikan keterangan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan. []

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama.

Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya.

Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian,” sambungnya.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.

Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak.

“Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel,” tambahnya.

Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

​Momen ini menjadi sejarah baru dalam dunia perumahan rakyat lantaran melibatkan total 25.000 unit rumah subsidi yang diresmikan secara serentak.

​Prosesi akad ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

Sebanyak 200 perwakilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hadir secara fisik di lokasi pusat kegiatan, sementara 24.800 unit sisanya tersebar di 33 provinsi di seluruh Tanah Air turut disaksikan secara daring.

​Kehadiran Presiden Prabowo dalam momen sakral ini menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap percepatan program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Program ini menjadi salah satu prioritas utama Kabinet Prabowo-Gibran, 350.000 Unit Rumah Subsidi untuk Rakyat.

​Acara yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini digelar dalam rangka mengejar target ambisius pemerintah.
​Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam keterangannya optimis target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun 2025 akan tercapai.

​”Ini adalah bukti soliditas ekosistem pengembang perumahan dalam menyediakan hunian bagi MBR,” kata Heru kepada wartawan.

​Ia menambahkan, dari per tanggal 25 September 2025, realisasi penyaluran rumah subsidi telah mencapai sekitar 182.000 unit atau sekitar 52 persen dari target yang ditetapkan.

Di waktu yang sama, ​Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang turut hadir mendampingi Presiden, menyebut bahwa rumah subsidi ini diprioritaskan untuk berbagai kalangan profesi, termasuk mereka yang berada di sektor informal.

​”Sasaran penerima manfaat mencakup petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga tenaga medis dan TNI/Polri. Kami akan terus membuat terobosan-terobosan baru,” tegas Maruarar.

​Lokasi Kabupaten Bogor dipilih sebagai pusat akad massal karena ekosistem pengembang di wilayah tersebut dinilai paling berkualitas berdasarkan data dari Kementerian PKP.

​Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara, termasuk MBR, memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP ) Maruarar Sirait alias Ara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Ara mengatakan program ini akan berbentuk rumah susun dan digarap bersama pemerintah daerah serta sejumlah lembaga terkait.

“Kementerian PKP akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan ide tersebut. Skemanya masih dibahas, termasuk dalam pertemuan Ara dengan Komite Tapera. Kami berdiskusi tadi bahwa kami ingin membuat satu terobosan-terobosan, termasuk dengan pemerintah di daerah, di kota-kota, bagaimana ada rumah subsidi di kota,” ungkap Ara.

Ara mengatakan bahwa dirinya akan berdiskusi sama Pak Gubernur Jakarta Mas Pram (Pramono Anung) supaya kita juga bisa bikin program.

“ Sudah dua kali kita ketemu bersama untuk satu terobosan, bagaimana rumah subsidi di kota. Mudah-mudah ada titik temunya,” jelasnya.

Maruarar memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan perumahan tapak. Ia berjanji akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta.

Ia juga meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.

“Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, khususnya di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” tandasnya.

Peryataan Maruarar tersebut disampaikan menjawab pertanyaan sejumlah awak media mengenai partainya saat ini.

Para wartawan itu menanyakan, apakah Maruarar berlabuh ke Gerindra setelah mendukung penuh Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Saya ikut Gerindra,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu dalam acara Buka Puasa Bersama Aktivis Nasional dan Sahabat Bang Ara di daerah Jakarta Pusat, Minggu 7 April 2024.

Maruarar yang merupakan kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu merupakan putra dari Sabam Sirait, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam sejumlah kesempatan, Megawati juga pernah bercerita bahwa Sabam Sirait merupakan orang pertama yang membujuknya terjun ke politik.

Maruarar yang merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu sempat duduk sebagai anggota DPR RI selama tiga periode.

Namun, menjelang Pemiu 2024, sekitar sebulan sebelumnya, mantan Ketua Taruna Merah Putih itu berpamitan dari PDI-P

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengatakan bakal melaporkan pengunduran diri Maruarar Sirait kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan itu disampaikan Utut Adianto dikutip dari Instagram Maruarar, Selasa 16 Januari 2024.

Dalam video itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga menyerahkan KTA kepada Utut.

“Maruarar Sirait, sebagai sahabat, pengembalian kartu ini kami terima. Akan kami laporkan kepada Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen. Dan di rapat DPP terdekat mengenai sikap Pak Ara,” kata Utut.

Utut mengaku menghormati keputusan Ara keluar dari PDIP. Menurutnya, meski sudah tak satu partai, dirinya tetap bersahabat dengan Ara.

“Sebagai sahabat saya selalu menghargai, menghormati keputusan apapun yang diambil oleh Pak Ara, dan apapun yang terjadi kita tetap menjadi sahabat,” ujarnya.